Berita

Ajak Pemkot se-Kalimantan Hadapi Tantangan Fiskal

PONTIANAK – Sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kota se-Kalimantan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dikukuhkan menjadi Ketua Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Regional Kalimantan periode 2025–2028. Selama tiga tahun ke depan, ia akan mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI di tingkat pemerintah kota se-Kalimantan.

“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” tuturnya usai dikukuhkan dalam Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan di Kota Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).

Pada kesempatan itu, ia menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.

Edi menyebut Kota Pontianak mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, tetapi tidak menutup total kekurangan.

“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah makin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” ungkapnya.

Menurutnya, kota-kota di Kalimantan, khususnya Pontianak, sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Ia mendorong APEKSI menjadi wadah perjuangan agar pemerintah kota tetap mampu mendorong pembangunan meski tanpa sumber daya alam yang besar seperti hutan atau tambang.

Edi juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani anggaran.

Melalui forum APEKSI, ia nilai penting sebagai ajang bertukar pengalaman, mempererat silaturahmi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara.

“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” imbuhnya.

Edi berharap krisis ekonomi berakhir pada 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di atas 6 persen pada 2027.

Ia kemudian mengangkat visi besar “Kalimantan Kota Masa Depan”. Visi ini, menurutnya, menjadi arah bersama pemerintah kota se-Regional Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.

“Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” jelas Edi.

Wako menilai pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) antar daerah, demi memastikan program strategis berjalan efektif. Ia menyebut, salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita perlu menggali potensi-potensi baru sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum. Wali Kota menyebut, pembangunan tersebut menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.

“Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tambahnya.

Kemudian menurutnya, perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap program bantuan sosial. Hal ini agar penyalurannya tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tak kalah penting, lanjutnya, adalah penguatan sektor UMKM. Pemerintah Kota di bawah koordinasi Komwil V APEKSI Regional Kalimantan akan mendorong akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar digital.

“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PALANGKA RAYA – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama istri tiba di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Jumat (26/9/2025) pukul 15.00 WIB. Kedatangannya untuk menghadiri Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan.

“Pertemuan ini bukan hanya agenda seremonial, tetapi ruang silaturahmi antarwali kota. Kita bisa saling bertukar gagasan bagaimana mengelola kota dengan lebih baik,” ungkap Edi setibanya di Palangka Raya.

Wali Kota Edi bakal mengikuti rangkaian utama Muskomwil V APEKSI. Selain musyawarah utama, terdapat pula Side Event Seminar bertema “Potensi Pembiayaan Alternatif dari Ekonomi Karbon”. Seminar ini menghadirkan narasumber dari kementerian, akademisi, hingga praktisi internasional.

“Melalui Muskomwil, kita dapat menyatukan suara kota-kota di Kalimantan. Isu-isu seperti tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan berkelanjutan harus diperjuangkan bersama,” jelas Edi.

Acara direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan jajaran pengurus APEKSI. Dalam forum musyawarah ini, seluruh wali kota se-Kalimantan membahas isu strategis pemerintahan daerah.

“Isu lingkungan menjadi tantangan global. Pontianak sebagai kota hijau punya kepentingan untuk mendorong model pembiayaan alternatif. Dengan begitu, pembangunan kota bisa tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan,” kata Edi.

Edi juga dijadwalkan mengikuti olahraga sore dan penanaman pohon di Halaman Balai Kota Palangka Raya. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan semangat menjaga lingkungan. 

“Penanaman pohon sederhana, tapi dampaknya jangka panjang. Kita ingin meninggalkan warisan kota yang lebih sehat untuk generasi mendatang,” tuturnya.

Wali Kota berharap hasil Muskomwil ini bisa ditindaklanjuti dalam kerja nyata.

“Kota Pontianak siap berkontribusi aktif dalam jaringan kota se-Kalimantan untuk menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak resmi meluncurkan logo Hari Jadi ke-254 Pontianak pada Kamis (25/9/2025) di Pontianak Interactive Center, Kantor Wali Kota.

Logo ini merupakan hasil dari sayembara desain yang digelar secara nasional dan diikuti oleh 197 karya dari berbagai daerah di Indonesia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para desainer grafis dari seluruh nusantara. Menurutnya, sayembara ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga ruang kolaborasi dalam membangun identitas visual yang merepresentasikan wajah Pontianak sebagai kota bersahabat.

“Logo Hari Jadi ke-254 ini menjadi simbol kebersamaan warga Pontianak yang rukun, inklusif, dan ramah lingkungan. Identitas visual ini akan menjadi pintu masuk dalam merayakan kreativitas sekaligus memperkuat citra Pontianak sebagai kota maju, sejahtera, dan humanis,” ujarnya usai meluncurkan logo secara resmi.

Sayembara ini telah melalui tahapan seleksi ketat dengan sistem blind screening oleh dewan kurator profesional. Dari 197 karya yang masuk, lima finalis berhasil terpilih, dengan tiga di antaranya berasal dari Pontianak. Hal ini menjadi bukti bahwa kreativitas lokal tidak kalah bersaing di tingkat nasional.

Edi menambahkan, desain logo Hari Jadi ke-254 Pontianak diharapkan dapat menghadirkan nuansa kreatif dengan narasi lokal khas Kota Khatulistiwa.

“Kami ingin perayaan tahun ini lebih dekat dengan masyarakat, bukan sekadar seremoni, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan berkontribusi,” tutupnya.

Perayaan Hari Jadi ke-254 Pontianak akan digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan. Logo baru ini nantinya akan digunakan dalam seluruh publikasi resmi, dekorasi kota, hingga media sosial untuk menyemarakkan momentum bersejarah bagi warga Pontianak. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menggelar Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah (SIPEDE) kepada puluhan anak dan remaja. Kegiatan ini membahas Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, turut disampaikan Peraturan Wali Kota (Perwa) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembatasan Jam Malam Anak di Kota Pontianak.

Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Zulkarnain, yang diwakili Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Vivi Salmiarni, menjelaskan bahwa pelaksanaan SIPEDE bekerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Kampung Batik Kamboje Pontianak Selatan. Forum Anak di Kecamatan Pontianak Selatan turut dilibatkan sebagai peserta sosialisasi. Ia berharap kegiatan ini dapat membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyampaikan berbagai kebijakan kepada masyarakat, khususnya anak dan remaja.

“SIPEDE juga menjadi wadah komunikasi masyarakat dengan pemerintah terkait penyampaian masukan, saran, dan kebutuhan dari masyarakat,” ungkapnya usai kegiatan, Kamis (25/9/2025).

Dengan fokus pada isu kenakalan remaja, Vivi berharap peserta yang berasal dari kalangan pelajar bisa menjadi agen perubahan dengan menyebarkan pemahaman dan informasi positif di lingkungan mereka. Menurutnya, memahami kebijakan pemerintah daerah akan memudahkan anak-anak memengaruhi teman sebaya dengan hal-hal yang bermanfaat.

“Melalui kegiatan ini, peserta dapat memahami lebih baik kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Sehingga mereka bisa menjadi agen perubahan positif yang memberikan informasi kepada orang-orang di sekitarnya,” tegasnya.

Syarifah Aryana Kaswamayana, narasumber dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Barat, menuturkan bahwa kenakalan remaja perlu dicegah dengan membuka ruang diskusi antara orang tua dan anak, bukan sekadar intervensi. Dengan pendekatan safe guarding, semua pihak harus berupaya melindungi anak, remaja, serta kelompok rentan dari berbagai bentuk bahaya.

“Kita harus fokus pada pencegahan, perlindungan, pemulihan, serta partisipasi anak. Penyelesaian ini adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan orang tua, sekolah, masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait,” terang Aryana.

Sementara itu, Syarifah Welly, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Pontianak, memastikan bahwa penegakan Perda dan Perwa tersebut sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, penindakan dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik preemtif, preventif, maupun represif.

“Satpol PP Kota Pontianak sudah melakukan patroli dan pengawasan terkait penegakan peraturan, khususnya mengenai kenakalan remaja. Kami berharap ke depan kasus kenakalan remaja dan pelanggaran Perda maupun Perwa bisa semakin minim, bahkan tidak ada,” pungkasnya. (kominfo)