,
menampilkan: hasil
BETUAH RAYE, Strategi Pontianak Optimalkan Aset Daerah
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi BETUAH RAYE (Bersinergi, Efektif, Terpadu, Unggul, Amanah, dan Harmonis) yang diperkenalkan melalui soft launching dalam Forum Konsultasi Publik dan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak di Hotel Mercure, Kamis (12/11/2026).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, optimalisasi aset menjadi semakin penting di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menggali potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, persoalan pengelolaan aset masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendataan dan dokumentasi yang belum tertib, perubahan pejabat pengelola, aset yang belum jelas status hukumnya, hingga aset yang belum memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
“Jangan sampai ada aset yang benar-benar mati atau tidak berfungsi, apalagi di kawasan perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Kita harus berupaya memanfaatkan aset sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.
Edi menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari dokumentasi yang belum tertata, aset yang belum tercatat secara lengkap, hingga aset yang belum memiliki kejelasan status hukum.
“Pergantian pejabat pengelola juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pendataan dan pengamanan aset,” terang Edi.
Karena itu, diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah untuk melakukan inventarisasi, validasi, serta memastikan setiap aset tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemanfaatan aset perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing. Sejumlah aset masih memerlukan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan bangunan belum termanfaatkan, kerja sama pemanfaatan yang belum tuntas, maupun aset tanah yang masih menghadapi persoalan administrasi. Penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar aset yang dimiliki pemerintah kota dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.
Edi berharap inovasi tersebut dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah sekaligus membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset yang selama ini belum tergarap. Dengan pengelolaan yang lebih tertib dan produktif, aset pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ketahanan fiskal Kota Pontianak untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap aset perlu dilihat berdasarkan kondisi, potensi, dan peluang pemanfaatannya,” sebutnya.
Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari menjelaskan, BETUAH RAYE dikembangkan dengan tiga pendekatan utama, yakni Asset Intelligence, Economic Intelligence, dan Fiscal Intelligence. Ketiganya menjadi tahapan untuk memastikan aset terdata secara spasial, diketahui potensi ekonominya, kemudian ditentukan pola pemanfaatan atau kerja sama yang sesuai.
“Asset Intelligence memastikan aset terdata dan tergambarkan secara spasial. Setelah itu, melalui Economic Intelligence, kita bisa menghitung potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Dari kedua informasi tersebut, kita menentukan pola kerja sama yang tepat melalui Fiscal Intelligence,” jelas Dika, sapaan karibnya.
Pola kerja sama yang dimaksud dapat berupa Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), maupun Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), sesuai ketentuan yang berlaku. Aplikasi ini dirancang untuk melayani kebutuhan pemerintah daerah sekaligus calon investor. Investor dapat mengakses informasi aset dan peluang pemanfaatannya, sedangkan pemerintah daerah dapat memantau proses administrasi, kerja sama, hingga status hukum aset.
“Dari sisi investor, kami memberikan kemudahan terkait informasi aset dan potensi pemanfaatannya. Sementara dari sisi pemerintah daerah, kami ingin seluruh proses kerja sama sampai pemantauannya bisa dilakukan dalam satu sistem, termasuk mengetahui sejauh mana status hukum dan proses penanganan setiap aset,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sistem pengelolaan dari sisi pemerintah daerah dilengkapi mekanisme maker, checker, dan otorisasi untuk memastikan setiap tahapan pendataan, validasi, serta persetujuan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Aset itu harus benar-benar terkelola dengan baik, mulai dari pendataan, validasi, hingga kemanfaatannya. Karena itu, kami masih terus menyempurnakan parameter dalam aplikasi ini, terutama untuk menghitung potensi ekonomi dan menentukan pola pemanfaatan yang tepat,” tutupnya.
Aplikasi BETUAH RAYE dapat diakses melalui laman betuahraye.pontianak.go.id. Namun, saat ini aplikasi masih dalam tahap soft launching dan terus dikembangkan. Melalui forum konsultasi publik dan perangkat daerah, BKAD menghimpun masukan dari akademisi, instansi vertikal, masyarakat, calon investor, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyempurnakan sistem tersebut. (prokopim)
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Dorong SPAM Regional, Perkuat Kualitas Layanan Air Minum
PONTIANAK – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak mendorong pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional untuk mengantisipasi potensi gangguan kualitas air baku akibat intrusi air laut. Upaya tersebut menjadi salah satu langkah perusahaan dalam menjaga keberlanjutan pelayanan air minum bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Muhammad Zulhiyardi, saat menerima kunjungan pers di kantornya, Kamis (5/11/2026).
Zulhiyardi menjelaskan, saat ini cakupan pelayanan air minum perusahaan telah menjangkau sekitar 94 persen penduduk Kota Pontianak. Sementara itu, sekitar 6 persen masyarakat lainnya masih menjadi perhatian, terutama warga yang bermukim di kawasan pesisir Sungai Kapuas.
“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat yang belum terlayani, terutama di kawasan pesisir Sungai Kapuas. Sungai masih menjadi sumber air bagi sebagian masyarakat. Kita perlu mendorong mereka agar dapat memanfaatkan layanan PDAM,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu kendala dalam memperluas cakupan pelayanan tersebut adalah keterbatasan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mampu mengakses biaya pemasangan instalasi sambungan baru. Karena itu, perluasan akses air minum tidak hanya membutuhkan upaya dari perusahaan, tetapi juga dukungan dan kolaborasi dengan pemerintah.
Selain memperluas pelayanan, Zulhiyardi menyebutkan pembangunan SPAM Regional menjadi salah satu upaya strategis untuk menghadapi potensi gangguan sumber air baku, khususnya saat terjadi intrusi air laut. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung distribusi air ke Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya ketika kondisi air baku terganggu.
“PDAM tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Diperlukan kolaborasi antara PDAM dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Kita mendorong pembangunan SPAM Regional dengan harapan lokasinya berada lebih ke arah hulu untuk mengantisipasi intrusi air laut,” ungkapnya.
Ia menambahkan, lokasi pembangunan SPAM Regional hingga saat ini belum ditetapkan. Meski demikian, perusahaan berharap rencana tersebut dapat segera direalisasikan sebagai salah satu langkah mengantisipasi persoalan ketersediaan dan kualitas air baku di masa mendatang.
Di sisi lain, perusahaan juga memprioritaskan perawatan dan perbaikan sarana serta prasarana yang telah tersedia, termasuk jaringan perpipaan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan.
Zulhiyardi mengatakan, salah satu rencana bisnis perusahaan adalah memeratakan tekanan air di seluruh kecamatan di Kota Pontianak. Untuk mendukung upaya tersebut, perhatian saat ini diarahkan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Selat Panjang di Kecamatan Pontianak Utara.
“Fokus kita kali ini di IPA Selat Panjang, Kecamatan Pontianak Utara. Semoga upaya ini dapat menyelesaikan berbagai kendala pelayanan yang terjadi di wilayah tersebut,” tambahnya.
Melalui penguatan infrastruktur, perbaikan jaringan perpipaan, serta rencana pembangunan SPAM Regional, Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa terus berupaya meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan air minum. Dukungan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat upaya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya. (kominfo)
Diskominfo Salurkan 2.000 Liter Air Bersih untuk Warga Gajah Mada 5
PONTIANAK – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyalurkan 2.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Gajah Mada Gang Gajah Mada 5, Kecamatan Pontianak Selatan, Jumat (18/9/2026). Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah musim kemarau.
Kepala Diskominfo Kota Pontianak Syamsul Akbar mengatakan, penyaluran tersebut merupakan bagian dari bantuan air bersih yang telah diberikan Diskominfo kepada masyarakat. Hingga Jumat, total air bersih yang disalurkan mencapai sekitar 7.000 liter.
“Per hari ini total sekitar 7.000 liter air bersih yang sudah kita salurkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Akbar berharap, air bersih yang disalurkan dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kami berharap air bersih ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari masyarakat Kota Pontianak,” tuturnya.
Ketua RT 001 RW 007, Edi, menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, distribusi air bersih sangat bermanfaat bagi warga, terutama saat musim kemarau ketika kebutuhan air bersih meningkat.
“Ini sangat bermanfaat untuk warga, apalagi saat musim kemarau seperti ini. Warga sangat membutuhkan air bersih untuk mencuci, membilas, dan juga untuk diminum,” ungkap Edi.
Ia berharap kegiatan distribusi air bersih dapat lebih sering dilakukan dan menjangkau wilayah lain di Kota Pontianak agar manfaatnya dirasakan secara merata.
“Mungkin bisa sering dilakukan kegiatan seperti ini. Bukan hanya di wilayah kami, tetapi juga di Pontianak Barat, Utara, dan Timur. Jadi, bisa merata,” pungkasnya. (kominfo)
Pemkot Pontianak Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik
PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Keterbukaan Informasi Publik hingga ke tingkat masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).
Bahasan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas dan tanpa tebang pilih.
"Kita berkomitmen bahwa kita fokus untuk itu. Bukan hanya sekadar ada, tetapi tetap fokus keterbukaan informasi ini sampai ke akar rumput, ke masyarakat semua," ujarnya.
Menurutnya, komitmen tersebut juga diperkuat dengan ketersediaan regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwa), Keputusan Wali Kota, hingga Keputusan Sekretaris Daerah.
Di sisi lain, Bahasan menambahkan bahwa Pemkot Pontianak terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan. Beberapa di antaranya melalui SIPEDE, SIKAP, WhatsApp Pengaduan, serta kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
"Inovasi yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Ini menjadi tren bagi masyarakat, terutama kaum muda, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kemudahan akses informasi," jelas Bahasan.
Ia menambahkan, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan SIKAP di ruang publik seperti Car Free Day (CFD) dan media sosial pimpinan daerah, turut memperluas jangkauan informasi pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan.
Ke depan, Bahasan berharap seluruh upaya yang telah dilakukan Perangkat Daerah dapat semakin mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan anggaran, regulasi, serta kolaborasi dengan pegiat media sosial, konten kreator, dan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi.
"Harapan kami dengan kita berkomitmen seperti ini, Pemerintah Daerah bisa terus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (Kominfo/prokopim)