Berita

Lurah Batulayang dan Bangka Belitung Laut Raih Penghargaan dari Kemenkumham

PONTIANAK - Dua lurah dari Kota Pontianak meraih penghargaan Paralegal Justice Award 2023. Kedua lurah tersebut yakni Lurah Batu Layang Teguh Setiawan dengan penghargaan Paralegal Justice Award (PJA) dan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta berupa Non Litigation Peacemaker (NLP). Penghargaan tingkat nasional itu diserahkan pada malam penganugerahan di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (1/6/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasinya kepada kedua lurah atas capaian prestasi di tingkat nasional. Ia menilai kiprah kedua lurah itu menjadi motivasi bagi lurah-lurah lainnya untuk lebih meningkatkan kinerja dan perannya dalam melayani masyarakat.

"Apalagi lurah merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perannya sangat penting dalam menangani berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing," ujarnya, Jumat (2/6/2023).

Ia juga meminta lurah dan camat untuk memahami betul wilayah yang dipimpinnya. Para lurah diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat sehingga apa yang menjadi keluhan maupun aspirasi warga bisa diakomodir.

"Lurah harus rajin turun ke lapangan untuk mengenal karakteristik wilayah yang dipimpinnya serta mendengar langsung masukan-masukan serta persoalan di lingkungan masyarakat," kata Edi.

Teguh Setiawan (31), Lurah Batulayang Kecamatan Pontianak Utara mengatakan, penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang membanggakan dan bisa menjadi langkah penting baginya untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan PJA, dia menceritakan, berawal dari dirinya menyelesaikan permasalahan di kelurahan yang dipimpinnya. Permasalahan yang terjadi berawal dari surat pengaduan dari Ketua RW 002 Kelurahan Batulayang yang mengeluhkan kemacetan arus lalu lintas akibat kendaraan yang parkir saat mengantri BBM jenis solar di SPBU AKR di Jalan Khatulistiwa. Dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kelurahan Batulayang tercapailah kesepakatan bersama, antara lain mengatur antrean agar tertib, larangan parkir di jalan raya depan tempat ibadah dan penggunaan jalur antrean hanya satu jalur di badan jalan.

"Alhamdulillah dengan adanya kesepakatan bersama kemudian kita sosialisasikan kepada masyarakat maupun mereka yang terlibat dalam koordinasi antrean, sehingga situasi menjadi lebih baik dan kondusif," ujar lurah termuda di Kota Pontianak kelahiran 10 Maret 1992.

Teguh menceritakan bagaimana awal keikutsertaannya dalam penganugerahan bergengsi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tersebut. Bermula dirinya mendapat informasi dari Camat Pontianak Utara terkait adanya Seleksi Terbuka Anugerah Paralegal Justice Award kepada kades/lurah sebagai Non-Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Jagaddhita sebagaimana tertuang melalui surat dari BPHN Kemenkumham RI Nomor PHN.HN.04.03-13 tertanggal 8 Februari 2023 dan melalui website www.bphn.go.id.

"Jadi saya berinisiatif mendaftarkan diri dengan dukungan dari Camat Pontianak Utara, saya mengikuti alur pendaftaran tersebut secara online dengan mengangkat cerita singkat mengenai penyelesaian permasalahan hukum di kelurahan yang pernah saya tangani," tuturnya.

Sebelum menerima penganugerahan itu, lanjutnya lagi, diawali dengan Paralegal Academy yang diikuti oleh ratusan lurah dan kepala desa (kades) untuk melatih mereka menjadi mediator kasus hukum. Pelatihan ini bertujuan agar para lurah dan kades mampu menjadi juru damai apabila terjadi kasus permasalahan hukum di wilayahnya.

“Permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya kasus hukum perdata atau pidana di wilayah Kelurahan Batulayang kami upayakan diselesaikan secara kekeluargaan melalui pendekatan kearifan lokal sesuai peraturan yang berlaku," ungkap Teguh.

Secara keseluruhan tercatat total pendaftar seleksi terbuka anugerah tersebut sebanyak 765 orang, dengan 565 orang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dari 565 peserta tersebut yang telah dinyatakan lolos audisi untuk mengikuti Paralegal Academy sebanyak 300 orang. Peserta merupakan perwakilan dari 30 provinsi dan 123 kabupaten/kota. Dua orang lurah dari Kota Pontianak mewakili Provinsi Kalbar, yakni Lurah Batulayang Kecamatan Pontianak Utara dan Lurah Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara.

"Kriteria mendapatkan anugerah tersebut adalah lurah atau kades yang telah berperan menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di wilayahnya," imbuhnya.

Teguh bilang, peran seorang lurah tidak mudah karena mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam membangun dan mengelola lingkungan masyarakat. Menurutnya, butuh kiat dan strategi khusus dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

"Pahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan prioritaskan program pembangunan yang mendukung kebutuhan masyarakat serta tingkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK — Tepat pada tanggal 1 Juni kali ini, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dilaksanakan serempak di seluruh daerah di tanah air, tidak terkecuali Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, Pancasila menjadi falsafah negara dalam menuntun pola hidup masyarakat. Di dalamnya terkandung nilai-nilai utama kehidupan. Ia menyebut, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila digunakan sebagai motivasi agar semakin menguatkan pribadi bangsa di kancah internasional. 

"Dulu Bung Karno mengenalkannya di hadapan masyarakat dunia di sidang PBB. Beliau Presiden Indonesia pertama yang berbicara di sana, dan menjelaskan tentang lima sila. Kita semangat setiap mengingat pidato hebat itu," ungkapnya usai Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila di Halaman Kantor Wali Kota, Kamis (1/6/2023).

Edi senantiasa mengajak perangkat daerah untuk membumikan Pancasila. Sebagai bentuk pelayanan publik pula, sosialisasi tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila terus digencarkan, baik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak maupun instansi vertikal. Ia yakin, jika setiap orang memahami dan menerapkannya, maka pembangunan Kota Pontianak akan meroket.

"Saya mengajak masyarakat untuk berpedoman kepada Pancasila saat kita berada di tengah masyarakat," ujar Edi.

Berkat Pancasila pula yang erat dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada dapat dirajut menjadi identitas nasional dalam wadah dan slogan ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Selain itu, sambungnya lagi, merayakan Hari Lahir Pancasila juga bertujuan membangun kebersamaan dan harapan untuk menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

“Sebagai energi positif bangsa, Pancasila terus memberikan harapan untuk masa depan, khususnya dalam merealisasi visi dan misi bangsa Indonesia,” ucapnya.

Pembangunan manusia adalah target selanjutnya. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara tengah melakukan percepatan penurunan stunting. Di Pontianak sendiri dari data pihaknya menyebut sekitar dua ribu anak masih mengidap stunting. Menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, pengamalan terhadap Pancasila juga harus diterapkan dengan pembangunan manusia.

"Ada sebelas ribu anak, dua ribu diantaranya mengidap stunting. Dengan momentum ini saya mengajak aparatur di lingkungan Pemkot untuk bersama menanggulangi stunting," tutupnya. (prokopim/kominfo)

TP PKK Kalbar Nilai Tertib Administrasi TP PKK Pontianak

PONTIANAK - Untuk memastikan administrasi telah dilaksanakan dengan baik, Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Kalbar melakukan penilaian  berkas-berkas yang telah dikumpulkan oleh TP PKK Kota Pontianak di Sekretariat PKK Kota Pontianak Jalan Abdurrahman Saleh, Rabu (31/5/2023). Selain melihat kelengkapan berkas, penilai juga melihat bank data PKK pada website PKK Kota Pontianak dan paparan yang disampaikan oleh PKK Kota Pontianak.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie mengatakan tertib administrasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan 10 program PKK sehingga pengurus PKK baik di tingkat kota, kecamatan maupun kelurahan diminta tidak lalai dalam proses pengerjaannya.

"Saya minta begitu selesai kegiatan langsung dikerjakan, jangan ada yang ditunda-tunda supaya tidak lupa," pintanya.

Selain itu, Yanieta menyampaikan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan jajarannya untuk lomba tertib administrasi PKK. Ia menilai apa yang sudah dilakukan oleh PKK Kota Pontianak saat ini sudah berjalan dengan baik, bukan karena lomba tapi memang sudah dibiasakan tertib. 

"Dengan tertib administrasi, termasuk laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan kegiatan semua akan lebih mudah dilihat dan dievaluasi," ungkapnya.

Selain itu, Yanieta juga menyampaikan kepada penilai dari PKK Provinsi Kalbar bahwa pihaknya telah melaksanakan beberapa lomba untuk menyeleksi peserta yang akan mengikuti lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-51 di Kabupaten Bengkayang.

Beberapa lomba yang digelar oleh TP-PKK Kota Pontianak antara lain Lomba Penyuluhan Cegah Perkawinan Anak (CEPAK), Lomba Bercerita bagi Kader PKK, Lomba Parodi dan Lomba Tertib Administrasi PKK. Dengan lomba yang dilakukan oleh TP PKK Kota Pontianak ini, dia berharap pihaknya akan kembali menjadi juara umum tahun 2023.

"Insha Allah dengan niat, semangat dan usaha maksimal yang telah kita lakukan serta ridho Allah mudah-mudahan Kota Pontianak bisa kembali menjadi juara umum," pungkasnya. (prokopim)

Deklarasi dan Sosialisasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan 

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta perangkat daerah untuk adaptif dengan perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Tidak terkecuali di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak. Terbaru, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menggencarkan aksi ‘Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan’ di seluruh lembaga pendidikan.

“Transformasi ini menunjukkan pertumbuhan dan perbaikan. Saya imbau perangkat daerah bisa mempelajari kebijakan yang baru dari pusat. Tujuannya agar pendidikan kita seragam,” tuturnya usai menghadiri agenda Deklarasi dan Sosialisasi Gerakan Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan di Kota Pontianak, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (31/5/2023).

Edi mengatakan, dengan adanya program Merdeka Belajar dari Kemendikbudristek, proses belajar-mengajar fokus kepada nilai-nilai esensi ilmu pengetahuan. Ia mencontohkan, beberapa tahun belakangan, siswa hanya belajar hitung-menghitung, tanpa tahu penjelasan dari hitung-menghitung tersebut.

“Jadi hanya menghafal, tidak paham prosesnya. Kalau sekarang ini kita diarahkan ke proses, kenapa dua dikali tiga hasilnya enam. Itu contohnya ya,” ungkapnya.

Program Merdeka Belajar juga membebaskan peserta didik memilih pelajaran berdasarkan minat dan bakat. Hal ini, menurut Edi, secara tidak langsung melatih generasi penerus untuk belajar memilih apa yang terbaik bagi masing-masing individu. Sebagaimana target pemerintah pusat untuk meraih Indonesia Emas 2045, sumber daya manusia menjadi urgensi perbaikan negara. Begitu pula dengan Kota Pontianak.

“Orang yang sukses bisa beradaptasi dengan lingkungan dan menguasai data lalu mengubah masalah menjadi potensi yang baik. Tanpa memaksakan jalan yang kita pribadi yakini,” sebutnya.

Pemerintah Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Edi menyampaikan pihaknya kini sedang menyusun rencana kerja untuk mendorong kualitas pendidikan secara simultan. Perlahan tapi pasti, beberapa sekolah tampak mengalami perbaikan, baik dari segi fisik maupun sumber daya manusia. Tugas lainnya kini, sambungnya, adalah pendalaman Merdeka Belajar dan pelaksanaannya di lapangan. Ia menilai, tidak mudah menjalankan sesuatu hal yang baru.

“Apalagi sistem yang dulu sudah mengakar di kita. Tapi mudah-mudahan segera kita bisa lakukan peningkatan kualitas pendidikan. Ada yang sudah mantap dan ada yang masih proses, sembari kita lihat kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. (prokopim)