Berita

PONTIANAK – Muhammad Hanif, pelajar SMP Yakhalusti Pontianak dianugerahi penghargaan sebagai juara pertama pada lomba Gerakan Menabung Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) tingkat SMP se-Kota Pontianak tahun 2024, yang diserahkan secara simbolis oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian pada Puncak Hari Inklusi Keuangan Daerah, di Gedung Pontianak Convention Center, Jumat (1/11/2024).

Ani Sofian menerangkan, lomba menabung ini merupakan langkah edukasi sejak dini bagi generasi penerus, guna menuju inklusi keuangan Kota Pontianak. Ia mengatakan, para pelajar selalu antusias untuk menabung.

“Inklusi keuangan merupakan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang bermanfaat dan terjangkau dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain inklusi keuangan, kita juga ingin meningkatkan aspek literasi keuangan sejak dini,” katanya, usai menyerahkan penghargaan.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen lebih rendah dibanding indeks keuangan sebesar 75,02 persen. Ani Sofian menilai, literasi keuangan harus dibangun bersama, sehingga masyarakat bisa lebih memahami pengelolaan keuangan.

“Untuk itu diperlukan kolaborasi dan sinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah. Saya mengimbau pelaku usaha jasa keuangan di Kota Pontianak dalam menjalankan bisnisnya untuk tidak hanya mengedepankan sisi bisnisnya, tetapi juga faktor edukasi,” ucap Pj Wali Kota.

Ani Sofian meminta kepala sekolah di SMP se-Kota Pontianak untuk turut berperan aktif dalam mendorong edukasi manfaat menabung kepada pelajar. Ke depan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak akan menyusun integrasi literasi finansial dalam semua mata pelajaran mulai dari tingkat SD sampai SMP.

“Era digital saat ini diwarnai dengan munculnya perusahaan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi,” imbuhnya.

Perkembangan teknologi menciptakan perubahan signifikan dalam dunia keuangan. Mulai dari munculnya e-commerce dan financial technology (fintech). Keduanya saling bersinergi satu sama lain.

“Salah satu yang paling signifikan terkena dampak perubahaan adalah gaya hidup, yaitu pinjaman atau kredit. Kemudahan ini diikuti berbagai tantangan, yakni meningkatnya kejahatan di sektor jasa keuangan yang bisa merugikan masyarakat,” sebut Ani Sofian.

Dia berharap, melalui momentum inklusi daerah ini, edukasi sosialisasi pencegahan fintech ilegal terus digencarkan, dimulai dari hari ini.

“Saya harap kepala sekolah dan guru lebih memahami terlebih dahulu manfaat yang ditawarkan, sehingga memastikan fintech telah terdaftar dan memenuhi prosedur dari OJK dan mencegah fintech ilegal,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Forum Bisnis Sinergi Lintas Sektoral dalam Memanfaatkan Potensi dan Peluang Investasi

PONTIANAK - Kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing di Kota Pontianak. Sebagai kota yang berada di pusat jalur perdagangan regional dan memiliki posisi geografis yang strategis, Pontianak memiliki beragam potensi investasi di berbagai sektor.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan dan insentif bagi para investor melalui sistem yang transparan dan berbasis teknologi.

“Selain itu kita terus melakukan upaya pembenahan infrastruktur dan layanan publik agar investasi di kota ini semakin menarik dan berkelanjutan,” ujarnya saat membuka Forum Bisnis dengan tema ‘Sinergi Lintas Sektoral dalam Memanfaatkan Potensi dan Peluang Investasi di Kota Pontianak’ di Hotel Harris Pontianak, Kamis (31/10/2024).

Menurutnya, forum yang digelar dengan tema Sinergi Lintas Sektoral sangat relevan dalam konteks perkembangan saat ini. Terlebih tantangan ekonomi global yang kian kompleks membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karenanya, dia mengajak seluruh peserta forum bisnis untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan membangun kemitraan strategis agar potensi Kota Pontianak dapat dioptimalkan dengan baik.

“Saya berharap, forum ini menghasilkan ide-ide inovatif, terobosan baru dan peluang kolaborasi konkret yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak. Dengan sinergi yang kuat, kita optimis bahwa Kota Pontianak akan menjadi kota yang ramah investasi, berdaya saing tinggi, dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya,” kata Ani Sofian.

Dia berharap forum ini bukan sekadar pertemuan formal, tetapi juga sebuah momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. 

“Kolaborasi lintas sektoral sangat diperlukan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen dalam mengentaskan kawasan kumuh di Kota Pontianak, terutama yang berada di tepian Sungai Kapuas. Namun dalam penataan kawasan kumuh, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah saat Kota Pontianak mengusulkan Dana Alokasi Khusus Terintegrasi (DAKIN) ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menata kawasan kumuh di tepian Sungai Kapuas, tepatnya di Gang Mendawai Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, ditolak karena gagal dalam proses konsolidasi tanah sebagai persyaratan pengusulan DAKIN.

Berkaca dari kegagalan tersebut, Pemkot Pontianak melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Pontianak menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Garis Sempadan Sungai (GSS) dan pengurangan kawasan kumuh di Kota Pontianak di Hotel Harris Pontianak, Kamis (31/10/2024).

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, salah satu faktor utama gagalnya usulan DAKIN karena sebagian rumah-rumah warga yang terkena Garis Sempadan Sungai (GSS) tidak dapat menunjukkan sertifikat tanahnya. Menurutnya, polemik di lapangan terjadi ketika menentukan patok GSS yang berbeda-beda persepsi, baik dari ketidakjelasan gambar di Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) maupun hasil pengukuran dan pematokan ulang yang dilakukan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I.

“Keadaan ini bila tidak disesuaikan dan tidak ditindaklanjuti secara jelas maka upaya pengentasan kawasan kumuh di tepian sungai sulit terealisasi. Oleh karenanya, butuh komitmen dari semua pihak untuk mengentaskan kawasan kumuh tepian sungai,” ujarnya.

Belajar dari daerah lain atau dari luar negeri, pembangunan infrastruktur terlihat dapat dilaksanakan secara luas dan akomodatif yang terkesan lebih banyak kompromi dalam aturan dan pengaturannya. Oleh karena itu pengentasan kawasan kumuh diperlukan upaya dari berbagai pihak dalam aturan kebijakan agar menghasilkan win-win solution antara pembuat kebijakan dan masyarakat. 

“Pemkot Pontianak tetap berupaya mengentaskan permukiman kumuh hingga nol, namun upaya ini menghadapi tantangan  dan hambatan di lapangan, baik dari segi sosial kondisi alam, anggaran dan peraturan yang ada,” tutur Ani Sofian.

Dia berharap, melalui forum ini seluruh peserta yang hadir bisa saling bertukar pikiran, untuk menyamakan persepsi dan dapat menemukan solusi yang sinergis antara penetapan GSS dan penanganan kawasan kumuh dengan pendekatan yang holistik dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

“Kita bisa menciptakan rancangan tindak penerapan GSS yang berkelanjutan. Hasil diskusi dan rekomendasi terbaik bila perlu akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat yaitu ke Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar menjadi pertimbangan atau pengaturan khusus terutama untuk penanganan permukiman di sepanjang tepian sungai” sebut Ani Sofian.

Ketua Panitia FGD Alfri memaparkan, latar belakang digelarnya forum diskusi ini adalah sebagai upaya untuk mengentaskan permukiman kumuh menjadi nol atau nihil. Untuk penataan kawasan kumuh tepian Sungai Kapuas, GSS menjadi titik mula dalam menangani kawasan kumuh tepian sungai.

“Banyak tantangan dan hambatan di lapangan yang dihadapi, baik dari segi sosial, kondisi alam, anggaran dan peraturan yang ada, khususnya pada kawasan kumuh di tepian sungai,”ungkapnya.

Alfri menyebut, kegagalan dalam pengusulan DAKIN ke Bappenas, untuk penanganan kawasan kumuh Gang Mendawai Kelurahan Bansir Laut disebabkan beberapa faktor, antara lain tentang penerapan GSS yang membingungkan. Di satu sisi, pihaknya ingin menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan percontohan dengan muatan heritage, sekaligus menangani permukiman kumuh hingga tuntas. Namun di sisi lain, penerapan GSS dengan patok yang belum jelas berakibat sejumlah rumah warga tidak dapat diberikan sertifikasi tanah melalui program konsolidasi tanah yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

“Dan ini menjadi salah satu sebab penolakan warga terhadap upaya penataan kawasan dimaksud. Akibat dari tidak lengkapnya persyaratan readiness kriteria yang ditetapkan oleh Bappenas, usulan DAKIN ditolak,” terang dia.

Selaku penyelenggara FGD, dirinya mengajak semua peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Pertama, membahas bagaimana seharusnya penerapan GSS di permukiman tepian sungai, khususnya kawasan kumuh. Terlebih jika dimaksudkan untuk atau sebagai kawasan heritage. 

“Kedua, menjadikan aturan yang tidak lagi abu-abu dalam penerapannya. Sehingga begitu akan dilaksanakan di lapangan, kita telah mempunyai patokan dan rambu yang jelas terkait penerapan GSS,” tegasnya.

Dalam FGD ini, pihaknya menghadirkan empat orang narasumber dengan latar belakang disiplin ilmunya masing-masing. Tujuannya, agar dapat mengetahui persepsi dari masing-masing keilmuan yang terkait dengan pengaturan GSS ini. Melalui forum ini pula, diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang bagaimana ke depannya mengatur GSS agar tidak selalu menjadi polemik.

“Dan diharapkan penanganan kumuh atau penataan kawasan tepian sungai menjadi lebih baik sebagaimana yang kita harapkan,” tutupnya. (prokopim)

Tinjau Pasar Kemuning, Sejumlah Komoditas Naik dan Turun

PONTIANAK - Harga sejumlah komoditas di pasar tradisional di Kota Pontianak terpantau mengalami kenaikan dan penurunan. Berdasarkan hasil pantauan Satgas Pangan Kota Pontianak saat melakukan peninjauan di Pasar Kemuning Kota Baru, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan di antaranya beras Bulog SPHP, cabai besar, ikan tongkol hitam, bawang putih, bawang bombay dan tomat. Namun ada pula komoditas yang justru turun harga seperti daging ayam, cabai keriting, cabai rawit merah dan hijau, bawang merah, ketimun, sawi hijau, kangkung, kacang panjang, kentang, kacang hijau dan kacang tanah.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, peninjauan ke pasar tradisional bersama Satgas Pangan ini bertujuan untuk mengecek harga dan ketersediaan pangan. 

“Kami baru saja mengecek harga komoditas pangan di Pasar Kemuning dan memang ada yang mengalami kenaikan harga, ada pula yang justru turun seperti daging ayam, cabai dan beberapa jenis sayur-sayuran,” ujarnya usai meninjau Pasar Kemuning didampingi Satgas Pangan Kota Pontianak, Kamis (31/10/2024).

Dari sejumlah komoditas, ikan tongkol hitam mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari data yang dirilis Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, harga rerata ikan tongkol hitam sebelumnya per-28 Oktober 2024 sebesar Rp31.600, saat ini melonjak hingga Rp35.133. Demikian pula cabai besar, di Pasar Kemuning harga per kilogramnya Rp28.333. Ia menyebut, adanya kenaikan harga ini bisa disebabkan stok komoditas yang terbatas, sementara permintaan pasar sedang tinggi sehingga harganya menjadi naik.

Sebagai langkah selanjutnya, Ani Sofian bilang, pihaknya akan melakukan operasi pasar atau pasar murah dengan melibatkan instansi terkait maupun BUMN dan BUMD. Tujuannya untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan di pasaran. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan bijak dalam berbelanja.

“Kalau kami melihat untuk stok pangan masih mencukupi dan mudah-mudahan sampai bulan depan masih aman sehingga harga komoditas tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskumdag) Kota Pontianak Iman Setiadi mengatakan, monitoring Satgas Pangan ini dalam rangka memastikan ketersediaan komoditas pangan serta memantau harga-harga komoditas di pasar tradisional dan pasar modern serta distributor.

“Hari ini kita bersama Satgas Pangan turun ke Pasar Kemuning, Pasar Swalayan Kaisar dan sebuah distributor,” terangnya.

Menurutnya, dari pantauan Satgas Pangan, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, tetapi ada beberapa jenis komoditas harganya turun. Namun demikian, pihaknya memastikan saat ini stok pangan masih aman.

“Monitoring rutin seperti ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat terkait stok dan harga pangan yang tersedia di pasar,” tutupnya. (prokopim)