Berita

PONTIANAK – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah melalui program Pajak Daerah Go Kecamatan (Gokatan). Program ini dikemas dalam bentuk edukasi langsung kepada masyarakat di setiap kecamatan.

Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruly Sudira, menyatakan bahwa kegiatan edukasi pajak melalui Gokatan bertujuan untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah.

“Melalui Gokatan, kami ingin menyampaikan pesan bahwa sekecil apa pun pajak yang dibayarkan masyarakat sangat berarti untuk pembangunan Kota Pontianak,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Gokatan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Selasa (22/7/2025).

Ia menambahkan, masih banyak warga yang belum memahami esensi dari kewajiban pajak. Karena itu, Bapenda terus melakukan sosialisasi untuk menjelaskan bahwa dana pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas dan pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” terangnya.

Camat Pontianak Tenggara, Muhammad Yatim, menyambut baik pelaksanaan program Gokatan di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk meningkatkan literasi pajak masyarakat.

“Kami mendukung penuh kegiatan ini. Bahkan kami telah mengimbau ketua RT dan RW agar turut mengajak warganya aktif membayar pajak. Setelah kegiatan ini, kami juga akan teruskan pesan edukasi ini melalui surat maupun penyampaian lisan,” tuturnya.

Salah satu warga, Dinda, yang berdomisili di Jalan Parit Haji Husin 2, mengaku terbantu dengan hadirnya layanan Gokatan. Ia menilai program tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Pelayanannya cepat, lokasi juga dekat dari rumah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa rutin dilaksanakan,” ucapnya.

Program Gokatan merupakan salah satu inovasi Pemkot Pontianak melalui Bapenda dalam mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan daerah. (kominfo)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, memimpin inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan stok beras bersama Satgas Pangan Kota Pontianak di sejumlah distributor. Tim juga melakukan survei lapangan untuk memantau harga beras di pasar tradisional.

Dari hasil pantauan, ditemukan beras premium yang tidak sesuai takaran. Bahasan meminta distributor segera mengganti beras yang beredar di pasaran agar sesuai timbangan. Jika dalam waktu satu pekan tidak diindahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mengambil tindakan tegas.

“Tujuan kami meninjau agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik distributor maupun masyarakat. Kalau timbangan kurang, pembeli jelas rugi. Dikhawatirkan keresahan warga bisa membuat perusahaan beras ditutup. Kami ingin hal seperti ini tidak terulang,” tegasnya usai peninjauan, Selasa (22/7/2025).

Bahasan mengimbau masyarakat tetap tenang. Ia sudah memerintahkan Satgas Pangan bersama instansi terkait untuk melakukan pengawasan ketat selama satu bulan penuh, terutama terkait beras.

Menurutnya, beras adalah penyangga pangan nasional. Ketahanan pangan juga menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden berulang kali mengingatkan agar persoalan beras tidak main-main, karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujarnya.

Belakangan, warga Pontianak sempat resah akibat isu beras oplosan yang menyebar cepat. Menanggapi hal itu, Bahasan memastikan Pemkot Pontianak terus melaksanakan pengawasan rutin.

Ia juga mengajak masyarakat melapor jika menemukan kejanggalan, seperti kekurangan timbangan atau beras palsu, baik kepada pihak berwenang maupun melalui platform resmi Pemkot Pontianak.

“Saya sudah berdiskusi dengan Bulog mengenai rencana membuat aplikasi untuk mendeteksi beras palsu. Dengan begitu, masyarakat bisa melakukan identifikasi sejak dini,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pontianak menjajaki peluang kerja sama dengan Pemerintah Kota Pontianak untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui kemitraan dengan PNM. Saat ini sebanyak 22 ribu warga telah menerima bantuan pinjaman tanpa jaminan dari PNM melalui skema program pembiayaan ultra mikro.

“Ini sangat membantu pelaku usaha ultra mikro. Bantuan ini diberikan tanpa jaminan dan sudah berjalan dengan baik. Syaratnya, mereka tergabung dalam kelompok,” ungkapnya usai menerima kunjungan jajaran PT PNM Cabang Pontianak di ruang kerjanya, Senin (21/7/2025).

Menurut Edi, total dana yang telah disalurkan PNM kepada warga mencapai hampir Rp67 miliar. Dana ini digunakan untuk mendukung pengembangan usaha warga yang sebagian besar baru memulai ataupun sedang menjalankan usaha kecil.

“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin mandiri secara ekonomi. Dengan adanya dukungan permodalan ini, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat pelaksanaan program tersebut, sejumlah dinas teknis dilibatkan untuk mendampingi dan memastikan program berjalan optimal. Beberapa di antaranya adalah Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Tenaga Kerja.

“Kami berharap ke depan sinergi antara pemerintah daerah dan PNM Madani semakin intens, agar lebih banyak warga yang terbantu dan ekonomi keluarga makin meningkat,” harapnya.

Pemimpin PNM Cabang Pontianak, Deded Oktavi menjelaskan hasil pertemuan pihaknya dengan jajaran Pemerintah Kota Pontianak antara lain membahas potensi kolaborasi antara PNM dengan sejumlah perangkat daerah, seperti Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), untuk mendukung program pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja binaan.

“Kedepan, kami ingin menjajaki kerja sama konkret dengan pemerintah kota, salah satunya dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan dan penyaluran kerja,” ujarnya.

Deded menyampaikan, jika pihak Disnaker memiliki program pelatihan yang sejalan, PNM siap menampung dan menyalurkan peserta pelatihan sebagai bagian dari karyawan binaan.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa PNM mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui Program Penguatan Kapasitas Usaha Ultra Mikro (P3KI). Menurutnya, misi PNM sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas akses permodalan dan peningkatan kapasitas usaha masyarakat kecil.

“Melalui program ‘Mekaar’, kami tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan dan pelatihan usaha kepada masyarakat prasejahtera, yang pada akhirnya turut membantu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem,” jelas Deded.

PNM berharap kolaborasi dengan pemerintah kota dapat segera terealisasi agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Pontianak. (prokopim)

PONTIANAK – Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih secara serentak di seluruh Indonesia. Acara dipusatkan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, turut menyaksikan peresmian tersebut secara daring di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota. Ia menyebut Kota Pontianak telah memiliki enam unit Kopdes Merah Putih yang berizin operasional.

“Di Kota Pontianak ada 29 koperasi, enam di antaranya sudah memiliki izin usaha melalui OSS. Sisanya, 23 koperasi sedang berproses,” ujarnya usai acara, didampingi Wakil Wali Kota Bahasan dan Forkopimda yang hadir.

Edi menjelaskan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait operasional koperasi, mencakup kepengurusan, perlengkapan, hingga administrasi.

“Ada yang menanyakan apakah sudah bisa meminjam di koperasi. Kami masih mengumpulkan informasi lebih lanjut,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, Edi meminta dinas terkait menjalin koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyiapkan skema dana pinjaman bagi koperasi.

“Kami akan menggelar rapat teknis bersama bank yang ditunjuk pemerintah pusat, Himbara, dan kementerian terkait. Semangat Presiden adalah menjadikan koperasi sebagai penopang perekonomian,” kata Edi.

Menurutnya, kehadiran Kopdes Merah Putih dapat membantu warga kelas menengah ke bawah dengan menyediakan barang berkualitas, harga lebih terjangkau, serta kemudahan berutang atau meminjam dana.

“Manfaatnya pasti lebih terasa bagi masyarakat. Kami berharap produktivitas warga Pontianak meningkat,” tutupnya. (kominfo)