Berita

PONTIANAK – Upaya pemenuhan hak anak dalam administrasi kependudukan kembali diperkuat melalui sinergi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak. Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) secara simbolis kepada sejumlah siswa di SDN 15 Kecamatan Pontianak Selatan menjadi wujud pemenuhan hak anak dalam mendapatkan dokumen kependudukan. Penyerahan dilakukan langsung oleh perwakilan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak sebagai bentuk dukungan nyata dalam memastikan anak-anak di Kota Pontianak terpenuhi hak sipil dasarnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan, kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi terkait Inovasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan fokus memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian identitas bagi anak.

“Khususnya yang rentan dan belum memiliki dokumen resmi,” ujarnya usai menyerahkan KIA di SDN 15 Pontianak Selatan, Selasa (30/9/2025).

Erma menambahkan, layanan tersebut juga terintegrasi dengan inovasi Perekaman Cetak KIA Sehari Jadi (PECI HAJI)  dari Disdukcapil Kota Pontianak. Melalui layanan ini, anak-anak yang melakukan perekaman dapat langsung menerima KIA pada hari yang sama.

“Sehingga proses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberadaan KIA sebagai instrumen untuk menjamin akses anak terhadap layanan publik. Kepemilikan KIA memastikan setiap anak, termasuk yang berada di lingkungan rentan, memiliki identitas resmi negara. 

“Kami sangat mengapresiasi dukungan Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak dalam memperkuat langkah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Kejati Kalbar dan Kejari Pontianak menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen lembaga hukum dalam mendukung perlindungan anak secara menyeluruh, termasuk melalui pemenuhan dokumen kependudukan.

Dengan adanya sinergi ini, diharapkan tidak ada lagi anak di Kota Pontianak yang terhambat dalam mengakses hak-hak dasarnya hanya karena belum memiliki identitas kependudukan. (Sumber : disdukcapil.pontianak)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya peran lembaga keagamaan dalam menjaga kerukunan dan memperkuat moral masyarakat di tengah keberagaman penduduk Kota Pontianak.

Menurutnya, berdasarkan data kependudukan, mayoritas warga Kota Pontianak beragama Islam sekitar 78 persen, disusul pemeluk Buddha, Katolik, Protestan, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan. Komposisi ini, kata Edi, mencerminkan kemajemukan kota yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati.

“Pembinaan lembaga keagamaan sangat penting untuk memperkuat wawasan beragama sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa. Agama menjadi pedoman agar kita hidup aman, nyaman, dan menjunjung tinggi nilai kebaikan,” ujarnya saat membuka pembinaan lembaga keagamaan di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (30/9/2025).

Edi juga mengingatkan masyarakat agar bijak menghadapi tantangan era digital dan artificial intelligence (AI) yang memungkinkan manipulasi informasi. 

“Sekarang semua bisa direkayasa. Karena itu, masyarakat jangan mudah terprovokasi. Kita harus tetap menjaga kerukunan dan menjadikan agama sebagai landasan moral dalam menghadapi perkembangan zaman,” tegasnya.

Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, M Yasin, menambahkan kegiatan pembinaan lembaga keagamaan ini dilaksanakan pada 30 September hingga 6 Oktober 2025 dengan melibatkan 400 peserta dari lima agama yang ada di Kota Pontianak, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu.

“Tujuan kegiatan ini adalah membina lembaga-lembaga keagamaan agar memahami fungsi dan perannya dalam membina organisasi maupun masyarakat yang dibinanya, sehingga tercipta pemahaman keagamaan yang baik, tidak egois, dan mampu memperkuat kehidupan berbangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pontianak, Ruswandi, mengatakan sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan sangat penting untuk menjaga keberagaman sekaligus meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan keagamaan.

“Lembaga keagamaan tidak hanya menjadi pusat peribadatan, tetapi juga tempat pembelajaran nilai-nilai agama agar umat menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, melepas secara simbolis 12 siswa-siswi sekolah rakyat di halaman Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak, Jalan Gusti Sulung Lelanang, Senin (29/09/2025) pagi. Pelepasan ini menandai langkah nyata pemerintah kota dalam mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Adapun dari 12 siswa-siswi yang dilepas terdiri dari lima murid Sekolah Dasar (SD), tiga murid Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan empat murid Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka akan melanjutkan pendidikan melalui sekolah rakyat rintisan yang ada di Kota Pontianak.

“Pelepasan siswa siswi untuk sekolah rakyat di BLKI, sekolah rakyat rintisan, untuk kota Pontianak baru melepas 12 siswa dan siswi,” ujar Bahasan.

Ia menambahkan, program sekolah rakyat ini bukan hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan siswa dalam menjalani kegiatan belajar dapat terpenuhi. Mulai dari fasilitas belajar, seragam, hingga bantuan lain yang menunjang proses pendidikan, seluruhnya difasilitasi baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

“Semuanya fasilitas dalam hal sekolah dapat, bantuan untuk kebutuhan sekolah rakyat dapat semua, dari dinas beda dari kementerian ada, lengkap. Orang tua tinggal menyekolahkan anak, dan anak yang bersangkutan mau belajar dan betah di sekolah rakyat,” ungkapnya.

Wawako menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial dan melibatkan kementerian lain seperti Kementerian Pendidikan, Pekerjaan Umum, Dalam Negeri, serta beberapa kementerian terkait lainnya. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang merata, khususnya bagi keluarga yang kurang mampu.

“Program ini adalah bentuk nyata kehadiran negara. Tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya atau keterbatasan lainnya. Semua harus sekolah, karena siapa yang tidak berpendidikan akan tertinggal dalam kehidupan. Dengan Sekolah Rakyat, kita ingin memastikan semua anak punya kesempatan yang sama hingga jenjang perguruan tinggi,” jelasnya.

Di Kota Pontianak, Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di Jalan Flora. Proses pembangunan sedang berlangsung dan ditargetkan segera beroperasi dalam waktu dekat.

Konsep pendidikan yang ditawarkan menyerupai boarding school atau pondok pesantren, sehingga anak-anak dapat tinggal dan belajar dengan fasilitas yang ditanggung penuh oleh pemerintah.

“Kita tidak perlu khawatir, semua biaya ditanggung negara. Sekolah ini akan menjadi rumah kedua bagi anak-anak, layaknya pesantren atau boarding school. Orang tua bisa tetap mengunjungi atau membesuk mereka. Yang terpenting, anak-anak betah dan sungguh-sungguh menempuh pendidikan,” terangnya.

Lebih lanjut, Bahasan menegaskan pentingnya kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Menurutnya, keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh kualitas pendidikan di sekolah, tetapi juga dukungan doa dan kasih sayang orang tua.

“Kami tidak bisa berdiri sendiri dalam mendidik. Harus ada kerja sama antara sekolah dan keluarga. Tanpa doa, perhatian, dan dukungan orang tua, pencapaian anak-anak akan sulit diraih. Karena itu, mari kita jadikan momentum pelepasan ini sebagai penguat komitmen bersama untuk mendukung mereka agar terus maju dan berprestasi,” katanya.

Ia juga berpesan kepada para siswa agar selalu percaya diri dalam menggapai cita-cita. 

“Selamat melangkah dengan penuh semangat. Yakinlah setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PALANGKA RAYA – Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menegaskan pentingnya peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan yang menyentuh langsung keluarga dan masyarakat. 

Menurutnya, keberhasilan seorang kepala daerah tidak bisa dilepaskan dari dukungan keluarga, khususnya istri sebagai pendamping. Yanieta menyebut ada empat fokus utama yang bisa digerakkan melalui peran PKK. 

Pertama, penuntasan stunting melalui edukasi gizi seimbang, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan posyandu. Kedua, penyiapan Generasi Emas Indonesia 2045 lewat pendidikan karakter di rumah, budaya literasi, serta pembinaan remaja.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi keluarga dengan mendorong keterampilan, penguatan UMKM, dan jejaring pemasaran produk lokal. Keempat, peningkatan kesehatan keluarga melalui pola hidup bersih, kesehatan reproduksi, dan kesadaran berolahraga.

“Peran kita mungkin tidak selalu terlihat di panggung utama, tetapi sesungguhnya sangat menentukan dalam menopang keberhasilan pembangunan daerah. Dari rumah, kita bisa menjadi madrasah pertama bagi anak-anak sekaligus pendukung utama program-program pemerintah,” ujarnya usai mendampingi Wali Kota Pontianak pada Musyawarah Komisariat V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan di Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).

Ia juga merujuk pada hasil Rakernas X PKK yang menjadi pedoman penting bagi gerakan PKK hingga tahun 2029.

Beberapa poin strategis yang perlu ditindaklanjuti antara lain: penyusunan strategi gerakan PKK setiap tahun, integrasi program PKK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta penguatan sinergi multipihak dengan pemerintah, swasta, lembaga donor, hingga masyarakat sipil.

Selain itu, Yanieta menekankan pentingnya pemantauan dan pembinaan kelompok PKK hingga tingkat dusun, RW, dan RT. 

“Pemberdayaan kepengurusan di tingkat akar rumput, asistensi, serta peningkatan kapasitas berbasis potensi lokal adalah kunci agar gerakan PKK tetap relevan dan berdampak nyata,” tambahnya.

Yanieta berharap, dengan strategi yang jelas dan sinergi lintas sektor, PKK di daerah bisa menjadi penggerak utama dalam membangun keluarga sejahtera, masyarakat berdaya, dan generasi yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.

“Harapan saya, PKK di seluruh daerah bisa menjadi penggerak utama dalam membangun keluarga sejahtera, masyarakat berdaya, dan generasi yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)