Berita

PONTIANAK - Manajemen talenta merupakan bagian dari strategi upaya mewujudkan dan meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan manajemen talenta berkaitan erat dengan mencari individu yang tepat dengan keterampilan serta talenta yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang tepat.

"Saya meyakini banyak ASN di Pemkot Pontianak yang memiliki kelebihan, baik secara skill maupun talenta masing-masing," ujarnya usai membuka Sosialisasi Manajemen Talenta Mewujudkan ASN Berkualitas di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (15/10/2021).

Menurutnya, manajemen talenta jika dikolaborasikan dalam bentuk kerja tim akan menghasilkan suatu capaian kinerja yang baik. Manajemen talenta disebutnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Individu yang memiliki talenta diyakini dapat bekerja lebih cepat dan teliti. Selain itu, juga dinilai mampu memberikan kontribusi terhadap inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh organisasi. Oleh sebab itu, talenta yang sudah ada pada setiap ASN perlu diasah, dikembangkan dan diberikan tambahan pengetahuan sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal.

"Dengan penerapan manajemen talenta ini kita dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi yang ada pada ASN Pemkot Pontianak," ungkapnya.

Manajemen talenta berkaitan erat dengan pelaksanaan Sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Manajemen talenta ASN menjadi salah satu kriteria dari Sistem Merit.

"Dengan diterapkannya manajemen talenta, maka parameter utama yang digunakan dalam menentukan jabatan dilakukan melalui pertimbangan kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, mutasi jabatan, pendidikan dan pelatihan serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab," pungkasnya. (prokopim)

Wawako Bahasan Optimis Capaian Vaksin Akhir Oktober 70 Persen

PONTIANAK - Kesadaran masyarakat untuk mendapat vaksin Covid-19 kian meningkat. Hal itu terlihat dari sentra-sentra vaksinasi yang banyak diserbu masyarakat untuk mendapat vaksin Covid-19. Saban hari berbagai pihak menggelar vaksinasi massal untuk menjangkau masyarakat luas. Seperti yang digelar Kelurahan Tengah, Dinas Kesehatan Kota Pontianak bekerjasama dengan Polresta Pontianak Kota dan Kodim 1207/BS di Halam Masjid Sirajul Islam Jalan Merdeka Gang Belibis Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Kamis (14/10/2021).

"Kalau vaksinasi ini terus berjalan dengan lancar, saya yakin di akhir Oktober ini bisa tercapai 70 persen," ujar Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi.

Ia mengajak masyarakat yang belum divaksin agar segera mendaftarkan diri untuk divaksin, baik di tempat-tempat vaksinasi massal maupun sentra-sentra vaksinasi di Kota Pontianak. Untuk stok vaksin saat ini dikatakannya tidak ada persoalan. Sebab pasokan suplai vaksin di Kalbar dan Pontianak berjalan lancar.

"Hal ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus gencar memperluas vaksinasi bagi masyarakat," sebutnya.

Upaya menggenjot serbuan vaksinasi terus dilakukan bekerjasama dengan lintas sektoral Forkopimda, di tingkat kota dan kecamatan sehingga menuai hasil yang luar biasa. Capaian vaksinasi terakhir tercatat sudah mencapai 58,92 persen atau 278 ribu jiwa untuk vaksin tahap pertama. Sementara vaksin tahap kedua lebih dari 41 persen atau mencapai 196 ribu jiwa yang sudah divaksin dosis kedua.

"Alhamdulillah vaksin yang disiapkan 250 dosis, 200 untuk umum dan 50 untuk ibu hamil," pungkasnya. (prokopim)

Sosialisasi Kadarkum Soal UU ITE dan KDRT

PONTIANAK - Keberadaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (kadarkum) dinilai penting bagi masyarakat dalam memahami dan mentaati peraturan hukum yang berlaku. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan harus dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. 

"Sehingga keharmonisan dan ketentraman tercipta di lingkungan masyarakat. Sebab Keluarga Sadar Hukum merupakan cikal bakal bagi terbentuknya Kelurahan Sadar Hukum," ujarnya saat membuka sosialisasi Kadarkum Tahun 2021 di Aula Kecamatan Pontianak Barat, Kamis (14/10/2021).

Ia berharap tahun 2021 ini seluruh kelurahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak meraih 'Anubhawa Sasana' dari Kementerian Hukum dan HAM RI. 

"Dengan mengoptimalkan jumlah Kelompok Kadarkum di setiap kelurahan, maka Insya Allah semakin banyak masyarakat yang sadar dan patuh dengan menerapkan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Dalam sosialisasi Kadarkum ini, peserta mendapat pemahaman terkait permasalahan penyalahgunaan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu, sosialisasi tersebut juga mengulas soal kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

"Perlindungan dari KDRT sendiri telah diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT," imbuhnya.

Bahasan menuturkan, upaya pencegahan penyalahgunaan ITE dan Penanggulangan KDRT bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. 

"Untuk itu perlu diberikan informasi, edukasi serta melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang," pungkasnya. (prokopim)

Dari Predikat Pratama Menjadi Madya

PONTIANAK - Kota Pontianak meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Penyerahan penghargaan predikat Madya ini digelar secara virtual di Pontive Center, Rabu (13/10/2021). Anugerah yang diterima ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengucap syukur atas dianugerahkannya penghargaan ini sebagai motivasi dan penyemangat agar optimis dalam kesetaraan gender. Di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, pengarusutamaan gender telah sejak lama diimplementasikan dengan memberikan proporsi bagi kaum perempuan dalam jabatan birokrasi.

"Kesetaraan gender penting karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini pembangunan bisa lebih maju," ujarnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan gender terus diberdayakan, mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi pengawasan hingga indikator keberhasilan. Penganugerahan APE ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pihaknya untuk terus berkolaborasi dan memberdayakan potensi pengarusutamaan gender di Kota Pontianak. 

"Melalui kolaborasi ini diharapkan persoalan pengarusutamaan gender di Kota Pontianak bisa tertangani dengan baik," tutur Bahasan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro menerangkan, penghargaan APE yang disematkan kepada Kota Pontianak ini sebagai bentuk implementasi Pemkot Pontianak yang fokus dalam menentukan strategi pembangunan ke arah kesetaraan gender.

"Kita berharap tidak akan ada lagi persoalan kesenjangan gender dalam semua lini pembangunan," sebutnya.

Dalam pengarusutamaan gender, Pemkot Pontianak melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring secara kontinyu. Semua itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Penghargaan APE yang diraih saat ini melalui proses panjang. Sebelumnya, Kota Pontianak mendapat predikat Pratama. Tahun ini meningkat menjadi Madya. Multi berharap predikat tersebut beranjak ke tingkat Utama hingga Mentor.

"Tidak menutup kemungkinan kita menjadi mentor karena kita inginnya membina kabupaten/kota yang sekarang ini belum mendapatkan penghargaan APE," ungkapnya.

Di Provinsi Kalbar, baru dua daerah yang mendapat penghargaan APE dari Kementerian PP-PA yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya. Pihaknya menargetkan dengan berupaya maksimal hingga mendapat predikat Mentor.  

Menurut Multi, ke depan pembangunan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tetapi semua sudah setara dan pengarusutamaan gender. Hal ini tergambar dari data yang terpilah. Misalnya dari komposisi ASN, jumlahnya cenderung lebih banyak kaum perempuan. Demikian pula pejabat struktural, camat, lurah cukup banyak perempuan. Bahkan OPD-OPD yang mempunyai beban cukup berat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan diisi oleh pejabat perempuan.

"Masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin pada profesi-profesi yang ada," pungkasnya. (prokopim)