Berita

Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Pontianak

PONTIANAK – Momentum Hari Anak Nasional (HAN) 2023 diperingati Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono sebagai pemacu semangat memperbaiki kualitas anak di Kota Pontianak. Menurutnya, terdapat berbagai cara agar kualitas anak meningkat. Di antaranya wawasan serta pola asuh keluarga yang tepat terhadap anak-anaknya. 

"Pemerintah selalu berkomitmen menyediakan kota yang layak untuk anak, meski pada prosesnya selalu terjadi kendala yang datang dari berbagai sektor," terangnya usai peringatan HAN 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Jalan Abdurrahman Saleh, Selasa (25/7/2023).

Peringatan HAN 2023 mengusung tema 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' sejalan dengan impian Indonesia Emas pada tahun 2045, dimana generasi muda hari ini dipersiapkan untuk menyambut estafet pembangunan.

Menurut Edi, diperlukan sinergi setiap elemen untuk melindungi anak, khususnya dukungan masyarakat. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak tak jarang dipicu karena pola asuh yang kurang tepat. Misalnya kasus perundungan atau bullying. Ia memaparkan, dari hasil sensus nasional, ada sejumlah 3,73 persen balita yang mendapatkan pola asuh tidak layak.

"Jika pola asuhnya tepat, saya yakin perundungan akan hilang. Sehingga anak menjalankan harinya dengan ceria, saling menghormati serta bersaing secara sehat," imbuhnya.

Untuk menghapuskan pola asuh yang tidak layak tersebut diperlukan strategi khusus. Wali Kota Edi Kamtono menyebut di antaranya dengan penguatan layanan pusat pembelajaran keluarga dengan edukasi dan konseling pengasuhan oleh konselor. Selain itu adalah penguatan forum anak sebagai pelopor dan pelapor edukasi teman sebaya.

"Serta melalui peran masyarakat dalam rumah ibadah ramah anak, dimana tempat ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan," tutupnya.

Pelaksanaan Peringatan HAN 2023 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota berlangsung sangat meriah. Anak-anak menjadi pemeran utama dalam mengisi rangkaian agenda Peringatan HAN tersebut. Salah satunya adalah Ketua Panitia HAN 2023, Kirana Caesa Tajulraudhah (14) menjelaskan, panitia pelaksana Peringatan HAN 2023 berjumlah 21 orang yang berasal dari Forum Anak Kota Pontianak di bawah asuhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak.

"Peringatan HAN telah dilakukan sejak bulan Juli dan puncaknya pada hari ini. Bermacam agenda dilaksanakan, ada juga bagi-bagi hadiah serta doorprize bagi peserta yang menjawab kuis," terangnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menyabet penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tahun ini. Kali ini kategori yang diraih adalah Kategori Nindya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PP-PA) RI, Bintang Puspayoga kepada Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan. Pada penganugerahan penghargaan KLA, Wakil Wali Kota Bahasan juga didampingi Kepala DP2KBP3A Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro dan Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Pontianak Hidayati di Semarang, belum lama ini. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pontianak terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan sosial. Salah satunya dengan mempermudah setiap akses kebutuhan hidup masyarakat miskin dan rentan terhadap kesehatan, pendidikan dan lainnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengapresiasi seluruh pelayan sosial dari elemen masyarakat yang tergabung dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), Pusat kesejahteraan Sosial (Puskesos) hingga Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Di lapangan masih ada masyarakat yang perlu mendapat bantuan pemerintah. Dalam memperkecil permasalahan sosial tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial, kita perlu kolaborasi bersama pemangku kebijakan termasuk masyarakat. Bapak dan ibu sebagai supervisor dan fasilitator Puskesos SLRT memegang peranan penting sebagai penghubung antara fakta di lapangan dengan administrasi,” tuturnya saat memberikan materi pada agenda Sosialisasi Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Senin (24/7/2023).

Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak, lanjut Edi, masih terdapat 4,36 persen masyarakat Kota Pontianak yang tergolong kategori miskin. Jika dibandingkan dengan kemampuan anggaran yang sudah direncanakan, angka tersebut dinilainya belum dapat menutup seluruh masalah kemiskinan. Oleh karenanya, ia meminta tim SLRT, Puskesos maupun TKSK untuk memperbaharui data sekaligus menentukan skala prioritas. Warga yang mendapat prioritas di antaranya masyarakat miskin yang tidak berdaya, khususnya dalam sisi fisik seperti sakit stroke. Kemudian yang tidak produktif lagi bahkan untuk mengurus diri sendiri tidak mampu. 

"Nah, ini secara permanen menjadi perhatian kita, dikala keluarganya tidak berkemampuan untuk merawat orang tersebut. Selanjutnya orang yang mampu secara fisik tetapi belum memiliki keterampilan, pendidikan rendah apalagi punya tekad. Yang pemerintah perlukan adalah data yang valid by name by address dibuktikan dokumen, untuk melihatnya memang memerlukan insting,” paparnya.

Edi mengungkapkan, tidak sedikit warga prasejahtera yang terangkat statusnya menuju sejahtera karena program bantuan dari Dinsos Kota Pontianak. Ia juga tidak menampik, tidak sedikit pula oknum anggota dari tim bantuan sosial yang memanfaatkan situasi dengan membantu keluarganya terlebih dahulu tanpa melalui standar dan menyesuaikan skala prioritas.

“Pernah terjadi pada saat pandemi covid. Antara data yang tercatat dengan lapangan tidak akurat,” ujarnya.

Kepala Dinsos Kota Pontianak Trisnawati menambahkan, seluruh tim supervisor, fasilitator SLRT maupun TKSK akan bergerak menyesuaikan laporan masyarakat maupun temuan dari fasilitator sendiri. Penyelenggara kesejahteraan sosial akan menerima pengetahuan tambahan tentang kesejahteraan sosial lewat agenda sosialisasi yang dilaksanakan pihaknya.

Pantauan pihaknya menyebut, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun APBN. Padahal jika dievaluasi kembali, masyarakat yang belum memiliki PBI tersebut masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.

“Peserta terdiri dari empat orang TKSK, 36 orang fasilitator yang berada di setiap kelurahan. Serta 20 orang Puskesos yang baru terbentuk di sepuluh kelurahan,” ungkapnya.

Tina sapaan karibnya mengajak peserta untuk senantiasa mendata dan melaporkan kepada pihaknya jika menemukan masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar PBI APBD dan APBN. Ia menerangkan, tersedia kuota sejumlah sepuluh ribu untuk PBI di Kota Pontianak. 

“Kami harapkan bapak dan ibu aktif untuk memberikan data tersebut ke Dinas Sosial, agar segera kita tindaklanjuti,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Sungai Beliung Terpilih Launching Perdana Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan

PONTIANAK - Keberadaan Gereja HKBP Jeruju berdampingan dengan Masjid Nur Baitullah di Jalan Padat Karya Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menjadi simbol kerukunan umat beragama di Kota Pontianak. Hal itu pula yang menjadikan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak memilih lokasi tersebut untuk launching Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan. Pembacaan Ikrar Kerukunan oleh enam pemuka agama mengawali launching tersebut. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, dipilihnya lokasi ini sudah tepat karena melihat kondisi masyarakat yang senantiasa menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat beragama. Ia berharap kehidupan yang harmonis ini senantiasa terjaga dan dirawat dengan baik. Diluncurkannya Kampung Moderasi Beragama ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi tersebut dengan menolak paham-paham radikalisme yang cenderung memaksakan kehendak. 

"Mudah-mudahan ini bisa memberikan literasi bagi kelurahan-kelurahan lainnya supaya Pontianak dikenal sebagai kota toleran segera terwujud," ujarnya usai launching di halaman Gereja HKBP Jeruju, Senin (24/7/2023).

Secara umum, lanjut dia, hampir setiap konflik atau perselisihan yang terjadi bisa terselesaikan lewat jalur komunikasi dan musyawarah. Boleh dikatakan, perselisihan yang berkaitan tentang agama sangat minim di Kota Pontianak.

"Ini menunjukkan kedewasaan warga Kota Pontianak dalam menjalankan agama dan ibadahnya masing-masing cukup tinggi," tuturnya.

Namun Edi mengingatkan bahwa Pontianak rentan terhadap konflik yang melibatkan perselisihan antar suku. Tak jarang konflik yang terjadi dipicu oleh hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar. Oleh sebab itu, saling berkoordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sangat penting untuk menangani persoalan-persoalan tersebut. 

"Responsif dan cepat dalam menangani permasalahan-permasalahan kecil ini terbukti mampu meredam hal-hal yang tidak kita inginkan," ungkapnya.

Dirinya berharap dengan dilaunchingnya moderasi beragama ini dapat memberikan literasi bagi masyarakat Pontianak, pentingnya membangun mental dan spiritual. Sehingga cita-cita hidup di negeri ini dengan damai dan rukun bisa terwujud. 

"Tujuan akhirnya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan semua lapisan masyarakat," imbuhnya.

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis antar warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyediakan ruang publik berupa ruang terbuka hijau dengan taman-taman yang ada di Kota Pontianak. Keberadaan taman-taman tersebut, Edi bilang, menjadi wadah bagi warga saling berinteraksi tanpa memandang latar belakang suku dan agama.

"Sehingga tercipta keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat," ucapnya.

Melalui program dari Kemenag ini patut mendapat dukungan semua pihak. Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Kemenag Provinsi Kalbar dan Kota Pontianak untuk bersama-sama bergandengan tangan menciptakan Moderasi Beragama ini mendapat tempat di masyarakat. 

"Indikator yang berkaitan dengan program ini adalah komitmen kebangsaan di mana kita sudah menerima prinsip-prinsip kebangsaan," tukasnya.

Kepala Kemenag Kota Pontianak Mi'rad menerangkan, moderasi beragama merupakan program Kemenag yang tujuannya menjaga, memelihara dan merawat kerukunan di antara sesama pemeluk agama. 

"Launching Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan di Kota Pontianak ini merupakan pertama kalinya digelar," terangnya.

Sebelum terpilihnya Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat ini menjadi lokasi launching tersebut, pihaknya melakukan survey ke beberapa lokasi terlebih dahulu. Setelah melewati perundingan dan musyawarah serta bermufakat, maka tahun ini diputuskan Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat menjadi tempat launching perdana Kampung Moderasi Beragama dan Kelurahan Sadar Kerukunan. 

"Mudah-mudahan tahun-tahun mendatang akan menularkan pada kelurahan-kelurahan lainnya di Kota Pontianak," sebutnya.

Bicara moderasi terkadang terjadi mispersepsi, sebagian ada yang berpendapat moderasi beragama seperti memoderenkan ajaran agama. Padahal moderasi agama itu adalah cara pandang dalam beragama supaya tidak bersifat ekstrem. 

"Tujuannya mencegah paham-paham yang tidak kita inginkan yang timbul di masyarakat dan dapat merusak persatuan dan kesatuan antara sesama," tutupnya. (prokopim)

Lantik 465 Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Sebanyak 465 Pejabat Fungsional yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) resmi dilantik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Halaman Kantor Wali Kota, Senin (24/7/2023). Dari jumlah keseluruhan tersebut, 455 di antaranya merupakan tenaga P3K hasil perekrutan tahun 2022, yang terdiri dari 436 P3K guru dan 19 P3K teknis. Kemudian PNS melalui pengangkatan pertama sebanyak 1 orang pejabat fungsional tenaga kesehatan, pengangkatan melalui perpindahan jabatan sebanyak 7 orang pejabat fungsional kesehatan dan pengangkatan melalui penyesuaian penyetaraan berjumlah 2 orang pejabat fungsional penata kelola penanaman modal.

Edi berharap kepada aparatur yang sudah diambil sumpahnya untuk fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Pontianak demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. 

“Para pegawai harus memahami visi dan misi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat. Saya tekankan untuk pahami aturan, pahami perkembangan dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya,” pesannya.

Beberapa aparatur yang dilantik, lanjut dia, sebelumnya merupakan tenaga kontrak atau Penyedia Jasa Perorangan Lainnya (PJLP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan sudah pernah bertugas lebih dari sepuluh tahun. Ia menyebut, jumlah ASN yang belum ideal di Pontianak membuat pihaknya harus merekrut tenaga kontrak. Untuk anggaran, baik PJLP dan PPPK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

“Jumlah ASN di Pontianak mengalami kekurangan. Idealnya di suatu daerah, jumlah ASN perlu antara sepuluh sampai sebelas persen dari populasi masyarakatnya. Sedangkan sekarang di Pontianak hanya 0,8 persen yang menjadi pegawai. Angka ini secara tidak langsung menghambat pelayanan publik,” sebutnya.

Oleh karenanya, Edi mengingatkan kepada seluruh aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak agar memiliki jiwa dedikasi menjemput bola memberikan pelayanan kepada warga. Utamanya di sektor kesehatan. Selain itu juga sektor pendidikan, tenaga guru diharapkan mampu meningkatkan kecerdasan peserta didik.

"Kalau tenaga kesehatan harus tersenyum. Biasanya pasien jadi semangat untuk sembuh. Sama seperti tenaga pendidik, didiklah dengan metode yang tepat. Sehingga materi mudah dipahami," tutupnya. (kominfo/prokopim)