Berita

Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemkot Pontianak

PONTIANAK - Dalam rangka pelaksanaan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap program tersebut. Kepala Satgas Korsupgah KPK Wilayah III.2 Wahyudi bersama Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto serta kepala perangkat daerah terkait melakukan peninjauan lapangan ke sejumlah proyek-proyek strategis di Kota Pontianak, satu di antaranya Mal Pelayanan Publik dan pembangunan trotoar di Jalan MT Haryono dan Ahmad Yani.

Pj Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menerangkan, peninjauan lapangan terhadap sejumlah proyek strategis ini untuk melihat langsung kondisi ril di lapangan.

"Jadi kita bersama dengan KPK, Tim Korsupgah, ingin melihat secara fisik selesai nggak ini akhir tahun karena waktunya tinggal satu bulan setengah," ungkapnya usai meninjau Mal Pelayanan Publik, Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian pembangunan Mal Pelayanan Publik salah satunya adalah keterlambatan kontrak kerja proyek. Kontrak baru terlaksana di semester dua. Semestinya, kontrak sudah dilaksanakan di awal tahun sehingga pengerjaannya lebih leluasa dari segi waktu.

"Kalau waktunya mepet, kuatirnya pengerjaannya terburu-buru dan akan mempengaruhi kualitasnya, ini yang kita jaga," terang Edi.

Kendala air pasang saat pengerjaan proyek, menurutnya bisa disiasati dengan menggeser waktu pengerjaannya. Sebab, air pasang diperkirakan berlangsung tidak lama, maksimal empat jam.

"Kalau yang biasanya dari pukul 8 pagi mulai bekerja, atau mulai pukul 7 pagi mulai bekerja, ya kita geser mulai pukul 10 misalnya, meskipun sedikit berpengaruh juga waktu penyelesaiannya," sebutnya.

Agar pelaksanaan proyek Mal Pelayanan Publik selesai tepat waktu, ia meminta kepada Dinas PUPR untuk memasang lampu penerangan supaya para pekerja bisa menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut.

"Kalau memang pekerjaannya hingga malam hari, harus disiapkan lampu untuk memudahkan para pekerja menyelesaikan pekerjaannya," ucap Edi.

Kegiatan koordinasi, pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan oleh Tim Korsup KPK RI berlangsung selama empat hari. Diawali dengan Entry Meeting dengan Pj Wali Kota Pontianak pada Senin (18/11) di Kantor Wali Kota. Kemudian, hari kedua, Selasa (19/11) dilanjutkan dengan rapat koordinasi (rakor) dan pemaparan serta peninjauan lapangan terhadap proyek strategis. Hari ketiga dan keempat dilanjutkan dengan rakor dan pemaparan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. (prokopim/kominfo)

PUPR Gelar Seminar Tata Ruang Kota Pontianak

PONTIANAK - Untuk menyelaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya, Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyatakan, perlu dilakukan revisi terhadap Rencata Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak.

"Nah, untuk menyikapi itu, ada sebagian RTRW yang memang harus direvisi," ujarnya usai membuka Seminar Tata Ruang Kota Pontianak dalam rangka memperingati Hari Tata Ruang Nasional di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (19/11/2024).

Melalui seminar yang mengangkat tema 'Tata Ruang Kota Pontianak Tempo Dulu, Sekarang dan Masa Depan Menuju Pembangunan Berkelanjutan', Edi berharap ada masukan-masukan dan saran dari semua stakeholder maupun pihak terkait mengenai tata ruang di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, dalam seminar ini keterlibatan para ahli dan berbagai pihak yang berkepentingan dibutuhkan sebagai bagian dari konsultasi publik dalam menyusun RTRW.

"Termasuk kepentingan pemerintah, kepentingan masyarakat, kemudian pemerhati lingkungan itu yang paling utama. Di samping juga pengusaha-pengusaha, jangan sampai membangun semau-maunya tanpa memikirkan kepentingan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat," tegasnya. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak Firayanta menjelaskan, seminar yang digelar dalam rangka Hari Tata Ruang Nasional 2024 ini dikaitkan dengan revisi RTRW Kota Pontianak.

"Nah, jadi melalui seminar ini diharapkan ada masukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pj Wali Kota, supaya ada rumusan untuk bagaimana rumusan tata ruang ke depan itu bisa diterima oleh berbagai pihak," terangnya.

Dalam revisi RTRW ini, juga memperhatikan berbagai kepentingan, baik dari sisi pemerintahan, pengusaha dan pemerhati lingkungan. Dari berbagai kepentingan itu, bagaimana mengakomodir dalam tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Prinsip utama berkelanjutan yakni mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan masa depan secara berkelanjutan.

"Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak ambil langkah inovatif dengan memanfaatkan lahan tidur di area branggang dalam mendukung program Presiden RI terkait ketahanan pangan nasional. Melalui penerapan teknologi akuaponik, lahan tersebut kini diubah menjadi sumber pangan berkelanjutan yang bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.

Kepala Rutan Pontianak, David Anderson Setiawan, menjelaskan akuaponik merupakan sistem integrasi antara budidaya ikan dan tanaman dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Sistem ini memungkinkan optimalisasi penggunaan air dan lahan sekaligus menghasilkan produk pangan berkualitas.

Di Rutan Pontianak, Warga Binaan dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan sistem ini, mulai dari pemeliharaan ikan hingga budidaya tanaman. "Program ini memberikan manfaat ganda. Selain menghasilkan pangan, Warga Binaan juga mendapatkan keterampilan baru yang dapat mendukung mereka saat kembali ke masyarakat," terang David, Selasa (19/11).

Kepala Subseks Bimbingan Kegiatan, Jodika Pranata, mengungkapkan kehadiran akuaponik di Rutan Pontianak membuktikan lahan yang semula tidak produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus menciptakan peluang bagi peningkatan kualitas hidup. “Melalui langkah ini, Rutan Pontianak menjadi contoh nyata kolaborasi antara inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat untuk masa depan yang lebih baik,” ucapnya.

Inisiatif ini sejalan dengan semangat inovasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih mandiri dalam bidang pangan. Dengan melibatkan Warga Binaan, program ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga berkontribusi pada proses reintegrasi sosial yang lebih baik.

Pemkot Gelar Dialog Kerukunan Umat Beragama Songsong Pilkada Aman dan Damai

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyatakan, situasi dan kondisi di Kota Pontianak menjelang Pilkada Serentak 2024 secara umum aman dan kondusif. Namun demikian, seluruh pihak dan elemen masyarakat diminta untuk tidak lengah dan meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga kondusivitas menghadapi Pilkada pekan depan.

"Saya berharap melalui pertemuan dan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ini bisa menyampaikan pesan kedamaian dan ketenangan menjelang Pilkada yang akan digelar 27 November mendatang," ujarnya usai membuka Dialog Kerukunan Umat Beragama menyongsong Pilkada aman dan damai di Hotel Golden Tulip, Selasa (19/11/2024).

Melalui pertemuan ini, para tokoh agama diharapkan menyampaikan pesan-pesan kedamaian kepada umatnya masing-masing. Peran tokoh agama sangat penting dalam menciptakan suasana kondusif karena memiliki pengaruh besar dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik di masyarakat.

“Tokoh agama adalah panutan bagi umat. Mereka memiliki kapasitas untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah,” sebutnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersama pihak terkait telah melakukan pemetaan dan mengumpulkan informasi terkait risiko-risiko yang mungkin terjadi saat Pilkada. Ia berharap semua pihak berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban demi suksesnya Pilkada.

"Insya Allah Pontianak aman, tetapi ini tetap terus harus kita jaga, jangan sampai kecolongan," pesannya mengingatkan.

Penyebaran isu-isu hoaks di masa Pilkada juga menjadi salah satu yang mesti diantisipasi. Edi Suryanto menyebut, satu-satunya kekuatan yang paling besar dalam mengantisipasi penyebaran hoaks adalah kekuatan masyarakat. Masyarakat menjadi bagian penting dalam menangkal maraknya hoaks. Oleh sebab itu, perlu adanya interaksi dengan akar rumput atau masyarakat paling bawah, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah hingga RT dan RW.

"Makanya dengan potensi hoaks ataupun fitnah, berita bohong maupun hasutan, nah di masyarakat itu kita jaga semua jangan sampai terprovokasi," ungkapnya.

Pj Wali Kota menambahkan, hal yang tak kalah pentingnya dalam mengantisipasi hoaks adalah menjalin komunikasi dengan baik antar tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dengan komunikasi yang terjalin dengan baik, persoalan-persoalan yang terjadi dan melibatkan masyarakat akan terselesaikan dengan baik.

"Kalau saling komunikasi dengan baik dan semua sudah terjaga dengan baik, mau dikasih hoaks seperti apa, enggak ada masalah karena masyarakat sudah cerdas," kata Edi Suryanto.

Dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada di Kota Pontianak, Pj Wali Kota juga langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang ada di kecamatan-kecamatan. Tujuannya untuk memastikan supaya unsur penyelenggara dan pendukung Pilkada yang ada di kecamatan maupun kelurahan, seperti PPK dan Panwascam serta perangkat kecamatan dan kelurahan, mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada mendatang.

“Kami juga menginventarisir kemungkinan risiko atau permasalahan yang masih dihadapi dan juga permasalahan yang mungkin akan terjadi sehingga bisa diantisipasi dari sekarang,” pungkasnya. (prokopim)