Berita

Amirullah Sebagai Kepala BKD, Hendro Subekti Kepala Bappeda, Camat Pontianak Kota Ahmad Sudiyantoro

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik 135 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. 135 pejabat yang dilantik terdiri dari empat pejabat eselon dua, enam eselon tiga, 20 eselon empat dan 105 pejabat fungsional. Pejabat eselon dua, dua diantaranya adalah Amirullah sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Hendro Subekti sebagai Kepala Bappeda Kota Pontianak. Sementara dua pejabat eselon dua lagi merupakan pengukuhan, yakni Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Utin Srilena Candramidi dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidig Handanu. Selain itu, Camat Pontianak Kota diamanahkan kepada Ahmad Sudiyantoro. Dua lurah juga ikut dilantik yakni Lurah Kota Baru Sudarmaji dan Lurah Bansir Darat Ita Rosmayanty.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, kedua pejabat eselon dua yang dikukuhkan dalam pelantikan tersebut sebagai tindak lanjut melaksanakan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). "Dimana jabatan pejabat tinggi pratama setara eselon dua selama-lamanya lima tahun. Kemudian dievaluasi dan dapat diperpanjang apabila diperlukan sesuai kompetensi dan kepentingan," ujarnya usai melanti di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (1/4/2021).

Pelantikan ini berdasarkan hasil keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Edi menuturkan, selaku kepala pemerintahan dirinya mempunyai kewenangan untuk mengangkat, merotasi maupun memberhentikan pejabat. Untuk itu, ia menekankan bagi para pejabat yang dilantik untuk memperhatikan tiga hal. "Pertama menyelamatkan negara dan mempertahankan NKRI, kedua etika berorganisasi dan ketiga menjaga integritas," paparnya.

Menurutnya, setiap ASN harus mempunyai etika dalam berorganisasi. Etika bagaimana menghadapi teman sejawat, atasan maupun masyarakat. Tak kalah pentingnya ditekankannya adalah menjaga integritas. "Integritas saudara sebagai ASN sangat diperlukan untuk mensejahterakan warga Kota Pontianak," ucap dia. (prokopim)

Data Penting Untuk Petakan Demografi dan Permasalahan Kota

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjadi orang pertama dalam Program Pendataan Keluarga 2021. Petugas dari BKKBN Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas mendata mewawancarai Wali Kota untuk mengisi formulir pendataan yang ada di smartphone. "Data ini menjadi penting untuk mengetahui demografi dan permasalahan secara pasti penduduk Kota Pontianak sehingga kedepan kita bisa membuat program-program," ujarnya usai didata di kediaman dinasnya, Kamis (1/4/2021).

Dari pengamatannya, ia menilai teknik pengambilan data yang dilakukan oleh petugas pendata sedikit gugup karena mungkin pertama kali dan sistem yang digunakan secara online sehingga belum terbiasa. Menurutnya, aktivitas pendataan yang dilakukan petugas setidaknya membutuhkan waktu sekira 25 menit. Dalam pelaksanaan pendataan keluarga ini menerjunkan sebanyak 2 ribu kader pendata yang tersebar di enam kecamatan dan 29 kelurahan. Hasil pendataan ini juga akan disinergikan dalam pengambilan kebijakan. "Pada era modern saat ini data menjadi satu kata kunci untuk kita menyusun suatu program atau melihat permasalahan," katanya.

Ia berharap data yang diperoleh dari pendataan keluarga tersebut valid dan akurat. Sehingga analisis yang akan digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan lebih mendekati ketepatan. "Sehingga saya harapkan warga Kota Pontianak untuk memberikan data selengkap mungkin dan apa adanya

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Pontianak sudah mencapai 90 persen dari target sekitar 94 ribu jumlah orang yang divaksin. "Diperkirakan dalam dua pekan ke depan program vaksinasi di Pontianak sudah selesai," ujarnya usai rapat koordinasi persiapan vaksinasi dan pengamanan kegiatan keagamaan di Wilayah Provinsi Kalbar di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (31/3/2021).

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 di Pontianak terhadap kelompok masyarakat yang berisiko seperti pelayan publik, TNI/Polri, guru dan lansia telah sesuai harapan. Pihaknya terus gencar melaksanakan vaksinasi hingga sesuai target. Demikian pula pada saat bulan Ramadan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan terus dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan pada seluruh fasilitas kesehatan di Kota Pontianak. "Termasuk di tempat-tempat umum seperti Gedung PCC, aula kantor camat dan beberapa tempat lainnya," ungkapnya.

Tokoh-tokoh keagamaan juga diimbau agar bisa divaksinasi Covid-19. Rencananya pada bulan Ramadan mendatang vaksinasi Covid-19 tetap akan dilaksanakan dan tidak menutup kemungkinan pada malam hari. "Tempatnya dilaksanakan di fasilitas kesehatan di wilayah kecamatan masing-masing," tuturnya.

Namun positivity rate penularan Covid-19 di Kota Pontianak masih berada pada angka lima persen. Sehingga diperlukan kewaspadaan dan kedisiplinan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dari sampling swab massal di beberapa beberapa tempat keramaian masih ditemukan kasus positif Covid-19. "Hal ini menunjukkan virus Covid-19 masih ada diantara warga Kota Pontianak," imbuhnya.

Wakapolda Kalbar, Brigjen (Pol) Asep Safrudin menerangkan, rapat koordinasi yang digelar ini dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang telah dilakukan di Provinsi Kalbar. Sejauh ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kalbar tidak ada kendala. "Walaupun masih belum maksimal tapi terus akan kita upayakan adanya peningkatan," terangnya.

Selain instansi pemerintah, dalam rakor tersebut pihaknya juga mengundang Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan gereja-gereja. Tokoh-tokoh agama tersebut mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19, termasuk mengimbau umat untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal itu berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang akan digelar pada bulan Ramadan mendatang. MUI telah menyatakan vaksin tidak membatalkan puasa Ramadan sehingga boleh dilakukan vaksinasi Covid-19 pada saat melaksanakan puasa ramadhan. "Seandainya jika kondisi fisik lemah pada pagi atau siang harinya, boleh dilakukan vaksinasi Covid-19 pada malam hari," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Forum Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Rabu (31/3/2021). Kepala Bappeda Kota Pontianak Amirullah menjelaskan, Forum Data Kota Pontianak ini digelar dalam rangka mendukung Pekan Satu Data Indonesia yang sudah dicanangkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional beberapa waktu lalu. Forum data ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengkonsolidasikan dan menyelesaikan permasalahan data. "Serta menyepakati kesatuan data, penggunaan dan pemanfaatan data dalam penyelenggaraan satu data Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD dapat diselesaikan dengan forum data ini. Tujuannya agar tercapai kesepakatan, kesatuan dan harmonisasi data dalam upaya percepatan keterisian data Kota Pontianak 2021. "Kepala OPD sebagai produsen data diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi sesegera mungkin agar proses perencanaan dan evaluasi pembangunan berjalan baik dan lancar," katanya.

Melalui tata kelola data yang baik diharapkan akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi akses dibagipakaikan antar instansi pusat maupun daerah. "Pemanfaatan data pemerintah tidak hanya sebatas penggunaan internal antar instansi, tetapi juga untuk pemenuhan data publik bagi masyarakat," terang Amirullah.

Menurutnya, update portal satu data Kota Pontianak merupakan tanggung jawab produsen data atau sumber data yakni seluruh OPD dan instansi vertikal di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. "Untuk itu kami minta kepada seluruh kepala OPD sebagai sumber data segera menyampaikan update data OPD per 31 Desember 2020," ucapnya.

Kota Pontianak melalui Diskominfo Kota Pontianak sejak 2017 sudah mendukung program satu data Indonesia dengan penandatanganan komitmen open data oleh seluruh kepala OPD. Kemudian didukung adanya Peraturan Wali Kota Pontianak tentang satu data untuk pembangunan berkelanjutan di Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah mengunduh data pada portal satu data Indonesia sebanyak 1.207 data save. "Pada 2019, Kota Pontianak telah memiliki portal satu data sendiri dengan jumlah 4.545 data save," pungkasnya. (prokopim)