Berita

Hingga Akhir Oktober Serapan Anggaran Tercatat 66,7 persen

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan serapan APBD hingga akhir Oktober 2021 secara keseluruhan sudah mencapai 66,7 persen. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) akan dievaluasi terkait kendala-kendala yang dihadapi OPD masing-masing.

"Memang yang masih terbilang kecil serapannya adalah belanja modal terutama berkaitan dengan konstruksi. Setelah kita cek, beberapa OPD itu baru terlihat serapan anggarannya lebih besar di awal dan pertengahan Desember 2021 nanti," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi penyerapan anggaran daerah tahun 2021 melalui zoom meeting di Ruang Pontive Center, Senin (22/11/2021).

Menurutnya, pelaksana proyek umumnya mencairkan dananya di termin-termin terakhir. Meskipun terkadang pekerjaan fisiknya sudah dikerjakan tetapi kendala serapan anggaran diantaranya keterlambatan administrasi pencairan dana proyek tersebut. Belanja modal mengalami keterlambatan disebabkan, pertama adalah proses pengadaan barang dan jasanya atau pelelangannya harus melalui tahapan-tahapan. Kedua aturan-aturan yang menyebabkan terkendala terutama pekerjaan-pekerjaan penunjukkan langsung yang harus melalui sistem yang telah ditentukan, misalnya perusahaan-perusahaan harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)

"Semuanya sudah serba menggunakan aplikasi pada sistem pengadaan barang dan jasanya melalui LKPP dan LPSE," ungkap Edi.

Mulai diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga menjadi kendala dibandingkan dengan sebelumnya ketika masih menggunakan sistem manual. Keterlambatan sempat terjadi dikarenakan kendala yang dihadapi dalam sistem itu. Sehingga dimungkinkan untuk tetap menggunakan sistem yang lama yang dimiliki Pemkot Pontianak. 

"Sekarang ini kita masih menginput sistem SIPD. Memang tujuan dibangunnya aplikasi SIPD ini dalam rangka transparansi, monitoring secara terpusat tetapi dalam prakteknya sistem yang dibuat itu juga ada kelemahannya," sebutnya.

Edi memaparkan APBD Kota Pontianak  sudah dialokasikan 8 persen oleh Kemendagri dari Dana Alokasi Umum untuk penanganan Covid-19. Dananya setara dengan Rp53 miliar. Alokasi anggaran itu juga sudah diprogramkan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk pembayaran insentif nakes, operasional Rumah Karantina Rusunawa, vaksinasi dan sebagainya  Akan tetapi dalam perjalanannya, pada bulan Agustus 2021 kasus Covid-19 di Kota Pontianak menurun. 

"Tentu dengan kondisi demikian kita bisa menghemat, seperti Rusunawa Nipah Kuning yang sekarang tidak ada lagi pasien Covid-19 dirawat di sana sehingga bisa menghemat banyak dari pengeluaran operasionalnya," terangnya.

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 tahun 2021 yang tidak terserap lantaran kian menurunnya kasus Covid-19 di Kota Pontianak akan masuk ke dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). 

"Kita berharap kasus Covid-19 terus menurun sehingga SILPA ini bisa dimanfaatkan di tahun 2022 untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat," jelas Edi.

Tahun 2021 ini, ia memperkirakan serapan anggaran hingga akhir tahun sekitar 95 persen ke atas. Sebagaimana tahun sebelumnya yang mencapai 96 persen anggaran yang terserap. Tidak terserapnya anggaran hingga 100 persen disebabkan oleh beberapa hal. 

"Diantaranya adanya penghematan pengeluaran, sisa dana lelang atau tender dan beberapa anggaran yang tidak terserap itu bisa terjadi karena pengawasan kita yang ketat," pungkasnya. (prokopim)

Enam Unit Truk Bermuatan Bantuan Menuju ke Sintang

PONTIANAK - Bantuan bagi korban bencana banjir di beberapa wilayah Provinsi Kalbar terus mengalir. Tak terkecuali dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga turut memberikan bantuan kemanusiaan dengan mengirimkan lima unit armada truk bermuatan makanan, obat-obatan, pakaian layak pakai dan lainnya serta satu unit truk dari Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak. 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan bantuan yang total berjumlah enam unit truk ini merupakan hasil penggalangan donasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pontianak  maupun kader PKK se-Kota Pontianak yang dihimpun selama sepekan. Selanjutnya bantuan-bantuan tersebut dikirim menggunakan armada truk dengan pengawalan dari BPBD Kota Pontianak dan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang untuk disalurkan ke wilayah Sintang dan wilayah lainnya yang terdampak bencana banjir.

"Jadi nanti ini diantarkan oleh panitia melalui BPBD Kabupaten Sintang. Sementara bantuan ini kita drop di Sintang dan selanjutnya  disana yang akan mengatur penyalurannya," ujarnya usai melepas keberangkatan enam unit armada truk berisikan bantuan di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Minggu (21/11/2021).

Edi berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban masyarakat di Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang terdampak bencana banjir. Menurutnya, saat ini masyarakat di wilayah terdampak sangat membutuhkan bantuan, baik itu makanan, obat-obatan maupun pakaian layak pakai. Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak yang juga ikut peduli mengulurkan bantuan bagi mereka yang terkena bencana banjir.

"Saya juga mengajak semua pihak untuk ikut peduli dengan memberikan bantuan bagi para korban banjir, baik di Kabupaten Sintang maupun daerah-daerah sekitarnya," ucapnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono menuturkan, TP PKK Kota Pontianak juga turut berpartisipasi dalam mengulurkan bantuan bagi para korban bencana banjir di Sintang dan sekitarnya dengan mengirimkan satu unit armada truk bermuatan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di sana. Bantuan ini dihimpun dari para kader-kader PKK yang ada di kecamatan dan kelurahan serta di jajaran pengurus TP PKK Kota Pontianak.

"Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap mereka yang tengah mengalami musibah banjir," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi melepas keberangkatan armada yang berisikan bantuan kemanusiaan yang dikoordinir Aksi Cepat Tanggap (ACT) Kalbar di halaman depan Kantor Wali Kota Pontianak, Sabtu (20/11/2021).

"Aksi ini merupakan  hal yang positif dan kami sangat mendukung aksi kemanusiaan seperti ini," ujarnya usai melepas keberangkatan armada angkutan bantuan bagi korban musibah bencana banjir.

Ia berharap armada yang bermuatan bantuan bagi korban banjir di beberapa wilayah ini tidak mengalami hambatan selama perjalanan hingga sampai dengan selamat di tujuan dan sekembalinya. Bantuan yang terkumpul dan dikoordinir oleh ACT Kalbar ini merupakan sumbangan dari masyarakat yang ikut peduli membantu sesama yang tengah mengalami musibah banjir. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak sangat mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh ACT dan komunitas-komunitas yang tergabung di dalamnya beserta mitra-mitra ACT dalam melakukan aksi sosial kemasyarakatan ini.

"Ini adalah tugas mulia, lakukan secara ikhlas, Insyaallah, Allah akan memberikan balasan yang terbaik," ucap Mulyadi.

Sekda meminta apa yang telah dilakukan ini selalu berkesinambungan. Apalagi masalah yang dihadapi paska banjir adalah masalah kesehatan.

"Kedepan kita akan sinergikan dengan lembaga atau institusi terkait untuk memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan korban musibah banjir," ungkapnya.

Kepala Cabang ACT Kalbar, Dwi Fajar Ramadhoni menerangkan, sebelumnya pihaknya sudah lima kali menyalurkan bantuan serupa bagi korban banjir ke beberapa wilayah terdampak seperti di Sintang, Sanggau, Sekadau dan Kapuas Hulu.

"Bantuan yang dilepas hari ini ditujukan ke tiga wilayah yakni ke Kabupaten Sanggau, Sekadau dan berakhir di Sintang," sebutnya.

Dirinya berharap kedepan ACT Kalbar bisa berkolaborasi dengan Pemkot Pontianak untuk menyalurkan bantuan alat-alat kesehatan dan obat-obatan," sebutnya.

Atas nama ACT Kalbar, Dwi menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra-mitra ACT yang telah mendukung aksi kemanusiaan ini melalui donasi-donasinya sehingga bantuan ini bisa terkumpul untuk disalurkan kepada korban banjir di Kalbar.

"Doakan semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat pahala dari Allah, SWT," tutupnya. (prokopim)

Kementerian PUPR Bakal Revitalisasi Perbaikan Gedung Rusunawa

PONTIANAK - Warga penghuni rumah susun sewa (Rusunawa) di Jalan Harapan Jaya Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan mengeluhkan beberapa kerusakan gedung yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu diketahui langsung oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menyerahkan bantuan beras kepada warga Rusunawa Harapan Jaya, Kamis (18/11/2021).

“Kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar segera diperbaiki di tahun 2022 dikarenakan masih di bawah tanggung jawab pusat,” ujarnya, 

Sementara untuk penataan lingkungan di kawasan Rusunawa Harapan Jaya dikerjakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penataan meliputi saluran air, taman, area parkir, fasilitas olahraga dan sebagainya. Di lingkungan Rusunawa juga akan disediakan area bermain anak-anak.

“Taman di sini akan kita tata lebih asri dan humanis dengan adanya pepohonan yang sesuai dengan fungsinya diantaranya tanaman-tanaman produktif seperti hidroponik dan lainnya,” sebut Edi.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan warga Rusunawa untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan fasilitas yang ada, baik itu fasilitas kesehatan maupun pendidikan, mulai dari balita hingga anak usia sekolah. Pemkot Pontianak sudah memberikan fasilitas kesehatan berupa layanan kesehatan gratis bagi warga Kota Pontianak. Agar fasilitas layanan kesehatan ini bisa dimanfaatkan, warga diminta untuk melaporkan atau mendaftarkan ke fasilitas kesehatan terdekat. 

“Bisa lapor ke posyandu maupun puskesmas untuk menyempatkan pemeriksaan seperti melakukan imunisasi, atau vaksinasi polio, difteri, skabies dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Sedangkan fasilitas pendidikan, lanjut Edi, sekolah-sekolah negeri di bawah naungan Pemkot Pontianak seluruhnya gratis. Oleh sebab, fasilitas pendidikan ini harus bisa diakses oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pontianak. 

“Anak-anak kita ini harus pintar-pintar, harus sekolah supaya nanti hidupnya lebih layak lagi,” imbuhnya.

Dirinya juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa IKIP PGRI yang melakukan praktek kerja lapangan di Rusunawa Harapan Jaya. Tersedianya ruang belajar di Rusunawa sangat membantu anak-anak yang masih mengenyam pendidikan.

“Para mahasiswa IKIP PGRI cukup membantu memberikan edukasi kepada warga di Rusunawa dalam hal pendidikan,” tuturnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (Perkim) Kota Pontianak Derry Gunawan menjelaskan, lahan yang ada di Rusunawa Harapan Jaya adalah milik Pemkot Pontianak, namun gedungnya dibangun oleh pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR. Menurutnya, hingga saat ini bangunan Rusunawa Harapan Jaya memang belum dilakukan serah terima dari pemerintah pusat kepada Pemkot Pontianak. Oleh sebab itu berkaitan dengan perbaikan beberapa kerusakan Rusunawa masih menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. 

“Kementerian PUPR akan melakukan revitalisasi perbaikan Rusunawa dan sudah dianggarkan di tahun 2022,” terangnya.

Sementara tahun ini, kata Derry, pihaknya tengah mengerjakan penataan lingkungan yang ada di Rusunawa, mulai dari penataan landscape, jalan masuk, drainase, taman dan fasilitas olahraga. Untuk penataan taman sifatnya stimulan, selanjutnya taman itu perawatannya dilakukan secara bergotong royong oleh warga Rusunawa. 

“Karena Rusunawa ini boleh dikatakan sebagai kampungnya Rusunawa, lingkungan mereka,” sebutnya.

Kendati demikian, fasilitas yang disediakan nantinya adalah milik Pemkot Pontianak sehingga dirinya berharap fasilitas seperti taman dan sarana olahraga tidak bersifat eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh warga Rusunawa saja, tetapi warga sekitar termasuk kelurahan setempat bisa ikut memanfaatkannya. Untuk itu dia berharap pihak kelurahan setempat melakukan pembinaan dengan membentuk kelompok-kelompok dasawisma, kelompok tani dan lain sebagainya. 

“Sehingga lahan dan pekarangan di rusunawa ini bisa dimanfaatkan, misalnya untuk ditanami sayur-sayuran, buah-buahan, atau usaha kuliner sehingga warga yang tinggal di rusunawa yang sebagian besar termasuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh tambahan penghasilan,” tutupnya. (prokopim)