Berita

PONTIANAK - Kota Pontianak mendapat dua penghargaan dalam Riset Transformasi Digital dan Rating Kota Cerdas Indonesia 2021 yang digelar Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung. Keduanya adalah kategori Kota Sedang dengan Kesehatan Cerdas dan kategori Kesiapan Digital Terbaik. Pengumumannya berlangsung secara virtual, Senin (27/12/2021) pagi.

Plt Kepala Bappeda Kota Pontianak, Trisna Ibrahim menjelaskan penghargaan tersebut merupakan apresiasi bagi Kota Pontianak. Apalagi riset dan rating ini diikuti 93 daerah di Indonesia.

"Penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan momentum awal untuk melangkah lebih maju," kata Trisna Ibrahim.

Trisna Ibrahim menjelaskan, Kota Pontianak sudah sejak lama mencanangkan program Smart City. Implementasinya perlu biaya dan proses panjang. Kini, beberapa indikator diapresiasi oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung.

Cerdas dalam Smart City bermakna luas. Di pemerintahan, berorientasi pada percepatan pelayanan dan sudah dilaksanakan. Salah satunya dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

"Dari beberapa indikator ada kategori Masyarakat Cerdas, tapi Pontianak belum mendapatkan. Surveinya perlu kita pelajari apa indikatornya, sehingga bukan hanya aparatur sipil negara yang siap tapi masyarakatnya juga," jelasnya. 

Menurut Trisna Ibrahim, masyarakat menjadi peran kunci dalam mewujudkan program Smart City. 

“Tidak hanya dari segi government, tapi masyarakatnya juga harus siap,” tegasnya.

Dia menjelaskan, anggaran menjadi kendala dalam membangun infrastruktur penunjang. Misalnya fiber optik untuk jaringan lokal Pemerintah Kota Pontianak. Memang sudah ada jaringan dari swasta, namun indikator dalam penilaian mewajibkan adanya jaringan mandiri sehingga koneksi pelayanan publik dan antarorganisasi perangkat daerah tidak terganggu masalah dari luar.

"Mudah-mudahan berakhirnya RPJMD, sampai tahun 2023 jabatan Pak Wali ini bisa terwujud. Leading sektornya ada di Diskominfo," katanya.

Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas Institut Teknologi Bandung, Prof Suhono H Supangat mengatakan rating dan riset ini bertujuan untuk mengukur kesiapan digital kota-kota Indonesia, melakukan pengukuran kinerja terhadap pengelolaan kota, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan potensi yang hadapi kota, dan memberikan gambaran bagi stakeholder kota dalam membangun layanan kota.

"Kami juga memotret bagaimana poses evaluasi berkelanjutan implementasi Smart City di kota-kota Indonesia, dan memberikan gambaran perkembangan implementasi Smart City di Indonesia 8 tahun terakhir," katanya. 

Riset Rating Transformasi Digital Indoneisa (RTDI) dan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2021 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap implementasi konsep kota cerdas di Indonesia. Ke depan, pengukuran akan dilakukan setiap dua tahun sekali dengan menyasar kota dan kabupaten di Indonesia. 

"Semoga kegiatan ini dapat dilakukan dengan lancar sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk kemajuan perkembangan kota khususnya dan Indonesia umumnya," katanya. (prokopim)

Toni Herianto Ditunjuk Sebagai Ketua PWRI Kota Pontianak Masa Bakti 2021-2026

PONTIANAK - Kepengurusan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Pontianak masa bakti 2021-2026 resmi dikukuhkan. Toni Herianto ditunjuk sebagai Ketua PWRI Kota Pontianak untuk periode tersebut. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap dengan dilantiknya kepengurusan PWRI Kota Pontianak yang baru ini akan terbangun sinergitas dan kerjasama yang intens dengan Pengurus Daerah PWRI Kalimantan Barat. 

“Saya berharap kepada pengurus daerah PWRI yang baru dilantik agar secara bersama-sama memikul tugas dan tanggung jawab serta dapat melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujarnya usai melantik Pengurus PWRI Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Senin (27/12/2021).

Menurutnya, PWRI sebagai wadah pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), keberadaan PWRI masih sangat dibutuhkan karena dari tahun ke tahun masih banyak PNS yang akan memasuki masa pensiun. Oleh sebab itu organisasi PWRI memiliki tugas penting dalam rangka penyempurnaan organisasi seperti koordinasi, perlindungan hak dan peningkatan kesejahteraan anggota.

“Semua itu tak lain agar anggota PWRI lebih mantap dan memiliki keyakinan berkiprah dan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya di Kota Pontianak,” tuturnya.

Ketua Pengurus PWRI Provinsi Kalbar, Syakirman mengungkapkan, ada beberapa perubahan dalam organisasi yang mewadahi para pensiunan PNS ini. Diantaranya, kalau dahulu keanggotaan PWRI bersifat stelsel aktif, artinya meski PNS sudah memasuki pensiun, tetapi apabila tidak mendaftarkan dirinya maka yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota PWRI sehingga tidak seluruh pensiunan yang terhimpun dalam PWRI. 

“Sekarang sudah ada perubahan menjadi stelsel pasif, jadi siapapun yang pensiun dari PNS sudah otomatis menjadi anggota PWRI,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihaknya mengupayakan agar semua anggota PWRI bisa terdaftar semua karena memang pendaftaran anggota PWRI berada pada tingkat kabupaten/kota. Untuk pelaksanaannya akan dituangkan dalam pedoman yang dibuat sesuai anggaran dasar PWRI yang baru. 

“Nanti akan disesuaikan dimana anggota PWRI mengantongi kartu anggota. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dengan PWRI yang ada di masing-masing kabupaten/kota,” pungkasnya. (prokopim)

Tumbuhkan Perekonomian Warga Tepian Sungai Kapuas

PONTIANAK - Tepian Sungai Kapuas yang berlokasi di Jalan Yusuf Karim Kelurahan Banjar Serasan Kecamatan Pontianak Timur berjejer kapal-kapal milik nelayan di wilayah sekitar. Deretan kapal-kapal itu mewarnai launching kawasan tersebut sebagai Kampung Nelayan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono resmi mencanangkan Kampung Nelayan Banjar Serasan, Minggu (26/12/2021).

Menurut Edi, kawasan tepian Sungai Kapuas ini sebetulnya kaya dengan potensi, baik dari sisi ekonomi maupun kepariwisataan. Kehadiran Kampung Nelayan di Kelurahan Banjar Serasan ini dinilainya tepat karena kawasan tersebut sudah ada tambak atau keramba ikan maupun kelompok-kelompok nelayan. Dengan dicanangkannya Kampung Nelayan ini, dia berkeinginan menjadikan kawasan sekitar sebagai kampung bertemakan kehidupan nelayan tepian sungai dilengkapi pasar nelayan, rumah makan dan restoran yang menyediakan menu makanan hasil tangkapan nelayan dari sungai maupun laut seperti ikan, udang dan lainnya.

"Tentunya dengan berkembangnya Kampung Nelayan ini bakal menjadi destinasi pusat rekreasi dan kuliner baru di Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menambahkan, pencanangan ini sebagai awal permulaan semangat untuk mewujudkan kawasan ini sebagai Kampung Nelayan. Kedepan, seiring waktu kampung nelayan ini diharapkan bisa memberikan dampak yang besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

"Kita juga akan bangun dermaga untuk mendukung fasilitas Kampung Nelayan ini," katanya.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Bintoro mengungkapkan, di Kelurahan Banjar Serasan ini sudah dibentuk lima kelompol nelayan. Ke depan jumlah kapal di Kampung Nelayan akan ditambah lagi.

"Sekarang sudah ada 17 kapal dengan total nelayan 56 orang sehingga ini bisa kita optimalkan," tuturnya.

Keberadaan kelompok nelayan ini memang sudah ada, namun pembinaannya masih sangat minim. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hadir untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada para nelayan tersebut.

"Kita berikan bantuan berupa life jacket atau rompi keselamatan, radio komunikasi, GPS untuk pendeteksi ikan, kotak pendingin atau cool box untuk menyimpan ikan serta bantuan beras masing-masing 20 kilogram," imbuhnya.

Camat Pontianak Timur Ismail menuturkan, keberadaan Kampung Nelayan ini diharapkan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan nelayan. Kawasan ini memang dari dulu hingga kini dikenal dengan penduduknya yang bermatapencaharian dari profesi nelayan. Kelompok nelayan, budidaya perikanan dan kelompok pengelolaan hasil perikanan juga sudah ada sejak dulu.

"Tentu dampaknya tidak hanya untuk masyarakat Banjar Serasan tetapi untuk kawasan-kawasan lain di Kecamatan Pontianak Timur bahkan Kota Pontianak," ungkapnya.

Namun disayangkan, meski kawasan itu dikenal dengan banyaknya nelayan, tetapi warga sekitar tidak bisa menikmati ikan segar sebab mekanismenya ikan dan hasil tangkapan nelayan itu langsung dijual ke agen yang berada di luar kawasan tersebut.

"Masyarakat di sini mengharapkan adanya tempat pelelangan ikan atau pasar ikan sehingga ikan hasil tangkapan nelayan tersebut bisa dipasarkan langsung ke masyarakat sekitar," imbuh Ismail.

Ketua Panitia Pencanangan Kampung Nelayan Banjar Serasan, Hasmi menerangkan, kehadiran dermaga bagi warga sekitar yang umumnya berprofesi nelayan memang sangat dibutuhkan sebagai daya dukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. 

"Jadi keberadaan kampung nelayan ini untuk menyokong perekonomian warga sekitar dengan berbasis perikanan budidaya, tambak, keramba, dan pengelolaan hasil perikanan atau usaha-usaha yang berkaitan dengan sarana prasarana perikanan lainnya," paparnya.

Dia menyebut kawasan dan wilayah Banjar Serasan sudah selayaknya dijadikan Kampung Nelayan. Hal ini karena wilayahnya berada di dekat tepian Sungai Kapuas dan sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap, baik yang mempunyai tambak maupun keramba ikan dan punya usaha pemrosesan ikan. 

"Nah hal ini merupakan potensi yang sangat besar di bidang perikanan dan menjadi ciri khas dari suatu kawasan kampung nelayan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pontianak melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Perencanaan Program dan Penganggaran untuk Sepuluh Program Pokok PKK Tahun 2022 di Hotel Ibis, Jumat (24/12/2021).

Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie mengatakan ada beberapa penyesuaian dalam perencanaan, penganggaran program dan kegiatan Tim Penggerak PKK.

"Salah satunya adalah penyusunan rencana induk dan strategi gerakan PKK yang mengatur tentang visi, misi, asal, tujuan, strategi dan operasional 10 Program Pokok PKK," katanya.

Jika diidentifikasi, lanjut Yanieta, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian melalui pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kota Pontianak yaitu Peningkatan keterampilan dalam pengembangan usaha masyarakat, kesempatan pendidikan bagi masyarakat ekonomi lemah, meningkatkan derajat masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi, optimalisasi posyandu serta pembinaan kehidupan bermasyarakat dan beragama. PKK Kota Pontianak dalam memaksimalkan pelaksanaan program kegiatannya, berupaya melakukan kemitraan dengan berbagai pihak. 

"Selain itu saya berharap pengurus PKK juga sudah bisa menyusun rencana kerja kemudian dibahas melalui Musrenbang," ucapnya.

Selain melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Perencanaan Program dan Penganggaran untuk Sepuluh Program Pokok PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pontianak juga menyerahkan hadiah penghargaan kepada para juara yang telah mewakili kota Pontianak pada lomba PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Kalbar tahun 2021.

Yaitu Pelaksana Terbaik PHBS dan Pelaksana Terbaik LBS diterima oleh Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Pelaksana Terbaik Posyandu diterima oleh Posyandu Surya Sehat Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara dan Pelaksana Terbaik Posko diterima oleh Kampung KB Kapuas Ceria di Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.

"Kemenangan ini menjadi momentum kita meningkatkan motivasi serta menyempurnakan berbagai program dan kegiatan yang kita telah laksanakan serta memotivasi yang lain agar bisa berbuat lebih baik lagi," pungkasnya. (prokopim)