Berita

Sekda Amirullah Pimpin Monitoring Harga Pangan di Pasar Flamboyan

PONTIANAK - Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak melaksanakan monitoring ketersediaan dan harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional dan distributor menjelang Imlek. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah memimpin langsung monitoring di Pasar Flamboyan dan distributor yang berlokasi di Jalan Adisucipto.

Hasil monitoring tim gabungan dari berbagai unsur terkait, harga kebutuhan pokok masih terkendali. Meski terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan seperti ikan kembung Rp45.000 per kilogram, ikan teri asin Rp105.000 per kilogram, bawang putih Rp40.667 per kilogram, sawi hijau Rp3.667 per kilogram, kangkung Rp10.000 per kilogram dan kacang panjang Rp12.000 per kilogram.

Namun demikian, ada pula sejumlah komoditas yang mengalami penurunan, antara lain cabai keriting Rp26.000 per kilogram, cabai besar Rp25.333 per kilogram, cabai rawit merah Rp61.333 per kilogram, cabai rawit hijau Rp56.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, minyak goreng kemasan premium Rp21.000 per kilogram, daging ayam ras Rp24.000 per kilogram, ikan bandeng Rp20.000 per kilogram, tomat Rp20.667 per kilogram dan ketimun Rp5.000 per kilogram.

Amirullah menerangkan monitoring yang dilakukan Tim Satgas Ketahanan Pangan Kota Pontianak ini merupakan bagian dari rutinitas dalam memantau kondisi harga dan stok pangan di Kota Pontianak, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, termasuk jelang perayaan Imlek. Ia menyebut, harga minyak goreng subsidi di Pontianak masih berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yakni antara Rp15.700 hingga Rp16.000 per liter. 

"Pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen, dan saat ini harga minyak goreng masih terkendali," ujarnya usai menggelar sidak di Pasar Flamboyan dan distributor bahan pokok di Jalan Adisucipto, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, pemantauan juga dilakukan terhadap sejumlah komoditas lain seperti bawang merah, cabai dan ayam. Beberapa komoditas menunjukkan penurunan harga, sementara harga daging sapi dan ikan mengalami sedikit peningkatan. 

"Harga telur mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan minggu lalu, mungkin dikarenakan menjelang Imlek sehingga kebutuhan meningkat," tambah Amirullah.

Dia menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang di pasaran. Oleh sebab itu, ia mengimbau pedagang untuk tidak menaikkan harga secara berlebihan, karena ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen.

“Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga berupaya menjamin kelancaran distribusi dan meningkatkan pasokan melalui program-program pengendalian inflasi,” ungkapnya.

Harga cabai sebelumnya sempat mengalami lonjakan harga. Sebagai langkah antisipasi terhadap kenaikan harga cabai, pihaknya telah meluncurkan program pemanfaatan pekarangan untuk meningkatkan pasokan cabai merah di tingkat rumah tangga. 

"Program ini menyasar komoditas yang berpengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya cabai," jelas Sekda.

Amirullah menegaskan bahwa kondisi ketersediaan bahan pokok dan distribusi di Pontianak saat ini aman. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam berbelanja dan tidak melakukan penimbunan bahan kebutuhan pokok. 

“Kita berkomitmen untuk terus memantau situasi dan melaporkan kondisi di lapangan kepada pemerintah pusat sebagai bahan kebijakan lebih lanjut,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)

Tunggu Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah mempersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program dari pemerintah pusat terkait penghapusan utang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di perbankan. Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk penghapusan kredit macet UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyatakan, meskipun petunjuk teknis dari pemerintah pusat belum diterima, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung program ini, salah satunya pendataan terhadap UMKM.

"Kami sangat mendukung kebijakan ini karena dapat membantu UMKM di Pontianak berkembang lebih leluasa tanpa beban utang," ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Ia menambahkan, Pemkot Pontianak melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak sudah mulai mendata UMKM beserta pinjamannya. Hal ini dilakukan agar ketika petunjuk teknis dari pusat diterima, pelaksanaan program dapat segera dieksekusi.

“Artinya, ketika pemerintah pusat sudah mengeluarkan petunjuk teknis ke daerah, kita sudah siap, baik secara data maupun pelaksanaannya,” kata Edi.

Dirinya juga menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian Kota Pontianak, terutama dalam mendukung pengendalian inflasi serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 

"UMKM berkontribusi signifikan dalam mengendalikan inflasi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran di Pontianak," jelasnya.

Sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM, Edi bilang, Pemkot Pontianak berencana memperbanyak pusat-pusat UMKM di seluruh wilayah Kota Pontianak. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menggelar rapat membahas lokasi sentra UMKM di Pontianak.

“Dengan adanya pusat-pusat UMKM yang lebih banyak, diharapkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian kota semakin meningkat, sehingga dapat lebih efektif menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di Pontianak,” pungkasnya.

Seperti yang disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, bahwa pemerintah berencana menghapus tagihan utang 67 ribu nasabah kelompok UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total Rp2,5 triliun. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak secara rutin memonitor perkembangan inflasi di Pontianak. Bahkan, setiap Senin pagi, pihaknya secara rutin mengikuti arahan dari Menteri Dalam Negeri melalui zoom meeting untuk memantau kondisi inflasi terkini. Sebelum mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi dengan pemerintah pusat, jajarannya melakukan persiapan-persiapan untuk memantau perubahan harga di Pontianak serta mengidentifikasi isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Dalam rakor tersebut, kami melaporkan kendala yang dihadapi, seperti ketidakseimbangan stok atau produksi yang berlebihan di satu daerah dan kekurangan di daerah lain, sehingga dapat diatasi melalui distribusi yang tepat," ujarnya, Selasa (21/1/2025).

Terlebih menjelang momen-momen penting seperti inflasi musiman dan acara besar, Pemkot Pontianak berupaya mengantisipasi pergerakan harga yang ekstrem, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan termasuk perayaan Imlek.

"Kami berusaha mencegah kenaikan atau penurunan harga yang drastis, karena hal itu dapat merugikan konsumen maupun produsen," tambah Edi.

Dia menekankan pentingnya kewaspadaan dalam menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi gejolak yang dapat berdampak negatif pada perekonomian lokal. 

“Dengan langkah-langkah antisipatif ini, diharapkan keseimbangan pasar dapat terjaga dan kesejahteraan masyarakat Pontianak dapat ditingkatkan,” imbuhnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK – Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menekankan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan baik. Hal tersebut menurutnya merupakan prinsip yang harus dipegang seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Edi mengatakan, pemerintah memegang amanah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga aset-aset yang ada perlu dijaga dengan keseriusan.

“Kalau menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu menunjukan kita belum serius mengelola BMD. ASN harus mengubah mindset, kalau setiap barang kantor itu punya masyarakat yang harus dimanfaatkan dengan optimal serta dijaga,” ungkapnya usai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan BMD, di Aula SSA Kantor Wali Kota, Kamis (16/1/2025).

Pengelolaan BMD ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Edi berpesan kepada segenap pejabat pengelola BMD agar mempelajari peraturan tersebut.

“Istilahnya inti pengelolaan BMD ada di peraturan itu, Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Dilaksanakan dengan memperhatikan tujuh asas, yaitu asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai,” katanya.

Edi menjelaskan, pejabat pengelola BMD terdiri dari beberapa pihak. Pihak tertinggi adalah Kepala Daerah, dalam hal ini Wali Kota Pontianak. Kemudian selanjutnya Sekda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) hingga kepala OPD selaku pengguna.

“Pemkot Pontianak telah menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK sebanyak 13 kali, maka prestasi tersebut harus dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya,” ucap Pj Wali Kota

Ia menambahkan, kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan BMD Kota Pontianak sesuai peraturan perundang-undangan.

“Sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat pengelola secara menyeluruh, diharapkan peserta mampu memahami dan dapat melaksanakan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)