Berita

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan optimis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berlaku selama lima tahun ke depan berjalan sesuai perencanaan. Hal itu ia ungkapkan usai rapat paripurna ke-14 pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Pontianak terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Pontianak tentang RPJMD tahun 2025-2029, Rabu (7/5/2025).

"Pada intinya semua sepakat dan memberikan masukan serta saran. Kami Pemerintah kota Pontianak mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan pandangan umum dan penekanan terhadap poin-poin visi misi program kami. Insya Allah kami optimis untuk melaksanakan itu semua," ujarnya.

Beberapa fokus utama dalam RPJMD tersebut mencakup masalah UMKM, infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Khusus untuk UMKM, Wakil Wali Kota menekankan pentingnya pembinaan maksimal agar mereka terberdaya dan naik kelas.

"UMKM memberikan kontribusi yang jelas pada PAD Kota Pontianak. Alhamdulillah untuk sejauh ini kondisinya masih cukup baik dan terus berkembang karena memang itu menjadi ikon dan primadona di Kota Pontianak," jelasnya.

Menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil, Bahasan menegaskan bahwa pemerintah kota telah menuangkan dalam visi-misi program untuk menciptakan perekonomian yang inklusif. 

"Pertumbuhan ekonomi kita pun masih cukup baik sampai hari ini termasuk pengendalian inflasi," tambahnya.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Pontianak sudah mencapai 82,22. Angka ini tertinggi di Provinsi Kalbar. Demikian pula pertumbuhan ekonomi di angka lima persen lebih.

"Inflasi sudah sangat terkendali," ungkapnya.

Sementara itu, untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bahasan menjelaskan, program tersebut masih dalam proses dan terus dilakukan pengawasan serta pemantauan karena pelaksanaannya langsung ke pemerintah pusat. 

"Belum semua sekolah mendapatkan, mungkin masih dalam tahapan," jelasnya.

Mengenai penyerapan anggaran, Bahasan berkomitmen untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi. Muaranya semua dari proses pengadaan barang dan jasa. 

“Kalau itu cepat, Insya Allah serapan anggaran ini akan lebih optimal," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melalui Balai Pengembangan SDM dan Penelitian (BPSDMP) menggelar Thematic Academy tentang Basic Cyber Security di Kota Pontianak. Untuk tahun ini, program Thematic Academy berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak dan menyasar 60 siswa-siswi SMP se-Kota Pontianak.

Ketua Tim Thematic Academy Komdigi Dede Mahmudah menyebut, Basic Cyber Security menjadi tema yang diangkat pada program ini, karena dewasa ini masyarakat perlu memiliki kesadaran terkait menjaga keamanan data di internet. Terlebih, penggunaan internet dan teknologi lainnya telah menyasar seluruh kalangan termasuk siswa-siswi SMP.

"Di usia mereka yang masih 13 hingga 15 tahun merupakan saat yang tepat untuk memberikan wawasan yang baik tentang bagaimana menjaga keamanan data di internet, menggunakannya dengan aman dan juga sehat," ungkap Dede pasca pembukaan kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Pontianak, Rabu (7/5/2025).

Dalam program ini, ada beberapa hal yang dibahas bersama peserta. Beberapa diantaranya adalah undang-undang terkait ITE, keamanan dan etika dalam berinternet, hingga keamanan informasi, jaringan, dan fisik.

"Ini merupakan langkah Komdigi untuk menyiapkan Indonesia Emas dari sisi SDM-nya," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pontianak Sri Sujiarti mengungkapkan, program dari Komdigi merupakan program tahun kedua yang dilaksanakan di Kota Pontianak. Menurutnya, program Basic Cyber Security ini penting dilakukan karena arah pendidikan sekarang adalah menuju ke transformasi digital. Untuk itu, para siswa-siswi di sekolah perlu dibekali ilmu dan wawasan tentang keamanan digital.

"Sistem pembelajaran nantinya juga berbasis digital. Sehingga program ini akan sangat bermanfaat, tidak hanya untuk individu peserta tetapi juga secara institusional kelembagaan," tegasnya.

Selain itu, Sri berharap program ini dapat memberikan manfaat berupa pendidikan karakter yang baik terkait menggunakan internet di kalangan siswa-siswi sekolah. Sri ingin anak didik yang ada di Kota Pontianak dapat menggunakan teknologi dengan baik dan bertangungjawab.

"Jadi utamanya adalah penguatan diri kepada anak-anak. Hal ini bisa mendidik anak-anak agar memiliki karakter yang baik. Jika hal ini sudah terbentuk, mereka bisa membentengi diri dari bebasnya dunia maya. Bisa memilih mana yang baik dan tidak baik," tutupnya. (kominfo)

Wali Kota Pontianak Tiba di Surabaya Hadiri Munas VII APEKSI 

SURABAYA - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono beserta istri, Yanieta Arbiastutie tiba di Kota Surabaya untuk menghadiri rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dengan tema ‘Dari APEKSI untuk Negeri’, Rabu (7/5/2024). Tiba di Bandara Juanda Surabaya pukul 08.10 WITA, Edi disambut dengan pemasangan blangkon oleh panitia APEKSI dan jajaran Pemerintah Kota Pontianak. Munas VII APEKSI ini dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 10 Mei 2025. Pelaksanaan Munas VII ini akan meliputi serangkaian kegiatan dengan semangat pembangunan berkelanjutan, penguatan peluang investasi, dan promosi, inovasi dan kulinari lokal (local pride).

Wali Kota Edi Kamtono mengungkapkan harapannya agar Munas APEKSI ini dapat menjadi forum yang produktif untuk bertukar pengalaman dan ide dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

“Banyak isu yang menjadi pembahasan pada Rakernas ini, harapannya dengan pembahasan itu bisa menemukan solusi dalam mengentaskan persoalan yang kerap dihadapi seluruh pemerintah kota,” ujarnya.

Menurutnya, Munas APEKSI VII di Kota Surabaya ini merupakan momentum penting bagi pemerintah daerah untuk bersinergi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang pembangunan di era yang kian kompleks. Sehingga kehadiran seluruh kepala daerah dari 99 kota se-Indonesia dapat memberikan kontribusi positif dalam menyusun strategi penguatan kinerja pemerintah kota di masa mendatang. 

“Dengan merumuskan langkah-langkah menuju pemerintahan kota yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.

Munas APEKSI VII di Kota Surabaya juga menjadi ajang penting bagi para pemangku kepentingan pemerintahan daerah untuk berkolaborasi dan berbagi pengetahuan guna mewujudkan kota-kota yang lebih berkualitas dan berdaya saing.

“Munas APEKSI ini diharapkan akan menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang dapat menjadi pijakan bagi terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah lokal di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Satuan Tugas (Satgas) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Pontianak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa tempat umum di Kota Pontianak seperti hotel, sekolah, hingga perkantoran. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pontianak Saptiko menyebut, kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

"Satgas KTR ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, TNI/Polri, hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang merupakan leading sector untuk Satgas ini. Tugasnya melakukan inspeksi, monitoring, hingga melakukan penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap pelanggar perda ini," ungkap Saptiko saat memimpin persiapan sidak Satgas KTR di halaman kantor Dinkes Pontianak, Selasa (6/5/2025).

Saptiko menyatakan beberapa tempat tersebut menjadi sasaran sidak karena dinilai memiliki tingkat kepatuhan terhadap perda yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu sidak kali ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang beraktivitas di tempat tersebut, selain juga untuk meningkatkan kesadaran pengawasan dari pihak manajemen tempat umum tersebut.

Selain itu, sidak kali ini juga sekaligus sebagai sarana pemerintah dalam menginformasikan dan mengedukasi masyarakat dan manajemen tempat umum terkait perda baru tentang KTR yang baru disahkan. Saptiko memastikan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait perda KTR baru kepada masyarakat luas. Karena ada beberapa hal baru yang masuk dalam substansi perda tersebut, salah satu diantaranya adalah peningkatan jumlah denda pelanggar.

"Terkait perda yang baru, ada beberapa perubahan dari perda yang lama. Pertama adalah memasukkan rokok elektrik ke dalam perda yang baru, di mana di perda yang lama belum ada. Kedua adalah nilai dendanya yang meningkat. Dimana sebelumnya denda untuk perokok di tempat KTR sebesar 50 ribu rupiah, di perda yang baru dendanya menjadi 250 ribu rupiah. Ini dimaksudkan untuk membuat efek jera. Ketiga yaitu mengatur smoking area ditempat-tempat umum sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Saptiko menekankan, selama masa peralihan perda ini, perda lama yaitu Nomor 10 Tahun 2010 masih berlaku. Ketika masa peralihan selesai, perda baru nantinya akan diterapkan dan menggantikan perda yang lama.

"Perda yang baru sudah disahkan. Nanti akan disosialisasikan ke masyarakat beberapa bulan dan dibuat Peraturan Walikota (Perwa) untuk petunjuk pelaksanaannya, setelahnya baru kita terapkan. Sementara ini kita masih pakai perda yang lama," tutupnya. (Kominfo)