Berita

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebutkan, pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi kepada Ketua RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Kota do Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (21/4/2026).

Bahasan menambahkan bahwa sosialisasi tersebut tidak hanya membahas kebijakan PPDB 2026, tetapi juga upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bidang pendidikan serta rencana program tambahan di sejumlah kelurahan.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus melalui proses sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting agar program yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

“Setiap program pemerintah tidak terlepas dari aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan sosialisasi menjadi hal yang sangat penting,” ujarnya usai membuka kegiatan sosialisasi.

Bahasan bilang, pemerintah daerah memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan. Ia menilai, pendidikan merupakan kunci dalam meningkatkan derajat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak para Ketua RT dan RW untuk aktif berperan serta dalam menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masing-masing. Pemerintah, kata dia, membuka ruang komunikasi seluas-luasnya guna mencari solusi bersama, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan perhatian lebih.

Menjelang pelaksanaan PPDB, Bahasan secara tegas mengingatkan agar proses penerimaan siswa baru dilaksanakan secara transparan dan adil. Ia menolak keras adanya praktik titip-menitip dalam penerimaan peserta didik.

“Saya tidak ingin ada praktik titip-menitip, baik kepada pihak sekolah maupun pemerintah. Jika ditemukan, akan kami tindak tegas,” tegasnya.

Ia berharap, pelaksanaan PPDB yang bersih dan transparan dapat menciptakan rasa keadilan serta ketenangan di tengah masyarakat.

Camat Pontianak Kota, Anisah Nurbayani menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan membekali para Ketua RW dan RT agar semakin optimal dalam menjalankan fungsi sebagai mitra pemerintah.

“Kegiatan ini tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas, tetapi juga memperkuat sinergi, koordinasi, serta menyamakan persepsi dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Adapun jumlah peserta sebanyak 190 orang yang terdiri dari 120 Ketua RW dan 70 Ketua RT. Meski demikian, jumlah Ketua RT di wilayah tersebut mencapai 521 orang.

“Sehingga belum seluruhnya dapat dihadirkan karena keterbatasan kapasitas tempat,” kata Anisah.

Dalam kegiatan tersebut, materi yang disampaikan berfokus pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), khususnya di sektor pendidikan.

“Selain itu, peserta juga mendapatkan sosialisasi terkait program SPALD-T (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat) yang direncanakan segera dilaksanakan di Kota Pontianak,” tutupnya. (prokopim)

Bahasan : Banyaknya Anggota Pramuka Harus Diiringi Kualitas Pembinaan

PONTIANAK – Wakil Ketua Majelis Pembimbing Cabang (Mabicab) Gerakan Pramuka Kota Pontianak, Bahasan menekankan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurutnya, berbagai program pembinaan, pendidikan karakter, kegiatan sosial, hingga aksi kemasyarakatan yang telah dilaksanakan selama ini menjadi bukti nyata kontribusi Pramuka dalam membentuk generasi yang berkualitas di Kota Pontianak.

“Hal ini sangat penting agar generasi muda tidak terjerumus dalam kegiatan negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan pergaulan yang tidak produktif, tetapi diarahkan pada kegiatan yang positif dan membangun karakter,” ujarnya usai membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Gerakan Pramuka Kota Pontianak di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Minggu (19/4/2026).

Bahasan juga mengapresiasi dedikasi para pengurus dan pembina Pramuka yang dinilainya memiliki tanggung jawab besar dalam membina generasi muda. Ia menilai, tugas tersebut membutuhkan komitmen, kesabaran, keteladanan, serta semangat pengabdian yang tinggi.

“Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, saya menyampaikan terima kasih atas peran aktif Gerakan Pramuka yang selama ini menjadi mitra strategis dalam membina generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Rakercab memiliki makna penting dan strategis, tidak hanya sebagai ajang evaluasi program kerja, tetapi juga sebagai forum perencanaan yang lebih matang, terarah, dan berkelanjutan.

“Melalui forum ini, saya berharap seluruh peserta dapat berdiskusi secara terbuka dan konstruktif guna merumuskan program kerja yang inovatif, adaptif terhadap perkembangan zaman serta relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini,” jelas Bahasan yang juga menjabat Wakil Wali Kota Pontianak.

Bahasan juga mengajak para pembina untuk terus memberikan bimbingan dan teladan agar anggota Pramuka tumbuh menjadi pribadi unggul dan siap menghadapi tantangan masa depan.

“Data keanggotaan yang besar harus diiringi dengan kualitas pembinaan yang baik, sehingga anggota Pramuka benar-benar memahami nilai dan keterampilan kepramukaan,” tegasnya.

Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Kalimantan Barat (Kalbar), Syarief Abdullah Alkadrie menyebut, pentingnya peran Gerakan Pramuka sebagai wadah strategis dalam membina generasi muda agar siap menjadi pemimpin masa depan dengan semangat nasionalisme yang kuat.

Menurutnya, seluruh atribut dan sistem dalam Gerakan Pramuka telah dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai kebangsaan.

“Itu menjadi fondasi utama yang harus terus dijaga dan diperkuat di tengah berbagai tantangan zaman,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa peran Pramuka saat ini semakin krusial dalam membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. 

“Jangan sampai ada anggota Pramuka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pencurian, atau tindakan kriminal lainnya. Ini menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pembina, untuk mengarahkan generasi muda ke arah yang positif,” pesannya.

Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Pontianak, Firdaus Zar’in menyoroti masih adanya perbedaan penggunaan atribut seragam Pramuka di lapangan. Pihaknya telah melakukan sosialisasi agar ke depan penggunaan seragam dapat lebih seragam sesuai ketentuan.

Sementara itu, dalam upaya penguatan basis data keanggotaan, Kwarcab telah melakukan pendataan melalui Kartu Tanda Anggota (KTA). Hingga saat ini tercatat lebih dari 2.000 anggota Pramuka di Kota Pontianak, meski data keseluruhan masih terus dihimpun.

“Kami masih melanjutkan pendataan ke seluruh kecamatan karena belum ada angka pasti jumlah anggota secara keseluruhan,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengajak Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) untuk terus meneguhkan ideologi serta memperkuat peran gerakan mahasiswa dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

 “IMM harus terus meneguhkan ideologi dan memperkuat peran gerakan mahasiswa agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Halal Bihalal yang dirangkai dengan Dialog Refleksi Milad ke-62 IMM mengusung tema ‘Meneguhkan Ideologi, Menguatkan Gerakan dan Mencerahkan Peradaban’ di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Pontianak, Sabtu (18/4/2026).

Bahasan menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan serta nilai-nilai keislaman dan kebangsaan yang selama ini menjadi landasan gerakan Muhammadiyah.

“IMM sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki posisi strategis dalam mendorong perubahan, terutama dalam memberikan gagasan kritis dan solutif terhadap berbagai persoalan pembangunan,” ungkapnya.

Menurutnya, dialog refleksi seperti ini menjadi ruang penting untuk merumuskan pemikiran ke depan, termasuk dalam menjawab tantangan perkotaan seperti pengelolaan lingkungan dan penanganan banjir.

Bahasan mengungkapkan, sejak dahulu masyarakat Pontianak telah memiliki kearifan lokal dalam menghadapi kondisi geografis, salah satunya melalui pembangunan rumah panggung yang menyesuaikan dengan tinggi muka air.

“Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan sebenarnya sudah diantisipasi sejak dulu. Namun seiring perkembangan kota, kita perlu kajian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia juga memaparkan rencana Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jalan lingkar yang akan menghubungkan beberapa wilayah seperti Pontianak Selatan, Tenggara, Timur dan Utara.

Pembangunan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mengurai kemacetan serta memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya dari kawasan perbatasan dengan Kabupaten Kubu Raya.

Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak  juga akan mengintegrasikan pembangunan jalan dengan sistem drainase yang memadai guna mengurangi potensi genangan air dan kebakaran lahan.

“Kami sangat membutuhkan masukan dari mahasiswa dan akademisi agar perencanaan ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ucap Bahasan.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Cabang (PC) IMM Kota Pontianak, Muhammad Sher Khan mengatakan, momentum Milad ke-62 IMM harus dimaknai sebagai ruang refleksi sekaligus konsolidasi gerakan kader.

Ia menyampaikan, dalam sejarah, banyak tokoh besar yang melalui proses panjang dan penuh tantangan, namun tetap mampu melahirkan karya-karya besar. Hal itu, menurutnya, menjadi pelajaran bahwa proses perjuangan dan konsolidasi tidak pernah berhenti.

“Kita terus melakukan konsolidasi, baik dengan pimpinan komisariat di Kota Pontianak maupun dengan cabang dan komisariat dari daerah lain. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat gerakan IMM secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, di usia ke-62 tahun, IMM telah melewati berbagai dinamika dan tantangan. Namun berbeda dengan manusia, organisasi memiliki kemampuan untuk terus bertransformasi dan memperbarui diri.

“IMM bukan lagi organisasi yang muda. Tetapi justru di situlah kekuatannya, karena kita punya pengalaman panjang untuk terus beradaptasi dan berkembang,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan. Arsip, menurutnya, bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi pilar penting dalam menjaga memori organisasi, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, serta mendukung pelayanan publik yang prima.

“Tanpa pengelolaan arsip yang baik, informasi yang kita butuhkan saat ini untuk pengambilan keputusan akan sulit ditemukan. Risiko hilangnya jejak sejarah institusi juga menjadi sangat nyata,” ujarnya ketika membuka Workshop Kearsipan di Aula Perpustakaan Kota Pontianak, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, tertib administrasi hanya dapat tercipta apabila perangkat daerah disiplin dalam dua hal utama, yakni pemberkasan yang sistematis agar dokumen mudah ditemukan, serta penyusutan yang tepat agar arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna tidak terus menumpuk di ruang kerja.

Sekda juga menekankan bahwa arsip pada dasarnya adalah rekaman peristiwa yang disimpan untuk dibuka kembali saat dibutuhkan. Dalam konteks pemerintahan, arsip berfungsi penting untuk meluruskan sejarah, membuktikan kebenaran data, hingga menjadi dasar penyelesaian persoalan hukum apabila muncul sengketa atau klaim sepihak.

“Kalau terjadi klaim atau perkara hukum, yang dipakai bukan katanya, bukan infonya, tapi datanya, arsipnya. Jadi tugas di bidang kearsipan ini sangat penting, karena menjaga sejarah dan meluruskan sejarah bila ada yang dibelokkan,” tegasnya.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjaga arsip kebijakan dan keputusan penting dengan baik karena dokumen yang dianggap biasa hari ini bisa menjadi sangat bernilai di masa depan. Karena itu, ia berharap aparatur tidak lagi memandang urusan arsip sebagai pekerjaan sepele, melainkan sebagai bagian penting dari tanggung jawab pemerintahan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pak Wali Kota berpesan supaya Bapak-Ibu serius. Ikuti dua hari kegiatan ini dengan baik, tangkap materinya, lalu kaitkan dengan kenyataan sehari-hari di tempat kerja masing-masing,” katanya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Kota Pontianak Rendrayani menjelaskan workshop digelar dua hari dengan 72 peserta. Kegiatan ini mengusung tema "Pemberkasan dan Penyusutan Arsip untuk Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak".

Menurut Rendrayani, kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman perangkat daerah terkait pemberkasan dan penyusutan arsip sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola administrasi yang bersih, efektif, dan akuntabel. Ia mengakui, hingga saat ini penyusutan arsip baru dilakukan oleh beberapa perangkat daerah dan belum dilaksanakan secara menyeluruh. Padahal, penyusutan arsip menjadi salah satu indikator penting dalam pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal.

“Untuk penyusutan arsip ini memang baru beberapa perangkat daerah yang sudah melaksanakan, tetapi belum seluruhnya. Padahal ini menjadi indikator untuk pengawasan kearsipan, baik internal maupun eksternal,” katanya.

Rendrayani menambahkan, workshop ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yakni Dr. Ranggati Hatni Wuryatini Enghum, yang menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya. Kehadiran narasumber dari ANRI diharapkan dapat memberikan penguatan teknis sekaligus pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta. (prokopim)