,
menampilkan: hasil
Selain Infrastruktur, Bidang Ekososbud Jadi Usulan Musrenbang Kelurahan Saigon
PONTIANAK – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Kelurahan Saigon menjadi penutup rangkaian Musrenbang tingkat kelurahan di Kecamatan Pontianak Timur. Sebanyak total 222 usulan masyarakat disampaikan pada agenda tersebut yang terbagi menjadi tiga bidang yaitu infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya.
Camat Pontianak Timur M Akif mengajak masyarakat Kelurahan Saigon khususnya,
untuk turut memberikan perhatian kepada bidang ekonomi dan sosial budaya, kendati bidang infrastruktur juga sama pentingnya. Dia menilai bidang ekonomi dan sosial budaya mampu meningkatkan sumber daya manusia dan memberdayakan masyarakat.
"Jangan lupa bidang SDM, itu berpengaruh dengan kualitas pendidikan serta kesehatan. Meski di sini sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan sudah terakomodir, tapi ada hal lain seperti penurunan angka stunting," terangnya usai membuka Musrenbang di Aula Kantor Lurah Saigon, Rabu (25/1/2023).
Akif menerangkan hasil evaluasi stunting di wilayahnya terjadi penurunan. Hal itu tak lain karena semangat dan tekad dari masyarakat untuk berbenah dibantu dengan inovasi yang dilakukan oleh pihaknya.
"Aparatur di Pontianak Timur punya inovasi namanya ASN Sejati khusus menangani stunting. Di situ, setiap Senin kami urunan dan disalurkan untuk saudara kita yang teridentifikasi stunting," ucapnya.
Di Kelurahan Saigon sendiri akan menerima suntikan anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak hingga pemerintah pusat. Di akhir tahun 2022 kemarin, lanjut Akif, sudah menerima Dana Intensif Daerah (DID) khusus membenahi drainase di Jalan Padat Karya.
Pencapaian pembangunan tahun lalu juga sudah baik di Kelurahan Saigon. Untuk itu, Akif berharap hasil pembangunan yang sudah ada agar dipelihara dengan baik.
"Salurannya sudah bersih, dirawat bersama, jangan dikotori kembali," pungkasnya. (kominfo)
Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi Rumuskan Usulan Prioritas
Edi Minta Kelurahan Petakan Permasalahan Wilayahnya
PONTIANAK - Sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota menjadi pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan. Mulai dari permasalahan genangan, sampah hingga Pedagang Kaki Lima (PKL).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta agar dalam pembahasan di Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi menghasilkan rumusan-rumusan dan kolaborasi untuk menjadikan kelurahan ini semakin lebih baik dalam berbagai aspek pembangunan.
"Usulan-usulan yang menjadi prioritas akan diakomodir dan dicari jalan keluarnya. Pemetaan permasalahan juga menjadi keharusan untuk mencari solusi yang tepat," ujarnya saat membuka Musrenbang Kelurahan Sungai Jawi di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (25/1/2023).
Sebagai gambaran, Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota berada di posisi yang strategis di tengah kota. Dengan mobilitas masyarakat cukup tinggi, baik yang melintas maupun yang bermukim, menjadikan kelurahan ini semakin berkembang. Oleh sebab itu, Edi berharap melalui forum Musrenbang ini peserta mendiskusikan hal-hal yang menjadi kebutuhan, baik itu yang sifatnya skala kelurahan atau makro maupun secara detail.
"Dari kelurahan memetakan permasalahan di lapangan, nanti dari OPD yang melakukan eksekusi melakukan perbaikan-perbaikan di wilayah itu," ungkapnya.
Selain mengevaluasi program-program 2022 maupun 2023 yang sedang dalam pelaksanaan, dirinya berharap ada rumusan-rumusan terhadap usulan yang terus disampaikan untuk program 2024.
"Program 2023 sudah mulai persiapan dan beberapa kegiatan belanja modal mulai dilaksanakan di awal Februari 2023," kata Edi.
Berkaitan dengan target-target dan visi misi yang menjadi target dalam RPJMD, ia menyebut bahwa sebagian target sudah tercapai meski sempat dilanda pandemi, bahkan ada yang melampaui target. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2023 ditargetkan 80,00 tetapi malah mencapai 80,48.
"Nilai ini sangat tinggi, tidak hanya di Kalbar tetapi termasuk 32 kota dengan IPM tertinggi se-Indonesia dari 89 kota se-Indonesia," tuturnya.
Edi menilai, IPM merupakan tolak ukur kemajuan daerah atau suatu bangsa. Komponen-komponen yang berkaitan dengan IPM di antaranya kesejahteraan, daya beli masyarakat, kesehatan, usia harapan hidup dan pendidikan.
"Mudah-mudahan Musrenbang ini menghasilkan rumusan-rumusan untuk kita programkan pada Musrenbang tingkat kecamatan dan kota," tutupnya. (prokopim)
Peran Penting Kaum Perempuan dalam Pembangunan
Pelantikan Pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak Periode 2023-2028
PONTIANAK - Islam sebagai rahmatan lil alamin memposisikan perempuan pada tempat yang mulia. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menyebut kehadiran kaum perempuan selalu dinanti untuk menguatkan pondasi pendidikan keluarga. Hal itu dikatakannya usai menghadiri pelantikan Pengurus Daerah (PD) Wanita Islam Kota Pontianak di Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, Selasa (24/1/2023).
“Mudah-mudahan PD Wanita Islam Kota Pontianak terus eksis mempertahankan nilai-nilai positif serta menjalankan program yang sudah tercantum di AD/ART,” paparnya.
Bahasan berharap, kaum perempuan, khususnya umat Islam, mampu berkontribusi terhadap keberlangsungan pembangunan di Pontianak, baik sebagai istri maupun seorang ibu ketika di rumah. Posisi perempuan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak juga sudah menduduki tempat strategis, seperti camat, kepala dinas hingga asisten.
“Hal ini menunjukkan kebersamaan menuju kemajuan. Semua orang harus berperan dengan positif, profesional dan berkelanjutan, tidak terkecuali perempuan,” ucapnya.
Sebagai kepala daerah, ia mengingatkan masyarakat, khususnya pengurus PD Wanita Islam Kota Pontianak untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas bermasyarakat. Di dalam ajaran agama sendiri, lanjut dia, semua ilmu dan pengetahuan tentang kebaikan sudah diajarkan.
“Tinggal bagaimana kita mempraktekkannya, terutama yang wajib seperti shalat, puasa Ramadan, dan lainnya. Dengan begitu, Pontianak bisa maju. Tentunya dengan bantuan ibu-ibu sekalian,” jelasnya. (prokopim)
Wali Kota Minta PPS Bekerja Profesional dan Jaga Netralitas
87 Anggota PPS Dilantik KPU Kota Pontianak
PONTIANAK - Sebanyak 87 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (24/1/2023).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berpesan kepada PPS yang dilantik untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dari sejumlah orang yang dilantik, dirinya yakin ada yang sudah berpengalaman sebagai PPS, tetapi tidak sedikit pula yang baru menggeluti tugas tersebut.
"Para PPS nantinya akan mengemban tugas yang cukup berat karena ada banyak tahapan-tahapan Pemilu yang harus dilalui," ujarnya.
Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang dinilai hingga saat ini masih on the track pada prinsip-prinsip Pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS.
Ia berharap para anggota PPS berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu mendatang. Proses Pemilu 2024 juga diharapkan berjalan lancar dan sesuai harapan. Oleh sebab itu, dia mengingatkan para anggota PPS untuk senantiasa menjaga kesehatan karena pada Pemilu 2024 tugas yang diemban cukup berat.
"Kesehatan dan kekuatan fisik serta integritas harus senantiasa dijaga, apalagi tahun 2024 partai politik (parpol) peserta Pemilu sebanyak 18 partai," kata Edi.
Ketua KPU Kota Pontianak Deni Nuliadi menuturkan, peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 parpol. Sedangkan kursi DPRD yang tersedia 45 kursi. Sementara jumlah calon anggota legislatif yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 810 caleg.
"Dari 810 caleg itu, yang bakal duduk hanya 45 orang, artinya ada 765 yang tidak duduk," sebutnya.
Deni mengingatkan kepada seluruh PPS untuk tegak lurus pada aturan yang berlaku serta tetap menjaga integritas dan netralitas. Menurutnya, dalam Pemilu tidak cukup berasaskan luber dan jurdil saja, tetapi bagaimana situasi Pemilu berjalan lancar, aman dan damai.
"Sebab itu semua tergantung pada integritas penyelenggara," tutupnya. (prokopim)