Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyerahkan paket bantuan kepada warga Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebagai upaya penekanan angka stunting di Kota Pontianak. Ia turut mengajak seluruh pemangku kebijakan di Kota Pontianak untuk saling bahu-membahu mencapai zero stunting.

“Kami juga mengajak ibu-ibu, sampaikan kepada tetangga, langkah pertama menurunkan stunting adalah dengan membina calon pengantin yang hendak menikah. Mereka perlu dibekali dengan kesiapan mental dan fisik, supaya anak yang dikandung nanti berkualitas,” ungkapnya usai menyerahkan bantuan di Aula Kantor Lurah Saigon, Selasa (12/9/2023).

Perkembangan anak-anak sejak lahir terus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Untuk itu, Bahasan berharap para orang tua rutin melaporkan perkembangan anak-anak di puskesmas terdekat sebagai bahan evaluasi kedepan. Sebagai contoh, di awal tahun 2023, masih terdapat 210 anak yang mengalami stunting di Kota Pontianak. Namun pada Agustus mengalami penurunan sebanyak 48 anak. Angka ini akan terus berkurang seiring laporan yang rutin dari warga. Pola asuh dan asupan gizi memerlukan konsultasi dokter ataupun bidan yang bertugas di puskesmas.

“Ini adalah upaya kami (Pemkot Pontianak) berarti tidak sia-sia, dan ditentukan dukungan ibu-ibu. Tanpa semangat ibu-ibu, bayi balita akan terhambat untuk bebas stunting,” sebutnya.

Di hadapan masyarakat, Bahasan ingin orang tua tidak takut menyampaikan keluh kesah terkait penanganan stunting di tingkat keluarga. Seandainya tidak digubris pada tingkat RT, RW dan lurah, Bahasan minta mereka langsung menyampaikannya kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Kami sangat serius dalam penanganan stunting. Rata-rata yang mengalami stunting datang dari perekonomian menengah ke bawah,” ujarnya.

Program BPJS Kesehatan secara gratis juga tengah berjalan lewat APBD. Kesempatan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dijelaskan Bahasan, masih ada warga yang tidak masuk kepesertaan BPJS Kesehatan. Padahal hal itu dinilainya amat penting, terlebih menjelang kelahiran sang anak. Ia berharap, khususnya bagi warga yang tidak mampu, untuk mendaftarkan segera kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu dari RT setempat.

“Pemkot melalui APBD menganggarkan untuk kepentingan BPJS gratis, artinya mohon ibu-ibu untuk mendaftarkan diri ke kelurahan atau langsung ke Dinas Sosial,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak periode 2023-2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Hendry Pangestu Lim terpilih sebagai Ketua FPK. Forum ini nantinya akan fokus berbagi semangat fundamental bernegara, yaitu kecintaan terhadap tanah air dan menyampingkan perbedaan yang ada. Seperti diketahui, warga Indonesia umumnya dan Kota Pontianak khususnya datang berbagai suku bangsa dan agama.

“Sehingga kalau berbicara pembauran kebangsaan, sekarang ini kita sudah tidak lagi membahas masalah fundamental, karena pada dasarnya kita sudah sepakat sejak Indonesia merdeka, UUD 1945, Pancasila dan Undang-Undang sudah menjadi landasan hukum yang kita pedomani,” ucapnya usai pengukuhan FPK Kota Pontianak di Bright Ballroom Hotel Harris Jalan Gajahmada, Selasa (12/9/2023).

Toleransi atau tenggang rasa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari terutama dalam bertetangga di Kota Pontianak. Hal itu dibuktikan dengan kemajemukan masyarakat selama ini yang berjalan harmonis. Kendati begitu, menurut Edi, gesekan-gesekan dari oknum tertentu tetap perlu diwaspadai, dengan cara mempertebal rasa cinta tanah air.

“Kita melihat tetangga kita susah, atau ada masalah, kita harus mengambil langkah untuk membantu. Kesenjangan harus diperkecil antara yang kaya dan miskin, kebersamaan dan keadilan harus ditingkatkan,” jelasnya.

Ketua FPK terpilih, Hendry Pangestu Lim menjelaskan, pembentukan FPK didasarkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 34 Tahun 2006. Melalui forum tersebut, dirinya ingin menjaga sinergi antara etnis, ormas dan agama serta lembaga terkait. Usai agenda pengukuhan pun dilanjutkan dengan rapat lanjutan maupun koordinasi bersama umat beragama.

“Seluruh ormas yang ada di Pontianak, kita tahu dalam waktu tidak lama lagi akan ada pesta demokrasi. Yaitu pemilihan umum serentak, mudah-mudahan FPK membawa kedamaian, kesejukan dan kondusivitas,” ujarnya.

Pontianak selalu menjadi pilihan lokasi digelarnya agenda-agenda nasional, baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah. Ini yang kata Hendry sebagai bukti Kota Pontianak sangat aman. 

“Sekarang banyak event nasional yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Ditunjuk sebagai tuan rumah. Kita bisa menilai, Pontianak itu aman dan kondusif,” ungkapnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I ditargetkan rampung pada bulan Maret tahun 2024. Kendati demikian, dirinya berharap jika proses pembangunan dapat dipercepat menjadi bulan Desember tahun ini.

“Duplikasi Jembatan Kapuas I sangat dinantikan masyarakat. Jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Progres setiap hari dipantau, saya monitor dari laporan dan di lapangan, kondisi dan permasalahan secara langsung,” terangnya, Senin (11/9/2023).

Progres pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I menurutnya sudah mencapai 75 persen. Pekerjaan pun, tinggal memasang rangka baja serta pengecoran. Ia menyebut, jika material dan kondisi cuaca lancar, maka bulan Desember duplikasi Jembatan Kapuas I bisa berfungsi.

“Sekarang 75 persen jadi. Mudah-mudahan material dan cuaca menunjang. Pekerjaan sisa pemasangan rangka baja dan pengecoran,” lanjut Edi.

Selain jembatan, traffic management juga menjadi perhatian pihaknya. Kemacetan memang akan terurai apabila duplikasi Jembatan Kapuas I nanti sudah rampung, walau akan lebih optimal dengan pelebaran Jalan Sultan Hamid II. Edi menerangkan, sistem lalu lintas di persimpangan tengah ditata guna memaksimalkan fungsi traffic management.

Tak hanya Jembatan Kapuas I, Jembatan Kapuas II dan III pun tak luput dari perhatiannya. Jika kedua jembatan tersebut ikut diduplikasi, kemacetan di Pontianak turut berkurang. Rencana ini, kata Edi, tengah digodok pada level Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

“Misalnya dengan pengaturan traffic jumlah kendaraan dari Tanjung Raya II, lampu hijaunya diperlambat. Kalau sore sebaliknya. Sistem pengaturan bisa diprogram melihat situasi di lapangan,” jelasnya.

54,2 persen penduduk Indonesia tinggal di kota. Tidak ada aturan pembatasan kendaraan membuat beban jalan meningkat. Produsen kendaraan begitu banyak dengan berbagai merek. Harganya pun terjangkau, satu orang bisa membeli lebih dari satu. Masalah kemacetan juga menjadi persoalan bagi kota lain di Indonesia.

“Menurut saya, jika tidak diimbangi dengan perkembangan wilayah, konsep tata ruang, tidak selesai (masalah kemacetan),” ucapnya.

Di tengah persoalan tersebut, Pemkot Pontianak juga sedang mencari solusi, salah satunya pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan yang rencananya akan membentang dari Jalan Bardan Hadi ke Siantan. Kurangnya pendanaan menghambat proses pembangunan untuk mengurai macet. Menjawab tantangan tersebut, diperkenalkan alternatif pengadaan proyek infrastruktur yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Investor perlu uang dikembalikan. Caranya dengan sistem tarif tol. Undang-Undang menyebut tol dikelola pemerintah pusat. Sekarang masih mencari solusi bersama. Yang paling penting aktivitas masyarakat lancar, pertumbuhan ekonomi baik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wako Edi Kamtono Targetkan Angka Stunting Di bawah 14 persen Tahun 2023

PONTIANAK - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengapresiasi Kota Pontianak yang berhasil menurunkan angka stunting, dari awalnya di angka 24,4 persen tahun 2021, turun menjadi 19,7 persen di tahun 2022. 

"Kota Pontianak ini luar biasa karena sekarang sudah mencapai 19 persen dan Pak Wali Kota optimis akhir tahun ini mendekati angka 14 persen. Akhir tahun 2024 diharapkan bisa lebih rendah lagi sehingga Pontianak bisa menjadi best practice atau percontohan bagi daerah lainnya," ujarnya usai rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Sabtu (9/9/2023).

Kemudian, lanjutnya, khusus Provinsi Kalbar, pihaknya ingin mendorong supaya angka stunting bergeser menjadi 20 persen. Menurutnya, saat ini angka stunting di Kalbar 27 persen berdasarkan data 2022 akhir. 

"Kita lihat nanti di akhir 2023 ini, harapan saya mendekati 20 persen lah dari 27 persen atau bahkan lebih rendah. Makanya kita dorong betul agar Kalbar harus di bawah 20 persen," ucapnya.

Sebagai upaya agar tidak muncul stunting baru maka harus dilakukan pencegahan. Ia tidak ingin upaya yang dilakukan hanya terfokus pada anak-anak stunting, sementara calon pengantin dan ibu-ibu hamil juga penting dalam mencegah terjadinya stunting. 

"Padahal orang yang menikah itu hampir 80 persen hamil di tahun pertama," sebutnya.

Stunting perlu menjadi perhatian semua pihak. Jika strateginya tidak cerdas maka akan kedodoran dan stunting baru akan lahir terus karena hanya memperhatikan kasus paparan stunting, namun yang belum lahir tidak dipikirkan.

"Saya berharap kalau bisa mencegah lahirnya stunting baru," imbuhnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, percepatan penurunan stunting dilakukan melalui upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi serta melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Upaya itu antara lain turun langsung ke lapangan mendata kondisi stunting, memberikan bantuan makanan sehat dan bergizi serta upaya lainnya untuk mencegah stunting. Selain itu, PKK, puskesmas dan posyandu hingga pada tingkat RT/RW dikerahkan supaya aktif dalam menangani stunting.

"Target kita di tahun 2023 ini angka stunting di bawah 14 persen," 

Edi menambahkan, kondisi demikian menjadi tantangan pihaknya sebagaimana sejak dicanangkannya program penanganan stunting. Pihaknya pun berkoordinasi dengan stakeholder untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mendata terutama anak-anak balita dan ibu hamil sebagai langkah jemput bola.

"Penanganan stunting memang dimulai dari ibu hamil sebab stunting mulai terjadi ketika janin masih dalam kandungan yang disebabkan asupan makanan selama kehamilan kurang bergizi," ungkapnya.

Namun diakuinya bahwa masih menjadi persoalan yang dihadapi adalah calon pengantin dan ibu hamil masih enggan memeriksakan dirinya di fasilitas kesehatan yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak supaya stunting dapat dicegah sedini mungkin. 

"Mudah-mudahan koordinasi antara Pemkot Pontianak dengan BKKBN bisa terus ditingkatkan karena Pontianak sebagai barometer Provinsi Kalbar. Zero stunting Kota Pontianak akan berdampak pada kondisi nilai stunting di Kalbar," kata Edi. (prokopim)