Berita

SMPN 8, SMPN 22, SDN 15 dan TK Negeri

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak telah merampungkan pembangunan dua gedung SMP, satu SD dan satu TK. Peresmian SMP Negeri (SMPN) 8 yang berlokasi di Jalan Parit H Husin II Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara dilakukan secara simbolis bersamaan Sekolah Terpadu yang terdiri dari SMPN 22, SDN 15 dan TK Negeri di Jalan Purnama Agung V Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan, Kamis (15/6/2023).

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pembangunan gedung sekolah terpadu ini dilakukan karena bangunan lama yang runtuh. Oleh sebab itu, bangunan gedung yang lama dibongkar untuk dibangun dengan gedung yang baru ini. Sedangkan SMPN 8 dibangun kembali karena bangunan yang lama terbakar. Dengan diresmikannya gedung-gedung sekolah tersebut, ia berharap sekolah-sekolah itu bisa menjadi sekolah unggulan.

“Mudah-mudahan dengan gedung baru ini anak-anak semakin semangat belajar sehingga kualitas pendidikan juga meningkat,” ujarnya usai meresmikan secara simbolis gedung-gedung sekolah tersebut.

Keempat gedung sekolah sudah dapat berfungsi secara efektif. Selanjutnya, pengerjaan pembangunan akan fokus kepada penuntasan jalan masuk, taman dan halaman serta kelengkapan lainnya. Edi menilai, penghijauan di masing-masing gedung masih kurang. Ia berencana untuk menambah tanaman peneduh sesuai dengan konsep Sekolah Adiwiyata yang teduh, rapi dan bersih. Udara yang segar akan berdampak positif bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. 

“Sekarang masih gersang karena kurang tanaman peneduh,” ujarnya.

Beberapa sekolah di Pontianak juga sedang memerlukan revitalisasi. Edi bilang, terdapat gedung sekolah di Kecamatan Pontianak Barat, Timur dan Utara yang akan dilakukan penataan ulang. Keberadaan sekolah swasta juga secara tidak langsung menutupi kekurangan tersebut. 

"Peran sekolah-sekolah swasta juga ikut mendongkrak peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," imbuhnya.

Konsep terkini pendidikan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) lebih mengutamakan minat dan bakat peserta didik. Sejalan dengan visi dan misi Kota Pontianak, lanjut Edi, dirinya mendukung penuh kurikulum yang disebut Merdeka Belajar tersebut.

“Para siswa jadi lebih kreatif dan inovatif. Mereka akan cepat berkembang. Hanya sumber daya manusia yang bisa membuat kita maju, sesuai dengan visi Presiden yaitu Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti menerangkan, Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan, terdiri dari tiga sekolah, yakni SMPN 22, SDN 15 dan TK Negeri Kecamatan Pontianak Selatan. Gedung sekolah terpadu memiliki luas bangunan 7.560 meter persegi, terdiri dari 27 ruang kelas SMP, 18 ruang kelas SD dan 4 ruang kelas TK serta berbagai macam ruangan lainnya. 

"Pembangunan gedung sekolah terpadu ini menelan dana kurang lebih Rp50 miliar dan dilaksanakan secara multiyears selama tiga tahun," terangnya.

Sedangkan untuk gedung SMPN 8 yang terletak di Jalan Parit H Husin II, pembangunannya dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama tahun 2020, dan tahap kedua tahun 2021 dan 2022 (multiyears), dengan jumlah biaya keseluruhan kurang lebih Rp32,3 miliar. Gedung SMPN 8 ini luas bangunannya 5.333 meter persegi dengan jumlah 30 ruang kelas dan berbagai macam ruangan lainnya. 

"Insha Allah pada tahun 2023 ini akan dilaksanakan juga penataan halaman dan lapangan olahraga untuk Gedung Sekolah Terpadu Kecamatan Pontianak Selatan dan SMPN 8 Pontianak ini," bebernya. (kominfo/prokopim)

KPAD Pontianak Gelar FGD dan Luncurkan Website

PONTIANAK - Jumlah anak yang berusia 5-17 tahun di Kota Pontianak mencapai 157.014 jiwa. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerangkan, dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kota Pontianak, masih terdapat 167 anak yang putus sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) sederajat, dan 173 jiwa anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) sederajat. Sedangkan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) sederajat terdapat 1260 anak yang putus sekolah.

Kendati jumlah anak sekolah berada di bawah satu persen dari total keseluruhan anak-anak, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen memberikan akses pendidikan bagi semua warga tanpa terkecuali. Edi menyebut, komitmen itu akan ditunjukkan dengan pemberian beasiswa. 

"Setelah disurvey dari rumah ke rumah, banyak faktor anak putus sekolah. Ada yang karena malas, ada yang terpaksa karena keadaan harus mengurus orang tua sakit, maupun kondisi lainnya,” ujarnya usai meluncurkan website Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Jalan Abdurrahman Saleh, Kamis (15/6/2023).

Diakui Edi jika penanganan pendidikan memerlukan keterlibatan banyak pihak, baik dari instansi vertikal, pemangku kebijakan serta berbagai lapisan elemen masyarakat. Apalagi secara regulasi, peraturan terkait perlindungan anak di Pontianak sudah kuat. Edi menambahkan, pihaknya telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kota Layak Anak.

Salah satu persoalan yang memerlukan pengawasan adalah anak jalanan. Mereka tidak jarang menerima perintah dari orang tuanya untuk meminta-minta di jalanan. Pantauan Edi, hasil tes urin anak-anak yang mengamen di persimpangan lampu merah, 99 persen positif mengandung narkoba. 

“Bahkan ada yang hamil, setelah melahirkan, kembali lagi meminta-minta di persimpangan,” ucapnya.

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas anak secara mental, juga dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan gizi anak sejak dini. Pemkot Pontianak tengah menekan angka stunting hingga ke angka nol. Edi mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga kepedulian pribadi kepada persoalan anak-anak, yang juga termasuk stunting. Ia berharap, agenda yang diinisiasi KPAD Kota Pontianak ini dapat menghasilkan rumusan penyelesaian masalah anak putus sekolah dan anak jalanan di Pontianak.

“Masyarakat harus digerakkan untuk mengurangi sunting,” jelasnya.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurhayati memaparkan, setelah agenda peluncuran website resmi KPAD Kota Pontianak dilanjutkan dengan Focus Group Discussion Penanganan Anak Putus Sekolah dan Anak Jalanan di Kota Pontianak. Peluncuran website tersebut bertujuan untuk mendekati masyarakat dan memudahkan pihaknya menyampaikan informasi terkini terkait penanganan persoalan anak.

FGD kali ini mengangkat tema yang urgensi. Menurut Niyah, Pontianak sebagai daerah rujukan di Kalimantan Barat, sudah seharusnya memberikan contoh bagi daerah lain dalam menangani kasus anak, khususnya anak putus sekolah maupun anak jalanan. Untuk itu, menjadi tanggung jawab pihaknya agar mengentas kedua persoalan tersebut. Segenap pimpinan media juga hadir dalam agenda itu. Wali Kota Edi dan Niyah kemudian menandatangani deklarasi Pontianak Bebas Anak Jalanan dan Anak Putus Sekolah.

“Kota Pontianak harus bebas anak jalanan dan bebas anak putus sekolah,” imbuhnya. (kominfo/prokopim)

Hadirkan Narasumber Ahli, Siapkan Gerakan ASN Menanam Sayur

PONTIANAK - Menanggapi hasil Rapat Koordinasi Gerakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Menanam Sayur bersama segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beberapa hari lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menggelar capacity building dengan melibatkan dua orang ASN dari masing-masing OPD. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Mulyadi berharap, masing-masing peserta dapat berbagi pengetahuan dan semangat menanam sayur kepada ASN lainnya hingga lingkungan rumah tangga.

“Ini adalah bagian kedua dari aksi bersama ASN dan kelompok masyarakat, Dharma Wanita serta TP-PKK untuk menanam sayur. Kemarin kita sudah melakukan capacity building untuk mahasiswa Universitas Panca Bhakti dan Universitas Tanjungpura,” terangnya usai membuka agenda Capacity Building ASN dalam Gerakan Menanam Komoditas Sayuran di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota, Rabu (14/6/2023).

Agenda ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan ASN. Mulyadi berujar, ASN harus berupaya menjadi tonggak awal perbaikan di daerah, salah satunya dengan menanam sayur ini. Dari ribuan jumlah pegawai daerah tersebut, secara perlahan diyakininya dapat mempengaruhi perilaku warga, jika dilakukan secara konsisten.

“Paling berpengaruh itu guru, mereka bisa menularkan dengan cepat kepada siswa dan siswi. Nanti anak-anak akan mengajak orang tuanya. Minimal, jika sudah ada sayur, kita tidak perlu lagi belanja sayur,” imbuhnya.

Aparatur di lingkungan Pemkot Pontianak akan melakukan penanaman secara serempak pada 19 Juni mendatang di Kantor Wali Kota Jalan Rahadi Usman. Beberapa komoditas sayur yang ditanam antara lain cabe rawit, cabe besar merah, sawi hijau, kangkung, bayam dan lain-lain yang masuk ke dalam komponen bergejolak atau biasa disebut volatile food. Durasi menanam ditentukan sejak bulan Juli sampai September dan akan dinilai. Bagi perangkat daerah yang memiliki nilai tanam terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah dan diumumkan saat Hari Jadi ke-252 Kota Pontianak.

“Inflasi kita akhir tahun lalu sempat naik, sehingga diminta arahan dari hasil rapat rutin TPIP untuk melakukan gerakan menanam. Walau sekarang sebenarnya sudah turun, namun semangat menanam komoditas sayur ini harus tetap digencarkan,” sebutnya.
 
Sementara itu, Abidin Abdul Haris, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat menjelaskan, dampak buruk inflasi dapat menurunkan pendapatan riil masyarakat. Tak hanya itu, jika inflasi terus dibiarkan tinggi, kesejahteraan dari masing-masing individu juga menurun. Tak ingin angka inflasi tinggi, pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya ASN, untuk menggalakan gerakan menanam ASN seperti yang sudah dicanangkan. 

“Naik dan turunnya inflasi menandakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Pelaku usaha pun ragu untuk memulai usahanya atau mungkin berinvestasi. Para petani kesulitan,” terangnya.

Kestabilan inflasi menjadi syarat pertumbuhan ekonomi di Kalbar. Menurutnya, inflasi yang sehat berada di angka tiga persen ke bawah untuk tahun 2023 dan 2,5 persen di tahun depan. Dengan demikian, kepastian ekonomi lebih terjamin dan memudahkan pelaku ekonomi. Secara kolektif akan meningkatkan perekonomian warga di sekitar. Abidin menambahkan, inflasi di Pontianak masih di angka yang stabil. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjutnya, perhitungan inflasi month-to-month (bulan ke bulan) di Pontianak berada di angka 0,3 persen. Meski tergolong rendah, ia menganggap angka itu masih bisa ditekan lagi.

“Angka ini sebetulnya stabil, tetapi masih relatif tinggi. Ini jadi tugas kita bersama untuk ditekan,” paparnya.

Bawang putih, sawi hijau dan kangkung merupakan tiga komoditas penyumbang inflasi di Pontianak dalam sebulan terakhir. Gerakan menanam sayur oleh ASN dinilainya sebagai langkah tepat pengendalian inflasi, sesuai dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dari BI. Pihaknya juga akan menyumbangkan seribu bibit dan dibagikan kepada seluruh peserta capacity building.

“Nanti juga akan memberikan pelatihan dengan menghadirkan narasumber yang memahami penanaman melalui pupuk organik. Hal ini sesuai dengan permasalahan di Kalbar,” tutupnya. (kominfo)

Perpisahan Siswa PAUD PKK se-Kota Pontianak

PONTIANAK - Siswa-siswi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Tim Penggerak (TP) PKK Kota Pontianak telah menyelesaikan masa pendidikannya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, kelulusan para anak didik PAUD yang dikelola PKK Kota Pontianak ini menjadikan mereka lebih kreatif dan inovatif serta berkarakter dalam rangka menuju jenjang pendidikan sekolah dasar. Apalagi memasuki masa peralihan program pemerintah pusat dalam menerapkan merdeka belajar sehingga diharapkan siswa kelas satu sekolah dasar bisa diisi oleh anak-anak lulusan PAUD ini.

"Kita berharap mudah-mudahan dengan kurikulum yang baru dengan program Merdeka Belajar ini anak-anak belajar bisa lebih menyenangkan dan bergembira dalam menghadapi masa-masa pendidikannya," ujarnya usai menghadiri perpisahan bersama PAUD PKK se-Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Rabu (14/6/2023).

Dia juga meminta para orang tua untuk memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai ada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolahnya. Sebab pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kemajuan. Anak-anak berkarakter memiliki bakat seni, olahraga maupun bakat lainnya bisa berkembang dan mandiri apabila terus diasah dan dikembangkan potensinya.

"Sehingga kedepan bisa menjadi anak-anak yang membanggakan, tidak hanya orang tua tetapi Kota Pontianak dan tidak menutup kemungkinan Indonesia jika mewakili dalam ajang atau event internasional," ungkap Edi.

Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan selamat kepada seluruh siswa dan orang tua atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan anak-anaknya di lembaga PAUD yang dikelola PKK Kota Pontianak.

"Para orang tua hendaknya terus memantau pendidikan anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang cerdas, pintar dan bisa membanggakan sehingga bisa tercapai cita-cita yang diinginkan," tuturnya.

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tutor PAUD yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik siswa-siswa PAUD Kota Pontianak sehingga mereka bisa berekspresi dan berkreasi pada acara perpisahan siswa PAUD PKK se-Kota Pontianak.

"Melihat penampilan anak-anak tadi saya merasa luar biasa surprise, kreativitas anak dalam menari, bercerita, baca puisi, penampilannya bagus," imbuhnya.

Penampilan tersebut merupakan rangkaian kegiatan pelepasan peserta didik PAUD PKK se-Kota Pontianak. Menurutnya, tidak keseluruhan siswa dari PAUD yang menghadiri acara perpisahan ini karena keterbatasan tempat.

"Ada 30 PAUD yang dikelola PKK Kota Pontianak, setiap PAUD mengutus 10 siswanya untuk hadir pada acara perpisahan ini," sebutnya.

Saat ini ada gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Tahun ini PPDB SD tidak lagi mensyaratkan tes calistung sebagai syarat masuk ke sekolah dasar. Hal ini mulai diterapkan sejak diberlakukannya Program Merdeka Belajar.

"Kalau dulu anak masuk SD diwajibkan untuk bisa baca tulis karena kalau tidak makan anak tersebut tidak bisa masuk SD. Tetapi sekarang sudah ada program merdeka belajar, calistung tidak lagi menjadi syarat untuk masuk SD," tutupnya. (prokopim)