Berita

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus berupaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak. Tahun ini, angka kemiskinan di Kota Pontianak turun, dari sebelumnya 4,46 persen, menjadi 4,45 persen. Bahkan, angka kemiskinan ekstrem nihil di Kota Pontianak. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyatakan, nihilnya angka kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak tidak terlepas dari program-program Pemkot Pontianak dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya penyaluran bantuan sosial, bantuan perbaikan rumah tak layak huni, program padat karya, pelatihan keterampilan dan lainnya.

“Kemiskinan ekstrem di Kota Pontianak untuk saat ini nihil, namun  demikian kita tetap berusaha melakukan intervensi supaya penduduk yang masih kategori miskin, tidak menjadi miskin secara ekstrem,” ujarnya usai menghadiri Rapat Paripurna Ketiga dan Keempat Masa Persidangan III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Jumat (5/7/2024).

Dengan capaian angka kemiskinan ekstrem yang nihil ini, Pj Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa Pemkot Pontianak berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Langkah-langkah strategis akan terus dilakukan guna memastikan bahwa seluruh warga Kota Pontianak dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan.

“Oleh sebab itu, perlu dukungan semua pihak dalam mengentaskan persoalan kemiskinan ini agar apa yang dilakukan Pemkot Pontianak berjalan efektif dan optimal,” tuturnya.

Ani Sofian juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Pontianak. Dengan komitmen dan langkah-langkah konkret yang diambil, pihaknya optimis untuk meraih target penurunan kemiskinan ekstrem demi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak

“Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dan membawa perubahan yang signifikan bagi warga Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tengah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Kota Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, Raperda tersebut merupakan tindak lanjut dari RPJPN.

“Kami bacakan kepada legislatif sebagai dasar nanti bagi mereka yang akan maju menjadi calon wali kota,” ungkapnya, usai Rapat Paripurna 3 dan 4 Masa Persidangan III di Gedung DPRD Kota Pontianak, Kamis (4/7/2024).

Bagi individu yang hendak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Pontianak, terang Ani Sofian, perlu mengacu pada RPJPD 2025-2045 dalam merumuskan visi dan misi sebelum menjadi kepala daerah.

“Para calon mengacu RPJPD dalam merumuskan visi dan misi untuk menjadi Wali Kota Pontianak ke depan,” imbuh Ani Sofian.

Bersamaan dengan penyampaian Raperda tersebut, Pj Wali Kota juga mendengarkan pandangan fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Pontianak tahun 2023.

“Jadi banyak hal yang harus tingkatkan sesuai dengan pendapat fraksi tadi dan besok kami akan menyampaikan jawaban dari pandangan umum DPRD Kota Pontianak,” jelasnya.

Ani Sofian menerangkan, pandangan fraksi banyak fokus membahas peningkatan pendapatan daerah lewat retribusi daerah. Selain itu juga perbaikan drainase di beberapa titik di Kota Pontianak.

“Dipandang teman-teman DPRD sektor ini masih bisa ditingkatkan karena potensinya masih banyak, tentu didukung masyarakat Kota Pontianak agar peningkatan pembangunan bisa dilaksanakan,” sambungnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menerangkan, pihaknya mendorong eksekutif untuk meningkatkan pendapatan daerah Kota Pontianak. Ia menilai, potensi pendapatan perlu dioptimalkan.

“Sudah banyak membahas itu, besok kita mendengar jawaban dari Pj Wali Kota seperti apa, ada beberapa target belum tercapai apakah SDM kurang atau bagaimana akan kita perdalam di pembahasan anggaran,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Audisi Duta Genre Kota Pontianak Resmi Dimulai

PONTIANAK – Audisi Duta Generasi Berencana (Genre) Tingkat Kota Pontianak tahun 2024 secara resmi dimulai. Bunda Genre Kota Pontianak Anita Ani Sofian membuka secara simbolis agenda tersebut. Ia berharap, kehadiran Duta Genre menjadi figur yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengajak remaja ke arah positif.

“Ada dua pendekatan, pertama terhadap remaja itu sendiri melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan pendekatan kepada orang tua melalui program Bina Keluarga Remaja (BKR),” terangnya, di Aula Sekretariat TP PKK Kota Pontianak, Rabu (3/7/2024).

Anita menerangkan, Genre adalah satu di antara upaya pemerintah untuk mencegah kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba dan hubungan seks di luar pernikahan. Untuk itu, ia berpesan kepada kelompok PIK-R agar secara aktif melaksanakan kegiatan setiap bulan.

“Aktif memberikan penyuluhan, sosialisasi tentang materi yang berkaitan dengan remaja, agar remaja tersebut memahami permasalah seputar seksualitas, penyakit menular seksual dan lainnya. Utamakan program kerja yang menyentuh masyarakat di lingkungan kita tinggal,” pesannya.

Remaja merupakan generasi harapan bangsa. Kemajuan Indonesia ke depan, menurut Anita, bergantung bagaimana cara merencanakan dan menyiapkan remaja Indonesia yang berkualitas.

“Berkualitas memiliki kecerdasan intelektual, spiritual serta emosional yang kuat,” sebutnya.

Saat ini, persoalan kenakalan remaja masih kerap terjadi di belahan negeri. Anita menambahkan, Indonesia akan gemilang di masa mendatang jika mampu melahirkan remaja yang unggul dan berdaya saing.

“Jika kenakalan remaja tidak dihentikan dan tidak menjadi keseriusan bersama, dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi bangsa dan negara. Pemerintah terus melakukan berbagai program lintas institusi dengan pendekatan preventif,” imbuhnya.

Anita menyampaikan, Duta Genre Kota Pontianak mengandung nilai-nilai moral yang baik dan jangan hanya digelar dengan bersifat seremonial saja tetapi juga mengedepankan esensi.

“Semoga menjadi remaja yang sehat, berprestasi, berinovasi, hebat dan mandiri,” pungkasnya, yang juga selaku Pj Ketua TP PKK Kota Pontianak. (kominfo)

JAKARTA – Pemerintah Pusat lewat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar evaluasi kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD) seluruh Indonesia. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menjadi satu di antara kepala daerah yang dievaluasi. Ia mengatakan, dari hasil penilaian kinerja pada triwulan kedua, penanganan stunting di Kota Pontianak menjadi fokus pembahasan.

“Tadi kami mendengar evaluasi dari Kemendagri, ke depan diminta untuk pendataan program stunting lebih dilengkapi, terutama targetnya mana yang belum dicapai dan mana yang sudah,” paparnya, usai evaluasi kinerja PJKD se-Indonesia, di Kantor Itjen Kemendagri Jalan Medan Merdeka Timur Kota, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Setelah mendengar arahan evaluator, Ani Sofian akan segera menggelar pertemuan dengan seluruh lurah dan camat untuk memastikan program stunting berjalan sebagaimana panduan Kemendagri.

Selain stunting, inflasi juga ikut disinggung, dalam hal neraca pangan. Para evaluator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan informasi tentang langkah konkrit penanganan inflasi.

“Ada pula dibahas kegiatan unggulan ada berapa jumlahnya, apa upaya untuk melaksanakan kegiatan unggulan kinerja kami. Kemudian inovasi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan unggulan,” ucap Pj Wali Kota.

Berbagai persoalan dibahas dalam evaluasi tersebut. Mulai dari kebersihan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penataan organisasi, penanaman nilai anti korupsi, penggunaan produksi dalam negeri sampai proses rekrutmen pegawai ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.

Selanjutnya untuk realisasi anggaran, evaluator mengapresiasi hasil realisasi anggaran Pemkot Pontianak di triwulan kedua tahun 2024. Kendati demikian, Ani Sofian ingin realisasi anggaran terus ditingkatkan.

“Data realisasi para OPD juga harus dibuat untuk mendukung kinerja agar sesuai target yang ditetapkan Mendagri,” sebutnya.

Evaluasi yang digelar Itjen Kemendagri ini akan secara rutin dilaksanakan. Ani Sofian menyampaikan, evaluasi ini baik karena dimaksudkan untuk menjaga fiskal daerah tetap tumbuh serta pelayanan publik kian meningkat.

“Tentu arahan dan evaluasi tersebut kita cermati untuk ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Supaya sejalan juga dengan program unggulan kita, diminta agar prioritaskan program unggulan yang dimiliki Pemkot Pontianak,” katanya.

Dirinya mengapresiasi kinerja OPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia menilai, sejak menjabat, OPD telah bekerja dengan serius dan bersinergi antar perangkat daerah.

“Sehingga capaian yang diterima Pemkot Pontianak terus membaik,” tutupnya. (kominfo/prokopim)