Berita

Edi Kamtono Serahkan BLT Kepada KPM Kota Pontianak

PONTIANAK - Tangguk (63) adalah seorang pembantu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Ia menjadi satu di antara 97 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) wilayah Pontianak dari Kementerian Sosial (Kemensos). Masing-masing KPM menerima uang tunai total Rp500 ribu. Sebagai warga yang hidup sendiri tanpa anak, wanita paruh baya itu merasa terbantu dengan adanya penyaluran Bansos yang diserahkan oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono tersebut.

“Uangnya untuk dibelikan makanan dan keperluan sehari-hari. Sekarang saya tinggal sendiri, uang makan juga mencicil. Terima kasih kepada pemerintah sudah memberikan bantuan,” tuturnya usai menerima Bansos di Kantor Pos Besar Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (25/4/2022).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penyaluran Bansos ditujukan kepada individu yang terdaftar dalam KPM BLT, BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemensos. Ia menyebut, sebanyak 96 persen Bansos sudah tersalurkan dari total KPM di Pontianak.

“Sedikit lagi semuanya tersalurkan. Targetnya sebelum Idulfitri semuanya sudah harus menerima. Penyalurannya juga menyebar di enam kecamatan di Kota Pontianak,” ucap dia.

Edi berharap, melalui bantuan tersebut, masyarakat yang tergolong kurang mampu juga bisa menikmati suasana menyambut lebaran. Hal itu dinilainya dapat menggerakkan perekonomian warga Kota Pontianak.

“Mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat dan ikut membantu menumbuhkan UMKM karena uang yang beredar sekarang ini besar,” ungkapnya.

Eksekutif General Manager PT Pos Indonesia Wilayah Kalimantan Barat, Nonok Triyono menjelaskan, terdapat 4 daerah yang termasuk dalam wilayah sebaran Pontianak. Daerah tersebut adalah Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak dan Kota Pontianak. Dalam upaya mendistribusikan bantuan tersebut, pihaknya menggandeng komunitas terkecil di tiap desa.

“Ini sudah tahap terakhir. Sekarang penyaluran kita sudah sampai di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak,” papar dia.

Nonok melanjutkan, penyaluran bantuan ini sudah dilaksanakan selama sepuluh hari dan ditargetkan rampung pada tanggal 28 April mendatang. Meskipun di bulan puasa, sampai hari ini ia mengaku tidak ada halangan selama proses penyaluran. Khusus di Kota Pontianak, pusat penyaluran bantuan terlaksana di tiap-tiap kantor camat. Selain itu juga bisa didapat lewat Kantor Pos terdekat.

“Alhamdulillah lancar. Tim yang turun di lapangan juga dibantu sama aparat desa, pemerintah kota sampai pemerintah provinsi, juga ada TNI dan kepolisian setempat,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Mulai Kamis (21/4/2022)

PONTIANAK - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi menerangkan, mulai Kamis (21/4/2022) ferry penyeberangan Bardanadi - Siantan mulai beroperasi kembali.

"Alhamdulillah hari ini sudah mulai beroperasi, paling lambat pukul 14.00 WIB kapal ferry penyeberangan sudah bisa melayani masyarakat untuk penyeberangan," ujarnya dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Kamis (21/4/2022).

Selanjutnya operasional ferry penyeberangan Bardanadi-Sianyan akan mulai berjalan normal seperti biasa yakni mulai pukul 06.00 hingga 20.00 WIB setiap hari. Namun menurut Utin, tidak menutup kemungkinan jika memang dibutuhkan terutama menjelang Hari Raya Idulfitri, pihaknya akan menambah waktu operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB. Ia berharap dengan mulai beroperasinya ferry penyeberangan itu bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II selama penutupan sementara operasional kapal ferry.

"Memang selama tidak beroperasinya ferry penyeberangan mengakibatkan kemacetan di Jembatan Kapuas I dan II karena menumpuknya kendaraan yang melintasi di sana," ungkapnya.

Utin memaparkan, awalnya penutupan sementara operasional ferry penyeberangan dikarenakan adanya perbaikan dermaga yakni tiang fender atau dolphinnya. Perbaikan tersebut memang membutuhkan waktu yang begitu panjang karena tergantung kondisi arus sungai. Saat air sungai tengah mengalami pasang yang tinggi, pengerjaannya tidak bisa dilanjutkan sehingga menunggu air dalam kondisi surut.

"Setelah selesai pengerjaan dermaganya, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan untuk pematangan tiang fender tersebut," terangnya.

Kemudian, tambahnya lagi, pada saat bersamaan selesai dermaga dikerjakan, kapal ferry bertepatan dengan jadwal docking atau perawatan. Perawatan ini harus dilakukan karena bila tidak, akan mengkuatirkan dari sisi keselamatan.

"Untuk kapal ferrynya, ada penggantian ramp door sehingga memerlukan waktu yang lama," jelasnya.

Direktur Komersial dan Teknik PT Jembatan Nusantara (JN) Ferry, Solihin menjelaskan, tertundanya operasional ferry penyeberangan dikarenakan kapal memerlukan perawatan docking atau annual survey.

"Alhamdulillah semua sudah dikerjakan, baik berkaitan dengan mesin, bangunan fisiknya, hingga peralata penumpang dan krunya semua sudah standarisasi," tuturnya.

Dikatakannya, kapal ferry yang dioperasikan pihaknya bisa menampung sekitar 20 unit kendaraan roda empat ukuran kecil. Untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah penumpang ferry menjelang lebaran, pihaknya masih melihat kondisi mendatang. Tidak menutup kemungkinan dalam keadaan-keadaan tertentu sesuai dengan instruksi dari pihak Pemerintah Kota Pontianak waktu operasionalnya ditambah. 

"Intinya kami ingin memperlancar arus penyeberangan. Hari Raya Idulfitri ferry penyeberangan tetap beroperasi. Kami juga menyiapkan posko pada ferry penyeberangan," imbuhnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu mengatakan angka kasus positif Covid-19 di Kota Pontianak berdasarkan pemeriksaan PCR sampai hari ini masih kosong. Tingkat hunian di Ruang ICU Rumah Sakit juga disebutnya masih kosong.

"Tapi untuk Bed Occupancy Rate (BOR) yang diisolasi itu hampir 10 persen," ucapnya di Aula Umum Dinkes Kota Pontianak, Selasa (19/4/2022).

Menurut Sidiq, angka ini ditafsir bisa lebih rendah jika dinilai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Kota Pontianak. Artinya, lanjut dia, ada banyak warga dari daerah sekitar Kota Pontianak yang turut diisolasi di wilayah Kota Pontianak.

"Dan orang yang terpapar itu memang bukan murni karena covid saja. Biasanya juga ada penyakit lain," imbuhnya.

Dia menambahkan, pelayanan Rusunawa bagi isolasi warga yang terpapar covid telah dihentikan mulai 1 April lalu. Hal itu dilakukan karena sudah dalam kurun waktu 2 pekan terakhir tidak ditemukan kasus positif.

"Tapi tenaga kesehatan selalu siap apabila muncul lagi yang terpapar, akan kita kerahkan," pungkasnya. (kominfo)

Capai Target Imunisasi 80 Persen

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerjasama dengan media massa untuk menyampaikan pentingnya imunisasi bagi anak. Upaya ini dimaksudkan agar para orang tua memahami urgensi imunisasi sehingga berkenan dan aktif membawakan anak-anaknya pergi imunisasi, khususnya menjelang Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak, Sidiq Handanu menjelaskan, jumlah Imunisasi Dasar Lengkap di Kota Pontianak Tahun 2021 belum mencapai 60 persen dari target minimal 80 persen. Maka dari itu menurut dia diperlukan percepatan imunisasi.

"Perlu diinformasikan kepada orang tua terlebih dahulu karena imunisasi kepada anak ini harus dipahami setiap orang tua," ungkapnya di Aula Umum Dinkes Kota Pontianak, Selasa (19/4/2022).

Minimnya informasi yang tepat dan juga menyebarnya hoaks di tengah masyarakat terkait imunisasi dinilai Sidiq sebagai penyebab rendahnya kepercayaan orang tua. Sidiq mengatakan terdapat penyakit-penyakit yang biasa diidap anak-anak dan hanya dapat diobati dengan imunisasi. Dia menggambarkan salah satu penyakit itu adalah difteri. 

"Penyakit difteri ini juga sekarang sedang merebak," ujarnya.

Sidiq mengatakan pihaknya selalu siap menerima pelayanan imunisasi anak dari rentang usia 1 - 12 tahun seperti obat dan bahan habis pakai. Untuk imunisasi bayi misalnya, lanjut Sidiq, dapat dilakukan di Posyandu. Selain itu juga bisa melalui puskesmas, Rumah Sakit Ibu dan Anak, bidan hingga fasilitas kesehatan milik swasta.

"Jadwalnya juga sudah buat. Hanya saja saat di lapangan itu hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan," tutup dia. (kominfo)