Pembukaan Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan 2026
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk mencari solusi bersama atas tantangan fiskal daerah. Tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’, sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi pemerintah daerah saat ini. Menurutnya, kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, mulai dari rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.
“Tema ini merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” ujarnya ketika membuka raker tersebut di Hotel Novotel, Sabtu (23/5/2026) pagi.
Edi yang juga Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menyebut ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Daerah harus mampu membangun ketangguhan fiskal agar tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan daerah menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan fiskal dan pembangunan. Upaya tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal, mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada, serta menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Di Kota Pontianak, Edi memaparkan sejumlah langkah yang sudah dilakukan. Pertama, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi pendapatan daerah terintegrasi atau e-PONTI. Menurutnya, inovasi tersebut berhasil mendorong kenaikan transaksi perpajakan setiap tahun sebesar 11,37 persen. Kedua, Pemerintah Kota Pontianak juga melakukan intensifikasi sumber pendapatan melalui inovasi Online Tax Monitoring (OTM). Melalui sistem tersebut, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari 65 persen menjadi 85 persen.
“Digitalisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat pendapatan daerah. Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi menjadi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” jelasnya.
Selain itu, Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan alternatif melalui QROP Spasial, yakni sinkronisasi data lintas sektor dan ekstensifikasi berbasis spasial. Langkah ini dilakukan agar potensi pendapatan daerah dapat dipetakan dan dikelola lebih tepat. Dari sisi aset, Pemkot Pontianak telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) untuk mengelola aset daerah. Pemerintah kota juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri dalam rangka memastikan kepastian dan pengamanan aset milik daerah.
Edi menegaskan, forum APEKSI menjadi penting karena memberikan ruang bagi kota-kota untuk saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi. Menurutnya, tantangan fiskal bukan hanya persoalan satu daerah, melainkan persoalan bersama kota-kota di Indonesia.
“Di forum inilah kita bisa saling belajar, berbagi praktik terbaik, dan membangun kolaborasi antarkota. Tantangan fiskal ini bukan hanya milik satu daerah, tetapi tantangan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam memuji Komwil V APEKSI Regional Kalimantan sebagai salah satu komwil yang paling aktif dan produktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai isu strategis daerah. Komwil V memiliki peran penting karena mampu menghimpun persoalan-persoalan daerah secara lebih detail, terutama yang berkaitan dengan dinamika pembangunan di Kalimantan.
“Komwil ini paling produktif dalam memberikan input yang lebih detail kepada Sekretariat Dewan Pengurus APEKSI,” tuturnya.
Alwis menjelaskan, berbagai masukan dari Komwil V bahkan telah diteruskan ke sejumlah kementerian dan lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator, hingga surat yang ditujukan kepada Presiden dan Kementerian Keuangan. Masukan tersebut disampaikan sejak sebelum pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga saat mulai berjalan.
Menurutnya, peran komwil sangat strategis karena menjadi ujung tombak dalam melihat persoalan secara detail dan regional. Melalui forum komwil, kekhasan, kesenjangan, dan tantangan tiap daerah dapat tersampaikan dengan lebih baik.
“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional. Kita tidak ingin kebijakan untuk daerah digeneralisasi begitu saja,” ungkapnya.
Ia menambahkan, setiap wilayah memiliki karakteristik, disparitas, dan tantangan yang berbeda. Karena itu, rapat kerja komwil menjadi ruang penting agar aspirasi kota-kota dapat dihimpun secara lebih utuh sebelum dibawa ke forum nasional. Dari enam komwil se Indonesia, rekomendasi yang dibawa ke Rapat Kerja Nasional bahkan bisa mencapai puluhan poin.
“Biasanya di Rakernas kita bisa mencapai 62 rekomendasi dari enam komwil. Artinya, persoalan yang dihimpun dari daerah sangat banyak dan perlu dibahas bersama,” jelasnya.
Ia juga menilai Raker Komwil V APEKSI Regional Kalimantan menjadi forum pembelajaran antardaerah atau horizontal learning. Tidak hanya dalam sesi formal, pertukaran pengalaman juga terjadi dalam suasana informal antara wali kota, sekretaris daerah, asisten, hingga perangkat daerah.
“Forum ini menjadi ajang pembelajaran horizontal. Antarkota bisa saling belajar, antar-OPD juga bisa saling bertukar pengalaman,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)
