Berita

Tegaskan Tidak Ada Siswa Titipan

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, memastikan bahwa proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tingkat SD dan SMP di Kota Pontianak telah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Hal itu diungkapkannya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SD Negeri 12 dan SMP Negeri 4 Pontianak Timur, Jumat (20/6/2025).

Bahasan juga menepis isu adanya praktik titip-menitip siswa. Ia menegaskan bahwa jika ditemukan sekolah yang masih melakukan praktik tersebut, pihaknya tidak akan segan-segan melakukan evaluasi terhadap kepala sekolah yang bersangkutan.

"Di semua SD dan SMP di Pontianak, tidak boleh ada titipan. Jika ada, kami akan evaluasi dengan tindakan tegas sesuai aturan," tegasnya usai melakukan sidak di SMPN 4 Pontianak Timur.

Bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Bahasan melakukan monitoring untuk memastikan adanya informasi yang seolah-olah SPMB tahun ini penuh dengan titipan dan penyimpangan. 

“Faktanya, setelah kami turun ke lapangan, semua berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa untuk tingkat SMP, proses penerimaan siswa dibuka melalui empat jalur yakni afirmasi, domisili, mutasi dan prestasi. Sedangkan untuk tingkat SD, hanya tersedia tiga jalur, yaitu domisili, mutasi, dan afirmasi. 

"Jalur prestasi belum berlaku untuk SD," tambahnya.

Selain itu, ia menyebut masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait sistem domisili dan ketentuan usia dalam proses seleksi. Banyak masyarakat, menurutnya, hanya mengandalkan jarak tempat tinggal tanpa memperhatikan usia calon siswa.

"Meskipun rumahnya dekat sekolah, tetapi umurnya di bawah dari perangkingan usia sesuai kuota di sekolah tersebut atau mengajukan jalur afirmasi dengan keterangan tidak mampu, tapi usia tidak mencukupi. Ini harus disosialisasikan," jelasnya.

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak, mulai dari ASN hingga tokoh masyarakat, agar ikut aktif menyosialisasikan aturan penerimaan siswa baru kepada masyarakat. Ia juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan.

"Kami sudah buka ruang aduan. Banyak masyarakat datang langsung ke saya. Di dinas juga ada, Ombudsman juga ada. Setelah proses selesai, kami juga minta inspektorat melakukan audit terhadap data penerimaan siswa baru ini," katanya.

Bahasan berharap masyarakat tidak langsung menuduh adanya kecurangan tanpa memahami aturan yang berlaku. Ia mengimbau warga untuk membaca informasi resmi melalui media sosial, aplikasi, atau bertanya langsung ke pihak yang memahami, seperti guru atau langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang menyediakan layanan informasi SPMB.

“Jangan asal memvonis. Kami sudah turun langsung, dan tidak ditemukan pelanggaran atau praktik titipan,” tegasnya lagi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Sri Sujiarti menerangkan, khusus tata cara seleksi jalur domisili SD, prioritas kelompok usia dengan urutan, yakni 7 tahun ke atas, 6,5 sampai 7 tahun lulusan PAUD, 6,5 sampai 7 tahun tidak PAUD, 6 sampai 6,5 tahun lulusan PAUD,  6 sampai 6,5 tahun tidak PAUD, 5,5 sampai 6 tahun lulusan PAUD.

“Kemudian yang kedua jarak tempat tinggal ke sekolah, dengan ketentuan jika jarak sama maka diprioritaskan yang usianya lebih tua, jika jarak dan usia sama, maka diprioritaskan kepada yang mendaftar lebih dulu,” terangnya.

Selanjutnya, sambung Sri, tata cara seleksi jalur domisili SMP adalah jarak tempat tinggal ke sekolah (hitung garis lurus), dengan ketentuan jika jarak sama maka diprioritaskan kepada calon siswa yang usianya lebih tua.

“Jika jarak dan usianya sama, maka diprioritaskan kepada yang mendaftar lebih dulu,” imbuhnya.

Sri menambahkan, proses SPMB 2025 telah dilaksanakan sesuai ketentuan terbaru dari Kementerian Pendidikan. Dijelaskannya, perubahan istilah dari PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) menjadi SPMB mengikuti regulasi baru, yakni Permendikbudristek Nomor 3 Tahun 2025.

“Tidak banyak perubahan signifikan dari tahun lalu, hanya beberapa penyesuaian seperti persentase jalur penerimaan dan teknis seleksi jalur prestasi yang kini dilakukan di pilihan sekolah pertama,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa sistem yang digunakan dalam proses pendaftaran ini sudah berjalan sejak 2016 dan dapat dipelajari oleh masyarakat. Namun, Sri mengakui bahwa sosialisasi SPMB tahun ini belum dilakukan secara masif, sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami mekanisme seleksi.

“Semua informasi teknis sudah kami sampaikan lewat situs resmi spmb.pontianak.go.id, termasuk petunjuk teknis dan penjelasan jalur penerimaan. Masyarakat sebaiknya mempelajari dulu aturan sebelum mendaftar,” tambahnya.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap sistem menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman, seperti menganggap bahwa kedekatan tempat tinggal otomatis menjamin diterima di sekolah yang dituju.

“Misalnya, ada anak usia 6,5 tahun mendaftar di SDN 12 lewat jalur domisili, tapi daya tampung hanya 41 siswa dan usia terakhir yang diterima 6 tahun 10 bulan, tentu anak tersebut akan tergeser. Sistem akan memindahkannya ke pilihan sekolah kedua,” paparnya.

Ia memastikan bahwa semua proses seleksi berjalan sesuai sistem yang transparan dan dapat diakses masyarakat. Bagi warga yang mengalami kesulitan atau kebingungan, Disdikbud juga menyediakan help desk untuk konsultasi dan pengecekan kelengkapan berkas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak di Jalan Sutoyo.

“Help desk kami terbuka. Banyak masyarakat yang sudah memanfaatkannya, terutama untuk jalur prestasi. Mereka datang ke dinas untuk memastikan dokumen lengkap sebelum mengunggah ke sistem,” jelasnya.

Menjawab pertanyaan terkait sisa kuota sekolah, Sri menyatakan bahwa jika setelah tahap pendaftaran ulang masih ada sekolah dengan daya tampung belum terpenuhi, maka akan dibuka kesempatan bagi siswa yang belum diterima di sekolah manapun.

“Anak-anak yang tidak diterima di lima pilihan sekolah terutama SD, tetap bisa mendaftar di sekolah yang masih memiliki kuota pada tahap pemenuhan daya tampung,” pungkasnya. (prokopim)

BPS Rilis Angka Pengangguran Terbuka di Pontianak Turun

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ketenagakerjaan Triwulan II bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi dari Universitas Tanjungpura. Rakor ini membahas dinamika ketenagakerjaan, termasuk tren penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 8,92 persen pada 2023 menjadi 8,29 persen di tahun 2024.

“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun kita tetap perlu menyamakan persepsi mengenai definisi pengangguran terbuka, termasuk kategori usia kerja dan status pendidikan,” ujarnya usai Rakor di Ruang Pontive Center, Kamis (19/6/2025).

Dalam rakor tersebut, BPS Kota Pontianak menjelaskan bahwa usia kerja yang digunakan dalam survei ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas, namun telah disesuaikan dengan pengecualian pelajar dan mahasiswa yang belum masuk pasar kerja aktif. Ia juga menyoroti adanya sekitar lima ribu lulusan baru setiap tahun dari Universitas Tanjungpura, yang menjadi bagian dari angkatan kerja potensial.

Edi menambahkan bahwa pihaknya meminta data yang lebih rinci mengenai sektor informal, seperti tukang dan juru parkir, agar bisa dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.

“Peran Dinas Ketenagakerjaan sangat penting untuk menyiapkan pelatihan keterampilan bagi pemuda, seperti pelatihan servis AC, barber shop, menjahit, serta pelatihan-pelatihan lain yang dilengkapi dengan sertifikasi. Dengan begitu, tenaga kerja kita siap bersaing di dunia kerja, termasuk untuk bekerja di luar kota, provinsi, bahkan luar negeri,” ujarnya.

Karena Pontianak merupakan kota jasa dan perdagangan tanpa sektor industri besar, Edi menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama pembangunan.

“Untuk membuka peluang kerja lebih luas, kami juga terus mendorong iklim investasi. Saya sudah instruksikan agar semua perizinan dipermudah, cepat, murah, dan efisien. Jangan sampai ada investor terhambat hanya karena proses administratif,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika perlu, pelayanan perizinan dilakukan dengan sistem jemput bola, agar investasi bisa segera direalisasikan dan tenaga kerja lokal terserap maksimal. (prokopim) 

Wawako Hadiri Tasyakuran Pelepasan Siswa LPI Darussalam Pontianak Timur

PONTIANAK – Suasana haru dan rasa syukur mewarnai Tasyakuran Pelepasan Siswa Kelas 6 dan 9 Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Darussalam di Jalan Tani, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan.

Bahasan menyampaikan apresiasi atas capaian para siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darussalam yang terbukti mampu bersaing melalui jalur prestasi.

“Ini bukti bahwa lulusan MI dan MTs dari Darussalam mampu berkompetisi di jenjang selanjutnya,” ujarnya saat memberi sambutan di hadapan siswa-siswi LPI Darussalam, Rabu (18/6/2025).

Sebagai alumni madrasah, Bahasan mengaku memiliki pengalaman yang kuat tentang kelebihan pendidikan di madrasah dibanding sekolah umum. Ia menilai bahwa di madrasah, pendidikan akhlak dan keagamaan mendapatkan porsi lebih besar dan menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter anak.

“Madrasah itu tidak hanya mendidik kecerdasan, tetapi juga membina akhlak sejak dini. Inilah yang membedakan, dan saya yakin madrasah punya peran besar dalam mencetak generasi berakhlak dan berdaya saing tinggi,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar ke depan LPI Darussalam bisa terus berkembang dan melengkapi jenjang pendidikannya hingga tingkat Madrasah Aliyah (MA), sehingga siswa bisa menempuh pendidikan dari dasar hingga menengah atas dalam satu lembaga.

“Tadi disampaikan belum ada MA. Insya Allah tahun depan bisa lengkap, dari MI, MTs sampai MA. Ini menjadi harapan bersama agar anak-anak kita bisa tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang berkelanjutan dan bernuansa Islami,” harapnya.

Bahasan mengajak seluruh hadirin, khususnya para guru, orang tua, dan pengelola lembaga pendidikan Islam, untuk selalu menanamkan nilai-nilai ibadah dalam setiap aktivitas. Menurutnya, apapun profesi seseorang, baik sebagai aparatur sipil negara, guru, tokoh masyarakat, maupun pengasuh lembaga pendidikan, semua harus diniatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah, SWT.

“Karena Allah tidak tidur. Setiap niat baik yang kita perjuangkan akan bernilai amal jariyah. Terutama di lembaga pendidikan seperti ini, yang mendidik anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan taat beragama,” pungkasnya. (prokopim)

Pemkot Pontianak Dukung Pembangunan Dapur SPPG MBG

PONTIANAK - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) melalui Lanud Supadio berkomitmen mendukung program pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan anak. Salah satunya diwujudkan melalui pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan Bergizi Gratis bagi pelajar di Kota Pontianak.

Komandan Lanud (Danlanud) Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiyono, menyampaikan bahwa pembangunan dapur SPPG ini merupakan bagian dari sinergi antara TNI AU dan pemerintah daerah dalam mendukung upaya menciptakan generasi muda yang sehat dan berkualitas.

"Sebagai kepanjangan tangan dari TNI AU, kami mendukung penuh program pemerintah, salah satunya program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Dengan semangat itu, kami bangun SPPG di wilayah ini, dan Insya Allah akan selesai pada awal Agustus. Harapannya, saat anak-anak mulai kembali sekolah, fasilitas ini sudah bisa dimanfaatkan," ujarnya saat peletakan batu pertama dapur SPPG Lanud Supadio di Mess Transit Satva Chodrie, Rabu (18/6/2025).

Ia menyebut pentingnya kerja sama kelembagaan untuk membangun Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia sejak usia dini sangat penting sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Ini bagian dari upaya kita menyiapkan generasi unggul dan berkarakter, menyambut visi besar Indonesia Emas. Tentu semua perlu dimulai dari fondasi yang kuat, salah satunya dari gizi yang baik bagi anak-anak," lanjutnya.

Pembangunan SPPG ini juga diharapkan menjadi bentuk kontribusi nyata TNI AU di tengah masyarakat, serta mempererat hubungan antara institusi militer dengan warga Pontianak.

"Semoga pembangunan ini memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi kebanggaan kita bersama. Kami siap terus berkontribusi nyata di tengah-tengah masyarakat," imbuh Danlanud.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kota Pontianak dalam mendukung program nasional penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah melalui pembangunan dapur gizi di berbagai titik.

Hingga saat ini, total 20 dapur telah direncanakan di Kota Pontianak, dengan 12 di antaranya sudah beroperasi. Program ini ditujukan untuk melayani sekitar 126.400 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga pondok pesantren dan madrasah.

“Pemerintah Kota Pontianak telah meminjamkan empat lokasi lahan kepada Badan Gizi Nasional untuk pembangunan dapur baru, yang sebelumnya telah kami MoU-kan saat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional,” tuturnya.

Menurutnya, dapur yang berasal dari bangunan eks restoran atau bangunan lama lebih cepat dioperasikan karena hanya memerlukan renovasi interior. Ia menekankan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang harus didukung bersama.

“Dampak positifnya luar biasa, tidak hanya untuk anak-anak, tapi juga bagi ibu rumah tangga dan petani lokal. Setiap dapur mempekerjakan sekitar 25 sampai 30 ibu-ibu rumah tangga selama 24 hari kerja dan ini juga meningkatkan pendapatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain membuka lapangan kerja, program ini juga memberi peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam rantai pasok bahan makanan. 

“Kalau menunya telur, satu anak satu butir, berarti sehari kita butuh 126.000 butir telur. Ini bisa disuplai dari peternak lokal,” terangnya.

Edi juga mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah kota telah menyiapkan anggaran pendukung, seluruh pembiayaan program ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN. Kendati demikian, pihaknya tetap akan memberikan dukungan, khususnya dalam hal infrastruktur penunjang seperti akses jalan ke dapur-dapur tersebut.

“Kalau jalan di sekitar dapur seperti Imam Bonjol atau Budi Karya padat, kita siap bantu percepat pelebaran atau perbaikan jalannya agar distribusi lancar,” sebutnya.

Wali Kota Edi Kamtono menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya TNI, yang turut andil dalam pembangunan dapur gizi ini. Ia optimistis pelaksanaan proyek dapat selesai tepat waktu dan berjalan sesuai rencana.

“Mudah-mudahan program ini berjalan sukses dan membawa manfaat luas bagi masyarakat,” tutupnya. (prokopim)