Berita

Pencanangan Intervensi Serentak Stunting di Kecamatan Pontianak Barat

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Saptiko menjelaskan, membangun kesadaran warga untuk rutin mengecek kesehatan–khususnya kesehatan dan tumbuh kembang anak–adalah hal yang penting. Mengingat anak-anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga perlu dipersiapkan dan dijaga kualitas tumbuh kembangnya dari sekarang.

Ia mengatakan, pencegahan stunting adalah tugas semua pihak. Oleh karenanya, Saptiko mengajak seluruh lapisan, baik pemerintah dan masyarakat untuk bergandengan tangan mencegah dan menekan angka stunting di Kota Pontianak.

“Seluruh orang tua yang memiliki bayi dan balita untuk datang ke posyandu, melakukan screening kesehatan, terutama untuk tumbuh dan kembangnya. Sehingga apabila didapati masalah gizi seperti berat badan yang tidak naik, tingginya tidak bertambah, bisa kita perbaiki gizinya,” ungkapnya, usai Pencanangan Intervensi Stunting Serentak Kecamatan Pontianak Barat, di Aula Kantor Camat Pontianak Barat, Kamis (27/6/2024).

Saptiko berharap, melalui pencanangan intervensi serentak ini, kelurahan dan kecamatan semakin giat membawa masyarakat ke posyandu. Ke depan wilayah lain dapat mengikuti kegiatan serupa.

“Intervensi ini adalah hal yang bagus, dari kecamatan dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakatnya ke posyandu. Semoga kecamatan dan kelurahan lain yang ada di Kota Pontianak bisa mengikuti gerakan ini,” tutupnya.

Camat Pontianak Barat Ibrahim mengajak warga di wilayahnya untuk rutin berkunjung ke posyandu. Ia mendukung program pencegahan stunting dengan memberikan paket makanan tambahan bagi para orang tua yang memiliki anak bayi dan balita.   

“Ada alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pencegahan stunting itu. Ada dua kategori yaitu pencegahan dan penanganan. Kita buat paket makanan, masing-masing kelurahan itu bervariasi. Jumlahnya kalau di Kelurahan Sungai Jawi Dalam ada enam ribu. Jumlah itu menyesuaikan perkiraan jumlah kunjungan warga yaitu Ibu dan bayi atau balita, termasuk calon pengantin (Catin). Kemudian ibu hamil dan menyusui di beberapa posyandu yang ada di kelurahan,” jelas Ibrahim.

Ia menambahkan, paket makanan tambahan yang diberikan pihaknya berfokus pada makanan yang tinggi protein, karbohidrat, dan lemak. Dengan rutin mengunjungi posyandu secara berkala serta mendapat suplai makanan tambahan, Ibrahim optimis kasus stunting di Kecamatan Pontianak Barat bisa ditekan dan dicegah. 

 “Paket makanan misalnya siomay, bubur lengkap dan lainnya. Kita ingin masyarakat semakin rajin ke posyandu. Ini penting untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Dengan diketahuinya proses tumbuh kembang anak, kita akan mudah intervensi kalau terjadi gangguan-gangguan tertentu yang memang sifatnya klinis,” ungkapnya.

Terkait dengan intervensi stunting, ada dua hal yang difokuskan yaitu spesifik dan sensitif. Hal spesifik berkaitan langsung dengan kesehatan dan gizi para bayi, balita dan ibu hamil. Sedangkan sensitif berkaitan dengan hal-hal pendukung seperti perilaku pola asuh, kemampuan ekonomi keluarga, sanitasi, dan lingkungan.

“Pemerintah Kota Pontianak terus menggalakkan program ini. Kita juga berterima kasih, karena kita dapat berkolaborasi dengan warga dan puskesmas. Sehingga warga yang memiliki bayi dan balita tetap terus aktif ke posyandu,” pungkas Ibrahim. (kominfo/PKK)

Sipede Kecamatan Pontianak Selatan

PONTIANAK – Para remaja menghadiri sosialisasi kebijakan pemerintah adalah hal yang unik. Pemandangan itu tampak pada Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede) yang rutin digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, di Kantor Camat Pontianak Selatan, Rabu (26/6/2024).

Sekretaris Diskominfo Kota Pontianak Edy Purwanto menerangkan, Sipede dilaksanakan setiap tiga bulan dan menyasar anak muda. Tujuannya agar informasi seputar kebijakan dan program Pemkot Pontianak tersampaikan dengan efektif. Selain itu, anak muda juga harus memahami persoalan daerah.

“Setiap tiga bulan kami rutin menggelar Sipede, berpindah dari wilayah ke wilayah, mudah-mudahan masyarakat setempat tercerahkan dengan program dan kebijakan Kota Pontianak,” terangnya, usai membuka Sipede. 

Edy mengatakan, peran pihaknya adalah menyediakan wadah diskusi antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Ia berharap keterlibatan anak muda membangun daerah, dimulai dari diskusi terkait kebijakan Pemkot Pontianak.

“Persoalan di Kota Pontianak beragam, di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan persoalannya juga berbeda, anak muda juga harus terlibat membangun daerah dengan memahami aturan dan kebijakan,” ucap Sekdis Kominfo.

Khususnya di tengah derasnya arus informasi, Edy ingin meluruskan setiap miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Lewat Sipede, ia mengajak masyarakat khususnya untuk aktif memberikan pendapatnya.

“Di sini kita komunikasi dua arah, membahas semua persoalan sekitar, kami ingin tanggapan langsung masyarakat selain juga kami menyediakan laman lapor.go.id,” ujarnya.

Camat Pontianak Selatan Martagus menyampaikan apresiasinya dengan program Sipede. Di wilayahnya, banyak anak muda potensial yang harus dibekali wawasan terkini untuk menunjang kehidupan mereka ke depan.

Terlebih, volume kasus kenakalan remaja di Pontianak Selatan sedang tinggi. Martagus berharap, program Sipede dapat mengurangi kasus kenakalan remaja di sana, mengingat besarnya peran informasi untuk mempengaruhi sikap masyarakat.

“Semakin meningkat zaman teknologi, informasi digital ini memang sangat penting bagi kita untuk menyesuaikan masyarakat, pengguna banyak juga untuk usaha terutama UMKM. Namun sebagian mungkin belum merasakan fungsi dari digitalisasi,” sambungnya.

Martagus menilai, tidak jarang anak-anak termakan hoax. Reaksi remaja dalam menanggapi berita harus dikendalikan.

“Di sini banyak remaja yang ikut sosialisasi, semoga bisa diikuti remaja lainnya di wilayah lain, bahwa anak-anak harus bijak menanggapi berita negatif, lawan dengan kegiatan positif,” tutupnya.

Galih Syahbana (16), Pelajar SMA Negeri 10 Pontianak, merasa bersyukur dengan program Sipede dari Diskominfo Kota Pontianak. Dari sini, ia belajar banyak hal, utamanya kebijakan terbaru Pemkot Pontianak.

“Sebagai orang Pontianak tentu ini positif, anak muda dapat berpartisipasi menentukan masa depan dan bersama memikul pembangunan,” pungkasnya.

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kota Pontianak Syarifah Welly dan Aktivis Sosial, Syarifah Sholeha Novianty, didapuk menjadi narasumber pada kegiatan ini. Keduanya secara aktif saling lempar tanya jawab kepada peserta. (kominfo)

1.097 Lowongan Kerja Tersedia di Job Fair Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 1.097 lowongan kerja tersedia di Job Fair Kota Pontianak 2024 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Pontianak, Rabu (26/6/2024). Job Fair atau bursa kerja ini digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pontianak bekerja sama dengan Bursa Kerja Khusus (BKK) Universitas Muhammadiyah Pontianak. Usai diresmikan oleh Pj  Wali Kota Pontianak Ani Sofian, para pencari kerja (pencaker) antusias mendaftar untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia pada Job Fair. 

Ani Sofian berharap melalui Job Fair ini memberikan hasil yang terbaik bagi lulusan perguruan tinggi maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terlebih tingkat pengangguran di Kota Pontianak terbesar di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kalbar. 

“Maka dari itu dengan adanya Job Fair ini, saya yakin ini salah satu cara untuk menuntaskan persoalan tingginya angka pengangguran,” ujarnya.

Menurutnya, Job Fair yang digelar rutin setiap tahun ini juga menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas perguruan tinggi. Semakin banyak lulusan yang terserap melalui Job Fair ini, maka nilai universitas semakin tinggi. Demikian pula terhadap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), semakin tinggi alumni yang terserap oleh dunia usaha, maka nilai dari sekolah tersebut semakin baik.

“Ini tentu menjadi prioritas pelaksanaan program di Kota Pontianak. Kami berharap kegiatan ini rutin digelar sehingga penyerapan tenaga kerja di Kota Pontianak semakin banyak,” kata Ani Sofian.

Ia juga berharap perusahaan-perusahaan tidak semata mengacu kepada Upah Minimum Kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengupahan. Akan tetapi disesuaikan dengan pekerjaannya.

“Kalau ternyata pekerjaan itu bisa menghasilkan produksi yang lebih besar, saya kira perusahaan bisa memberikan penghasilan yang lebih besar kepada karyawannya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Ismail menjelaskan, Job Fair 2024 Kota Pontianak ini digelar atas kerja sama Disnaker Kota Pontianak dengan BKK Universitas Muhammadiyah Pontianak.

“Bahwa layanan BKK yang diberikan pada satuan pendidikan adalah untuk pendidikan menengah khususnya kejuruan, perguruan tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja,” terangnya.

Menurutnya, Bursa Kerja atau Job Fair ini adalah untuk mempertemukan antara pemberi kerja atau dunia usaha dengan pencari kerja. Job Fair ini digelar selama tiga hari,  mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2024 di Universitas Muhammadiyah Pontianak, mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB.

“Melalui Job Fair ini diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota Pontianak,” ungkapnya.

Ismail menambahkan, dari seluruh kabupaten/kota se-Kalbar, tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak masih yang tertinggi, yakni 8,92 persen. Oleh sebab itu, bursa kerja yang digelar dengan melibatkan berbagai dunia usaha dan lowongan pekerjaan ini bisa memberikan pilihan bagi para pencaker sesuai dengan minat dan kriteria yang diinginkan.

“Sebanyak 24 perusahaan yang membuka lowongan di Job Fair dengan jumlah 1.097 lowongan kerja,” sebut Ismail.

Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Doddy Irawan menuturkan, Job Fair ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemkot Pontianak dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Job Fair ini tidak hanya sekadar menjadi wadah bagi pencaker untuk menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan menemukan talenta-talenta terbaik yang dapat mengembangkan bisnis mereka,” jelasnya.

Job Fair kali ini diikuti oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor, mulai jasa, kreatif, manufaktur, teknologi informasi dan lain sebagainya. Harapannya, semakin banyak dunia usaha yang terlibat, semakin banyak pula kesempatan kerja bagi para pencaker.

“Kami berharap dengan hadirnya berbagai perusahaan ini para pencaker dapat memiliki banyak pilihan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Kota Pontianak Anita Ani Sofian menerangkan, sebanyak 12 persen anak-anak di bawah usia 10 tahun terpapar judi online. Oleh karena itu, ia meminta para orang tua untuk lebih peka dalam mendampingi anak. Menurutnya, tantangan orang tua ke depan lebih berat di tengah arus modernisasi zaman.

“Ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak anak kita, baik lingkungan fisik maupun psikis,” pesannya, usai Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak, di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa (25/6/2024).

Persoalan anak harus ditangani serius. Berbagai upaya, mulai dari persuasif dan preventif senantiasa dilakukan PKK Kota Pontianak. Khusus persoalan anak, terang Anita, pihaknya membuat kesepakatan kerjasama dalam rangka memberikan perlindungan pada anak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada KPAD Kota Pontianak yang telah bekerja sama dengan kami. Namun ini semua tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari kader TP PKK, kecamatan dan kelurahan,” imbuhnya.

Anak adalah masa depan bangsa dalam melanjutkan estafet pembangunan. Menurut Anita, anak berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan mereka pendidikan yang layak. Tetapi, peran pemerintah saja dinilainya tidak cukup dan harus melibatkan semua unsur, utamanya masyarakat itu sendiri.

“Orang tua sekarang harus punya bekal sebelum memiliki anak, bekal parenting, bekal mental menghadapi berbagai masalah anak dari mereka kecil, remaja hingga dewasa, belajar untuk mengikuti perkembangan zaman,” tutur Pj Ketua TP PKK.

Apalagi, Undang-Undang (UU) telah menjamin perlindungan anak sendiri, yang tertuang dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak anak diantaranya adalah hak tumbuh kembang, hak perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan, kesejahteraan, juga keamanan.

“Tanggung jawab kita semua untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi anak yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu lingkungan keluarga,” pungkas Anita. (kominfo/PKK)