Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik 32 pejabat administrator setingkat eselon tiga dan 27 pejabat pengawas setingkat eselon empat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pada kesempatan itu, ia juga melantik Wulanda Anjaswari sebagai Camat Pontianak Selatan, serta sejumlah kepala sekolah, kepala puskesmas dan pejabat fungsional.

Kepada para pejabat yang baru dilantik, Edi menekankan pelayanan publik tidak boleh menunggu persoalan menjadi viral di media sosial untuk kemudian ditangani. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta bergerak cepat, peka terhadap kondisi di lapangan, dan responsif terhadap keluhan masyarakat sejak awal.

“Kita tidak boleh bekerja menunggu masalah menjadi viral. Begitu melihat persoalan di lapangan, segera direspons dan dikoordinasikan,” katanya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan, didampingi Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Rabu (31/12/2025).

Edi menjelaskan pengisian dan pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional serta menjunjung nilai-nilai ASN BerAKHLAK, yakni akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Ia menilai ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah terus meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Kondisi tersebut menuntut ASN bekerja cepat, tidak menunda pelayanan, serta berani melakukan inovasi. Pelayanan yang lambat, menurutnya, dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, iklim investasi, hingga penciptaan lapangan kerja.

Edi juga menekankan peran pejabat administrator sebagai penghubung antara pimpinan dan pelaksana di lapangan. Proses administrasi pemerintahan harus berjalan efektif dan efisien dengan mengedepankan penyelesaian masalah.

“Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, regulasi di tingkat daerah dapat dievaluasi dan disesuaikan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Edi menyinggung tantangan kebencanaan yang dihadapi Kota Pontianak, khususnya genangan dan banjir akibat kondisi geografis serta pasang air. Ia menyebut penanganan persoalan tersebut memerlukan sinergi lintas kewenangan antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.

“Penanganan genangan dan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah kota karena menyangkut kewenangan yang lebih luas. Karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas pemerintah,” imbuhnya.

Edi menyebut, pemerintah daerah tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama. Di era media sosial, informasi menyebar sangat cepat sehingga kecepatan respons dan kepedulian terhadap persoalan di lapangan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

Melalui momentum pelantikan tersebut, Edi berharap para pejabat yang dilantik mampu memanfaatkan amanah jabatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Pontianak serta kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta setiap permasalahan segera dikoordinasikan lintas perangkat daerah tanpa menunggu berkembang menjadi isu yang meluas,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Per November 2025, 32.559 Warga Nikmati Pelayanan MPP

PONTIANAK – Bayangkan mengurus izin usaha atau akta kelahiran sambil memandang Sungai Kapuas yang megah, ditemani secangkir kopi hangat. Itulah pengalaman unik yang ditawarkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pontianak, yang berdiri tepat di tepi sungai terpanjang di Indonesia ini.

Tak seperti MPP di daerah lain, sentra Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Pontianak hadir di tepian Sungai Kapuas. Berlokasi di Jalan Kapten Marsan Nomor 33, Pusat Perbelanjaan Kapuas Indah, gedung bertingkat tiga ini mengintegrasikan 23 loket pelayanan dari berbagai instansi: perangkat daerah, instansi vertikal, badan usaha, hingga lembaga seperti BPJS. Total sekitar 253 jenis layanan tersedia, dengan 190 di antaranya aktif melayani permohonan masyarakat.

Sepanjang Januari–November 2025, MPP mencatat 32.559 kunjungan, rata-rata 2.959 orang per bulan. Tren kunjungan terus naik, dari 2.303 pada Januari menjadi 3.216 pada November. Layanan paling ramai adalah Disdukcapil, DPMPTSP, Imigrasi, BPD, dan Samsat.

Salah satu pengunjung, Misnawar (40), mengungkapkan kepuasannya secara langsung saat ditemui di MPP Pontianak.

“Kalau pelayanannya bagus sih, bagus sekali. Pelayanannya sangat baik,” ujarnya, Selasa (16/12/2025).

Ia juga memuji kecepatan proses penerbitan izin. “Kalau untuk jangka waktu penerbitan izin, alhamdulillah cepat, kalau kita sesuai semua dengan prosedur yang ada,” katanya.

Misnawar menyoroti keramaian MPP setiap hari karena beragamnya layanan yang tersedia. 

“Pelayanan di sini ramai sekali. Kalau sudah antre, kasian juga yang lain,” ucapnya.

Meski begitu, ia mengeluhkan keterbatasan fasilitas fotokopi dan pencetakan dokumen. 

“Kami di sini mengeluhkan untuk fotokopi. Kalau mau nge-print itu jauh sekali dari sini,” ungkapnya.

Ia pun memberikan saran konkret, misalnya dengan menyediakan wireless printer yang bisa dimanfaatkan warga yang ingin mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pengurusan surat atau izin.

“Misalnya menyediakan alat print, printer yang lumayan besar. Ada A3 dan A4,” ujarnya.

Kendati ada kekurangan itu, Misnawar belum menemukan kendala berarti pada layanan lain yang pernah diurusnya dan berharap fasilitas pendukung terus ditingkatkan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak Erma Suryani menjelaskan MPP dibangun untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.

MPP juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong percepatan proses, mewujudkan birokrasi modern dan efisien, serta meningkatkan daya saing global dan perekonomian melalui kemudahan berusaha di Kota Pontianak.

“MPP Kota Pontianak diresmikan pada 12 Desember 2024 oleh Kementerian PAN-RB dan mulai beroperasi pertama kali pada 5 Agustus 2024. Waktu operasionalnya yaitu pada hari kerja dari Senin hingga Jumat, mulai jam 8 pagi hingga 2 siang. Gerai pelayanan yang ada di MPP Kota Pontianak berjumlah 23 loket dengan total pelayanan sekitar 253 item dan yang terlayani sesuai dengan permohonan masyarakat sebanyak 190 pelayanan,” ungkapnya.

Gerai pelayanan terdiri atas perangkat daerah (DPMPTSP, Disdukcapil, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja), instansi vertikal (Samsat, Imigrasi, Kemenag, Polresta, Pertanahan, KPP Pratama, BNN, BSPJI, Kejari, BBPOM), badan usaha (Bank Kalbar, Bank Khatulistiwa, BRI, Perumdam Tirta Khatulistiwa), serta lembaga (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Halal Center UINISK).

“Meskipun fluktuatif, tren kunjungan ke MPP cenderung mengalami kenaikan. Di bulan Januari, total kunjungan berada di angka 2.303 sedangkan di bulan November angka tersebut sudah mencapai 3.216, naik 913 orang. Dari periode tersebut juga menunjukkan beberapa gerai pelayanan menjadi primadona dengan jumlah pengunjung terbanyak. Pertama ada Disdukcapil, kedua DPMPTSP, ketiga Imigrasi, keempat BPD, dan kelima yaitu Samsat,” jelas Erma.

Untuk kenyamanan pengguna, MPP dilengkapi berbagai fasilitas seperti ruang tunggu luas ber-AC, WiFi gratis, musala, toilet, eskalator, lift, area bermain anak, ruang laktasi, food court, serta akses ramah disabilitas (kursi roda, jalur landai dengan pegangan, guiding block, loket khusus, area parkir, dan toilet khusus).

Letak di tepi Sungai Kapuas menambah daya tariknya. Selain pelayanan publik, MPP juga menjadi spot wisata kuliner berkat food court dengan pemandangan langsung ke sungai.

Fasilitas lain termasuk Ruang Balai Nikah, Ruang VIP, dan Klinik Investasi, sehingga semakin banyak aktivitas pelayanan publik dapat diakomodasi untuk memudahkan masyarakat Pontianak dan sekitarnya.

“Sudah banyak pasangan yang menikah maupun melakukan sesi foto pre-wedding di MPP Kota Pontianak. Karena kita memiliki Balai Nikah yang bisa dijadikan tempat pernikahan. Ke depan, kita juga akan mengakomodir masyarakat yang ingin berinvestasi lewat pelayanan di Klinik Investasi di MPP Kota Pontianak,” tutupnya.

Dengan perpaduan pelayanan efisien dan suasana santai tepi sungai, MPP Pontianak tak hanya mempermudah birokrasi, tapi juga jadi destinasi baru yang memanjakan mata dan hati warga. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Manajemen Keamanan Informasi untuk Jabatan Fungsional Tertentu bagi Pranata Komputer di lingkungan Pemkot Pontianak.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Yusnaldi, menekankan pentingnya adaptasi di lingkungan pemerintahan terhadap perkembangan TIK yang sangat cepat dan masif. Menurutnya, perkembangan TIK menuntut pemerintah untuk bertransformasi lebih cepat, aman, dan terukur.

"Pemkot Pontianak terus mendorong transformasi digital lewat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkapnya saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (3/12/2025).

Lebih lanjut, Yusnaldi mengatakan bahwa transformasi digital ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sebagai pihak pelaksana kegiatan sistem TIK berbasis komputer di instansi pemerintah, diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan kualitas Pranata Komputer se-Pemkot Pontianak yang berdampak pada percepatan layanan digital di Kota Pontianak.

"Lewat sosialisasi ini, saya berharap para Pranata Komputer dapat memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan TIK Pemkot Pontianak, yaitu SPBE dan Smart City. Transformasi ini tidak akan berhasil tanpa SDM yang kompeten dan berintegritas," tegasnya.

Untuk itu, Yusnaldi berpesan kepada seluruh peserta agar selalu meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, serta menjaga profesionalisme dalam setiap tugas. Karena dewasa ini, tantangan pengelolaan TIK sangat besar dengan berbagai ancaman kejahatan siber.

"Standarisasi manajemen keamanan informasi harus menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah. Mari wujudkan tata kelola TIK yang lebih efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan," tutup Yusnaldi. (Kominfo)

PONTIANAK — Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yang juga selaku Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan empat target kinerja utama yang harus dicapai jajaran Direksi baru Perumda Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa yang baru dilantik kemarin. Penegasan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama keluarga besar PDAM Tirta Khatulistiwa yang digelar di halaman kantor PDAM, Rabu (3/12/2025).

“Saya sebagai Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Dewan Pengawas, bersama jajaran dewas lainnya akan mengawal kinerja perusahaan ini,” ujarnya.

Amirullah menguraikan empat fokus utama sesuai arahan Wali Kota Pontianak selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) di BUMD itu.

Pertama, peningkatan cakupan pelayanan air bersih hingga mencapai 100 persen. Saat ini cakupan layanan Tirta Khatulistiwa berada pada angka 90,6 persen. 

“Masih ada 9,4 persen warga yang harus segera terlayani. Ini pekerjaan yang harus dikejar,” ucapnya.

Kedua, penurunan tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW). Saat ini NRW berada di angka 30,4 persen. 

“Artinya, dari 10 unit air yang diproduksi, tiga unit hilang. Targetnya harus turun hingga sekitar 26 persen. Kita masih lebih baik dari beberapa daerah lain, tapi target tetap harus di bawah 30 persen,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ia menekankan bahwa masyarakat menginginkan pelayanan prima berupa air bersih yang mengalir konsisten, bertekanan baik, tetap stabil pada musim kemarau, serta tarif yang terjangkau.

Keempat, perusahaan harus mampu menghasilkan laba sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Menurutnya, BUMD dibentuk untuk memberikan manfaat nyata, termasuk secara finansial. 

“Direksi dituntut mencapai target kinerja. Wali Kota bahkan menegaskan bahwa evaluasi dan pergantian dapat dilakukan sewaktu-waktu bila target tidak terpenuhi, tidak harus menunggu lima tahun,” kata Amirullah.

Ia mengajak seluruh pegawai Perumda Tirta Khatulistiwa untuk solid mendukung pencapaian target itu karena menjadi tugas bersama jajaran PDAM.

“Empat hal ini, cakupan layanan 100 persen, kebocoran di bawah 30 persen, peningkatan kualitas pelayanan, dan pencapaian laba, harus kita wujudkan bersama,” tutupnya. (prokopim)