Berita

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menilai, kehadiran para siswa taruna di berbagai macam sekolah kedinasan nasional dapat menumbuhkan hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu diungkapkannya usai menerima kunjungan tujuh orang taruna Akademi Militer (Akmil) asal Kota Pontianak dan Kalimantan Barat di Kantor Wali Kota, Senin (30/12/2024).

“Akan bagus jika semakin banyak para taruna, apakah itu Akmil dan seluruh kedinasan lainnya, karena sangat penting sekali. Mau tidak mau hubungan secara batin antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus ada,” katanya.

Semakin banyak putra-putri daerah yang mengenyam pendidikan di sekolah kedinasan, maka akan merekatkan hubungan pusat-daerah. Edi menyebut, banyak tantangan Indonesia ke depan yang harus dihadapi dengan kolaborasi.

“Salah satu yang diharapkan ke depan adalah mudahnya koordinasi antara pusat dan daerah, dan akan lebih cepat kalau banyak putra-putri daerah orang Pontianak dan Kalbar ada di sekolah kedinasan pusat,” tuturnya.

Kepada para taruna Akmil asal Pontianak, Edi berpesan untuk senantiasa siap bertugas di manapun, saling menjaga konektivitas hingga mengharumkan nama baik negara dan daerah. Kunjungan ini juga jadi momentum penting menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung warganya dalam menggapai pendidikan dan karier di tingkat nasional.

“Pemkot Pontianak terus memberikan dukungan kepada generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Kami berharap mereka menjadi inspirasi bagi pemuda-pemudi lainnya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional,” imbuhnya.

Menjemput Indonesia Emas 2045, peran generasi muda seperti para taruna akan menjadi pilar dalam mewujudkan cita-cita bangsa di usia satu abad kemerdekaan. Terdapat tujuan yang harus dicapai bersama.

“Generasi muda, termasuk taruna-taruna kita, memiliki peran penting dalam mempersiapkan negara yang maju, mandiri, dan berdaya saing di kancah global,” pungkas Edi. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak menyerahkan sebanyak 11 sertipikat hak pakai bidang tanah kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang diterima secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto. Ia mengapresiasi kinerja seluruh pihak khususnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mengamankan kepastian hukum secara administrasi.

“Sekarang kita menerima 11 sertipikat, sisanya ada sekitar 30 sertipikat sedang diproses, diperkirakan awal Januari diterima,” tuturnya usai menerima sertipikat di Kantor Wali Kota, Jumat (27/12/2024).

Adapun tugas Pemkot Pontianak ke depan setelah mendapat kepastian hukum, menurut Edi, adalah pengamanan fisik lewat pengelolaan aset. Ia menerangkan proses sertifikasi berjalan lancar tanpa kendala berarti di lapangan.

“Alhamdulillah secara umum tidak ada kendala karena kerjasama dengan baik, kalaupun ada hal yang harus dilengkapi maka secara bertahap diselesaikan,” ungkapnya.

Saat ini masih terdapat beberapa aset Pemkot Pontianak yang berada di bawah pengelolaan pihak lain. Edi ingin di masa mendatang seluruh aset harus dikelola secara langsung oleh Pemkot Pontianak.

“Sebenarnya ada beberapa yang dimanfaatkan pihak lain dan legalitasnya belum lengkap, masyarakat yang menggunakan aset Pemkot Pontianak untuk sama-sama lengkapi legalitasnya supaya jelas penggunaannya,” terangnya.

Dengan sinergitas yang baik antara Pemkot Pontianak dan Kantah Kota Pontianak, Edi optimis proses sertifikasi aset Pemkot Pontianak dapat berlangsung lancar. Tidak hanya itu, dirinya berharap masyarakat turut merasakan manfaat dari aset tersebut.

“Kita apresiasi seluruh pihak, dari Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kemudian juga Kantah Kota Pontianak, mudah-mudahan menjadi langkah mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.

Kepala Kanwil BPN Kalbar Andi Tenri Abeng menambahkan, penyerahan sertipikat diharapkan meningkatkan nilai dari aset milik Pemkot Pontianak. Ia menjelaskan, prosedur sertifikasi dimulai dari proses pengajuan.

“Kita proses mulai dari pengukuran, pemeriksaan tanah sampai mencetak sertipikat,” ucapnya usai berkunjung ke Kantor Wali Kota bersama jajaran BPN.

Secara umum, lanjutnya lagi, kendala di lapangan disebabkan banyaknya masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanah yang dimiliki. Katanya, apabila masyarakat paham akan pengelolaan tanah, ia yakin tidak akan ada masalah.

“Banyak masyarakat yang tidak tahu keberadaan tanahnya, itu yang menyulitkan. Kalau masyarakat tahu, menguasai, menempati dengan baik bidang tanahnya pasti tidak akan ada masalah,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Berbagai prestasi terus ditorehkan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Kali ini lewat Indeks Kearsipan Kota Pontianak dengan nilai A predikat ‘Memuaskan’, sekaligus menjadikan Pontianak sebagai peringkat 43 se-Indonesia serta peringkat pertama se-Kalimantan Barat (Kalbar).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak Rendrayani menerangkan, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya di mana Kota Pontianak menerima nilai BB dengan predikat ‘Sangat Baik’.

“Terima kasih atas bimbingan dan arahan Bapak Penjabat (Pj) Wali Kota, Bapak Sekretaris Daerah serta dukungan dari seluruh OPD se-Kota Pontianak,” tutur Ririn, sapaan karibnya setelah menyimk  pengumuman nilai hasil pengawasan, Kamis (19/12/2024).

Melalui prestasi ini, Ririn berharap ke depannya pengelolaan arsip di lingkungan Pemkot Pontianak kian baik dengan dorongan prestasi. Ia menjelaskan, Indeks Kearsipan Kota Pontianak diperoleh dari 60 persen Indeks Kearsipan Eksternal oleh Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di tingkat provinsi dan kabupaten.

“Ditambah 40 persen Indeks Kearsipan Internal dengan nilai indeks kearsipan 5 OPD tertinggi,” jelasnya.

Menurut Ririn, capaian ini tidak terlepas dari penerapan sistem digitalisasi arsip yang diterapkan secara konsisten. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat maupun instansi terkait. Selain itu, pelatihan berkala untuk staf kearsipan juga menjadi salah satu faktor kunci yang mendukung keberhasilan tersebut.

“Kami percaya bahwa arsip bukan hanya tentang menyimpan dokumen, tetapi juga melestarikan sejarah dan mendukung pembangunan kota secara berkelanjutan. Dengan digitalisasi, kami mampu menghadirkan arsip yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman,” tambah Ririn.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto memberikan apresiasinya terhadap pencapaian ini. Ia menyebut bahwa prestasi ini menjadi bukti kuat Pontianak memiliki sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengelolaan arsip yang baik mencerminkan tata kelola yang baik pula. Kami sangat bangga dan akan terus mendorong peningkatan kualitas kearsipan di Kota Pontianak,” ujarnya.

Edi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menjaga keberlanjutan prestasi ini. Ia mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kearsipan yang tersedia.

“Kami ingin prestasi ini menjadi langkah awal menuju Pontianak yang lebih maju dan inovatif di masa depan. Kami harap semua pihak dapat terus mendukung program-program pengelolaan kearsipan yang sudah berjalan dengan baik,” pungkasnya. (kominfo)

Pj Wako Minta Dinas Terkait Pantau Lapangan 

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto meminta dinas terkait untuk mencegah penyebaran virus flu babi afrika atau African Swine Fever. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat koordinasi (rakor) Inflasi bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual di Ruang Pontive Center, Senin (16//12/2024).

“Kita harus waspada, saya minta dinas terkait terus memantau di lapangan, baik ternak yang dipotong di Kota Pontianak maupun mengambil suplai daging dari luar, jangan sampai membahayakan masyarakat,” tuturnya.

Edi menambahkan, untuk memantau flu babi, Pemerintah Kota Pontianak melakukan berbagai upaya. Mulai dari pengawasan lalu lintas hewan masuk dan keluar, memperketat tindakan karantina hewan dan melakukan pengujian ASF terhadap ternak babi.

“Tak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan pentingnya mencegah penyebaran virus flu babi,” ungkapnya.

Selain menyoroti soal flu babi, pada rakor tersebut juga membahas Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid. Edi menuturkan, persoalan RDTR menyisakan satu langkah yakni integrasi dengan Online Single Submission (OSS).

“Alhamdulillah semuanya transparan, perizinan untuk meningkatkan perekonomian secara umum,” paparnya.

Angka inflasi year-on-year (yoy) Kota Pontianak mencapai 1,61 persen. Edi menyebut, ketersediaan bawang masih jadi pembahasan utama secara nasional. Hampir 80 persen daerah seluruh Indonesia sedang mengalami kekurangan bawang.

“80 persen masalah bawang merah, jadi mudah-mudahan tidak ada lonjakan inflasi di Kota Pontianak,” imbuh Edi.

Pj Wali Kota menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga fokus menjelang Nataru. Ia menyampaikan pesan Mendagri terhadap potensi bencana berturut-turut. Mulai memasuki awal Desember nanti, cuaca diperkirakan turun hujan dengan intensitas lebat di banyak wilayah di Indonesia.

“Kami akan siapkan langkah antisipasi seperti kelengkapan personil, alat, anggaran dalam menghadapi kedaruratan hidrometeorologi basah,” terangnya.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Ketahanan Pangan Kota Pontianak juga akan melaksanakan peninjauan lapangan ke beberapa lokasi distributor untuk mendapatkan informasi terkini stok pangan di Kota Pontianak. 

“Yang kita cegah adalah lonjakan, kendati tetap terjadi fluktuasi harga bahan pokok. Masyarakat tidak perlu khawatir,” ucapnya.

Sebelumnya, Pemkot Pontianak telah menggelar operasi pasar murah di enam kecamatan se-Kota Pontianak. Masyarakat tampak antusias dan merasa diringankan dengan agenda tersebut. Edi menambahkan, operasi pasar murah melibatkan berbagai pihak mulai dari PT Bulog, PDAM Tirta Khatulistiwa, Bank Kalbar, Bank Indonesia, Ritel Modern, BPR Khatulistiwa sampai kelompok tani. (kominfo)