Berita

Lawatan Muhibah Jajaki Kerja Sama dengan DBKU

KUCHING - Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak melakukan lawatan muhibah ke Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) Sarawak Malaysia. Lawatan tersebut diterima oleh Puan Eliza binti Mohamed Tazuddin, isteri pengarah DBKU dan Datin Hajah Dayangku Rohani binti Pangeran Kassim, Istri Mantan Datuk Bandaraya Kuching Utara yang ke-7 beserta pengurus Club Allamanda DBKU, Puan Nur Faizatul Camellia. 

Camellia menyebut, kunjungan internasional ini merupakan pertama kali yang diterima DBKU khususnya Club Allamanda di tahun 2023. 

"Hari ini bersejarah dan bermakna bagi kami kerana berpeluang untuk berbuat kenal bersama istri Wali Kota Pontianak," ujarnya menyambut kedatangan rombongan TP-PKK Kota Pontianak di Dewan Bankuet Pentarama, Kuching Sarawak, Jum'at (8/9/2023).

Dia menjelaskan klub wanita Allamanda merupakan salah satu cabang di bawah klub sukan dan rekreasi DBKU yang telah berdiri sejak tahun 1995. Tujuan didirikannya klub ini untuk merancang, menggerak dan melaksanakan aktivitas sosial dan kebaikan serta pemberdayaan perempuan dan keluarga di DBKU. 

"Kita senantiasa terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi, persatuan dan badan-badan bukan kerajaan di dalam pelbagai aktiviti demi meningkatkan produktiviti di kalangan wanita," imbuhnya. 

Dia berharap melalui kunjungan ini dapat meningkatkan produktivitas di kalangan Club Allamanda terkait pentingnya kesadaran kesehatan, program pendidikan, latihan serta kursus kemahiran dan pembangunan. 

"Saya percaya banyak cerita-cerita inspirasi yang bisa dikongsikan bersama kami mengenai pengalaman-pengalaman dalam menjadikan kota Pontianak sebagai kota yang nyaman, semakin dikenali dengan masyarakatnya yang ramah dan terkenal dengan kulinernya yang enak," ungkapnya.

Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menuturkan lawatan muhibah ini sudah lama direncanakan oleh TP-PKK Kota Pontianak namun terkendala pandemi beberapa tahun lalu.

"Lawatan Muhibah ke DBKU khususnya di Club Allamanda ini memang sudah lama tidak dilakukan oleh kami," tuturnya.

Terakhir berkunjung ke DBKU, sambungnya, ketika mendampingi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada masa jabatan Datuk Bandar YBhg Datuk Haji Abang Wahap Abang Julai pada tahun 2015.

Yanieta berharap melalui lawatan muhibah ini akan terjalin silaturahmi antara TP-PKK Kota Pontianak, Club Allamanda DBKU sehingga nanti ada lawatan balasan dari Kuching Sarawak Malaysia ke Kota Pontianak. 

"Selain lawatan balasan, kita juga bisa belajar terutama program-program yang dilaksanakan oleh Club Allamanda terkait dengan pemberdayaan perempuan dan masyarakat," terangnya. 

Selain itu, Yanieta juga menyampaikan dari lawatannya ke DBKU mendapatkan respon yang sangat baik terlebih lagi Kota Pontianak memang dikenal dengan kuliner-kuliner yang lezat.

"Mereka sampaikan ingin kembali lagi untuk mengunjungi Kota Pontianak karena rindu dengan kulinernya yang lezat selain itu mereka menilai Kota Pontianak sekarang juga semakin bersih dan maju," pungkasnya. (*)

PONTIANAK – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyampaikan perhatiannya kepada penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Pontianak. Sebagai pakar kesehatan pula, dirinya menilai, angka tertular TBC harus ditekan. Oleh karena itu, upaya serius perlu dilaksanakan, salah satunya seperti pembentukan Tim Pencegahan Tuberkulosis (TPT) Kota Pontianak, di Aula Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani pada Kamis (7/9/2023).

"Memang TBC di Pontianak cukup tinggi, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Tanpa kita sadari, di lingkungan kita itu ada (pengidap TBC) namun tidak menunjukkan gejala yang intens," ungkapnya usai acara.

Pemerintah pusat menargetkan angka kematian akibat TBC harus menurun sebesar 80-90 persen pada tahun 2030. Di Kota Pontianak, terang Yanieta, dari data tahun 2022 terdapat 9 ribu orang yang terinfeksi TBC. Melalui pembentukan Tim TPT yang diisi lintas sektor dan diinisiasi Dinkes Kota Pontianak, dirinya berharap penurunan TBC bisa dilakukan, bahkan sampai ke angka nol.

"Untuk itu perlu langkah strategis koordinasi percepatan penanggulangan TBC. TP PKK siap bekerja sama untuk menjadi agen pencegah TBC di masyarakat," ungkapnya.

Yanieta mengajak pemangku kebijakan untuk berperan aktif memberikan kontribusi sebagai bentuk kewajiban bersama mengurangi penyakit-penyakit tertentu. Paling prioritas juga bagi individu yang merasakan gejala TBC supaya segera memeriksakan dirinya.

"Periksakan, jangan sampai tidak," tegasnya.

Kepala Dinkes Kota Pontianak, Saptiko menambahkan, penyakit TBC sudah ada sejak tahun 1884. Katanya, bakteri TBC merupakan yang paling mudah tertular, terutama lewat udara. Dalam pemetaan pihaknya, di tahun 2023 harus sudah tereliminasi penyakit-penyakit menular lainnya seperti HIV dan semisal.

"Semoga Kota Pontianak lebih cepat, tidak sampai 2030," paparnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di tempat yang berpotensi besar terkontaminasi. Sebagai contoh ketika mendatangi pasar dan tempat keramaian.

"Gejala parah sekali jika batuk berdarah. Yang kita curigai batuk berdahak lebih dari dua minggu," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak terus berupaya mewujudkan eradikasi frambusia, sebuah pembasmian berkelanjutan untuk menghilangkan penyakit frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan nasional. Langkah pertama dimulai dengan penandatanganan komitmen oleh seluruh instansi lintas sektor. 

Kepala Dinkes Kota Pontianak, Saptiko menerangkan, dirinya sudah mengajak para camat dan lurah untuk memberikan sosialisasi kepada warga terkait penyakit frambusia. Nantinya, seluruh masyarakat akan melewati proses skrining pemeriksaan oleh tenaga kesehatan.

"Ini penting karena informasi penyakit di suatu wilayah akan menjadi pertimbangan pelancong domestik maupun internasional untuk datang ke wilayah tersebut," ungkapnya usai penandatanganan komitmen eradikasi frambusia, di Aula Dinkes Kota Pontianak Jalan Ahmad Yani, Kamis (7/9/2023).

Status bebasnya Kota Pontianak dari frambusia tentu akan menguntungkan bagi pendapatan daerah. Sebelum eradikasi frambusia, sejak tahun 2014, lanjut Saptiko,  Kota Pontianak sudah bebas dari penyakit malaria. 

"Di apotik obat malaria sudah tidak ada, dulu banyak sekali. Nah di tahun 2023 ini, minggu depan kita akan kedatangan penilai dari Kementerian Kesehatan untuk menilai apakah kita sudah bisa diberikan sertifikat bebas frambusia," sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya tidak menemukan kasus penyakit frambusia di Kota Pontianak. Saptiko optimis, Pontianak mampu mewujudkan eradikasi frambusia.

"Mungkin juga mereka (Kemenkes) akan ke masyarakat langsung untuk menanyakan upaya apa yang sudah kita lakukan. Memang sampai sekarang kita tidak menemukan frambusia," tutupnya. (kominfo)

Wawako Bahasan Sampaikan Jawaban Wali Kota Terhadap Raperda APBD Perubahan 2023 

PONTIANAK - Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pontianak telah berupaya melakukan penguatan sumber daya aparatur pengelola keuangan dalam kegiatan asistensi anggaran, baik pada saat proses penyusunan maupun verifikasi perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hal itu dikatakan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam penyampaian jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kota Pontianak tahun 2023 beserta nota keuangannya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Kamis (7/9/2023).

"Upaya konkrit yakni memberikan pembekalan terhadap TPAD terkait pemutakhiran data dan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Selanjutnya, kata Bahasan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melakukan langkah-langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengacu pada peraturan pemerintah pusat terkait pajak dan retribusi daerah. Kemudian, peningkatan pengawasan internal juga dilakukan dalam rangka mendeteksi secara dini indikasi adanya penyimpangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. 

"Selain itu kita juga memperbaiki sistem dan prosedur yang mengarah pada kemudahan pelayanan dan efektivitas dalam pengawasan serta melakukan monitoring rutin dan evaluasi sehingga target pendapatan dapat dicapai secara optimal," ujarnya.

Pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023, pihaknya juga telah menyeleksi anggaran sesuai dengan skala prioritas dan berorientasi pada kinerja serta memberi dampak positif yang diterima oleh masyarakat. Program-program itu merupakan program prioritas untuk mendukung visi dan misi Pemkot Pontianak.

"Kita juga melakukan evaluasi terhadap pembiayaan program strategis dengan berdasarkan skala prioritas terutama terhadap belanja daerah yang secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan serta capaian PAD Kota Pontianak, selain memprioritaskan program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur," tutupnya. (prokopim)