Berita

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memanfaatkan momentum Car Free Day (CFD) di Jalan Ahmad Yani untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui kolaborasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sekaligus memperoleh informasi berbagai program pemerintah melalui program SIKAP (Sosialisasi Informasi, Kebijakan, dan Akses Publik Pontianak), sebuah program yang menghadirkan informasi kebijakan dan layanan publik secara langsung kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih santai dan mudah diakses.

Bersama Bank Kalbar, Bapenda membuka layanan pembayaran PBB-P2 menggunakan QRIS. Sebagai bentuk apresiasi, wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui QRIS memperoleh minyak goreng selama persediaan masih tersedia.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan pelayanan jemput pajak merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dan telah menjadi agenda rutin Bapenda.

"Pemberian apresiasi kepada wajib pajak yang membayar melalui QRIS merupakan salah satu upaya kami untuk mengenalkan layanan pembayaran pajak secara digital. Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa pembayaran pajak di Kota Pontianak kini semakin mudah, cepat, dan praktis," ujarnya di kawasan CFD Ayani Mega Mall, Minggu (12/7/2026).

Menurut Ruli, strategi jemput bola yang dipadukan dengan pemberian apresiasi tersebut cukup efektif mendorong masyarakat untuk membayar PBB-P2. Ia pun mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan waktu yang tersisa sebelum batas akhir pembayaran pada 20 Juli 2026.

"Kami berharap tingkat kepatuhan masyarakat terus meningkat. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Kota Pontianak," tuturnya.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, menjelaskan bahwa SIKAP merupakan program Sosialisasi Informasi, Kebijakan, dan Akses Publik Pontianak yang diinisiasi Diskominfo sebagai wadah kolaborasi antarperangkat daerah untuk menyampaikan informasi, kebijakan, serta layanan publik secara langsung kepada masyarakat.

"Melalui SIKAP, Diskominfo membuka ruang kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah maupun instansi lainnya. Pada kegiatan kali ini kami berkolaborasi dengan Bapenda untuk mengingatkan masyarakat terkait batas akhir pembayaran PBB-P2 pada 20 Juli 2026, sekaligus menghadirkan layanan pembayaran di lokasi CFD agar lebih mudah dijangkau masyarakat," katanya.

Menurut Vivi, penyampaian informasi secara langsung melengkapi berbagai kanal komunikasi publik yang telah dimiliki Pemerintah Kota Pontianak. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dari sumber resmi sekaligus menyampaikan aspirasi maupun pengaduan kepada pemerintah.

Ia menambahkan, kolaborasi melalui program SIKAP akan terus diperluas bersama perangkat daerah maupun instansi lainnya agar semakin banyak program dan layanan pemerintah yang dapat disampaikan langsung kepada masyarakat.

"Kami berharap masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan kebijakan pemerintah yang akurat dari sumber resmi, sekaligus memanfaatkan berbagai layanan yang disediakan Pemerintah Kota Pontianak," pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK – Perpustakaan Kota Pontianak memperoleh nilai 92,23 dalam proses akreditasi yang dilakukan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dengan capaian tersebut, perpustakaan ini masuk rentang akreditasi A, meski masih menunggu pengumuman resmi dari Perpusnas.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, hasil penilaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas layanan literasi yang diberikan kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap menunggu keputusan resmi dari Perpusnas RI.

“Nilai yang kami peroleh sebesar 92,23 dan masuk rentang Akreditasi A. Namun, kami masih menunggu pengumuman resmi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia,” ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rendrayani menyebut, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja sama, semangat, dan komitmen seluruh tim dalam memberikan pelayanan terbaik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pengunjung, mitra, komunitas, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung perkembangan Perpustakaan Kota Pontianak.

“Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung perjalanan kami, mulai dari pengunjung, mitra, hingga seluruh pihak yang selalu percaya pada perpustakaan,” katanya.

Menurutnya, Perpustakaan Kota Pontianak kini tidak hanya dipandang sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tetapi juga sebagai ruang publik yang nyaman untuk belajar, berkarya, berdiskusi, dan bertemu dengan banyak inspirasi.

Capaian akreditasi tersebut tidak terlepas dari perubahan layanan setelah Gedung Layanan Perpustakaan Kota Pontianak yang baru di Jalan Ampera resmi digunakan. Gedung tersebut diresmikan Wali Kota Pontianak pada 29 Desember 2025 sebagai bagian dari penguatan akses literasi dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan bagi masyarakat.

Gedung layanan baru itu dirancang sebagai ruang publik yang modern, nyaman, terbuka, dan inklusif. Di dalamnya tersedia koleksi buku cetak dan digital, area baca anak, ruang diskusi, layanan referensi, serta fasilitas yang ramah bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.

Sejumlah fasilitas juga terus dikembangkan, mulai dari ruang baca anak, ruang baca lansia, ruang baca ramah disabilitas, ruang rapat, ruang serbaguna, studio, layanan digital, hingga akses internet gratis. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan akhir pekan, perpustakaan digital, mobil perpustakaan keliling, rumah baca, serta berbagai kegiatan literasi yang digelar Disperpusip.

Rendrayani menjelaskan, perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya minat masyarakat memanfaatkan layanan perpustakaan. Gedung baru yang lebih lega dan representatif membuat perpustakaan semakin terbuka bagi pelajar, komunitas, keluarga, dan masyarakat umum.

“Bagi kami, akreditasi A bukan sekadar nilai, tetapi penyemangat untuk terus berbenah, berinovasi, dan menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang nyaman untuk belajar, berkarya, dan bertemu dengan banyak inspirasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Disperpusip Kota Pontianak akan terus menjaga kualitas layanan setelah meraih akreditasi A. Standar pelayanan, kenyamanan ruang, kemudahan akses, penguatan koleksi, serta program literasi akan terus ditingkatkan agar perpustakaan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Akreditasi ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat literasi yang hidup di Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) SP4N-LAPOR! di Ruang Studio Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pengelola pengaduan agar mampu memberikan respon yang cepat, tepat, dan solutif terhadap setiap laporan masyarakat.

Plh Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Vivi Salmiarni, mengatakan setiap aduan yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk harapan agar pemerintah hadir memberikan respon dan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi.

“Masyarakat menyampaikan keluhan atau pengaduan karena mereka ingin didengar, ingin mendapatkan respon, dan berharap ada tindak lanjut ataupun solusi dari masalah yang sedang mereka hadapi,” ujarnya.

Menurut Vivi, peran pengelola pengaduan sangat penting karena sebagian besar laporan yang masuk berawal dari persoalan sehari-hari, mulai dari pelayanan administrasi, kebersihan lingkungan, hingga persoalan infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.

Ia menjelaskan, respon yang cepat, ramah, dan disertai koordinasi yang baik antarinstansi dapat mencegah sebuah persoalan berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Sebaliknya, keterlambatan dalam menindaklanjuti laporan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Ketika admin atau pengelola pengaduan cepat merespon, aktif berkoordinasi, dan memberikan tanggapan yang baik, maka laporan yang masuk tidak akan menumpuk menjadi masalah besar. Kepercayaan masyarakat juga dapat terus terjaga,” katanya.

Vivi juga menegaskan bahwa kanal SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi pelaporan, melainkan sarana kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik.

“Admin pengaduan bukan hanya operator yang menerima laporan, tetapi juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu dibutuhkan kecepatan respon, ketelitian, dan kepekaan dalam memahami setiap aduan yang masuk,” ungkapnya.

Ia berharap setelah mengikuti bimtek, para pengelola SP4N-LAPOR! semakin percaya diri dalam mengelola pengaduan masyarakat serta mampu memperkuat koordinasi antara kelurahan, kecamatan, perangkat daerah, dan instansi terkait.

“Kami ingin pelayanan pengaduan publik benar-benar menjadi sarana penyelesaian masalah, bukan sekadar formalitas administrasi. Pengalaman dan praktik baik yang dimiliki setiap pengelola pengaduan juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi peserta lainnya,” tutup Vivi. ( kominfo )

PONTIANAK – Dalam memberikan kemudahan pelayanan dalam membayar pajak kepada masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak melakukan kegiatan Sosialisasi Digitalisasi Pajak Daerah Opsen PKB, Opsen BBNKB, PBB-P2, dan Pajak Daerah lainnya serta program Go Kecamatan (Gokatan) di Kecamatan Pontianak Selatan. Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, mengatakan bahwa kini membayar pajak daerah semakin mudah dengan aplikasi. Masyarakat Kota Pontianak bisa membayar pajak lewat aplikasi milik Bapenda seperti e-Ponti maupun e-commerce seperti Tokopedia.

Ruli menambahkan, kemudahan ini membuat semakin banyak masyarakat yang membayar pajak daerah melalui aplikasi. Ini terbukti di tahun 2025, di mana dari total pajak sebesar Rp32 miliyar yang dibayar masyarakat Kota Pontianak, sekitar Rp5,8 miliyar dibayar masyarakat melalui aplikasi.

"Terjadi peningkatan jumlah masyarakat Kota Pontianak yang membayar pajak melalui aplikasi. Bahkan sekarang masyarakat bisa membayar pajak di retail modern seperti Indomaret hingga Alfamart," ungkapnya pasca membuka kegiatan di Aula Kecamatan Pontianak Selatan, Selasa (21/4/2026).

Ruli menyebut, langkah ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan termotivasi untuk membayar pajak demi mendukung pembangunan di Kota Pontianak.

"Terima kasih atas dukungannya selama ini kepada semua pihak dalam mendukung program pembangunan di Kota Pontianak lewat pembayaran pajak," ucapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Pontianak, Yandi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Ia mengatakan bahwa pendekatan ke masyarakat lewat sistem jemput bola sangat memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

"Ini terobosan yang sangat baik. Kita berupaya mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, terlebih dengan adaptasi digitalisasi yang ada. Harapannya kegiatan ini dapat mendorong peningkatan PAD yang jauh lebih baik," sebutnya.

Yandi mengingatkan bahwa Kota Pontianak adalah kota perdagangan dan jasa. Sehingga sumber pendanaan  untuk pembangunan di Kota Khatulistiwa dari pembayaran pajak memiliki peran yang sangat vital.

"Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah membangun Kota Pontianak dengan kesadarannya membayar pajak," tutupnya. ( kominfo )