Berita

Wali Kota Edi Kamtono Tinjau Posko Pencegahan Karhutla di Sepakat 2 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Posko Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Jalan Sepakat 2 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara, Selasa (1/8/2023). Peninjauan posko tersebut untuk memastikan kesiapsiagaan para petugas yang ditempatkan di sejumlah titik lokasi rawan kebakaran lahan. Edi menyebut, ada delapan posko pencegahan karhutla yang ditempatkan di sejumlah titik lokasi beserta petugas dan perlengkapan. Selain pendirian posko, spanduk-spanduk imbauan yang mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan juga dipasang di titik-titik yang mudah terlihat. Sehingga masyarakat membaca pesan yang disampaikan agar setop membakar lahan.

"Kita lebih mengutamakan pencegahan dengan membentuk tim patroli setiap hari dengan berkeliling di titik-titik rawan karhutla. Kita juga sambil mengimbau kepada masyarakat jangan sampai ada satu pun terjadi kebakaran lahan di wilayah Kota Pontianak," ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, memang sudah memasuki musim kemarau sebab sejak tanggal 25 Juli 2023 hingga sekarang belum terjadi hujan. Efek El Nino yang berdampak pada cuaca di Kota Pontianak berupa musim kemarau dan cuaca panas serta kekeringan. Oleh karenanya kondisi ini perlu dilakukan antisipasi terutama bahaya kebakaran lahan. 

"Oleh sebab itu kami dari Pemerintah Kota Pontianak dan unsur Forkopimda bersama seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga jangan sampai terjadinya kebakaran lahan, apalagi di wilayah tanah gambut yang berisiko mudah meluasnya kebakaran lahan," ungkap Edi.

Menurut prediksi, hujan diperkirakan tidak turun hingga bulan September. Untuk itu, pihaknya selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam membersihkan atau membuka lahan. Patroli juga akan lebih gencar untuk memonitor kebakaran lahan  terutama di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara dan Utara  yang lahan gambutnya masih lumayan luas.

"Mudah-mudahan tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan yang dapat mencemari lingkungan," harapnya.

Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak Yusnaldi menuturkan, posko di Jalan Sepakat 2 ini merupakan posko untuk monitoring titik-titik api yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dan Tenggara. Posko ini juga berfungsi sebagai posko utama untuk memonitor seluruh posko yang tersebar di sejumlah titik wilayah.

"Apabila ada asap dan api maka petugas yang bertugas di posko-posko tersebut akan bergerak cepat mendatangi lokasi terjadinya kebakaran lahan," ucapnya.

Yusnaldi mengatakan, dalam memaksimalkan fungsi posko pencegahan karhutla ini, pihaknya menerjunkan sejumlah petugas dan sukarelawan. Selain itu, posko juga dilengkapi dengan perlengkapan untuk mencegah meluasnya kebakaran lahan seperti armada kendaraan yang membawa tangki air dan peralatan lainnya untuk menunjang memadamkan api.

"Keberadaan posko-posko pencegahan karhutla ini akan berlangsung hingga bulan September mendatang," pungkasnya. (prokopim)

Siswa MAN 2 Pontianak Dibekali Pendidikan Politik

PONTIANAK - Pemilih pemula yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kalinya pada Pemilu 2024 mendatang mendapat pembekalan berupa Sosialisasi Pendidikan Politik dari Badan Kesbangpol Kota Pontianak. Sasaran sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula adalah mereka yang telah menginjak usia 17 tahun ke atas.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap melalui sosialisasi ini para pemilih pemula bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari paparan yang disampaikan oleh narasumber. Dalam sosialisasi ini dipaparkan hal-hal berkaitan dengan tahapan-tahapan Pemilu dan yang mesti menjadi perhatian adalah aturan atau rambu-rambu mana yang diperkenankan dan yang dilarang dalam Pemilu. 

"Kalau salah atau melanggar dalam pelaksanaannya, bisa menjadi masalah hukum ke depannya. Oleh sebab itu dalam sosialisasi inilah adik-adik mendapat pencerahan tentang Pemilu dan pendidikan politik," ujarnya usai membuka sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula di MAN 2 Pontianak, Selasa (1/8/2023). 

Edi menyebut bahwa partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu mendatang sangat mempengaruhi kualitas Pemilu. Sebab semakin banyak atau tingginya partisipasi warga menggunakan hak pilihnya maka semakin berkualitas Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali ini. 

"Para pemilih juga harus cerdas dalam menentukan pilihannya karena ini menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kalau kita salah pilih, butuh waktu lama menunggu pemilihan berikutnya," terangnya.

Ia menambahkan, tahun ini sudah mulai memasuki tahun politik. Tepat tanggal 14 Februari 2024 Pemilu akan dilaksanakan. Pemilu merupakan amanah konstitusi yang dituangkan dalam undang-undang dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Pemilu nanti akan memilih wakil-wakil rakyat yakni DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden. Setelah agenda itu, nanti dilanjutkan pemilihan kepala daerah yang terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota serta bupati dan wakil bupati secara serentak se-Indonesia. Jadwalnya sesuai Undang-undang tanggal 17 November 2024.

"Saya bersama Pak Bahasan (Wakil Wali Kota) akan mengakhiri masa jabatan tanggal 23 Desember 2023 tahun ini. Selamjutnya nanti akan diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota yang akan ditiunjuk oleh Menteri Dalam Negeri," imbuhnya.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Pontianak Hasyim menjelaskan maksud dan tujuan pendidikan politik bagi pemilih pemula ini adalah dalam rangka memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman sehingga para pemilih pemula nantinya tahu bagaimana ikut serta dalam Pemilu. 

"Ada hak dan kewajiban, ada perintah dan larangan. Jangan sampai nanti ada larangan-larangan dilanggar oleh pemilih pemula, itu yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu sosialisasi ini kami sampaikan kepada para pemilih pemula," jelasnya.

Selain itu, kata Hasyim, diharapkan dari keikutsertaan pemilih pemula ini bisa meningkatkan partisipasi politik sehingga meningkatkan kualitas dari Pemilu. Pada akhirnya akan menghasilkan wakil-wakil rakyat berkualitas, pemimpin-pemimpin nasional berkualitas dan pemimpin atau kepala daerah nantinya juga akan berkualitas.

"Sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik," tutupnya. (prokopim)

Kesbangpol Gelar Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula 

PONTIANAK - Sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula sangat penting untuk membentuk masyarakat, terutama generasi muda, yang sadar dan aktif dalam proses demokrasi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik, proses pemilu, serta pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap melalui sosialisasi ini, para pemilih pemula bertambah wawasan dan pengetahuannya tentang berbagai isu politik dan platformnya sehingga mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab saat memilih pemimpin.

"Tak kalah pentingnya, sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula juga harus memfokuskan pada nilai-nilai demokrasi, seperti penghormatan terhadap perbedaan pendapat, toleransi, dan menghargai hak-hak warga negara lain," ujarnya usai membuka sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan tema 'Membangun Kesadaran Politik Pemilih Pemula dan Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Demokrasi' yang digelar Badan Kesbangpol Kota Pontianak di SMA Muhammadiyah 1 Pontianak, Senin (31/7/2023).

Menurutnya, sosialisasi pendidikan politik pemilih pemula bagi kalangan pelajar SMA, khususnya yang sudah memasuki usia pemilih pemula, perlu diberikan agar mereka melek demokrasi. Melalui sosialisasi tersebut, para siswa yang bakal menggunakan hak pilihnya bisa berpartisipasi dalam memberikan suaranya pada Pemilu 2024 mendatang.

"Saya berpesan kepada adik-adik pelajar yang sudah mempunyai hak pilih, jangan sampai tidak memilih dalam Pemilu mendatang, artinya gunakan hak pilih adik-adik dan silakan pilih calon-calon pemimpin atau wakil rakyat sesuai dengan hati nurani," ungkap Bahasan.

Pada Pemilu 2024 mendatang, tepatnya 14 Februari 2024, pemilihan dilaksanakan untuk memilih calon legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara serentak. Oleh karena itu, atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, dia mengajak para siswa pemilih pemula untuk ikut mensukseskan dan berkontribusi dalam Pemilu 2024.

"Indonesia merupakan negara yang berasaskan demokrasi, makanya adik-adik sebagai  pemilih pemula menjadi andalan untuk menentukan masa depan bangsa ini," tuturnya.

Bahasan bilang, dengan adanya sosialisasi pendidikan politik yang efektif bagi pemilih pemula, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang berperan aktif dalam proses demokrasi dan mampu membuat keputusan yang cerdas dalam Pemilu sehingga dapat membawa perubahan positif bagi negara dan masyarakat.

"Dalam proses sosialisasi, penting juga untuk mengajarkan keterampilan kritis, seperti kemampuan menganalisis informasi dari berbagai sumber sehingga mereka dapat membedakan antara fakta dan opini," pungkasnya. (prokopim)

Wujudkan Keluarga ASN Anti Korupsi di Lingkungan Pemkot Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Rabu (26/7/2023). Tujuannya untuk melakukan pencegahan serta pendidikan anti korupsi di lingkungan keluarga. Peserta kegiatan berjumlah 25 pasang suami dan istri yang terdiri dari eselon dua, tiga sampai camat dan lurah di lingkungan Pemkot Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPK RI. Ia berharap melalui agenda ini, tercipta generasi emas yang dibekali anti korupsi oleh orang tua.

"Pemberantasan korupsi harus dimulai dari keluarga. Terlebih bagi pejabat ASN karena memiliki pengaruh di lingkungan dinas masing-masing," ungkapnya usai acara.

Kendati hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Pontianak menunjukan nilai yang cukup baik, yaitu 76,52 persen. Bahasan menilai angka itu masih dapat ditingkatkan. Ia menyampaikan, terdapat beberapa langkah strategis untuk meningkatkan SPI. Mulai dari kerjasama pemulihan aset bersama Kejaksaan, penanganan sertifikat aset bersama BPN, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kemudian langkah selanjutnya dengan penggunaan aplikasi mempermudah penyetoran pajak, sosialisasi anti korupsi, peningkatan peran Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, penyematan PIN tanpa pungli oleh Wali Kota kepada seluruh perangkat daerah, serta pelaporan seratus persen LHKPN," terangnya.

David Sepriwasa, Kepala Satgas Dunia Usaha dan Keluarga Berintegritas, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, menerangkan agenda Bimtek Keluarga Berintegritas di Kota Pontianak merupakan yang pertama kali digelar di pulau Kalimantan untuk tahun 2023. Ia menuturkan, ada tiga tujuan yang diharapkan dari bimtek Keluarga Berintegritas di Lingkungan Pemkot Pontianak kali ini. Pertama ingin mewujudkan keluarga berintegritas di pasangan ASN, kedua peserta dapat menerapkan pola hidup sederhana dan ketiga agar keluarga bisa menerapkan prinsip keterbukaan.

"Sekarang era keterbukaan dan semua pegawai negeri dipantau oleh masyarakat, apalagi sekarang lagi trend budaya flexing dan ini menjadi penting sekali agar tidak terlalu memamerkan kekayaan, " jelasnya.

Selain penindakan, terdapat beberapa tugas utama KPK seperti pendidikan anti korupsi dan pencegahan. Untuk pendidikan anti korupsi, pihaknya membentuk karakter individu yang berintegritas. Kemudian bagian pencegahan dengan memperbaiki sistem. David mengatakan, baik individu dan sistem memiliki kedudukan yang seimbang dalam memberantas korupsi. Adapun penindakan dilaksanakan dalam rangka memberikan efek jera.

“Apabila individunya berintegritas tapi sistemnya tidak baik, maka peluang perilaku korupsi masih bisa terjadi. Begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Keseimbangan antara individu dan sistem senada dengan keseimbangan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Karenanya, lanjut David, optimalisasi peran di masing-masing keluarga sangat dibutuhkan. Khususnya kaum ibu, pesannya, jangan hanya menjadi penerima uang, namun juga pengawas keuangan.

“Jangan jadi seperti menteri keuangan yang menerima uang, tapi juga periksa. Darimana uangnya didapat. Ibu-ibu harus bisa jadi auditor, dicek dan diklarifikasi. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga yang akan merasakan dampaknya,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)