Berita

PONTIANAK – Usai libur cuti bersama Idulfitri 1445 Hijriah, Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian didampingi jajaran pejabat eselon dua melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh kantor instansi OPD di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dari hasil pantauan pihaknya, seluruh ASN sudah hadir di hari pertama efektif bekerja, setelah sebelumnya dua hari pemberlakuan Work From Home (WFH).

“Kami melihat laporan dari kepala OPD masing-masing dan mengawasi kinerja, sudah seratus persen hadir di hari ini,” terang Ani, usai sidak ke Kantor Terpadu Pemkot Pontianak Jalan Letjen Soetoyo, Kamis (18/4/2024).

Sejumlah instansi yang melayani masyarakat secara langsung sudah dibuka sejak awal masuk kerja pada Selasa (16/4) kemarin. Tetapi untuk bidang administrasi, sebagian diterapkan WFH. Kendati begitu menurut Ani, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah optimal.

“Karena memang yang sudah diproses barangkali, belum sempat diambil tapi dokumennya sudah selesai. Jam masuk pegawai kembali normal dari pukul jam 07.15 WIB dan pukul 08.00 WIB mulai pelayanan,” ungkapnya.

Apabila di waktu itu terjadi pelanggaran yang dilakukan ASN, maka akan mendapat sanksi disiplin. Ani bilang, hukuman yang didapat bisa bermacam-macam sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

“Kita lihat dulu pelanggarannya seperti apa, karena kesalahannya bertingkat-tingkat, apa yang paling tepat sebagai hukuman,” ucapnya.

Pj Wako Ani  menekankan bagi ASN yang tidak hadir kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Sanksinya mulai dari pengurangan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga sanksi lainnya. Apalagi tanpa ada alasan yang jelas, akan ada sanksi berat yang akan dibahas oleh Badan Pertimbangan Disiplin Pegawai (Baperdispeg)," tegasnya.

Ani juga meminta agar seluruh ASN memiliki nilai kepekaan yang tinggi pada tugas dan fungsi. Sebagai ASN yang profesional, sudah sepatutnya membuat kebijakan dan program berdasarkan data. Ia menilai, kemampuan analisa ASN terhadap data sangat diperlukan agar persoalan yang ada di lapangan terselesaikan dengan baik.

"Di tengah arus masyarakat yang cepat berubah, menuntut ASN untuk memberikan pelayanan optimal. Lakukan inovasi, bekerja dengan cerdas. Dengan begitu pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal. Apalagi sekarang teknologi bertumbuh dengan pesat sehingga bisa dimanfaatkan,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Hari Kamis Efektif Masuk Kantor, ASN Mangkir Bakal Disanksi

PONTIANAK – Apel pagi menjadi awal dimulainya kegiatan pada hari pertama kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, belum seluruh ASN hadir untuk efektif bekerja dikarenakan kebijakan pemberlakuan Work From Home (WFH) pasca libur lebaran.

“Ada beberapa ASN kita yang WFH karena kemacetan dan mudik ke Pulau Jawa, sebagai langkah pemerintah mengurangi kemacetan saat arus balik. Baru masuk efektif di hari Kamis atau lusa,” jelasnya, usai halal bihalal dan bersalam-salaman dengan ASN di lingkup Pemkot Pontianak, di Halaman Kantor Wali Kota, Selasa (16/4/2024).

Tetapi khusus pelayanan kepada masyarakat, lanjut Ani, seperti tenaga kesehatan, ketertiban, keamanan, utilitas, transportasi, distribusi dan semisal–seluruhnya wajib untuk hadir. Pihaknya akan menggelar pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak), apabila di hari Kamis masih ada ASN yang tidak masuk kerja.

“Kalau hari Kamis nanti, masih ada kita temukan ASN yang tidak hadir, akan dikenakan sanksi disiplin,” ujarnya.

Momentum Idulfitri membawa suasana kehangatan bagi masyarakat Kota Pontianak untuk saling mengunjungi. Dengan jumlah populasi umat muslim yang melebihi 70 persen, Ani menyebut lebaran di Kota Pontianak meriah dan penuh rasa suka cita.

“Alhamdulillah selama lebaran keamanan dan ketertiban terjaga, kondusif, semuanya senang saling menghargai,” ungkapnya.

Arus lalu lintas pun secara umum terpantau lancar. Di saat tertentu memang terjadi kemacetan, tetapi hal itu dimaklumi karena momentum hari raya. Ani menambahkan, Pemkot Pontianak berencana untuk melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng) yang mengganggu kenyamanan warga pengguna jalan.

“Kamtibmas secara umum baik tidak ada masalah, kita pun juga Satpol PP merazia terhadap gepeng,” tutupnya. (kominfo/prokopim)

Kurangi Kepadatan Arus Mudik Pasca Libur Lebaran

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak turut menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) tentang penyesuaian jam kerja pasca libur mudik dan arus balik Idufitri 1445 Hijriah. Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menerangkan, pihaknya juga telah menerbitkan SE Wali Kota dengan Nomor 26 Tahun 2024 untuk mengatur pemberlakuan Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) bagi ASN di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia mengatakan, hal ini ditujukan sebagai langkah pemerintah melancarkan jalur transportasi darat yang begitu padat, mengingat tingginya jumlah pemudik dari berbagai daerah.

“Merujuk dari SE Gubernur kemudian SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), lalu kami terbitkan SE Wali Kota untuk mengatur jam kerja ASN,” terangnya, di kediaman dinasnya, Minggu (14/4/2024).

Ani menjelaskan, penyesuaian jam kerja dilakukan selama dua hari kerja mulai dari hari Selasa (17/4) dan Rabu (18/4). Lebih lanjut, pemberlakuan WFH meliputi 50 persen pekerja di bidang administrasi serta dukungan pimpinan. Sedangkan untuk pelayan masyarakat, diberlakukan WFO seratus persen.

“Khusus untuk pelayanan masyarakat seperti kesehatan, ketertiban, keamanan, utilitas, transportasi, distribusi dan sejenisnya, diberlakukan WFO seluruhnya,” ungkap Ani.

Selama pemberlakuan itu, ia meminta kepala OPD untuk mengawasi kinerja pegawai di dinas masing-masing agar tetap dalam koridor yang ditentukan. Artinya, akan memenuhi target capaian. Pelayanan secara online juga sudah dibuka.

“Jadi dari dua hari itu, pelayanan online sudah dibuka, masyarakat bisa menyampaikan aduan dan konsultasi,” sebutnya.

Dengan SE tersebut, Ani mengimbau seluruh ASN wajib masuk kerja pada hari Kamis (19/4). Apabila masih terdapat ASN yang tidak hadir dan tidak melaksanakan kewajibannya, akan dikenakan sanksi disiplin.

“Setiap habis libur lebaran kita akan menggelar pengawasan, atau sewaktu-waktu bisa sidak, apabila di waktu itu ASN tak hadir, akan dikenakan sanksi disiplin,” tutupnya. (kominfo)

666 RT/RW di Pontianak Barat Terima Bantuan Operasional dari Pemkot

PONTIANAK - Sebanyak 666 pengurus RT dan RW di Kecamatan Pontianak Barat menerima bantuan operasional dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Dari jumlah tersebut, terdiri dari 561 RT dan 105 RW dengan jumlah bantuan masing-masing Rp1,5 juta per tahun. Selain penyerahan bantuan, para pengurus RT dan RW juga mendapat pembekalan dalam rangka peningkatan wawasan bagi pengurus RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Barat.

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian mengatakan, akhir-akhir ini di Kota Pontianak banyak anak-anak di bawah umur yang melakukan tindakan melanggar hukum. Oleh sebab itu, dia meminta kepada pengurus RT se-Kecamatan Pontianak Barat untuk mengimbau warganya mengawasi anak-anaknya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

“Jadi kita ciptakan suasana yang damai, tentram di Kecamatan Pontianak Barat ini, jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kita sendiri,” pesannya kepada seluruh pengurus RT dan RW yang hadir di Aula Kecamatan Pontianak Barat, Rabu (3/4/2024).

Ia sekali lagi mengimbau kepada para pengurus RT dan RW untuk mengajak orang tua yang memiliki anak di lingkungannya agar menjaga anak-anaknya tidak melakukan hal-hal negatif. Anak-anak juga tidak dibiarkan keluyuran hingga larut malam. Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi aktivitas anak-anak.

“Hindari aktivitas anak-anak yang dapat merugikan diri mereka sendiri,” ucap Ani Sofian.

Terkait Pilkada yang akan digelar tahun ini tepatnya di bulan November, dirinya mengimbau pengurus RT untuk mengajak warga menggunakan hak pilihnya. Ia juga menuturkan bahwa dalam memilih calon kepada daerah, baik wali kota maupun gubernur, pilihan diserahkan kepada masing-masing warga sesuai dengan hati nurani.

"Jangan merasa terpaksa atau dipaksa, silakan gunakan hak pilih sesuai hati nurani masing-masing," imbuhnya.

Camat Pontianak Barat Ibrahim menjelaskan, maksud dan tujuan digelarnya kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi serta mempererat hubungan sesama pengurus RT/RW di lingkungan Kecamatan Pontianak Barat. 

“Penyerahan bantuan operasional RT RW ini juga sebagai bentuk apresiasi Pemkot Pontianak yang selama ini menjadi perpanjangan tangan dari Pemkot Pontianak,” tuturnya.

Ibrahim memaparkan, dari jumlah keseluruhan RT dan RW sebanyak 666 di kecamatan yang dipimpinnya, terdiri dari 195 RT dan 37 RW di Kelurahan Sungai Beliung, 155 RT dan 29 RW di Kelurahan Sungai Jawi Luar dan di Kelurahan Sungai Jawi Dalam sebanyak 133 RT dan 27 RW.

“Semoga bantuan operasional ini bisa memberikan semangat bagi RT dan RW dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (prokopim)