Berita

Pisah Sambut Kepala LPP RRI Pontianak dari Teguh Yuli Astuti kepada Widhie Kurniawan

PONTIANAK — Widhie Kurniawan resmi jabat Kepala LPP RRI Pontianak yang baru, yang sebelumnya dijabat oleh Teguh Yuli Astuti, yang kini menjabat Kepala LPP RRI Denpasar, Bali. Widhie sebelumnya merupakan Kepala LPP RRI Semarang, Jawa Tengah.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan terima kasihnya kepada pimpinan sebelumnya yang sudah memberikan dedikasi bagi penyebaran informasi lewat suara di Kota Pontianak. Kepada pimpinan yang baru, dirinya menyambut baik dan berharap terjalinnya kerjasama terus berjalan.

"Sebagai media pemerintah, selama ini RRI Pontianak sangat berperan dalam memberikan informasi dan hiburan bagi warga. Dengan Pemerintah Kota Pontianak sendiri kita sudah sering kolaborasi," sebutnya usai acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala LPP RRI Pontianak, di Aula LPP RRI Pontianak, Rabu (9/11/2022).

Banyak kegiatan yang diselenggarakan bersama antara pihaknya dan RRI Pontianak. Di antaranya talkshow soal isu terkini, konten kreatif, serta pemberitaan. Edi mengatakan di era digital kini, RRI Pontianak telah berevolusi menjadi lebih baik dengan mengembangkan format podcast.

"Jadi tidak hanya suara, seperti RRI Pro 2 FM ada podcast dan hasil streaming bisa dilihat di YouTube," ucap dia.

Kepala LPP RRI Pontianak, Widhie Kurniawan menyampaikan, sementara waktu dirinya fokus untuk melanjutkan kinerja dari pimpinan sebelumnya sembari mengembangkan apa yang sudah pernah dilakukan. Dia berharap dapat diterima selaku pimpinan yang baru.

"Mohon bisa diterima karena saya juga masih belajar," tuturnya.

Pembawaan yang fleksibel dari Widhie membuatnya berpikir untuk menambah aksesoris baru pada program-program yang ada di RRI Pontianak. Kedepan, katanya, akan terjadi beberapa perubahan.

"Tiba-tiba nanti ada seragam berbeda, walau saya jarang marah. Memang radio sebuah tantangan," imbuhnya disambut gelak tawa.

RRI Pontianak bercita-cita untuk mengembalikan semangat mendengar radio seperti masa 10-20 tahun lalu. Di Eropa sendiri hingga hari ini, jumlah pendengar radio masih banyak. Widhie berkomitmen untuk mengubah citra radio untuk menjadi lebih baik dan menarik.

"Iklan di radio lebih sedikit dari media yang lain, orang ketika bangun tidur juga buka gawai tidak mendengar radio. Jadi harapannya nanti, orang saat bangun tidur langsung buka radio," paparnya. (kominfo)

Urusan Kesehatan dan Perkim Jadi Prioritas Pelayanan

PONTIANAK - Salah satu tugas pemerintahan adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Di tubuh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri, sebagai pusat pembuat kebijakan dalam tataran pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia, memberikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi setiap pemerintah daerah.

Tak terkecuali di Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, terdapat enam unsur yang diawasi langsung oleh Kemendagri. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Iwan Amriady menuturkan, pada prinsipnya hal itu dilakukan agar Dana Alokasi Umum (DAU) yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat, diarahkan sesuai SPM.

"Untuk pelaksanaan enam urusan wajib yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan pelindung masyarakat serta yang terakhir urusan sosial," terangnya usai melaporkan SPM Kota Pontianak kepada Kemendagri melalui zoom meeting, di Ruang Pontive Center, Selasa (8/11/2022).

Dari masing-masing urusan tersebut kemudian dibuat sebuah sistem informasi yang berbasis aplikasi. Meski sejak SPM terbentuk, pelaporannya dilakukan secara manual, kemudian terjadi perubahan usai terbitnya Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, menjadi dasar pemberlakuan monitoring secara nasional melalui aplikasi.

"Jadi dalam tahap pengisian pertama, sudah dipaparkan bahwa dari enam unsur, semua kinerja sangat baik," ungkapnya.

Kendati realisasi pelaksanaan pemerintahan sudah tinggi, pihaknya senantiasa melakukan evaluasi terutama di bidang kesehatan dan permukiman rakyat. Hal itu mengingat prioritas Pemkot Pontianak memberikan pelayanan kesehatan terbaik maupun bantuan fisik dalam urusan perkim.

"Kita akan terus lakukan evaluasi, khususnya soal keterbatasan tenaga, di tengah waktu yang sempit ini, sehingga mekanisme pengumpulan tidak ada kendala, kemudian muara akhirnya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus memenuhi SPM dari Kemendagri," sebut Iwan.

Seperti yang pernah disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, pihaknya melalui Dinas Perkim berencana untuk memberi bantuan bedah rumah bagi rumah warga yang terdampak bencana. Namun pada proses realisasinya diperlukan penetapan standar bencana terlebih dahulu.

"Tanpa SK itu tidak bisa, tapi dalam konteks pelayanan kita sudah lakukan," tutupnya. (kominfo/prokopim)

Pontianak Sudah Mencapai 70 persen Pendataan Regsosek

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mendukung pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak. Regsosek sendiri di Kota Pontianak sudah dimulai sejak 15 Oktober lalu dan akan selesai pada 14 November 2022 mendatang. Petugas pendataan tersebar di enam kecamatan untuk mendatangi rumah-rumah warga. Sejauh ini, sudah lebih dari 70 persen pendataan dilakukan.

"Tentu tidak mudah karena harus turun langsung ke masyarakat dari pintu ke pintu, belum lagi terkendala jadwal," ucapnya usai membuka acara Wawancara Regsosek secara simbolis kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, di Ruang Rapat Kantor Wali Kota, Selasa (8/11/2022).

Edi menuturkan, selain mendata, dirinya meminta pendata untuk turut memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya data riil sesuai fakta di lapangan. Artinya, jika data yang diserap masih murni, menurutnya akan lebih baik sebagai tolok ukur membuat suatu kebijakan atau program kepada masyarakat. Walaupun belum mencapai seratus persen, setidak-tidaknya kata Edi, minimal mendekati kondisi riil. Dia berharap kesesuaian pendataan dengan eksisting di lapangan itu bisa menyentuh 90 persen.

"Informasikan kepada warga kalau data ini akan kembali kepada mereka juga. Dan akan lebih baik lagi jika data yang diambil apa adanya, sumbernya masih murni tanpa ditambah variabel lain," katanya.

Edi juga meminta OPD terkait, mulai dari kepala dinas hingga staf untuk memberikan informasi terkait Regsosek kepada lingkungan tempat individu masing-masing tinggal. Khusus di lingkungan Pemkot Pontianak, akan dilakukan secara terpusat.

“Harapan kita dengan semakin lengkap akurasi data, bisa memberikan data yang valid, update dan digunakan membuat program selanjutnya,” tutupnya.

Kepala BPS Kota Pontianak, Suswandi menjelaskan kegiatan Regsosek ini berangkat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022. Di sebut dalam Inpres tersebut, terdapat program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Dia mengatakan, pihaknya mendapat tugas untuk melakukan pendataan atau registrasi seluruh penduduk yang tinggal di wilayah Indonesia, termasuk Kota Pontianak.

"Jadi pendataan ini tidak terkait dengan de jure-nya, tetap yang tercatat adalah de facto-nya, artinya siapapun meskipun memiliki KTP yang berasal dari luar Pontianak sepanjang yang bersangkutan tinggal di Pontianak maka itulah sasaran dari pencatatan Regsosek 2022," paparnya

Pada dasarnya Regsosek ini merupakan kegiatan pencatatan dari rumah ke rumah. Petugas akan mendatangi rumah warga untuk wawancara kepada keluarga. Setelah wawancara, petugas akan melakukan tagging, yakni pencatatan lokasi di mana wawancara itu dilakukan.

“Sehingga karena hari ini dilakukan Regsosek di Kantor Wali Kota, maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diambil datanya hari ini, izinkan petugas kami mendatangi rumah masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu semua untuk melakukan tagging,” imbuh dia.

Apabila informasi yang diterima dinilai belum lengkap, pihaknya akan mendatangi ke rumah masing-masing. Pada pendataan Regsosek ini, pengumpulan data berkaitan dengan kepemilikan aset, utang, kesehatan dan keadaan sosial ekonomi penduduk yang tinggal di wilayah Kota Pontianak. 

Suswandi berharap, dengan kegiatan Regsosek ini, akan tercipta satu data yang nantinya digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat lewat kegiatan sosial lainnya. 

“Nah nanti data Regsosek ini akan diperingkatkan untuk menentukan tingkatan kesejahteraan masyarakat, dari masyarakat paling miskin, mendekati miskin sampai masyarakat yang kaya,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK - Proses penataan wajah baru Kota Pontianak terus dilakukan. Yang terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana untuk menghias kawasan Pasar Parit Besar dan kota tua yang berada di sepanjang Jalan Sultan Muhammad. Pembangunannya sendiri telah dimulai sejak tahun 2021, seperti waterfront dan Mal Pelayanan Publik.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menjelaskan, pihaknya akan melakukan perbaikan penataan lagi, dengan menambah penunjang infrastruktur lainnya seperti merawat jalan, keamanan dan menyiapkan air bersih. Dia menyebut hal itu dibuat untuk mendorong geliat ekonomi dengan adanya pusat aktivitas, khususnya wisata.

“Karena di sana akan jadi ikon, jika sudah tertata rapi, bersih dan memiliki nilai besar tentunya sekaligus menjadi model bagi warga sekitar,” ucapnya usai memberikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang, sekaligus peringatan Hari Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2022, di Hotel Ibis, Senin (7/11/2022).

Beberapa ruko yang semula masih menghadap jalan, nantinya akan diubah untuk mengarah ke sungai. Dari total 104 ruko di kawasan Parit Besar, tidak sampai lima persen akan terdampak penataan. Edi mengajak pemilik bangunan untuk mendukung dan turut berpartisipasi menjaga kerapian serta kebersihan kawasan.

“Saya mengajak warga mengecat, merehab dan jangan dibiarkan bangunan-bangunan itu kumuh dan juga pasang CCTV di beberapa titik,” sebutnya.

Pemkot Pontianak sebelumnya sudah melakukan sosialisasi bagi bangunan yang melewati Garis Sempadan Sungai (GSS). Dari informasi yang disampaikan itu, menurutnya tidak ada masalah meski beberapa bangunan masih menjorok.

“Makanya yang kena GSS itu kita potong, ada juga yang sudah bebas. Hanya bangunannya masih menjorok, mereka berkewajiban untuk memotongnya,” terangnya.

Edi menuturkan, banyak masyarakat yang merasa puas semenjak dibangunnya waterfront. Beberapa manfaat sudah dirasakan warga, terutama pendatang, lewat kawasan tersebut. Seperti olahraga, wisata menikmati pemandangan Sungai Kapuas.

“Mereka mengapresiasi, terutama pendatang, mereka merasa senang bisa menikmati pemandangan Sungai Kapuas sambil berolahraga. Ada pula yang melepas penat sehabis kerja dengan keluarga, berlibur ke sana,” imbuhnya.

Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan Umum (PUPR) Kota Pontianak, Firayanta menambahkan, terdapat beberapa kendala di lapangan yang memerlukan percepatan pembangunan, seperti di segmen Kapuas Indah. Hal itu dikarenakan aktivitas bongkar muat masih berjalan. Namun pihaknya tengah mengevaluasi kebijakan tersebut bersama pihak terkait.

Selain itu juga, lanjutnya, fungsi pergudangan di kawasan kota tua akan ditiadakan, kemudian diganti menjadi fungsi perdagangan dan jasa. Beberapa kali pihaknya juga sudah menggelar sosialisasi maupun rapat bersama tokoh masyarakat setempat terkait penataan kawasan tersebut melalui lurah dan camat.

“Tapi itu dalam area GSS 10 meter, sedangkan yang 15 meter kedepan akan kita lakukan upaya komunikasi sebelum pemotongan. Aktivitas di sana biasanya hingga pukul 17.00 WIB, malamnya kosong. Rencananya kegiatan dari sore sampai malam, seperti rencana Wali Kota, akan dijadikan pusat kuliner,” sambungnya. (kominfo/prokopim)