Berita

JAKARTA - Memasuki triwulan tiga, kinerja Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian kembali dievaluasi oleh pemerintah pusat. Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana atau tim evaluator kinerja Penjabat Kepala Daerah (PJKD). Beberapa hal yang menjadi catatan oleh tim evaluator pada evaluasi kinerja sebelumnya, ditindaklanjuti oleh Pj Wali Kota Pontianak.

Ani Sofian menjelaskan, dari hasil evaluasi kinerja dirinya selaku Pj Wali Kota, tim evaluator menyampaikan 27 pertanyaan berkaitan capai-capaian yang telah dilakukan. Keseluruhan pertanyaan yang dilontarkan terjawab dengan data-data yang dipaparkan. Capaian-capaian tersebut antara lain masalah kemiskinan berhasil diturunkan dari 4,45 persen menjadi 4,20 persen. Begitu pula stunting di angka 16,7 persen. 

“Semua sudah terjawab dan mendapat apresiasi dari tim evaluator karena langkah-langkah yang kita lakukan berhasil mengentaskan beberapa permasalahan,” ujarnya usai evaluasi kinerja di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendapat apresiasi dalam kecepatan menggelontorkan anggaran untuk mendukung Pilkada. Namun demikian, ada beberapa yang harus ditindaklanjuti, terutama realisasi pendapatan daerah.

“Tim evaluator menanyakan apakah kita mampu untuk mencapai target pendapatan yang ditentukan supaya target yang telah ditetapkan betul-betul bisa dicapai. Hal ini akan kita bahas selanjutnya bersama OPD terkait,” imbuh Ani Sofian.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, tim evaluator juga menanyakan terkait penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Ia bilang, formasi yang diterima dari BKN sebanyak 1.215 itu memang sudah sesuai jumlah tenaga kontrak yang ada di Kota Pontianak.

Ani Sofian menuturkan, hasil dari evaluasi ini selanjutnya akan dibahas dengan seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari tim evaluator dan strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian-capaian dari target yang telah ditetapkan.

“Hal-hal yang masih belum sempurna, akan disampaikan pada evaluasi triwulan mendatang,” tutupnya. (prokopim)

Malam Pisah Sambut DPRD Kota Pontianak 2019-2024 dan 2024-2029

PONTIANAK - Suasana haru mewarnai Silaturahmi dan Malam Pisah Sambut Anggota DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024 dan 2024-2029 di Hotel Aston Pontianak, Selasa (17/9/2024). Kesan dan pesan selama menjalankan amanah selaku anggota legislatif disampaikan oleh Firdaus Zarin, mantan Wakil Ketua DPRD periode 2019-2024. Menurutnya, ada filosofi yang mengatakan, ‘ada yang datang dan ada yang pergi’. Meski ia bersama beberapa rekan legislator lainnya tidak lagi duduk di kursi legislatif, pengabdian akan terus dilakukan di bidang masing-masing. Seperti dirinya yang akan mengabdikan diri di salah satu kampus sebuah perguruan tinggi. Ada pula yang kembali menjadi pengusaha dan berbagai profesi lainnya.

“Melalui kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pergaulan dan bekerja, ada kesalahan yang dibuat, baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf,” ucapnya.

Kepada anggota DPRD periode 2024-2029 yang baru dilantik, Firdaus berpesan supaya menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Ada tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi kontrol, fungsi legislasi dan fungsi anggaran atau budgeting.

“Silakan memberikan kontribusi, sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan Kota Pontianak yang lebih maju,” pesannya.

Ketua Sementara DPRD Kota Pontianak Satarudin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaannya kepada anggota DPRD periode 2019-2024 yang telah mengabdikan dirinya untuk Kota Pontianak. 

“Meski dalam waktu lima tahun, tetapi bapak dan ibu telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Pontianak,” ungkapnya.

Satarudin juga mengajak seluruh anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024-2029, untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya serta menjalin komunikasi dengan sesama anggota legislatif, eksekutif, kejaksaan, TNI, Polri dan lembaga lainnya.

“Semoga bapak ibu dapat menjalankan amanah dan mampu bersama-sama bekerja sama dan bersinergi membangun Kota Pontianak. Saya berharap bapak ibu lebih banyak belajar sehingga lebih mudah dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” kata Satarudin.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian turut menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024, atas kerja sama yang terjalin selama lima tahun membangun Kota Pontianak.

“Semoga semua yang telah dikerjakan untuk membangun Kota Pontianak memberikan manfaat dan dampak positif bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.

Ia berpendapat, untuk membangun Kota Pontianak, diperlukan sebuah komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai, yakni membangun Kota Pontianak lebih maju, dapat terwujud sesuai dengan perencanaan yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya masyarakat makmur dan sejahtera.

“Untuk itu, kepada seluruh anggota legislatif terpilih yang baru dilantik, saya mengajak bersama-sama untuk saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang lebih maju dan memiliki daya saing yang tinggi dengan segala potensi yang ada,” tutupnya. (prokopim)

Tim Penilai Pusat Uji Klarifikasi Lapangan di Kelurahan BBD

PONTIANAK – Kelurahan Bangka Belitung Darat (BBD) Kecamatan Pontianak Tenggara, terpilih sebagai nominasi 5 terbaik untuk penilaian Lomba Kelurahan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2024. Kelurahan BBD mampu menyisihkan lebih dari dua ribu kelurahan dan desa se-Indonesia. Setelah berhasil lolos tahap administrasi tim penilai dari pemerintah pusat mengunjungi Kelurahan BBD untuk klarifikasi lapangan.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras meningkatkan Kelurahan BBD sebagai perwakilan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

“Lomba ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong inovasi kompetensi lurah dalam pembangunan,” ungkapnya, usai menerima kedatangan tim penilai, di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (20/8/2024).

Ani Sofian menekankan, hal yang paling penting selain meraih juara adalah pelayanan publik itu sendiri. Karena pada dasarnya kebutuhan pemerintahan adalah menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan inovasi dan kreativitas.

Persiapan yang matang adalah kunci untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam lomba ini. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan dapat berkolaborasi dengan baik untuk memastikan bahwa setiap aspek penilaian dapat terpenuhi dengan baik.

"Kami sangat berharap bahwa Pontianak dapat menunjukkan yang terbaik dan meraih hasil yang memuaskan di tingkat nasional," ujarnya.

Lomba kelurahan tingkat nasional ini merupakan ajang bergengsi yang menilai berbagai aspek, mulai dari administrasi, pelayanan publik, hingga inovasi yang diterapkan di setiap kelurahan. Dalam hal ini, Pontianak akan dinilai berdasarkan kesiapan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan kualitas program-program yang ada di kelurahan.

M Sigit Andi Rahman, Ketua Tim Uji Klasifikasi Lapangan Tingkat Regional Wilayah III Tahun 2024, menerangkan, ada sekitar 2.438 kelurahan yang mengikuti lomba. Setelah lolos tahap administrasi akan dilanjutkan dengan klarifikasi lapangan.

“Lomba ini dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, regional sampai ke tingkat pusat,” imbuhnya.

Di tahun ini, perlombaan menitikberatkan pada inovasi tata kelola pemerintahan, pemanfaatan potensi sumber daya, pelayanan publik dan transparansi keuangan. Sebagai wilayah administrasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat, untuk mencapai pelayanan tersebut dibutuhkan SDM berkualitas.

“Dengan semangat ini pelaksanaan lomba tahun ini mengusung tema ‘Wujudkan Masyarakat Sejahtera melalui Belanja Desa dan Kelurahan yang Berkualitas’, ini sebuah gerakan masif mendorong pelayanan dari bawah,” sambung Sigit.

Lurah BBD Thedy Setia Utama menyampaikan, berbagai potensi terdapat di Kelurahan BBD, seperti Kampung Gembira, seperti Kawasan Agro Kopiko, Kawasan Opak Center, Kerajinan Pokok Telok dan lainnya. Thedy menyebut, masih banyak lagi potensi yang dapat digali dari keterlibatan masyarakat.

“Ada kerajinan bunga sabun, jamu tradisional, kerajinan barang bekas, Posyandu Pelangi Ceria sampai PAUD gratis bagi masyarakat yang kurang mampu,” terangnya.

Segala persiapan dilakukan Kelurahan BBD untuk menghadapi lomba kelurahan tingkat nasional. Mulai dari melengkapi laporan lomba sesuai dengan indikator yang diminta dan penguatan internal kelurahan untuk pendalaman materi laporan oleh juri.

“Kemudian persiapan penilaian lapangan dengan cara berkomunikasi dan koordinasi lebih intens dengan warga masyarakat di lokasi yang akan dikunjungi sebagai lokasi penilaian agar memiliki persepsi yang sama dengan kelurahan, meningkatkan sarana dan prasarana serta penataan lingkungan,” sebutnya.

Thedy menyampaikan, keterlibatan masyarakat dalam menunjang seleksi perlombaan sangat antusias dan bersemangat menjadikan Kelurahan BBD menjadi juara pertama , terutama di lokasi penilaian lapangan.

“Seperti di komplek Wanabakti 4 Kampung Gembira , Komplek Meranti Indah Kawasan Agro Kopiko, Kawasan Opak Center, Komplek Sejahtera 3, Posyandu Pelangi Ceria dan PAUD Hidayatul Thullab,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengimbau pengelolaan anggaran daerah pada masing-masing dinas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk rutin melakukan evaluasi dan menyesuaikan aturan perundang-undangan. Hal itu ia katakan usai membuka Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, di Hotel Orchard Jalan Gajah Mada, Senin (19/8/2024).

“Di tahun 2023, pendapatan ditargetkan sebesar Rp1,87 triliun, realisasinya sebesar Rp1,81 triliun atau tercapai 96,71 persen. Belanja transfer ditargetkan Rp1,82 triliun, realisasinya sebesar Rp1,70 triliun atau 93,38 persen,” papar Amirullah.

Sekda menerangkan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut sudah termasuk laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali secara berturut-turut. Sedangkan secara total aset milik Pemkot Pontianak sebesar Rp10 triliun dan ekuitas dana sebesar Rp9,94 triliun. 

“Pelaporan saldo anggaran lebih pada awal periode sebesar Rp23 miliar dan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp59,11 miliar,” terangnya.

Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak Zulkarnain menjelaskan, kegiatan evaluasi merupakan tindak lanjut penyusunan rancangan perencanaan anggaran serta arahan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar).

“Bahwa Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian dengan peraturan daerah kabupaten dan kota,” imbuhnya.

Zulkarnain menyampaikan, kegiatan dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020. Acara ini perlu digelar, mengingat pengelolaan keuangan merupakan unsur penting, sehingga dibutuhkan pemahaman dalam melaksanakan tugas.

“Peserta hari ini adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara Pengeluaran, narasumber dari BKAD Provinsi Kalbar,” pungkasnya. (kominfo)