Berita

Fasilitasi UMKM Kantongi Sertifikat Halal

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) akan memfasilitasi penerbitan 100 sertifikat halal kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pontianak. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani kedua belah pihak.

Pemkot Pontianak terus berupaya mengembangkan kota ini menjadi salah satu destinasi kuliner halal di Indonesia. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun program kerja untuk mewujudkan visi tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk LPPOM MUI.

"Kami ingin menjadikan Pontianak sebagai kota yang ramah halal, tidak hanya dalam makanan, tetapi juga kosmetik dan obat-obatan. Kami akan bekerja sama dengan LPPOM MUI untuk memastikan tempat usaha di lapangan benar-benar memenuhi standar halal," ujarnya usai menandatangani MoU di Ruang VIP Wali Kota, Rabu (30/4/2025).

Sebagai bagian dari program ini, Pemkot Pontianak berencana menerbitkan sertifikat halal dan logo halal untuk usaha yang telah memenuhi syarat. Selain itu, kawasan kuliner halal juga akan dikembangkan di beberapa lokasi yang telah dipetakan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menemukan tempat makan yang dijamin kehalalannya

"Kami ingin memberikan jaminan kepada masyarakat. Jika mereka mengunjungi kawasan kuliner halal, mereka tidak perlu ragu lagi. Semua tempat di kawasan itu sudah bersertifikat halal," lanjutnya.

Wali Kota Edi juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mendukung pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal. Menurutnya, Pemkot Pontianak telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan lembaga terkait untuk memfasilitasi UMKM, termasuk memberikan layanan sertifikasi halal secara gratis.

"Kami sudah banyak membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Namun, yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar pelaku usaha tetap mematuhi standar halal," jelasnya.

Selain itu, ia mengimbau para pelaku usaha untuk proaktif mengurus sertifikasi halal dengan menghubungi lembaga terkait, seperti LPPOM MUI dan BBPOM. Pemerintah Kota juga akan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha agar memahami pentingnya kehalalan tidak hanya dari segi bahan, tetapi juga proses pengolahan.

"Halal itu bukan hanya soal bahan baku, seperti daging babi atau bukan, tetapi juga mencakup prosesnya. Misalnya, cara penyembelihan ayam harus sesuai dengan kaidah dan syariat Islam. Jadi, halal juga harus sehat," terang Edi.

Ketua LPPOM MUI Muhammad Agus Wibowo menjelaskan, kerja sama antara Pemkot Pontianak dengan LPPOM MUI bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

“LPPOM MUI bertugas melakukan pemeriksaan terhadap produk yang diajukan oleh Pemerintah Kota, khususnya melalui dinas terkait," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah kota, melalui dinas terkait, akan mengajukan daftar nama pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Selanjutnya, LPPOM MUI akan memberikan pembinaan termasuk pemahaman tentang proses produksi halal, pelatihan penyelia halal dan pendampingan hingga pelaku usaha mendapatkan sertifikasi.

Agus menyebut, hingga saat ini, lebih dari lima ribu UMKM di Kota Pontianak telah tersertifikasi halal. Dia menyebut, LPPOM MUI Kalbar berkomitmen mendukung kesuksesan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terkait sertifikasi halal. 

"Kami terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar sertifikasi halal dapat diakses lebih luas oleh pelaku usaha, sehingga produk halal semakin berkembang di masyarakat," tuturnya.

Diakuinya, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi terkait sertifikasi halal. Untuk mengatasi hal tersebut, LPPOM MUI telah menggandeng berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi, termasuk melalui kerja sama dengan media seperti Radio Republik Indonesia (RRI), radio dan televisi lokal, serta komunitas pelaku usaha.

“Kami juga melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah, mulai dari SD hingga SMA, serta komunitas usaha kecil yang memiliki organisasi tertentu," pungkasnya. (prokopim)

Kunjungan Dekranasda Kabupaten Kotawaringin Timur ke UMKM Center

PONTIANAK - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan kunjungan kerja ke Dekranasda Kota Pontianak. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung kegiatan para pelaku UMKM binaan Dekranasda Kota Pontianak serta mempelajari inovasi produk unggulan daerah. Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Dekranasda Kabupaten Kotawaringin Timur, Khairiah Halikinnor diterima Ketua Dekranasda Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie di Gedung UMKM Center yang juga merupakan Griya Dekranasda Kota Pontianak, Sabtu (26/4/2025).

Yanieta memaparkan berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan Dekranasda Kota Pontianak selama lima tahun terakhir. Salah satu fokus utama adalah pembinaan para pengrajin lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk, seperti kerajinan berbahan dasar akar keladi air dan caping.

“Ibu Khairiah Halikinnor selaku Ketua Dekranasda Kabupaten Kotawaringin Timur terkesan ketika melihat langsung kegiatan para pengrajin binaan Dekranasda Kota Pontianak, khususnya kerajinan akar keladi air,” ujarnya.

Selain itu, Yanieta juga menyampaikan rencana program 100 hari ke depan yang akan dilaksanakan Dekranasda Kota Pontianak. Fokus utama adalah membina kembali para pelaku UMKM yang sempat terhenti kegiatannya.

"Kami berkomitmen untuk terus memajukan UMKM di Kota Pontianak, memberikan motivasi dan membina para pengrajin agar mereka dapat terus berkembang," katanya.

Ketua Dekranasda Kabupaten Kotawaringin Timur, Khairiah Halikinnor, mengungkapkan rasa terima kasih dan kekagumannya atas sambutan hangat yang diterimanya saat melakukan kunjungan kerja ke Griya Dekranasda Kota Pontianak. Ia menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai inovasi dan potensi produk lokal yang ada di Pontianak. 

“Saya sangat terkesan dengan penerimaan yang luar biasa di sini. Banyak hal baru yang kami pelajari, salah satunya tentang akar keladi air yang ternyata bisa diolah menjadi bahan minuman. Ini menjadi inspirasi untuk menjalin kerja sama lebih lanjut,” sebutnya.

Selain itu, Khairiah juga menyoroti keterampilan para pengrajin lokal binaan Dekranasda Kota Pontianak. Menurutnya, hasil kerajinan seperti tenun dan anyaman yang dihasilkan sangat luar biasa dan menunjukkan tingkat keterampilan yang tinggi. 

"Para pengrajin di sini sudah sangat terampil, hasil karyanya luar biasa," ucapnya.

Dia juga sempat mengunjungi Aloe Vera Center yang ada di Kota.Pontianak. Ia mengaku terkesan dengan perbedaan jenis aloe vera di kota ini, di mana beberapa jenis dapat diolah dan dikonsumsi sebagai bahan makanan. 

"Kami sempat meminta bibit aloe vera, dan mudah-mudahan ini bisa kami kembangkan di Kabupaten Kotawaringin Timur," terangnya.

Melalui kunjungan ini, Khairiah berharap kerja sama antara kedua daerah dapat terus terjalin, baik dalam berbagi pengetahuan maupun pengembangan potensi lokal. 

“Semoga silaturahmi ini terus terjaga, dan kami juga berharap kedepannya bisa mengundang pihak dari sini sebagai narasumber untuk berbagi ilmu," tutupnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara Dekranasda Kota Pontianak dan Kabupaten Kotawaringin Timur, sekaligus menjadi inspirasi bagi para pengrajin untuk terus berinovasi dan menciptakan produk yang berkualitas. Dengan semangat dan kerja keras, produk-produk UMKM Kota Pontianak akan semakin dikenal di tingkat nasional maupun internasional. (prokopim)

PONTIANAK - Transaksi elektronik menjadi sebuah kebutuhan di era digital saat ini. Oleh sebab itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya menguasai transaksi elektronik di era digital.

“Belajarlah, kuasailah dan jangan serahkan ke orang lain," ujarnya usai menghadiri Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan Digital dan Sosialisasi QRIS UMKM Keluarga Khatulistiwa di Aula Gedung Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, Kamis (17/4/2025).

Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk mengelola sendiri sistem pembayaran elektronik, terutama bagi pelaku UMKM yang baru merintis.

"Kalau usaha sendiri baru dimulai, usahakan kuasai dan mengerti. Nanti kalau sudah besar, misalnya ada manajer keuangannya, bisa dipercayakan," jelasnya.

Amirullah mendorong para pelaku UMKM untuk membuka rekening bank, terutama di bank-bank yang memiliki layanan luas, baik dari bank pemerintah maupun swasta. Hal ini untuk memudahkan UMKM dalam mengakses transaksi perbankan khususnya transaksi elektronik.

“Kita lebih mengarahkan kepada kesadaran dalam pelaksanaan transaksi secara non-tunai elektronik yang diinisialisasi oleh Bank Indonesia," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dalam dunia yang serba cepat dan berbasis teknologi informasi, pelaku UMKM harus beradaptasi, salah satunya dengan transaksi non-tunai atau elektronik. 

"Mereka harus mengerti dan menguasai itu agar tidak ketinggalan," kata Sekda.

Amirullah berharap dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut, disertai produktivitas yang baik dan pasar yang berkembang, UMKM di Pontianak bisa naik kelas sesuai dengan program UMKM Naik Kelas.

"Ini juga ke depannya akan membantu indikator ekonomi makro berupa angka pengangguran yang dapat makin kita tekan dengan UMKM-UMKM yang tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru," pungkasnya. (prokopim)

Penetapan Program Kerja TPAKD 2025

PONTIANAK - TPAKD Kota Pontianak menjadi satu di antara kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang dinilai berhasil menembus capaian target tahun 2024. Berdasarkan data, tiga aspek yang berhasil mencapai target yaitu Kegiatan Peningkatan Literasi Keuangan 100 persen, Optimalisasi Produk atau Layanan 109,23 persen dan Penguatan Infrastruktur Akses Keuangan 110,91 persen.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya kerja keras dan sinergi antar daerah untuk mencapai target ekonomi di tahun 2025. Menurutnya, diperlukan ikhtiar dan kerja sama untuk terus mendorong target yang telah ditetapkan.

"Perlu ikhtiar, perlu kerja besar untuk terus mendorong bagaimana target itu bisa kita capai dan hasilnya berdampak kepada para pelaku usaha dan masyarakat," ungkapnya usai menghadiri Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan bahwa pencapaian target tersebut diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak yang terus mengalami peningkatan dan kestabilan. Bahasan juga menyoroti pentingnya sinergi antar TPAKD di seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Melalui rapat-rapat koordinasi, sudah teridentifikasi beberapa daerah yang masih belum mencapai target 100 persen.

"Dengan adanya rapat rutin, maka sudah diketahui daerah kabupaten/kota mana yang angkanya masih belum di atas 100 persen," jelasnya.

Bahasan menambahkan, tantangan pencapaian target pada tahun 2024 lalu antara lain disebabkan banyaknya kepala daerah yang masih berstatus Penjabat (Pj), termasuk di Kota Pontianak. Namun ke depan, pihaknya berkomitmen untuk mengikhtiarkan implementasi tujuh poin kerja dan 10 program kerja untuk Kota Pontianak.

"Secara keseluruhan di delapan kabupaten/kota di Kalbar, ada tujuh tema program dan 10 program kerja yang harus dilaksanakan," sebutnya.

Terkait target utama TPAKD tahun 2025, Wakil Wali Kota Bahasan menyebutkan, fokus utamanya adalah meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Hal ini termasuk upaya mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Kota Pontianak agar tidak terpapar investasi bodong dan pinjaman online ilegal.

"Kita harus gencar mensosialisasikan bagaimana masyarakat Kota Pontianak tidak terpapar investasi bodong, termasuk pinjaman online dan lain sebagainya. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya tidak terpapar hal seperti itu," tegasnya. (prokopim)​​​​​​​​​