Berita

PONTIANAK - Berbagai unsur masyarakat Kecamatan Pontianak Utara berkumpul untuk menerima materi membahas kesehatan dan keamanan dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Sipede) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak.

Syamsudin (51), seorang kepala keluarga di Kelurahan Siantan Hilir, merasa senang dengan agenda Sipede. Apalagi pembahasan fokus dengan persoalan terkini di wilayah Pontianak Utara.

“Persoalannya pertama adalah higienitas makanan dan minuman, kemudian persoalan ketertiban umum,” tuturnya usai acara, di Aula Kantor Camat Pontianak Utara, Kamis (14/11/2024).

Acara pun kian menarik ketika memasuki sesi diskusi. Syamsudin turut aktif bertanya tentang solusi dari persoalan yang ia hadapi.

“Misalnya ketertiban umum, kami jadi mengerti tentang pasal-pasal yang bisa menjerat, mana yang sebenarnya keliru tapi selama ini dianggap benar,” imbuhnya.

Ratnawati (45), ibu rumah tangga Kelurahan Batu Layang ini menilai, pemateri menyampaikan ilmu dengan baik dan mudah dipahami. Ia misalnya, mulai memahami tentang bahan-bahan berbahaya untuk dikonsumsi sebagai makanan dan minuman.

“Kami diajarkan tentang menjaga higienitas rumah, dari sanitasi juga harus baik,” ungkapnya.

Ratnawati berharap, kegiatan serupa terus berlanjut. Menurutnya, diskusi antara pemerintah dan masyarakat juga merupakan bentuk edukasi.

“Ke depan saya harap semakin banyak yang hadir, kita merasa tidak ada jarak dengan pemerintah, apalagi pemateri itu langsung para ahli dari ASN Pemkot Pontianak,” ucapnya.

Camat Pontianak Utara Indrawan Tauhid mendorong warga di wilayahnya agar aktif memahami kebijakan Pemkot Pontianak. Hal itu agar timbul kesadaran bersama serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Partisipasi masyarakat dalam memahami kebijakan tentu menambah kemudahan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga Kota Pontianak khususnya,” ujarnya.

Tentunya banyak potensi kewilayahan di Pontianak Utara. Indrawan mengajak masyarakat untuk bergandengan tangan menjaga fasilitas yang telah dibuat pemerintah.

Bukan hanya menerima paparan, pada forum ini, masyarakat juga dipersilahkan menyampaikan saran dan kritik demi pembangunan Kota Ponianak.

“Mudah-mudahan setelah sosialisasi semakin banyak warga yang aktif dan produktif dan selaras terhadap aturan pemerintah,” pungkasnya. (kominfo)

Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dalam Pendidikan Anti Korupsi dan Perundungan

PONTIANAK - Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pontianak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak menggelar Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah jenjang TK, SD dan SMP se-Kota Pontianak dengan tema Pendidikan Anti Korupsi dan Anti Perundungan di Hotel Orchardz, Kamis (14/11/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengapresiasi Disdikbud yang telah berupaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat melalui penguatan kompetensi tenaga pendidikan. Pendidikan Anti Korupsi yang menjadi salah satu tema penguatan kompetensi ini sejalan dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini.

“Dari pusat, khususnya KPK pun memberikan program pendidikan anti korupsi yang harus dilaksanakan oleh semua jenjang pendidikan,” ujarnya yang juga selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV KPK RI.

Ia menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan di sekolah sebagai langkah strategis membentuk generasi muda yang berintegritas. Menurut Edi Suryanto, pendidikan anti korupsi harus diperkenalkan sejak dini agar anak-anak memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahaya korupsi dan pentingnya sikap jujur serta transparan.

"Kita harus mulai dari sekolah untuk membangun generasi yang bersih dan memiliki integritas tinggi. Dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi, kita dapat menciptakan generasi yang paham bahwa korupsi adalah tindakan tercela yang merugikan masyarakat," sebutnya.

Selain itu, dia mengajak agar pihak sekolah dan guru juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, keteladanan adalah kunci untuk membentuk sikap anak-anak dalam memandang perilaku korupsi.

"Dengan guru dan tenaga pendidik yang menjadi teladan, anak-anak akan lebih mudah memahami dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Pj Wali Kota menambahkan, pelatihan dan sosialisasi ini penting dilakukan agar para kepala sekolah dapat memahami aturan terkait pengelolaan keuangan dan lingkungan sekolah dengan baik sehingga kebermanfaatannya dirasakan oleh sekolah dan peserta didik.

"Dengan memiliki pemahaman yang baik tentang cara pengelolaan keuangan dan lingkungan sekolah dapat memberikan dampak yang sangat baik kepada sekolah dan peserta didik," tutur Edi Suryanto.

Selain itu, penguatan kompetensi ini bertujuan agar kepala sekolah meningkatkan kompetensi manajerial di dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan lingkungan sekolah untuk mencegah terjadinya perundungan atau kekerasan. Sebab, perundungan atau bullying di kalangan pelajar dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan perkembangan siswa. 

"Kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para pelajar untuk belajar dan berkembang tanpa merasa takut atau terancam," pungkasnya. (prokopim)

Dorong UMKM Kreasikan Miniatur Ikon Pontianak dengan Kearifan Lokal

PONTIANAK - Sebanyak 30 peserta mengikuti pelatihan pembuatan miniatur ikon Kota Pontianak di Gedung UMKM Center. Workshop ini digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak bekerja sama dengan Dekranasda Kota Pontianak.

Penjabat (Pj) Ketua Dekranasda Kota Pontianak Giarti Pancaksani Suwarsaningsih yang membuka kegiatan workshop, berharap workshop keterampilan membuat ikon kota seperti Tugu Khatulistiwa, Meriam Karbit, Masjid Jami dan sebagainya, dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pegiat seni.

“Seiring perkembangan zaman semakin berkurang kesadaran generasi muda untuk menjadi bagian dari pelaku kriya terutama bermuatan lokal, tentu ini jadi kekhawatiran akan hilangnya kecintaan dan kebudayaan terhadap produk lokal,” katanya, usai membuka workshop di Gedung UMKM Center, Rabu (13/11/2024).

Dengan menghadirkan para ahli sebagai narasumber, Giarti ingin muncul kreasi baru miniatur kota dengan detail yang hampir sempurna di setiap sisi. Kedepan, menurutnya, hasil pelatihan tidak berhenti sampai kegiatan ini saja tetapi terus berkembang dengan ilmu yang didapat.

“Juga inovatif tanpa merubah muatan lokal dari bentuk asli. Peserta bisa membuat dengan menarik secara penampilan, halus dalam pembuatan dan terjangkau dari sisi harga,” tuturnya.

Ketua Panitia Workshop Keterampilan Miniatur Ikon Kota Pontianak Kusmiati menerangkan, workshop mengusung tema ‘Menumbuhkembangkan Wirausaha Baru’ dan diikuti 30 peserta didominasi pemuda. Peserta dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok akan dibimbing satu orang narasumber.

“Workshop diselenggarakan selama tiga hari kerja, mulai dari tanggal 13 sampai 15 November,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus memperkuat mitigasi dalam menghadapi ancaman banjir. Kondisi topografi kota yang rentan terhadap banjir serta dampak perubahan iklim yang makin terlihat, membuat Pemkot bergerak cepat.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu mengatakan ada tiga bencana yang terjadi di Pontianak, yakni banjir, kebakaran lahan, dan puting beliung. Di lapangan pun terjadi kondisi yang kontradiktif. Ketika hujan datang dengan intensitas tinggi, genangan muncul. Namun di saat hujan tak turun hingga sepekan lebih, kebakaran lahan mengancam.

"Hasil lokakarya ini diharapkan jadi solusi atau langkah dalam rangka mitigasi bencana banjir di Pontianak," katanya ketika membuka lokakarya 'Mengubah Risiko Menjadi Ketahanan melalui Pemodelan Risiko Banjir untuk Kota Pontianak' di Hotel Orchadz Pontianak, Rabu (13/11/2024).

Lokakarya tersebut merupakan bagian dari proyek FINCAPES di Indonesia, yang menggandeng Universitas Syiah Kuala. Agenda ini melibatkan akademisi, pemerintah, praktisi, dan masyarakat sipil. Sebelumnya, tim Departemen Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala sudah meneliti banjir Pontianak sejak Juli 2024 lalu.

Sidig Handanu mengatakan saat ini Pontianak telah memiliki Rencana Aksi Iklim yang di dalamnya turut memetakan wilayah rentan bencana. Hasil lokakarya diharapkan dapat dielaborasikan untuk menghasilkan masterplan yang implementatif. Apalagi saat ini Pemkot tengah mengusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. 

"Kami yakin untuk mengatasi ini perlu dukungan dari kabupaten/kota lain dan Pemprov Kalbar. Karena posisi Pontianak diapit wilayah lain yang lebih luas," katanya.

Melalui data dan temuan baru dari studi ini, Sidig berharap adanya landasan kuat bagi kebijakan tata ruang, investasi infrastruktur, dan kesiapsiagaan bencana.

"Hasil dari studi ini tidak boleh hanya berhenti pada angka atau laporan semata. Kami berharap data ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang benar-benar berdaya guna untuk menekan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari banjir, terutama bagi kelompok rentan," ujar Sidig.

Ia juga menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi ruang penting untuk menyatukan pandangan antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Melalui diskusi yang ada, Sidig berharap terciptanya sinergi yang lebih kuat dalam menghadapi risiko banjir di Pontianak. 

Lokakarya ini juga mengupas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengintegrasikan data ilmiah ke dalam kebijakan berbasis bukti. Selain itu, lokakarya tersebut juga menyentuh pentingnya melibatkan kelompok rentan dalam skenario risiko banjir yang lebih responsif gender.

"Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat langkah mitigasi banjir yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat Pontianak," ujar Sidig Handanu. ( Sumber : bappeda_pontianak)