Berita

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (23/6/2025).

Menurutnya, penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dokumen ini menjadi bagian integral dari siklus tahunan perencanaan pembangunan di Kota Pontianak.

“Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan sebagai bentuk respon atas dinamika ekonomi makro, baik nasional maupun daerah, serta perubahan asumsi dasar yang terjadi pada semester pertama 2025,” ujarnya.

Ia menjabarkan sejumlah indikator ekonomi makro Kota Pontianak yang menjadi dasar perubahan APBD 2025. Antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan antara 5,01 hingga 5,20 persen, laju inflasi dikisaran 1 hingga 2,5 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,10 persen, angka kemiskinan sebesar 4 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 82,73, dan rasio gini sebesar 0,343.

Edi mengungkapkan, kebijakan perubahan APBD mencakup struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dalam perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2,15 triliun, turun Rp14,02 miliar dibanding target awal sebesar Rp2,17 triliun. Sebaliknya, belanja daerah mengalami kenaikan menjadi Rp2,20 triliun, naik Rp14,02 miliar dari target awal Rp2,18 triliun.

Untuk sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp60,59 miliar, atau naik 157,30 persen dari sebelumnya Rp23,5 miliar. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan naik menjadi Rp17,5 miliar dari Rp8,5 miliar.

“Volume APBD Perubahan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp2,21 triliun, meningkat Rp23,02 miliar atau naik 1,05 persen dari APBD murni sebesar Rp2,19 triliun,” sebutnya.

Ia menyebut bahwa pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan menunjukkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif, dengan fokus utama pada program prioritas pembangunan.

“Tujuan akhir dari semua kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” terang Edi.

Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 saat ini masih dalam tahap awal dan bersifat dinamis. Rancangan tersebut baru saja disampaikan melalui penyampaian Wali Kota dalam Rapat Paripurna dan akan segera dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pontianak.

“Total anggaran perubahan mencapai sekitar Rp2,2 triliun, dan diprioritaskan untuk mendukung visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak. Ini merupakan janji politik yang harus diwujudkan secara bertahap hingga akhir masa jabatan mereka,” jelasnya.

Ia memastikan tidak ada program prioritas yang akan dipangkas dalam pembahasan perubahan anggaran, khususnya program padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. 

“Justru program-program padat karya ini penting dalam menekan angka pengangguran dan menggerakkan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Dalam hal serapan anggaran, Satarudin mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyusun perencanaan secara matang dan segera melakukan lelang proyek sejak awal tahun anggaran. Ia menilai rendahnya serapan di awal tahun berpotensi menyebabkan keterlambatan pembangunan, apalagi jika proyek baru mulai dilelang mendekati akhir tahun.

“Kami minta semua OPD teknis jangan menunda proses lelang. Minimal 50 persen anggaran harus sudah terserap dalam enam bulan pertama. Jika tidak, berarti ada kendala perencanaan di OPD tersebut. Tahun lalu saja kita mengalami silpa cukup besar, mencapai Rp60 miliar,” pungkasnya. (prokopim)

PKL Dilarang Kuasai Fasilitas Umum di Waterfront

PONTIANAK - Menindaklanjuti keluhan warga terkait adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menguasai ruang publik di waterfront tepian Sungai Kapuas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas turun ke lokasi untuk menertibkan para PKL yang meletakkan dagangannya di atas kursi yang ada di lokasi tersebut. Sebelumnya, di media sosial, warga mengeluhkan karena oknum PKL melarangnya  duduk di kursi yang ada di waterfront terkecuali yang bersangkutan membeli minuman yang dijejerkan pedagang di atasnya, padahal tempat duduk itu disediakan untuk publik.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiyantoro menegaskan bahwa pihaknya tidak mentoleransi adanya upaya penguasaan ruang publik oleh PKL di waterfront.. Penertiban ini, kata dia, dilakukan untuk memastikan bahwa ruang terbuka seperti kawasan waterfront dapat diakses oleh seluruh warga tanpa tekanan ataupun kewajiban membeli produk dari pedagang tertentu.

“Tempat duduk yang tersedia di waterfront itu milik publik, bukan milik pribadi ataupun pedagang. Siapa pun berhak duduk dan menikmati suasana tepian Sungai Kapuas tanpa harus membeli sesuatu,” tegasnya saat dikonfirmasi usai penertiban, Minggu (22/6/2025).

Ia menambahkan, pihaknya telah memberikan peringatan tegas kepada pedagang yang kedapatan menaruh barang dagangan di atas fasilitas umum dan melarang warga menggunakan tempat duduk. Ia juga menyebut, jika kedepannya ditemukan pelanggaran serupa, maka tindakan tegas akan kembali diambil.

“Kalau sampai ada PKL menguasai area publik dan membuat warga merasa tidak nyaman, tentu akan kami tindak,” katanya.

Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak Satpol PP apabila menemukan kejadian serupa, baik secara langsung maupun melalui kanal pengaduan resmi yang disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak.

Penertiban ini mendapat dukungan dari warga dengan adanya langkah tegas Pemkot Pontianak. Beberapa warga berharap agar kawasan publik seperti waterfront tetap menjadi ruang bersama yang bersih, nyaman dan terbebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Salah satu warga yang ditemui di lokasi, Yuni (34), mengapresiasi langkah Satpol PP Kota Pontianak yang cepat menanggapi keluhan masyarakat. Ia mengaku sempat merasa tidak nyaman saat hendak duduk di salah satu kursi di kawasan waterfront namun diminta membeli minuman terlebih dahulu oleh seorang pedagang.

“Padahal itu kursi umum, bukan warung. Kita ke sini untuk santai menikmati pemandangan, bukan langsung dipaksa beli. Tindakan seperti itu bikin malas datang,” ucapnya.

Senada, pengunjung lainnya, Rafi (27), menyebut bahwa penertiban ini penting untuk menjaga kenyamanan semua pihak. Ia menilai keberadaan PKL sah-sah saja selama tidak melampaui batas dan tidak mengintimidasi pengunjung.

“Silakan saja berdagang, itu rezeki. Tapi jangan sampai fasilitas umum dikuasai sendiri. Kalau semua pedagang begitu, nanti warga biasa nggak punya ruang lagi,” imbuhnya.

Para pengunjung berharap penataan dan pengawasan kawasan publik seperti waterfront bisa dilakukan secara rutin agar tetap menjadi ruang yang inklusif, aman, dan ramah bagi semua kalangan. (Sumber : Satpol PP Kota Pontianak)

Bahasan: Junjung Sportivitas, Harumkan Kota Pontianak

PONTIANAK - Sebanyak 29 atlet pelajar bersama 11 pelatih resmi dilepas oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Minggu (22/6/2025). Seluruh atlet itu akan mewakili Kota Pontianak dalam ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tahun 2025. 

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan. Ia berharap seluruh atlet dapat menjaga kekompakan dan nama baik daerah selama bertanding di ajang yang berlangsung pada 23 hingga 26 Juni 2025 mendatang.

“Kekalahan hanya bisa diterima setelah perjuangan habis-habisan. Berangkatlah dengan semangat pantang menyerah, dan gelorakan komitmen untuk menjadi yang terbaik,” tegasnya.

Atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Bahasan berharap kontingen Kota Pontianak bisa membawa pulang prestasi membanggakan, bahkan meraih gelar juara umum. 

“Saya yakin dengan disiplin, kegigihan, dan perjuangan, adik-adik semua mampu mengharumkan nama kota, sekolah, dan diri sendiri,” ucapnya.

Wakil Wali Kota Bahasan turut menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kerja keras semua pihak, termasuk para pelatih, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak, serta pengurus KONI dan cabang olahraga yang telah membina para atlet hingga terpilih mewakili daerah.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, kami menyampaikan selamat dan terima kasih kepada siswa-siswi terbaik yang telah terpilih sebagai kontingen Kota Pontianak. Ini adalah tanggung jawab besar, semoga adik-adik bisa mengukir prestasi terbaik bagi Kota Pontianak,” tutupnya.

POPDA Kalbar 2025 menjadi momentum penting bagi generasi muda Pontianak untuk menunjukkan potensi dan semangat juangnya di tingkat provinsi, serta menjadi langkah awal menuju prestasi nasional dan internasional. (prokopim)

Gotong Royong Bersihkan Parit dan Saluran di Selat Panjang 2

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus menggencarkan semangat gotong royong di kalangan masyarakat. Berlokasi di Jalan Selat Panjang 2 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, memimpin langsung kegiatan kerja bakti membersihkan saluran drainase dan parit-parit di lingkungan tersebut. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Pontianak dalam menanggulangi genangan air serta menjaga kebersihan lingkungan.

Bahasan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan gotong royong ini. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk membenahi saluran air yang tidak tersambung dengan baik serta telah dipenuhi oleh rumput dan lumpur yang menghambat aliran.

“Ini semata-mata demi mengurangi tingginya genangan air, khususnya di sekitar Jalan Selat Panjang. Kami bersama Pak Wali berkomitmen mengatasi persoalan genangan yang kerap muncul saat hujan deras dan air pasang,” ujarnya usai gotong royong, Minggu (22/6/2025).

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, RT/RW, lurah hingga camat dalam menjaga dan memelihara saluran drainase. Dirinya mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat tidak segan melaporkan saluran yang tersumbat atau tidak terkoneksi dengan baik agar bisa segera ditindaklanjuti.

“Kita harus bergerak bersama. Bila ada saluran yang tersumbat, segera komunikasikan. Pemerintah kota siap membantu menurunkan alat berat dan personel melalui dinas terkait,” tegasnya.

Bahasan juga menyinggung tentang pentingnya tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, tugas ini bukan hanya milik pemerintah semata, melainkan kewajiban seluruh warga tanpa memandang latar belakang.

“Setiap agama pasti mengajarkan untuk menjaga kebersihan. Jadi mari kita jadikan ini sebagai semangat bersama. Lingkungan bersih, hati juga jadi bersih,” pesannya.

Kegiatan bersih-bersih drainase ini, lanjut Bahasan, bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bagian dari program jangka panjang Pemkot Pontianak. Salah satunya tertuang dalam visi-misi 25 program prioritas yang diusung saat masa kampanye 2024 lalu.

Dia berharap, kegiatan seperti ini dapat terus digalakkan, terlebih dengan adanya sekitar 3.200 RT dan RW di Kota Pontianak. Jika semua bergerak dengan kesadaran dan tanggung jawab, ia yakin Pontianak akan menjadi kota yang bersih, sehat, dan bebas dari genangan.

“Kalau sedikit-sedikit langsung teriak ‘banjir’, itu bisa menciptakan kesan buruk bagi kota ini. Padahal, kalau kita sama-sama jaga dan rawat saluran air, kita bisa mencegah hal-hal yang lebih besar,” pungkasnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk terus menjaga semangat gotong royong dan menjadikan kegiatan bersih-bersih sebagai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dengan begitu, Pontianak yang sehat dan nyaman bisa terwujud bersama. (prokopim)