Berita

PONTIANAK - Kepergian Ahmad Hasyim Hadrawi, pada Selasa (20/1/2026), meninggalkan duka mendalam bagi Pemerintah Kota Pontianak dan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Almarhum bukan sekadar seorang aparatur sipil negara, tetapi sosok pengabdi yang sepanjang hidupnya banyak berurusan dengan manusia, dengan keberagaman, dinamika sosial serta ikhtiar menjaga harmoni di tengah kemajemukan kota.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan dalam sambutan pelepasan jenazah, menyampaikan bahwa mendiang dikenal sebagai ASN yang berdedikasi, bertanggung jawab, dan memiliki loyalitas tinggi dalam menjalankan amanah pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. 

‘Kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi jajaran ASN dan seluruh pihak yang pernah bekerja sama,” ujarnya di hadapan para pelayat, Rabu (21/1/2026).

Menurutnya, almarhum adalah sosok yang selalu memberikan teladan dalam bekerja. Integritas dan komitmennya terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya telah memberikan banyak kontribusi positif bagi pembangunan Kota Pontianak. Tidak hanya di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang mempererat hubungan antarwarga. 

"Di tengah kesedihan ini, kita perlu mengingat betapa pentingnya nilai pengabdian, persatuan, dan saling menghormati yang selalu beliau tekankan. Ahmad Hasyim Hadrawi adalah teladan bagi kita semua dalam mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Mari kita teruskan semangat beliau dalam memberikan yang terbaik bagi kota ini dan masyarakat yang kita cintai,” pesannya.

Dalam struktur birokrasi, Hasyim Hadrawi menempati ruang kerja yang tidak sederhana. Sejak dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pontianak pada Oktober 2022, ia berada di garis depan pengelolaan relasi sosial dan politik. Kesbangpol menjadi simpul pertemuan berbagai kepentingan—ormas, tokoh agama, dinamika politik, isu kebangsaan, hingga upaya pencegahan radikalisme.

Almarhum menjalankan perannya dengan pendekatan dialog dan empati. Stabilitas kota, tidak dibangun dengan ketegasan administratif semata, melainkan dengan kepercayaan dan kemampuan memahami manusia yang ada di balik setiap persoalan.

Ahmad Hasyim Hadrawi dilahirkan di Yogyakarta pada 15 Juni 1968. Ia memulai pengabdian sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada 1 Maret 1998 dan diangkat menjadi PNS pada 1 November 1999. Kariernya ditempuh secara bertahap, menandai konsistensi dan integritas dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kepala Bidang Pemuda, Kepala Bidang Industri, hingga Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Puncak karier birokrasi almarhum ditandai dengan pengangkatan sebagai Kepala Kesbangpol Kota Pontianak.

Dalam setiap jabatan, ia dikenal disiplin, teliti, dan bertanggung jawab. Etos kerjanya tercermin dari penilaian kinerja yang konsisten, serta anugerah Satyalancana Karya Satya 10 Tahun pada 2012 sebagai bentuk pengakuan atas kesetiaan dan pengabdiannya kepada negara.

Pengabdian Hasyim Hadrawi tidak bisa dilepaskan dari latar keluarganya. Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dari sinilah ia mewarisi nilai keikhlasan, kesabaran, dan keberpihakan pada umat.

Kaderisasinya di lingkungan NU berlangsung lengkap. Ia berproses melalui Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga Gerakan Pemuda Ansor. Di luar NU, almarhum juga pernah berkhidmat di DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), memperluas jejaring dan pengalaman lintas organisasi.

Perpaduan pengalaman organisasi dan birokrasi inilah yang membuat Hasyim Hadrawi dikenal luwes, komunikatif, dan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam isu-isu sensitif kebangsaan dan kerukunan.

Wakil Wali Kota Pontianak menutup sambutannya dengan menyampaikan penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum, sekaligus permohonan maaf apabila semasa hidup terdapat khilaf atau kekurangan dalam pergaulan maupun pelaksanaan tugas.

Kini, Ahmad Hasyim Hadrawi telah berpulang. Namun jejak pengabdiannya tertinggal di banyak ruang—di meja-meja birokrasi, forum dialog lintas organisasi, serta upaya sunyi menjaga kohesi sosial Kota Pontianak. Ia telah menunaikan khidmatnya, tanpa batas, sebagaimana tagline yang diusungnya dalam Konferensi Wilayah NU Kalbar 2022. Walau ketika itu ia gagal, posisinya sebagai tokoh sentral tidak bergeser. Ia tetap menjadi rujukan, penyeimbang, dan jembatan hingga sekarang. Dan dari sanalah semangatnya, pengabdiannya akan terus dikenang. (prokopim)

Pelantikan IPSM Kota Pontianak 2026-2031

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa pemutakhiran data sosial menjadi kunci utama dalam memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Saat ini sejumlah kelompok masyarakat membutuhkan perhatian dan penanganan cepat, terutama mereka yang masuk dalam kategori rentan secara sosial dan ekonomi, seperti lansia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban kecelakaan, hingga gelandangan dan pengemis.

 “Kelompok ini umumnya berada pada desil 1 sampai desil 5. Mereka sangat rentan dan membutuhkan respons cepat serta data yang akurat,” ujarnya saat melantik Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Pontianak periode 2026-2031 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (20/1/2026).

Ia menjelaskan, peran IPSM sangat strategis karena berada langsung di lapangan dan bersentuhan dengan realitas masyarakat. IPSM juga menjadi ujung tombak dalam melakukan pendataan dan verifikasi kondisi warga prasejahtera. Oleh karena itu, Edi menekankan pentingnya koordinasi IPSM dengan berbagai unsur kewilayahan, seperti RT/RW, lurah, camat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Data harus terus diperbarui dan divalidasi. Kalau datanya tidak akurat, bantuan bisa salah sasaran. Padahal saat ini pemerintah menggunakan satu rujukan utama, yaitu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.

Edi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Data yang valid, lanjutnya, sangat menentukan akses masyarakat terhadap berbagai layanan, seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, hingga akses pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat.

Sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak juga menghadapi tantangan sosial akibat arus urbanisasi dan kedatangan warga dari luar daerah, termasuk dari luar Pulau Kalimantan. Kondisi ini kerap memunculkan persoalan sosial baru, seperti keluarga terlantar.

“Semua ini membutuhkan penanganan berbasis data yang kuat dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.

Edi mengapresiasi peran IPSM dan mengajak seluruh anggotanya untuk tidak ragu menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui kerja sama yang erat dan berkelanjutan.

Ketua IPSM Kota Pontianak, Rina menegaskan komitmen IPSM sebagai mitra strategis pemerintah dalam menangani persoalan sosial melalui kerja profesional, terukur, dan berbasis data. IPSM berdiri atas semangat pengabdian dan kepedulian sosial, serta bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“IPSM merupakan wadah yang menghimpun para pekerja sosial masyarakat untuk menjadi mitra strategis pemerintah. Kami berkomitmen menjalankan peran sebagai inisiator, motivator, dan dinamisator dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak,” ujarnya.

Rina menjelaskan, sebagai inisiator IPSM berperan menggerakkan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial. Sebagai motivator, IPSM mendorong warga agar berdaya dan mandiri. Sementara sebagai dinamisator, IPSM menjadi penghubung yang responsif antara warga yang membutuhkan dengan sumber daya pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu, IPSM berkomitmen menyelaraskan gerak langkah dengan arah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak.

Sebagai langkah konkret, IPSM meluncurkan program IPSM Menyapa, yang merupakan akronim dari Melayani Nyata dan Terpadu untuk Sesama. Program ini dirancang berbasis pengalaman dan kerja nyata para pekerja sosial di lapangan.

“IPSM Menyapa dilakukan dengan pendekatan door to door untuk memvalidasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” jelas Rina.

Selain itu, IPSM Menyapa juga mencakup kolaborasi dengan mitra CSR untuk memberikan stimulan ekonomi bagi warga prasejahtera agar lebih mandiri, serta program Menyapa Krisis sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat yang dialami lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota PontianaknEdi Rusdi Kamtono mengatakan, peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW merupakan momentum memakmurkan masjid sebagai pusat peradaban umat. Apalagi peristiwa ini merupakan tonggak penting perjalanan umat Islam. Perintah salat yang diterima Nabi Muhammad SAW menjadi tanda kepatuhan, pengabdian, dan komunikasi langsung manusia dengan Allah SWT.

“Isra Mikraj bukan hanya mengingatkan kita pada kewajiban salat sebagai tiang agama, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan kedisiplinan moral dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya etika menghadiri peringatan Isra Mikraj di Masjid Agung Al Falah, Sabtu (17/1/2026) malam.

Bagi Pemerintah Kota Pontianak, peringatan Isra Mikraj menjadi momentum memperkuat ukhuwah Islamiah, terutama di tengah derasnya kemajuan teknologi dan arus informasi digital. Kecepatan informasi yang diakses hampir tanpa jeda, khususnya melalui media sosial, dapat berdampak negatif jika tidak diimbangi dengan kecerdasan spiritual.

“Kalau tidak dibentengi dengan nilai-nilai keagamaan, ini bisa merusak generasi muda. Karena itu, kecerdasan spiritual harus terus diingatkan, dimulai dari keluarga dan diperkuat melalui masjid,” kata Edi yang juga selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pontianak ini.

Ia menyebutkan bahwa Kota Pontianak memiliki sekitar 371 masjid yang secara umum sudah dikelola dengan baik, meskipun sebagian memiliki keterbatasan kapasitas. Terlebih, mayoritas penduduk Pontianak beragama Islam, dengan sekitar 78,4 persen warga tercatat sebagai muslim berdasarkan KTP. Menurutnya, identitas keagamaan tersebut harus tercermin dalam perilaku dan akhlak sehari-hari.

“Perilaku seperti membuang sampah sembarangan, mencuri kabel lampu, atau merusak fasilitas publik jelas tidak mencerminkan nilai-nilai Islam,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai peran alim ulama, guru ngaji, dan masjid masih sangat dibutuhkan dalam membentuk karakter masyarakat. Masjid, lanjut Edi, tidak hanya harus dimakmurkan oleh jamaah, tetapi juga mampu memakmurkan jamaahnya melalui kegiatan sosial dan ekonomi, seperti koperasi atau toko sembako, untuk membantu umat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Pontianak, kata dia, siap bersinergi agar tidak ada lagi warga kota yang mengalami kelaparan.

Dalam kesempatan tersebut, Edi juga memaparkan sejumlah program sosial pemerintah, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Flora seluas 5,7 hektare bagi masyarakat sangat miskin dan miskin. Sekolah ini akan menampung siswa dari jenjang SD hingga SMA, diasramakan, dan seluruh kebutuhannya ditanggung hingga lulus. Semua sebagai bagian dari upaya memuliakan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga ibu hamil dan balita. Program tersebut akan terus diperluas karena dinilai berdampak langsung pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

"Di tengah kemajemukan warga kota, mari sama-sama menciptakan suasana tenteram, aman, kondusif," tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyeimbangkan antara pelayanan publik dan peningkatan spiritualitas. Hal tersebut disampaikannya pada peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah yang digelar di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Kamis (15/1/2026) malam.

Menurut Edi, peristiwa Isra Mikraj merupakan momentum penting bagi umat Islam karena pada peristiwa inilah umat menerima perintah salat sebagai tiang agama. Nilai-nilai tersebut, kata dia, selaras dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat yang dituntut bekerja dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

“Sebagai ASN Pemerintah Kota Pontianak, kita tidak hanya dituntut memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana menyeimbangkan pengabdian tersebut dengan peningkatan keimanan dan spiritualitas dalam menjalankan tugas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan peringatan Isra Mikraj yang diselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak juga bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi di lingkungan pemerintahan. Selain itu, momentum tersebut menjadi pengingat agar ASN mampu menghadirkan pelayanan terbaik dengan hati yang tulus dan ikhlas demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Edi meminta aparatur Pemerintah Kota Pontianak tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif, tetapi juga berperan sebagai teladan dalam integritas, ketakwaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan landasan tersebut, ia optimistis kinerja pelayanan publik akan semakin berkualitas.

“Pelayanan yang diberikan harus berangkat dari hati yang bersih, niat yang tulus, serta semangat kebersamaan untuk mewujudkan Kota Pontianak yang maju, sejahtera, dan membahagiakan,” tegasnya.

Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Edi berharap seluruh ASN diberikan kesehatan dan keberkahan agar dapat menjalankan ibadah dengan baik. Ia menilai Ramadan sebagai momentum introspeksi diri sekaligus sarana memperkuat keimanan dan ketakwaan.

Lebih lanjut, Edi juga mengingatkan tantangan pelayanan publik di era digital yang semakin kompleks. Masyarakat, menurutnya, menuntut pelayanan yang cepat, tepat dan paripurna, sehingga ASN dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas, baik secara teknis, mental, maupun spiritual.

“Keberadaan pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan menghadirkan rasa aman, nyaman, sejahtera, dan bahagia,” pungkasnya.

Peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW Tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tersebut diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Prof Dr H Wajidi Sayadi, M Ag. (prokopim)