Berita

Upacara Peringatan HUT ke-66 Pemprov Kalbar

PONTIANAK - Sebagai ibu kota provinsi, Pontianak memegang peran penting dalam memajukan daerah di Kalimantan Barat (Kalbar). Hal tersebut senantiasa menjadi komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

"Sinergitas Pemkot Pontianak dan Pemprov Kalbar terjalin sangat baik. Di berbagai kesempatan kita bersama-sama berupaya membangun daerah," ucap Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan usai Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Pemprov Kalbar, di Halaman Kantor Wali Kota, Sabtu (28/1/2023).

Momentum peringatan HUT ke-66 Pemprov Kalbar dimaknai Wawako sebagai dorongan mempererat kolaborasi. Telah banyak nilai-nilai yang dialami antara Pemkot Pontianak dan Pemprov Kalbar. Dirinya berharap Pemprov Kalbar dapat tumbuh lebih baik serta mencapai target kemajuan.

"Majunya daerah juga turut menyumbang kemajuan di Pontianak, karena orang akan belanja di sini," paparnya.

Majunya desa-desa di daerah tidak sedikit terdapat dampak dari kemajuan ibu kota. Sehingga Bahasan mengajak segenap pihak mulai dari instansi teknis hingga masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas individu.

"Keberhasilan Provinsi Kalbar membuktikan program telah tepat sasaran. Salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," terangnya membacakan sambutan Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Peringatan HUT kali ini mengusung tema lingkungan hidup. Menjaga paru-paru dunia merupakan kewajiban bersama. Dukungan itu juga diberikan Bahasan, karena salah satu visi dan misi Kota Pontianak adalah berwawasan lingkungan.

"Terlebih dengan persiapan menuju pemindahan ibu kota ke Kalimantan, tentu persoalan lingkungan harus digencarkan," pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Musrenbang Tingkat Kelurahan Sungai Bangkong dan Bangka Belitung Darat

PONTIANAK - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi langkah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mulai tingkat RT dan RW, kelurahan, kecamatan hingga kota. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap dalam pelaksanaan Musrenbang, kelurahan mampu menghimpun semua masukan dari masyarakat sebagai dasar pelaksanaan Musrenbang di tingkat selanjutnya.

“Beberapa kelurahan sudah mulai melakukan Musrenbang. Musrenbang tingkat kelurahan ini menyerap apa yang menjadi keinginan masyarakat bawah. Oleh sebab itu, pihak kelurahan harus merangkum hasil dari Musrenbang ini,” ujarnya usai membuka Musrenbang Tingkat Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota di Hotel Mahkota Jalan Sidas, Rabu (18/1/2023).

Menurut Edi, persoalan dasar seperti peningkatan infrastruktur jalan, air bersih dan mengantisipasi satu wilayah dari genangan masih menjadi prioritas program kerja Pemkot Pontianak. Tak dipungkiri, infrastruktur seperti jalan lingkungan dan drainase belum sepenuhnya dalam kondisi mantap. Masih ada wilayah yang belum tersentuh. Utamanya di daerah pinggiran Kota Pontianak. Karenanya di tahun ini program Pemkot Pontianak masih seputaran infrastruktur. Masukan-masukan dan saran yang dihimpun pada Musrenbang tingkat kelurahan ini akan dibawa ke tingkat kecamatan. Kemudian setelah itu dibahas lagi di Musrenbang tingkat Kota. 

"Setelah pembahasan ini, semua masukan masyarakat dihimpun. Dilihat yang paling prioritas, karena dalam pembangunan juga mesti melihat alokasi anggaran yang ada saat ini,” imbuhnya. 

Di tempat terpisah, Musrenbang Tingkat Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara juga digelar di hari yang sama. Lurah Bangka Belitung Darat Thedy S Utama menjelaskan, sebanyak 70 usulan masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara disampaikan saat Musrenbang Tahun 2024. Dari jumlah tersebut akan diprioritaskan 25 usulan.

“Sekarang ada tiga bidang, tapi yang paling diutamakan pemberdayaan masyarakat karena untuk fisik kita sudah cukup,” terang dia usai Musrenbang di Hotel Mercure, Rabu (18/1/2023).

Beberapa program pemberdayaan masyarakat akan mengarah kepada upaya mendorong perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Thedy berharap, Musrenbang kali ini melahirkan perencanaan yang tepat sasaran dan sesuai dari keperluan masyarakat itu sendiri.

“Serta pembangunan dari hasil Musrenbang sebelumnya, itu sudah baik dan jangan lupa untuk kita jaga bersama,” pesannya. (prokopim/kominfo)

Wali Kota Lantik Pejabat Eselon III-IV

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono melantik sebanyak 11 pejabat eselon III dan 8 orang pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dirinya berpesan kepada pejabat yang baru diambil sumpahnya itu untuk menggali lebih dalam potensi perubahan dengan berinovasi serta menjalankan nilai-nilai kreativitas.

“Kendala jangan dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan tugas. Makanya diperlukan di era sekarang itu inovasi dan kreativitas dalam menjalankan aktivitas,” terangnya usai melantik di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Jumat (6/1/2023).

Pelantikan ini dimaksudkan untuk mengisi jabatan yang kosong agar sebuah organisasi tetap berjalan. Oleh sebab itu, lanjut Edi, sudah menjadi kewajiban seorang aparatur untuk dapat melaksanakan tugas di manapun dibutuhkan.

“Keahlian dan pengalaman setiap aparatur itu, walaupun bukan jabatan kita, minimal bisa memberikan saran. Itu contoh cara kita melaksanakan tugas,” ucapnya.

Dia berharap, kepada semua Organisasi Perangkat Daerah khususnya, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu kebahagiaan di seluruh tataran masyarakat akan bertambah.

“Kita harus melakukan gebrakan dan percepatan dalam melakukan pelayanan, berpikirlah yang visioner,” ujarnya.

Kunci pelayanan yang baik dikatakannya sudah tertera pada peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu, sudah semestinya pejabat yang baru dilantik tersebut untuk mempelajari aturan supaya tidak salah langkah.

“Aturan ada sebagai patokan beraktivitas, tapi jangan terlalu terpaku. Kehati-hatian itu perlu tapi fleksibel, intinya harus humanis,” tutupnya. (prokopim/kominfo)

PONTIANAK - Sebanyak 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyerahkan DPA kepada masing-masing kepala OPD di halaman Kantor Wali Kota, Rabu (4/1/2023). 

“Dengan diserahkannya DPA tahun anggaran 2023 ini saya minta perangkat daerah segera laksanakan program-program yang sudah terencana,” ujarnya.

Edi menuturkan, realisasi anggaran tahun lalu dinilai sudah baik, hanya perlu ditingkatkan pada belanja awal tahun. Menurutnya, jika hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemkot Pontianak akan menerima lebih banyak Dana Intensif Daerah (DID) dari pemerintah pusat. Dirinya meminta seluruh OPD segera mengerjakan apa yang sudah tercantum pada dokumen tersebut paling lama bulan Februari mendatang. 

“Tahun ini volume anggaran total ada Rp1,85 triliun. Kita juga arahkan agar prioritaskan semua belanja digunakan menggunakan e-Katalog, sesuai arahan pemerintah pusat,” paparnya.

Pembangunan infrastruktur memerlukan keberlanjutan dan merupakan satu diantara prioritas pembangunan sehingga membuat DPA dengan rincian angka yang tinggi ada pada dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga Dinas Kesehatan.

“Target infrastruktur 40 persen dari total anggaran serta diiringi target pemulihan ekonomi,” imbuhnya.

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD, Edi menyebut bahwa serapan anggaran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak termasuk kategori baik. Bahkan perolehan PAD melampaui target yakni di atas Rp500 miliar. 

"Capaian ini menunjukkan komitmen kita dalam meningkatkan APBD dan pendapatan daerah," sebutnya.

Diakuinya, pendapatan penting untuk terus ditingkatkan dari potensi-potensi yang ada. Apalagi Kota Pontianak tidak memiliki sumber daya alam, selain mengandalkan perdagangan dan jasa dalam perolehan pajak daerah dan retribusi yang menjadi sumber pendapatan daerah. 

"Akan tetapi kita juga memaklumi kondisi ekonomi nasional dimana APBN juga tertekan akibat kenaikan harga BBM, inflasi dan lainnya sehingga berdampak pula terhadap daerah," pungkasnya. (prokopim/kominfo)