Diskominfo Salurkan 2.000 Liter Air Bersih untuk Warga Gajah Mada 5

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Keterbukaan Informasi Publik hingga ke tingkat masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat mengikuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (26/8/2026).

Bahasan mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses informasi secara luas dan tanpa tebang pilih.

"Kita berkomitmen bahwa kita fokus untuk itu. Bukan hanya sekadar ada, tetapi tetap fokus keterbukaan informasi ini sampai ke akar rumput, ke masyarakat semua," ujarnya.

Menurutnya, komitmen tersebut juga diperkuat dengan ketersediaan regulasi, mulai dari Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwa), Keputusan Wali Kota, hingga Keputusan Sekretaris Daerah.

Di sisi lain, Bahasan menambahkan bahwa Pemkot Pontianak terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pemerintahan. Beberapa di antaranya melalui SIPEDE, SIKAP, WhatsApp Pengaduan, serta kerja sama dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).

"Inovasi yang kita lakukan ini akan lebih memudahkan akses informasi oleh masyarakat. Ini menjadi tren bagi masyarakat, terutama kaum muda, sehingga mereka merasa tersentuh dengan kemudahan akses informasi," jelas Bahasan.

Ia menambahkan, pemanfaatan berbagai kanal komunikasi, termasuk kegiatan SIKAP di ruang publik seperti Car Free Day (CFD) dan media sosial pimpinan daerah, turut memperluas jangkauan informasi pemerintah. Masyarakat juga memiliki ruang untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan.

Ke depan, Bahasan berharap seluruh upaya yang telah dilakukan Perangkat Daerah dapat semakin mendorong komitmen bersama dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik. Dukungan anggaran, regulasi, serta kolaborasi dengan pegiat media sosial, konten kreator, dan berbagai pihak dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi.

"Harapan kami dengan kita berkomitmen seperti ini, Pemerintah Daerah bisa terus berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat," pungkasnya. (Kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Komisi II DPRD Kota Pontianak melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak untuk meninjau pengelolaan CCTV, aplikasi, serta sejumlah fasilitas pendukung Pontianak Smart City, Rabu (19/8/2026). Kunjungan yang berlangsung di Ruang Pontive Center tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap penerapan teknologi informasi yang dikelola Diskominfo.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Juwita Dewi, mengatakan pihaknya meninjau secara langsung pengelolaan CCTV yang tersebar di Kota Pontianak serta berbagai perangkat dan fasilitas yang dimiliki Diskominfo.

"Sejauh ini kami dari Komisi II sangat puas. Kami juga berterima kasih kepada Diskominfo karena ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk layanan CCTV dan aplikasinya," ujarnya.

Menurut Juwita, keberadaan aplikasi dan layanan yang dikelola Diskominfo memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Ia menilai pengelolaan teknologi tersebut perlu terus didukung agar dapat berjalan lebih maksimal.

Juwita menyampaikan, dukungan Komisi II ke depan salah satunya dapat dilakukan melalui dukungan dari sisi penganggaran. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan serta optimalisasi layanan yang telah berjalan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Pontianak, Syamsul Akbar, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Kota Pontianak. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi legislatif untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo, khususnya dalam pengelolaan CCTV dan fasilitas Pontianak Smart City.

"Tujuan utama mereka ingin mengevaluasi pengelolaan CCTV yang ada di Dinas Kominfo dan melihat beberapa fasilitas yang kita miliki dalam rangka mengelola Pontianak Smart City," katanya.

Syamsul menilai evaluasi dan perhatian dari DPRD menjadi motivasi bagi Diskominfo untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Ia juga berharap dukungan Komisi II dapat memperkuat pengembangan Pontianak Smart City, terutama dalam hal investasi dan pendanaan.

"Kalau dianggap layanan kita sudah cukup baik, tentunya itu juga menjadi cambuk bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depan," tuturnya.

Ia menambahkan, dukungan anggaran diperlukan untuk menunjang pengembangan berbagai layanan dan fasilitas teknologi yang dikelola Diskominfo. Dengan dukungan tersebut, pengelolaan Pontianak Smart City diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. (kominfo)