Berita

Sarasehan Ekonomi Normalisasi Kebijakan

PONTIANAK - Menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang diprediksi akan terjadi tahun depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah mempersiapkan langkah strategis guna mewaspadai tantangan dampak dari resesi. Pasca pandemi dan inflasi juga menjadi pertimbangan untuk menentukan upaya selanjutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menuturkan, kendati pihaknya optimis di akhir triwulan IV-2022, perekonomian Kota Pontianak dapat tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2021, kewaspadaan akan resesi di tahun selanjutnya tetap perlu dilakukan. Dia menyebut, dibutuhkan langkah dan kerja yang sangat detail, bukan hanya pada tataran makro namun juga fokus pada level mikro.

“Perlu aksi-aksi nyata dan inovasi dalam proses normalisasi menuju pemulihan ekonomi Pontianak dengan melihat tantangan dan peluang yang saat ini terjadi,” ujarnya saat membuka Sarasehan Ekonomi Normalisasi Kebijakan Menuju Pemulihan Ekonomi Kota Pontianak di Aula Muis Amin Bappeda, Kamis (15/12/2022).

Namun untuk mewujudkan semua itu, Bahasan mengajak semua pihak, baik internal hingga eksternal dalam hal ini masyarakat Kota Pontianak dan pemangku kebijakan untuk bergandengan tangan menuju tujuan bersama yaitu kebangkitan ekonomi.

“Tak kalah penting adalah sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, media hingga kalangan akademisi untuk menjadi bagian dari upaya normalisasi perekonomian Kota Pontianak,” ujarnya.

Perlu diketahui, kondisi ekonomi global saat ini sedang terjadi lonjakan inflasi global akibat faktor supply shock/supply disruption imbas dari serangkaian peristiwa, mulai dari pandemi covid di tahun 2020, ketidaksiapan faktor produksi dan transportasi di tahun 2021 serta perang rusia-ukraina di tahun 2022. Bahasan menambahkan, hal ini berpotensi menurunkan daya beli dan permintaan serta memicu kekhawatiran para pelaku usaha tentang kemungkinan terjadinya resesi ekonomi di tahun 2023. Oleh sebab itu menurutnya, Kota Pontianak patut untuk memiliki kewaspadaan tinggi.

Segenap solusi perekonomian yang telah diterapkan oleh pemerintah kota pontianak hingga akhir semester II tahun 2022 dalam mengatasi inflasi diantaranya dengan melakukan sejumlah kebijakan perlindungan sosial, dukungan dunia usaha terutama usaha mikro kecil, memantau ketersediaan stok dan pasokan bahan pangan strategis hingga penyelenggaraan pasar murah dan memperkuat serta memperluas implementasi Pasar Tani.

“Semoga mampu  menurunkan tingkat inflasi komoditas pangan serta menjaga daya beli masyarakat,” tutur Bahasan.

Pada proses normalisasi itu, Pemkot Pontianak mengundang tiga orang akademisi dari Universitas Tanjungpura yang turut memberikan pandangan ilmiahnya. Bahasan berharap, melalui sarasehan ini terbentuk rumusan rekomendasi berbagai pilihan kebijakan terbaik agar ekonomi Kota Pontianak cepat pulih dan bangkit.

“Selain itu, konsolidasi seperti ini juga harus terus dilanjutkan terlebih menghadapi pasca pandemi serta ancaman krisis kedepan yang melanda dunia,” pungkasnya. (kominfo)

Tari Jepin Tembung Pendek dan Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak

PONTIANAK - Tari Jepin Tembung Pendek Pontianak dan Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak ditetapkan sebagai dua dari delapan Warisan Budaya Takbenda (WBTb) di Provinsi Kalbar oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Mendikbudristek Nomor 414/P/2022 tentang penetapan WBTb Indonesia Tahun 2022, yang mana terdapat 200 budaya yang ditetapkan sebagai WBTb termasuk dua tarian dari Pontianak.

Hingga kini, WBTb yang dimiliki Kota Pontianak sebanyak 10 budaya, yakni Meriam Karbit, Tenun Corak Insang Kota Pontianak, Arakan Pengantin Kota Pontianak, Saprahan Melayu Kota Pontianak, Sayok Keladi Pontianak, Paceri Nanas Pontianak, Ikan Asam Pedas Pontianak, Bahasa Melayu Pontianak, Jepin Tembung Pendek Pontianak dan Jepin Langkah Bujur Serong Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kian bertambahnya budaya-budaya Kota Pontianak sebagai WBTb merupakan sebuah kebanggaan bagi seluruh masyarakat Pontianak. Ia menilai deretan budaya yang ditetapkan sebagai WBTb tersebut membuktikan bahwa Pontianak kaya dengan khasanah budayanya.

"Artinya, masyarakat konsisten untuk ikut melestarikan budaya-budaya yang ada di Pontianak sehingga tetap lestari hingga kini dan tak lekang oleh waktu," ujarnya, Kamis (15/12/2022).

Ia berharap dengan ditetapkannya kedua tarian tersebut sebagai WBTb menjadi semangat dalam melestarikan budaya yang dimiliki Pontianak terutama dalam seni tari. Meski sudah menjadi bagian dari WBTb, Edi mengajak masyarakat tetap melestarikannya sehingga generasi mendatang masih bisa melihat kekayaan budaya yang dimiliki Kota Pontianak.

"Budaya adalah aset yang tak ternilai karenanya sudah semestinya kita sama-sama menjaga dan melestarikannya," tuturnya.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Zulkifli menuturkan, pihaknya berencana akan mendaftarkan kue bingke Pontianak sebagai WBTb. Kue bingke yang menjadi makanan khas di Pontianak ini sudah cukup dikenal dengan rasanya yang enak. 

"Kami baru akan merencanakan untuk mendaftarkan kue bingke Pontianak ke pusat agar bisa menjadi WBTb," sebutnya.

Sebagai upaya pelestarian budaya, pihaknya juga melakukan pembinaan dan sosialisasi, terutama di kalangan pelajar. Misalnya dengan menggelar festival saprahan dan lomba tarian tradisional setiap tahunnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak serta meningkatkan silaturahmi yang baik di kalangan generasi muda. 

“Agar mereka mengenal, memahami dan bangga dengan budaya lokal,” terangnya. (prokopim)

Pegukuhan Bunda Literasi Provinsi Kalbar

PONTIANAK - Budaya membaca merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran Bunda Literasi diharapkan bisa menjadi figur yang mampu mendorong masyarakat untuk lebih gemar membaca. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung kehadiran Bunda Literasi sebagai upaya mengkampanyekan pentingnya budaya membaca. Bunda Literasi diharapkan mampu menjadi ibu yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk gemar membaca.

"Kehadiran Bunda Literasi ini menjadi panutan dan penyemangat bagi kita semua untuk menjadikan budaya membaca sebagai rutinitas dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya usai menghadiri pengukuhan dan workshop Bunda Literasi Provinsi Kalbar di Pendopo Gubernur Kalbar, Kamis (15/12/2022).

Menurutnya, untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya dengan membawa buku yang bisa dibaca saat mengisi waktu luang seperti saat menunggu antrian dan setiap kesempatan yang memungkinkan. Dalam aktivitas membaca, kata Edi, bukan soal berapa banyak lembaran buku yang dibaca, tetapi bagaimana menanamkan dalam diri untuk menjadikan aktivitas membaca sebagai kebiasaan. 

"Kalau ini dilakukan secara terus menerus, maka lambat laun kita akan terbiasa untuk mengisi waktu dengan membaca buku," ungkapnya.

Selain itu, untuk menarik minat dalam membaca, bahan bacaan atau buku juga menjadi salah satu faktor yang mampu menjadi daya pikat seseorang. Membeli buku yang diminati bisa dilakukan untuk meningkatkan daya literasi. Misalnya jadwalkan setiap sebulan sekali membeli buku yang memang diminati untuk dibaca.

"Atau bisa juga dengan meminjam buku di perpustakaan yang ada," kata Edi.

Menentukan target waktu menyelesaikan membaca buku juga bisa meningkatkan kemampuan literasi. Dengan membuat target membaca, maka semakin banyak buku yang diserap ilmunya selama membaca.

"Semakin banyak kita membaca buku, maka semakin banyak pula ilmu yang kita peroleh," sebutnya.

Pentingnya meningkatkan literasi ini karena masih rendahnya literasi di Indonesia. Betapa tidak, berdasarkan survei  Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2019, Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau 10 negara terendah tingkat literasinya. (prokopim)

Kerja Sama dengan USAID Lewat Program IUWASH Tangguh

PONTIANAK - Pentingnya ketersediaan kualitas air yang aman bagi masyarakat Kota Pontianak terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Segenap rencana strategis telah disusun dan salah satunya melalui penandatanganan kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) beberapa waktu lalu.

Melanjutkan kerja sama itu, kedua pihak kemudian menggelar workshop yang ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal tersebut bertujuan mengevaluasi serta mengukur program yang telah berjalan.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menjelaskan, terdapat tiga strategi yang digunakan untuk mengukur pencapaian program dan kinerja dalam meningkatkan kualitas air di Kota Pontianak. Ketiga strategi itu adalah Governance Index, Sanitation Index dan APBD Tracking, yang biasa dikenal USAID IUWASH Tangguh.

“Dokumen (Governance dan Sanitation) Index ini merupakan alat ukur pencapaian program dan kinerja pemerintahan daerah yang mencakup beberapa indikator yang mencerminkan pelayanan Air Minum, pelayanan bidang Sanitasi (Air Limbah Domestik) dan Pengelolaan Sumber Daya Air,” terangnya usai workshop, di Hotel Aston Jalan Gajahmada, Rabu (14/12/2022).

Sidig mengatakan, pada langkah selanjutnya pihaknya fokus untuk membangun data dasar pelayanan WASH/WMR, mengukur Trend Kinerja pelayanan WASH/WRM oleh Pemerintah Daerah, dan mengatur prioritas tahapan pengelolaan WASH/WRM.

Selanjutnya adalah mengukur pengarusutamaan Gender dalam sektor WASH/WRM, menyusun strategi capaian air limbah domestik dalam mencapai akses aman hingga menentukan alat advokasi untuk Pemerintah Daerah.

“Indikator-indikator yang ada akan diisi dan disepakati sebagai data dasar (baseline) dalam pendampingan USAID IUWASH Tangguh di Kota Pontianak serta dapat dipantau perkembangannya setiap tahun selama periode dampingan program,” papanya.

Sidig berharap, melalui kerjasama antara pihaknya dengan USAID IUWASH dapat mendukung upaya pemerintah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.

“Sehingga mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum dan sanitasi. Saya minta semua OPD yang terlibat hari ini berperan aktif dalam diskusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” tutupnya.

Dari segi teknis perencanaan, Investment Specialist USAID IUWASH, Enjang Hassanudin menerangkan, masing-masing strategi memiliki aspek yang harus dipenuhi. Seperti pada Governance Index, terdapat lima aspek yang diperlukan diantaranya responsif anggaran, akuntabilitas, inklusif, profesionalisme dan kerangka peraturan.

“Kemudian dari kelima aspek tersebut dibagi lagi menjadi ke beberapa indikator. Di sini kita mengukur pencapaian programnya, serta sebagai perencanaan kedepan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Sanitation Index, lanjut Enjang, terdapat lima aspek yang diperlukan, seperti institusi, regulasi, finance, cakupan sanitasi dan operasi.

“Dilakukan bersama multi OPD terkait pelayanan WASH/WRM, kita menyepakati nilai setiap Indikator dan sub-indikator sesuai kinerja pelayanan. Dilakukan secara periodik setiap setahun sekali,” pungkasnya. (kominfo)