Berita

Disdukcapil Pontianak Distribusikan Buku Pokok Pemakaman 

PONTIANAK - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak telah mendistribusikan Buku Pokok Pemakaman kepada kelurahan, yayasan pemakaman, Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang menaungi rumah sakit-rumah sakit hingga ke RT. Buku pokok pemakaman merupakan pelaporan tentang peristiwa penting kematian yang dialami oleh warga. Buku pokok pemakaman ini upaya Disdukcapil dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pelaporan dan penerbitan akta kematian di Kota Pontianak.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak, Erma Suryani menerangkan, Buku Pokok Pemakaman sangat penting karena di dalamnya tercatat pelaporan peristiwa penting yakni berkaitan meninggalnya seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap database kependudukan. Sebab dari data konsolidasi secara berkala berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu wilayah ditentukan oleh kepindahan, kedatangan, lahir dan kematian.

"Kalau masyarakat disiplin menyampaikan laporan data kematian, tentu ini berdampak pada database kependudukan di Kota Pontianak sehingga menjamin akurasi data tersebut," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/9/2022).

Pada pelaksanaan program Buku Pokok Pemakaman, pihaknya melakukan evaluasi terhadap pencatatan atau pelaporan peristiwa kematian warga. Sebelumnya, Disdukcapil Kota Pontianak sudah menyalurkan 100 buku pokok pemakaman ke RT-RT pada tahun 2019. Memang sebagian RT ada yang melaporkan kembali ke Disdukcapil, namun ada pula yang masih belum menyampaikannya. Kemudian, lanjut Erma, tahun 2022 pihaknya mencetak kembali Buku Pokok Pemakaman dan didistribusikan kepada yayasan pemakaman, termasuk Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang membawahi rumah sakit-rumah sakit.

"Ketika ada warga yang meninggal di rumah sakit, kami berharap rumah sakit mengisi buku pokok pemakaman sebagai laporan ke Disdukcapil Kota Pontianak," tutur Erma.

Selain itu, tanggal 25 Mei 2022 lalu, kembali didistribusikan Buku Pokok Pemakaman kepada 29 kelurahan, yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono bersamaan launching mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

"Dari buku pokok pemakaman yang sudah kami distribusikan kepada yayasan maupun lurah, sudah banyak yang melaporkan ke Disdukcapil. Tentunya setelah dilaporkan, selanjutnya kami memproses akta kematian dari warga yang dilaporkan kematiannya," terangnya.

Buku pokok pemakaman berisikan data antara lain asal kelurahan, lokasi terjadinya peristiwa kematian yang dilaporkan, nama warga yang dilaporkan meninggal dunia, kapan terjadinya dan penyebab kematiannya seperti karena sakit atau karena hal lainnya. Kemudian juga tercantum saksi-saksi serta keterangan lainnya. Buku tersebut ditandatangani oleh lurah kalau yang menyampaikannya dari kelurahan. Sedangkan bila yang melaporkan dari yayasan pemakaman maka ditandatangani oleh pihak yayasan pemakaman.

"Masyarakat ketika melaporkan kematian keluarga atau warganya, tentu dari pihak Disdukcapil akan menerbitkan akta kematiannya. Manfaat akta kematian ini antara lain untuk mengurus hak kewarisan dan lain sebagainya," pungkasnya. (prokopim)

Pertemuan Tim ADB dengan Pemkot Pontianak Bahas SPALD-T

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk menuntaskan rencana pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kota Pontianak. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono pada pertemuan dengan Tim Asian Development Bank (ADB) untuk mengevaluasi progres rencana pembangunan SPALD-T.  

"Kita akan tuntaskan di tahun 2023 karena ini komitmen kita," ujarnya pada pertemuan dengan Tim ADB di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Kamis (15/9/2022).

Edi menyebut, progres rencana pembangunan SPALD-T di Kota Pontianak yang harus diselesaikan adalah pembebasan lahan di Jalan Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan. Luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 10 ribu meter persegi. Tim ADB bersama Kementerian PUPR berharap Februari 2023 Pemkot Pontianak sudah menyelesaikan pembebasan lahan tersebut sehingga Maret 2023 progres pembangunan SPALD-T dimulai.

"SPALD sangat penting untuk kualitas lingkungan di Kota Pontianak, terutama Kecamatan Pontianak Barat dari Nipah Kuning hingga Jalan Martapura," tuturnya.

Memang dikatakannya, kendala yang dihadapi adalah masalah pembebasan lahan lantaran terkendala keterbatasan anggaran. Adanya refocusing anggaran di tahun 2022 menyebabkan keterbatasan anggaran. Apalagi fokus pembangunan masih terpaku pada pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Kapuas I. 

"Pembebasan lahan untuk pembangunan SPALD itu setidaknya membutuhkan sekitar Rp20 miliar," ungkapnya.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidiq Handanu menjelaskan, salah satu syarat pengajuan bantuan dari ADB adalah pembebasan lahan untuk pembangunan SPALD oleh Pemkot Pontianak. Menurutnya, memang penyediaan lahan itu sudah dipersiapkan sejak 2019, tetapi dikarenakan terkendala pandemi Covid-19 sehingga terkendala. 

"Oleh sebab itu, tahun 2023 kita akan kembali menindaklanjuti sesuai dengan komitmen awal pembangunan SPALD," jelasnya.

Sementara untuk persyaratan lain-lain, seperti perjanjian dengan Pelindo, PDAM Tirta Khatulistiwa, Amdal dan teknis pembuangan air ke badan air sudah disiapkan. Namun memang, lanjutnya lagi, hal yang harus segera dituntaskan yakni pembebasan lahan di Jalan Martapura.

"Kalau lokasi-lokasi lainnya bulan September ini diperkirakan selesai," imbuh Sidiq.

SPALD ini rencananya memiliki kapasitas sebanyak 16 ribu sambungan rumah. Sambungan tersebut membentang dari Jalan Kom Yos Sudarso hingga Jalan Martapura. Pembangunan SPALD ini merupakan proyek strategis nasional. Untuk penyelesaiannya ditargetkan selama enam tahun dengan jumlah 16.500 sambungan rumah. Dari hasil kajian, Kota Pontianak dinilai layak mendapat bantuan SPALD dari pemerintah pusat. Sebab tidak semua kota yang mendapat bantuan tersebut. Kota Pontianak menjadi salah satu dari lima kota se-Indonesia yang menerima bantuan SPALD dari pemerintah pusat.(prokopim)

Wali Kota Edi Kamtono Sebut Wujud Sinergitas Bersama

PONTIANAK - Penghargaan bergengsi tingkat nasional kembali diraih Kota Pontianak. Kali ini Kota Pontianak menyandang predikat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Wilayah Kalimantan 2021 pada TPID Awards 2022. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Trofi dan piagam TPID Terbaik diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2022 di Surabaya, Rabu (14/9/2022). Penerima TPID Awards terbagi berdasarkan kategori wilayah, yakni Wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua. Kota Pontianak termasuk yang paling rendah dari seluruh wilayah secara nasional yaitu 4,4 persen. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, keberhasilan TPID Kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi merupakan kerja keras dan kerja bersama dengan berbagai pihak, termasuk dengan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalbar. Mulai dari rakor High Level Meeting (HLM) yang secara rutin digelar, monitoring harga kebutuhan pokok di pasar-pasar, operasi pasar dan berbagai upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi di Kota Pontianak.

"Alhamdulillah TPID Kota Pontianak berhasil mengendalikan laju inflasi sehingga tetap stabil meski tengah dilanda krisis global," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/9/2022).

Dalam mengendalikan inflasi, TPID yang melibatkan unsur dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Bank Indonesia, Bulog, Pertamina dan pihak terkait lainnya, melakukan berbagai upaya untuk mengontrol tingkat inflasi agar lebih terkendali. Misalnya dengan melakukan pemantauan di lapangan terhadap ketersediaan stok pangan di gudang dan agen serta pengawasan secara ketat harga kebutuhan pokok di pasar.

"Sehingga harga pangan di pasaran relatif stabil dan komoditas utama juga tersedia," kata Edi.

Selain upaya itu, lanjutnya, rapat koordinasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait juga dalam rangka mengumpulkan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok. Selanjutnya menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut.

“Kunci untuk mengendalikan inflasi itu adalah menjaga ketersediaan bahan pokok. Kalau komoditas pokok itu tersedia, harga di pasar juga ikut stabil," imbuhnya.

Menyandang TPID Terbaik Wilayah Kalimantan bukan pertama kali bagi Kota Pontianak. Beberapa tahun silam penghargaan serupa pernah diterima TPID Kota Pontianak beberapa kali di tingkat nasional.

"Kita berharap sinergitas TPID Kota Pontianak terus terjalin dengan baik dan ditingkatkan sehingga inflasi di Kota Pontianak bisa terkendali," pungkasnya. (prokopim)

Festival Saprahan Pelajar Tingkat SMP se-Kota Pontianak Tahun 2022

PONTIANAK - Guna melestarikan dan mengenalkan budaya besaprah kepada generasi muda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak menggelar Festival Saprahan Pelajar Tingkat SMP se-Kota Pontianak yang diikuti sebanyak 170 pelajar dari 17 SMP Negeri.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan, budaya saprahan merupakan cara makan yang telah ada sejak zaman dahulu dan merupakan warisan leluhur saat menjamu para tamu pada perayaan hari besar. Ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda untuk menjaga bersama budaya saprahan.

“Besaprah adalah adab dalam memuliakan tamu, umumnya era sekarang budaya saprahan banyak ditinggalkan dengan cara modern,” ujarnya usai membuka secara simbolis festival, di Rumah Adat Melayu, Kamis (15/9/2022).

Melalui agenda tersebut, Edi berharap menjadi pengingat untuk menjaga kebudayaan khas Kota Pontianak yang lainnya. Apabila terdapat perpaduan dengan kebiasaan modern, ia ingin untuk tetap mengedepankan pakem dari budaya tersebut.

“Misalnya hidangan dan varian makanan boleh disesuaikan kondisi. Tapi tetap ada menu pokok yang harus jadi ikon hidangan saprahan Kota Pontianak seperti nasi kebuli, pacri nanas, semur dan acar misalnya. Minuman juga ada seperti air sepang harus ada. Dengan begini jadi branding yang kuat untuk Kota Pontianak,” tutur Edi.

Manfaat dari makanan dan minum tidak lengkap apabila sikap saat menyantap hidangan tidak diiringi etika. Cara duduk menjadi penilaian tersendiri saat saprahan. Edi menyampaikan, banyak keunggulan yang didapat dengan besaprah, di antaranya kesehatan dan kebugaran.

“Hasilnya akan optimal jika dimakan dengan etika. Tidak hanya menjadi energi, tapi juga memiliki nilai sejarah. Hal seperti ini yang harus dipahami generasi muda,” ajaknya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Sri Sujiarti memaparkan, diselenggarakannya festival saprahan ini ditujukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap nilai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di Kota Pontianak serta meningkatkan silaturahmi yang baik di kalangan generasi muda. 

“Agar mengenal, memahami dan bangga dengan budaya lokal,” terangnya.

Sri mengatakan, terdapat tiga orang juri yang ditunjuk. Ketiga juri itu, lanjutnya adalah, Sejarawan Kota Pontianak Syafaruddin Usman, Penggiat Budaya Rahmawati dan Penggiat Adat Istiadat Syarifah Maryanti. 

“Sumber dana festival ini dibebankan pada APBD Disdikbud Kota Pontianak Tahun 2022,” imbuhnya.

Dewan Juri Festival Saprahan, Syafaruddin Usman menjelaskan, terdapat beberapa aspek yang dinilai dalam lomba tersebut yaitu tata boga dan tata busana. Khusus tata boga, terang Bang Din sapaan akrabnya, yaitu tentang cita dan citra rasa kekhasan kuliner. Sedangkan untuk tata busana yang akan diperhatikan etika penyajian.

“Etikanya itu yang dimaksud kesesuaian memadukan adat dan budaya serta cara mempersilahkan tamu menikmati kuliner tersebut,” terangnya.

Ciri khas menu saprahan Kota Pontianak ketimbang daerah lain adalah bumbu yang terkandung kebanyakan percampuran menu melayu dan timur tengah. Dijelaskan Syafaruddin, pengenalan budaya harus dilakukan sejak dini.

“Supaya anak muda tidak asing dan tidak canggung dengan budayanya sendiri,” pungkasnya. (kominfo)