Berita

Paparkan Profil Kota di Hadapan Peserta Diklat Kepemimpinan Kemenag RI

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan profil Kota Pontianak di hadapan peserta diklat kepemimpinan (diklatpim) dari berbagai daerah di Indonesia yang diprakarsai Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa paparannya fokus pada bidang agama dan budaya. Ia menyampaikan, kondisi terkini warga Kota Pontianak diantaranya masyarakat yang beragama muslim mencapai lebih dari 76 persen.

“Belajar keberagaman umat beragama paling tepat di Pontianak. Di sini masyarakat sudah terbiasa hidup rukun berdampingan dengan agama yang berbeda, bertetangga bahkan sudah jadi pemandangan biasa melihat warga berbeda-beda,” katanya di hadapan para peserta Diklatpim Kemenag RI di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Rabu (9/8/2023).

Edi juga ikut menjelaskan sejarah dibentuknya Kota Pontianak. Kota yang dijuluki Kota Khatulistiwa ini dianugerahi dengan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Terdapat sejumlah 346 masjid di seluruh Kota Pontianak. 

“Rumah ibadah yang lain juga banyak. Di Pontianak sangat toleran dari sisi agama. Bahkan beberapa di antaranya ada rumah ibadah yang letaknya berdampingan, ada masjid bertetangga dengan gereja, gereja dengan kelenteng dan sebagainya," terangnya.

Bentuk keberagaman di Pontianak juga direpresentasikan dengan hari raya keagamaan yang selalu meriah. Semua agama dipersilahkan untuk merayakan agendanya masing-masing dengan semarak. Edi mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga toleransi kerukunan beragama ini. Tidak jarang agenda-agenda yang mengumpulkan massa melibatkan semua agama terlaksana dengan guyub.

“Kita perlu tingkatkan dari keberagaman antar suku. Karena biasanya kalau suku itu membawa karakter. Alhamdulillah komunikasi antar rumah ibadah berjalan baik. Tidak pernah ada penutupan ataupun pelarangan pembangunan rumah ibadah,” ungkapnya.

Kehidupan antar warga Kota Pontianak memang sudah cukup harmonis. Kendati begitu, upaya menjaga keberagaman menjadi prioritas seluruh elemen masyarakat. Hal demikian merupakan kondisi nyata Kota Pontianak yang berkaitan dengan toleransi.

"Penduduk yang berasal dari berbagai daerah masuk ke Kota Pontianak dan menjadi bagian dari keberagaman yang harus senantiasa dijaga keharmonisannya," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wali Kota: Demi Terwujudnya Kualitas Pelayanan Prima

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya berbasis teknologi informasi. Hal itu diungkapnya usai memberikan sambutan Pelatihan ASN Berintegritas The Agent of Service Excellence di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Selasa (8/8/2023).

“Khususnya perangkat daerah yang bertugas sebagai front office, mereka langsung berhadapan dengan masyarakat, baik di tingkat kelurahan maupun dinas-dinas. Jiwa melayani harus ditingkatkan,” tegasnya.

Bentuk sikap yang harus dimiliki pelayan adalah empati atau tenggang rasa terhadap orang lain. Edi menyebut, tidak sedikit seorang pelayan lebih banyak bertugas sebagai pendengar. Menurutnya, terkadang persoalan di lapangan diperparah dengan arogansi dari pelayan.

“Masyarakat itu ingin pelayanan yang cepat, menyenangkan dan murah. Ini perwujudan visi dan misi Kota Pontianak,” terangnya.

Narasumber pelatihan diisi oleh perwakilan Bank BCA. Dipilihnya narasumber tersebut karena berkompeten serta terbukti memiliki kualitas pelayanan yang tinggi. Oleh karenanya Edi mengajak ASN di lingkungan Pemkot Pontianak agar dapat belajar melayani dari pihak BCA, khususnya yang terkenal adalah keramahan dari Satpam BCA.

“Tingkat pelayanannya baik, pengalamannya baik jika memang diterapkan di perangkat daerah,” ucapnya.

Merupakan sebuah risiko ketika seorang ASN mendapatkan kritikan dari masyarakat. Tidak jarang terkadang seorang ASN bahkan menerima ucapan tidak nyaman dari warga. Edi menyampaikan, hal itu sudah menjadi garis tangan dari seorang pegawai. Salah satu caranya adalah dengan menerima kritikan tersebut tanpa membalas.

“ASN sudah ditakdirkan untuk melayani, kalau kita tidak kuat mungkin kita akan marah, telinga kita panas. Namun justeru tugas kita adalah mendengar kritikan,” paparnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak Yuni Rosdiah memaparkan, agenda itu ditujukan bagi ASN yang bertugas langsung menghadapi keluhan masyarakat. Mulai dari perizinan maupun tenaga kesehatan. Ia memaparkan, pelatihan kali ini ASN akan menerima materi dari pihak swasta. Menurutnya, banyak hal positif yang dapat dipelajari dari pihak swasta terutama etos kerja.

“Nanti ada sosialisasi tentang ASN berintegritas, kita dapatkan dari KPK RI. Ada juga yang mengikuti secara daring karena tempat kita terbatas,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Kesbangpol Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 

PONTIANAK - Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting untuk membentuk masyarakat, terutama generasi muda, yang sadar dan aktif dalam proses demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap melalui sosialisasi ini, para pemilih pemula bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang berbagai isu politik dan platformnya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab saat memilih pemimpin.

"Tak kalah pentingnya, sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula juga harus memfokuskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap perbedaan pendapat, toleransi, dan menghargai hak-hak warga negara lain," ujarnya usai membuka sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema 'Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula dan Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Demokrasi' yang digelar Badan Kesbangpol Kota Pontianak di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula bagi kalangan pelajar SMA, khususnya yang sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek demokrasi. Melalui sosialisasi tersebut, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang.

"Saya berpesan kepada adik-adik pelajar yang sudah mempunyai hak pilih, jangan sampai tidak memilih dalam Pemilu mendatang, artinya gunakan hak pilih adik-adik dan silakan pilih calon-calon pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani," ungkap Bahasan.

Pada Pemilu 2024 mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, pemilihan dilaksanakan untuk memilih calon legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, dia mengajak para siswa pemilih pemula untuk ikut mensukseskan dan berkontribusi dalam Pemilu 2024.

"Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi, makanya adik-adik sebagai  pemilih pemula menjadi andalan untuk menentukan masa depan bangsa ini," tuturnya.

Bahasan bilang, dengan adanya sosialisasi pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang berperan aktif dalam proses demokrasi dan mampu membuat keputusan yang cerdas dalam Pemilu sehingga dapat membawa perubahan positif bagi negara dan masyarakat.

"Dalam proses sosialisasi, penting juga untuk mengajarkan keterampilan kritis, seperti kemampuan menganalisis informasi dari berbagai sumber sehingga mereka dapat membedakan antara fakta dan opini," pungkasnya. (prokopim)

Wujudkan Keluarga ASN Anti Korupsi di Lingkungan Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (26/7/2023). Tujuannya untuk melakukan pencegahan serta pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Peserta kegiatan berjumlah 25 pasang suami dan istri yang terdiri dari eselon dua, tiga sampai camat dan lurah di lingkungan Pemkot Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI. Ia berharap melalui agenda ini, tercipta generasi emas yang dibekali anti korupsi oleh orang tua.

"Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga. Terlebih bagi pejabat ASN karena memiliki pengaruh di lingkungan dinas masing-masing," ungkapnya usai acara.

Kendati hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak menunjukan nilai yang cukup baik, yaitu 76,52 persen. Bahasan menilai angka itu masih dapat ditingkatkan. Ia menyampaikan, terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan SPI. Mulai dari kerjasama pemulihan aset bersama Kejaksaan, penanganan sertifikat aset bersama BPN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kemudian langkah selanjutnya dengan penggunaan aplikasi mempermudah penyetoran pajak, sosialisasi anti korupsi, peningkatan peran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, penyematan PIN tanpa pungli oleh Wali Kota kepada seluruh perangkat daerah, serta pelaporan seratus persen LHKPN," terangnya.

David Sepriwasa, Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menerangkan agenda Bimtek Keluarga Berintegritas di Kota Pontianak merupakan yang pertama kali digelar di pulau Kalimantan untuk tahun 2023. Ia menuturkan, ada tiga tujuan yang diharapkan dari bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemkot Pontianak kali ini. Pertama ingin mewujudkan keluarga berintegritas di pasangan ASN, kedua peserta dapat menerapkan pola hidup sederhana dan ketiga agar keluarga bisa menerapkan prinsip keterbukaan.

"Sekarang era keterbukaan dan semua pegawai negeri dipantau oleh masyarakat, apalagi sekarang lagi trend budaya flexing dan ini menjadi penting sekali agar tidak terlalu memamerkan kekayaan, " jelasnya.

Selain penindakan, terdapat beberapa tugas utama KPK seperti pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Untuk pendidikan anti korupsi, pihaknya membentuk karakter individu yang berintegritas. Kemudian bagian pencegahan dengan memperbaiki sistem. David mengatakan, baik individu dan sistem memiliki kedudukan yang seimbang dalam memberantas korupsi. Adapun penindakan dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera.

“Apabila individunya berintegritas tapi sistemnya tidak baik, maka peluang perilaku korupsi masih bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Keseimbangan antara individu dan sistem senada dengan keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Karenanya, lanjut David, optimalisasi peran di masing-masing keluarga sangat dibutuhkan. Khususnya kaum ibu, pesannya, jangan hanya menjadi penerima uang, namun juga pengawas keuangan.

“Jangan jadi seperti menteri keuangan yang menerima uang, tapi juga periksa. Darimana uangnya didapat. Ibu-ibu harus bisa jadi auditor, dicek dan diklarifikasi. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga yang akan merasakan dampaknya,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)