Berita

Edi Minta ASN Jaga Netralitas 

PONTIANAK - Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 mulai digelar ditandai dengan Apel Gelar Pasukan di halaman depan Taman Alun Kapuas Jalan Rahadi Usman, Selasa (17/10/2023). 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, Operasi Mantap Brata yang digelar mulai tahun ini hingga tahun 2024 ke depan merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan pengamanan Pemilu 2024. Dengan dilakukannya operasi ini, pihak berwenang dapat mengantisipasi dan mengatasi potensi ancaman yang mungkin timbul selama Pemilu. Operasi ini melibatkan kerjasama antara Polri, TNI dan instansi terkait lainnya, yang bekerja sama untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif selama pemilu. Dengan Operasi Mantap Brata ini bertujuan mendeteksi potensi konflik atau gangguan keamanan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. 

"Operasi ini juga memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam memberikan suaranya pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang," ujarnya.

Menurutnya, secara keseluruhan, Operasi Mantap Brata memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan integritas pemilihan umum, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, operasi ini dapat membantu memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati.

"Sehingga hasil pemilu nantinya mencerminkan kehendak dan keinginan masyarakat," ungkap Edi.

Ia berharap Pemilu 2024 mendatang berjalan aman dan damai karena pesta demokrasi ini menjadi penentu arah kemajuan bangsa Indonesia. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada aparat keamanan yang telah mencurahkan tenaganya melalui Operasi Mantap Brata.

"Operasi Mantap Brata ini menunjukkan kesiapan TNI/Polri dalam menghadapi Pemilu 2024," sebutnya.

Edi mengimbau seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk tetap menjaga profesionalisme dan netralitas selama Pemilu. 

"Tak kalah pentingnya adalah membantu tugas-tugas pemerintah dalam kelancaran Pemilu 2024," tukasnya.

Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto menuturkan, tahun 2024 merupakan momen politik yang sangat penting karena perhelatan pesta demokrasi terbesar dan dilaksanakan secara serentak dalam tahun yang sama.

"Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa kita, masa depan negara kita," katanya.

Melihat pentingnya hal tersebut, lanjutnya lagi, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi mensukseskan Pemilu 2024. Terlebih Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan. 

"Wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar," terangnya.

Oleh sebab itu, guna mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI, kementerian, lembaga, instansi terkait dan mitra kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan selama 222 hari, sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personil di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu. 

"Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personil Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, di mana Korps Brimob Polri terbagi dalam empat wilayah, sedangkan Dalmas Nusantara terbagi dalam tujuh zonasi," papar Irjenpol Pipit Rismanto.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menginstruksikan kepada seluruh personil untuk memastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sapras dan fasilitas penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi. 

"Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan body system guna menjamin keselamatan personil," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Penilaian Gerakan Menanam Sayur oleh ASN, Perwakilan PKK dan DWP serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah memasuki tahap final. Proses penanaman yang memerlukan waktu kurang lebih hingga tiga bulan itu akan melalui beberapa tahapan penilaian. Tim penilai mendatangi tujuh nominasi Perangkat Daerah diantaranya Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pontianak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak, Dinas Kesehatan Kota (Dinkes) Kota Pontianak dan Kecamatan Pontianak Timur serta tujuh orang ASN, PKK dan DWP yang menjadi nominasi untuk kembali dinilai.

Seperti diketahui, dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-252 Pontianak, Pemkot Pontianak mencanangkan Gerakan Menanam Sayur yang diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak. Gerakan yang dicanangkan sejak bulan Juli lalu itu juga merupakan upaya pengendalian inflasi di Kota Pontianak.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pontianak Utin Sri Lena menjelaskan, kendati inflasi di Kota Pontianak sudah terkendali, namun tidak menyurutkan semangat ASN untuk menanam komoditas sayur-sayur penyumbang inflasi saat itu, seperti cabai merah, sawi hijau dan bawang putih. Mencegah terjadinya lonjakan kenaikan harga kini menjadi perhatian pihaknya. Menurut data terbaru BPS Kota Pontianak, inflasi berada di angka 2,26 persen. Meningkat sebesar 0,08 persen dari bulan lalu. 

"Walaupun harga terkendali dan angka inflasi relatif stabil, pencegahan terhadap lonjakan harga komoditas sayur itu penting," katanya saat membuka rapat penilaian Gerakan Menanam Sayur di Kantor Wali Kota, Senin (16/10/2023).

Utin menjelaskan, gerakan ini didukung dengan seribu bibit cabai merah oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. Tak hanya itu, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura dan Fakultas Pertanian, Sains & Teknologi Universitas Panca Bhakti (UPB). 

“"Bagi perangkat daerah yang memiliki nilai tanam terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah dan diumumkan saat Hari Jadi ke-252 Pontianak,” ungkapnya.

Kepala BKPSDM Kota Pontianak Yuni Rosdiah menyampaikan, partisipasi ASN maupun PPPK tidak boleh berhenti saat gerakan ini saja. Menurutnya, ASN harus menunjukan teladan kepada warga di tempat tinggal masing-masing.

“Setelahnya harus berlanjut, kalau bisa dikembangkan lagi. ASN harus produktif dan menjadi teladan bagi kehidupan sekitarnya,” ujarnya.

Fadjar Rianto, akademisi Universitas Tanjungpura, yang sekaligus sebagai tim penilai, menuturkan, beberapa indikator penilaian adalah penanaman harus menyesuaikan keperluan. Artinya, apakah sayur tersebut merupakan komoditas penyumbang inflasi atau tidak.

“Itu yang prioritas, di luar itu juga tidak masalah. Yang penting ada jenis sayur,” terangnya. (kominfo)

Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba bersama BNN Pontianak

PONTIANAK – Pemberantasan narkoba di Kota Pontianak terus digalakkan. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak senantiasa berkoordinasi untuk membersihkan Kota Pontianak dari barang yang mengancam kedaulatan negara. Pencegahan menjadi salah satu kunci pemberantasan narkoba. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah peredaran maupun pengguna narkoba secara total. Sembari pengawasan ketat oleh pemerintah.

"Di Indonesia, narkoba menjadi satu di antara empat hal yang mengancam kedaulatan negara. Kondisi geografis Pontianak memungkinkan untuk jadi jalur transit transaksi pengguna dengan pengedar narkoba," katanya usai membuka acara Konsolidasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba bersama BNN Kota Pontianak, di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani, Kamis (12/10/2023).

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Narkoba menjadi payung hukum semua bentuk pemberantasan narkoba. Realita di lapangan, lanjut Edi, telah banyak narkoba jenis baru dan mengintai generasi muda. Pencanangan Kelurahan Bersih dari Narkoba (Bersinar) pun telah dilakukan.

"Narkoba (jika terus dibiarkan) bisa merusak sendi-sendi kehidupan," sebutnya.

Edi memaparkan, belum ada pusat rehabilitasi yang representatif di Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat. Kendala itu menjadi perhatian dirinya bersama BNN kedepannya. 

"Selanjutnya memotivasi agar pengguna berhenti ketergantungan dari narkoba. Orang yang harus dihukum sebenarnya adalah pengedar," ujarnya.

Kepala BNN Provinsi Kalbar Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto memaparkan, terdapat lebih dari 2.500 pecandu aktif narkoba di Kota Pontianak. Sedangkan untuk di Kalbar, kurang lebih terdapat 16 ribu pecandu aktif. Ia menerangkan, hasil penelitian menunjukan ada 230 wilayah rawan yang kemudian dibagi ke empat kategori yaitu bahaya, waspada, siaga dan aman. Melihat situasi narkotika yang ada, hasil early warning system yang dibuat PBB, ada 1.200 jenis narkotika baru di dunia dan 93 jenis narkotika baru di Indonesia.

“Kalau kita kenal ganja, sabu, kokain. Sekarang sudah masuk variasi baru, ada tujuh kelompok,” jelasnya.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020, Sumirat berharap, setiap jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun pemerintah daerah untuk bersatu padu melaksanakan kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba. Setiap Bulan Juni dan Januari akan ada evaluasi pelaksanaan P4GN bagi pemerintah daerah.

“Nanti akan dievaluasi untuk Kota Pontianak agar tetap konsisten melaksanakan P4GN, pesan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan semakin banyak wilayah rawan dan jumlah narkotika jenis baru yang beredar, menjadi keprihatinan dan ancaman terus-menerus, semoga bisa kita laksanakan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 bersama,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Wali Kota Resmikan Masjid Baabul Khair

PONTIANAK – Pembangunan suatu daerah ikut bergantung dengan kehadiran masjid di tengah masyarakat. Tidak terkecuali di Kota Pontianak. Artinya, fungsi masjid selain sebagai tempat ibadah, juga menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan hingga pendidikan.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, terdapat 346 masjid yang telah berdiri kokoh di Kota Pontianak serta 600 musholla atau surau. 

"Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di Masjid, yang berkaitan dengan ibadah meningkatkan keimanan dan sosial kemasyarakatan. Kita hanya mengharap berkah dari Allah," paparnya usai menandatangani peresmian Masjid Baabul Khair Gang Suditrisno-Melati, Jalan Uray Bawadi, Jumat (29/9/2023).

Edi menilai, ada kaitan erat antara sumber daya manusia dan pembangunan. Menurutnya, anak-anak harus merasakan pendidikan Islami, berdasarkan Al Quran dan hadits. Oleh karenanya, ia berharap agar peran masjid ditingkatkan kualitasnya.

Pada kesempatan peresmian itu pula, Edi menyampaikan permohonan maaf apabila selama dirinya dan Wakil Wali Kota menjabat terdapat kekurangan. Mengingat jabatannya akan berakhir pada Desember 2023 mendatang, ia pamit kepada warga sekitar masjid.

"Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat bagi Kota Pontianak dan masyarakatnya," ucapnya.

Ketua Pengurus Masjid Baabul Khair, Syarifuddin menjelaskan, wakaf dan kedudukan masjid sudah jelas dan telah mendapat pengukuhan oleh Kementerian Agama Kota Pontianak pada tahun 2019. Ia menyebut, masjid ini secara resmi sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 2019, dan telah dilakukan pemancangan tiang pada Februari 2019. Pengerjaannya sudah dilakukan sejak 4 maret 2019 dan selesai pada 24 Mei 2020.

"Terselenggaranya peresmian ini merupakan dukungan seluruh jamaah dan pengurus masjid," tuturnya. (kominfo/prokopim)