Berita

Pemkot Pontianak Gelar Apel Hari Otda ke-29

PONTIANAK - Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 diperingati Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Pontianak dengan menggelar apel di halaman Kantor Wali Kota, Jumat (25/4/2025).

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan semangat otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, otonomi daerah sejatinya memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalankan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing daerah. 

"Intinya adalah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah yang sebenarnya. Semangat otonomi ini harus diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Amirullah menjelaskan, sinergi terlihat dari keselarasan program, kegiatan dan kebijakan yang dijalankan di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan adanya sinergi dan kolaborasi, tujuan bersama dapat dicapai lebih mudah. 

"Sinergi adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jika pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota berkolaborasi, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud," tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu barometer keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk Kota Pontianak, pencapaian IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pemerintah, ASN dan seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. 

“IPM ini adalah hasil kerja sama semua pihak, bukan hanya pemerintah saja," kata Amirullah.

Dalam menjalankan tugasnya, Amirullah mengingatkan agar ASN terus berinovasi dan adaptif dalam memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik harus cepat, murah dan transparan. 

“Perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, terutama di tengah perubahan yang semakin cepat,” tegasnya.

Sekda menambahkan, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tiga komponen penting yang harus berjalan serempak. 

"Ketiga komponen ini harus dilaksanakan bersama-sama. Dengan inovasi dan adaptasi, pelayanan publik akan semakin optimal, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari otonomi daerah," pungkas Amirullah.

Peringatan Hari Otda ke-29 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat sinergi demi terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 56 orang jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan studi tiru di Pemerintah Kota Pontianak. Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kotawaringin Timur, Irawati, disambut Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Irawati mengungkapkan, kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ini untuk menjajaki kerja sama lintas daerah dalam berbagai bidang. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar dan berbagi pengalaman, sekaligus menjalin kerja sama konkret antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak.

"Kami ingin mendapatkan ilmu dan pengalaman, yang nantinya bisa kami terapkan untuk memberdayakan masyarakat di daerah kami. Namun, kami pastikan tujuan kami bukan untuk menjadi pesaing, melainkan untuk berkolaborasi," ujarnya

Menurutnya, kolaborasi dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pengembangan ekonomi hingga perhatian terhadap kelompok rentan seperti lansia. Terlebih Kota Pontianak yang memiliki karakteristik serupa dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal potensi sumber daya dan tantangan pembangunan.

Salah satu fokus kerjasama ini adalah pemberdayaan masyarakat, terutama pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui sinergi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), diharapkan pelaku usaha lokal dapat lebih berkembang dan produk kerajinan daerah semakin kompetitif. 

Irawati juga menambahkan bahwa budidaya lidah buaya menjadi salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Kami percaya inovasi dan pengalaman kedua daerah dapat saling mendukung untuk memajukan produk lokal, termasuk budidaya lidah buaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi," tuturnya.

Dengan kunjungan ini, Irawati berharap sinergi antara Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kota Pontianak dapat menjadi langkah nyata dalam membangun dan memberdayakan masyarakat.

"Tujuan kita bersama adalah bagaimana masyarakat kita bisa sejahtera, dari anak-anak hingga lansia, serta dari petani hingga nelayan," sebutnya.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengapresiasi kunjungan kerja rombongan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang datang ke Kota Pontianak, termasuk kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ia menilai kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk membangun sinergi yang lebih baik. 

“Kehadiran rombongan ini menjadi contoh yang baik. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif harus seiring sejalan dalam membangun daerah,” tambahnya.

Ia berpendapat, efektivitas kegiatan studi banding hendaknya harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. 

Setiap kegiatan, termasuk studi banding, harus memiliki hasil yang konkret dan relevan dengan kebutuhan daerah. Bahasan berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya meniru, tetapi juga mampu mengadopsi dan mengadaptasi hal-hal positif yang ditemukan selama studi banding untuk diterapkan di daerah masing-masing.

“Oleh sebab itu, pentingnya menguasai inovasi serta mampu berkolaborasi antar instansi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tukasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Bahasam menyebut, UMKM menjadi primadona dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. 

“UMKM adalah andalan kami untuk menaikkan PAD. Kota Pontianak ini memang mengandalkan sektor barang dan jasa, karena tidak memiliki potensi seperti tambang atau perkebunan,” tutupnya. (prokopim)

Wakil Wali Kota Tanam Padi Serentak Dukung Swasembada Pangan

PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi satu di antara 14 provinsi dipilihnya lokasi penanaman padi secara serentak nasional yang digagas pemerintah pusat. Di Kota Pontianak, kegiatan ini dipusatkan di lahan sawah Jalan Nipah Kuning Dalam, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, turut serta dalam penanaman tersebut. Ia menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Cita-cita pemerintah pusat ini menjadi angin segar bagi para petani, termasuk di Kota Pontianak. Teruslah menjadi petani terbaik dan hasilkan panen yang melimpah,” pesan Bahasan, Rabu (23/4/2025).

Ia menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 184 hektare dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) seluas 160 hektare yang tersebar di empat kecamatan. Lahan-lahan tersebut telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN sejak 2023.

Dengan menggunakan sistem tanam salibu—yakni teknik budidaya padi dengan memanfaatkan rumpun sisa panen untuk menumbuhkan tunas baru—pihaknya menargetkan produksi 10 hingga 15 ton padi per hektare setiap tahun.

“Metode salibu ini dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, karena menghemat biaya dan waktu tanam,” terangnya.

Menurut Bahasan, prioritas pemerintah pusat dalam swasembada pangan menjadi langkah antisipatif menghadapi krisis global akibat perang wilayah, perang dagang, serta perubahan iklim ekstrem.

“Wacana ini perlu didukung sepenuhnya, terlebih di situasi dunia yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak, Muchammad Yamin mengatakan, pihaknya juga berfokus pada pembinaan kelompok tani. Bantuan berupa alat pertanian dan bibit akan terus disalurkan secara rutin.

“Sesuai arahan Bapak Wakil Wali Kota, kita akan memperkuat dukungan sarana dan prasarana sektor pertanian, terutama untuk mendukung ketahanan pangan,” ungkap Yamin.

Dengan asumsi 200 hektare panen, Kota Pontianak ditargetkan mampu memproduksi hingga 800 ton padi per tahun. Yamin juga mengajak seluruh elemen masyarakat serta instansi pemerintah seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk turut serta mendukung program ini.

“Selain mendukung swasembada, program ini juga berpengaruh terhadap stabilitas inflasi,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan momentum penting untuk menata arah pembangunan Kota Pontianak dalam lima tahun ke depan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengingatkan kepada jajaran di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak agar dalam menyusun Renstra betul-betul dilakukan secara detail.

“Dokumen Renstra ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi juga menjadi landasan strategis untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan daerah berjalan efektif," ujarnya usai membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Wali Kota, Rabu (23/4/2025).

Amirullah menambahkan, Renstra Sekretariat Daerah harus mencerminkan visi besar Kota Pontianak yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis. Ia mengajak seluruh peserta forum, termasuk perwakilan DPRD, akademisi, organisasi masyarakat dan perangkat daerah, untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, saran, dan kritik yang konstruktif.

“Visi dan misi Kota Pontianak harus menjadi pedoman utama. Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mendukung indikator-indikator kemajuan, kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan nilai-nilai humanis," tambahnya.

Dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan Renstra. Oleh sebab itu, dokumen itu harus linier dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, RKPD, hingga RKA. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan, program dan anggaran.

"Keselarasan antara dokumen perencanaan sangat penting. Jika ada program atau kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra, maka akan menjadi masalah ke depannya,” ungkapnya.

Dirinya mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karenanya dibutuhkan peran teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia berharap bahwa dalam lima tahun ke depan, pelayanan di Pemerintah Kota Pontianak dapat terintegrasi secara digital untuk mendukung efektivitas dan efisiensi.

"Ke depan, kita harus memikirkan bagaimana teknologi informasi dapat dioptimalkan untuk pelayanan yang lebih baik. Misalnya, sistem informasi yang memungkinkan seluruh kegiatan pemerintah terpantau secara real-time," tuturnya.

Forum ini juga dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk akademisi dari Universitas Tanjungpura, organisasi masyarakat, serta perwakilan dari perangkat daerah Kota Pontianak. Dalam kesempatan tersebut, Amirullah mengingatkan seluruh peserta untuk serius dan fokus dalam menyusun dokumen Renstra yang berkualitas.

"Dokumen ini akan menjadi pedoman penting bagi Pemerintah Kota Pontianak. Oleh karena itu, saya berharap semua pihak yang terlibat dapat memberikan kontribusi terbaiknya," pungkasnya. (prokopim)