Berita

PONTIANAK - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak akan fokus ke beberapa isu strategis yang akan menjadi acuan kebijakan dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfo Kota Pontianak Edy Purwanto, saat menghadiri Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Pihaknya mengatakan mengundang berbagai pihak baik dari perwakilan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, Media Partner, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), hingga para narasumber seperti Diskominfo Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalbar, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak untuk duduk bersama berdiskusi terkait berbagai isu strategis tersebut.

“Kita berharap adanya masukan, saran, dan kritik yang membangun terkait isu strategis yang akan menjadi amanah bagi kami untuk dikerjakan di tahun 2025 hingga 2029. Ketika sesi pemaparan dan diskusi sangat antusias sekali dan di akhir acara kita mengadakan sesi penandatanganan Berita Acara terkait kesepakatan apa saja yang menjadi isu strategis,” jelasnya di Ruang Rapat Diskominfo Kota Pontianak, Selasa (22/4/2025). 

Edy menambahkan, ada beberapa isu strategis yang menjadi fokus pihaknya pada penyusunan Renstra ini. Beberapa diantaranya adalah terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Keterbukaan Informasi Publik (KIP), hingga Statistik Sektoral. Ia mengaku bahwa isu strategis ini juga merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

“SPBE ini juga bagian dari kebijakan Pemerintah Pusat dimana kita dapat mengurangi penggunaan kertas, contohnya adalah penggunaan aplikasi Srikandi yang sudah kita galakkan. Indeks SPBE ini juga menjadi barometer terkait implementasi pemanfaatan teknologi digital di pemerintah kabupaten dan kota. Ini merupakan kolaborasi antar semua Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemkot Pontianak. Kita wajibkan ini kepada seluruh Perangkat Daerah dalam bentuk kolaborasi, meskipun leading sectornya adalah Diskominfo,” terang Edy.

Selain SPBE, Edy mengatakan pihaknya juga fokus terkait isu KIP. Untuk itu, pada kegiatan ini juga membahas terkait hal seperti Informasi yang Dikecualikan hingga dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi. Isu seputar Statistik Sektoral juga masuk dalam poin yang dibahas pada diskusi. Ia ingin berbagai isu strategis nantinya dapat benar-benar dijalankan programmnya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik. 

“Terkait dengan Data Statistik Sektoral, ini setiap tahun ada penilaiannya yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Kalau KIP ada penilaiannya yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Kalau di SPBE Namanya Indeks SPBE. Insya allah kita optimis dalam kolaborasi ini. Karena hasil dari kolaborasi yang sudah berjalan juga sudah baik sejauh ini,” tutupnya. (kominfo)

PONTIANAK - Satpol PP Kota Pontianak menertibkan sebanyak 16 lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Ampera Kecamatan Pontianak Kota, Selasa (22/4/2025) pagi. 16 lapak yang diamankan terdiri dari 12 unit meja dan kursi, 3 unit tenda sebuah gerobak.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak Ahmad Sudiantoro menerangkan, penertiban ini merupakan kegiatan rutin yang menyasar para PKL yang berjualan di bahu jalan maupun fasilitas umum (fasum). 

“Berjualan di bahu jalan tidak hanya mengganggu pengguna jalan, tetapi juga membahayakan keselamatan,” tuturnya.

Ia memaparkan, penertiban ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2021. Dia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pedagang di jalan-jalan utama Kota Pontianak, untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan menghargai hak pengguna jalan lainnya.

“Penertiban ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan keindahan kota,” kata Sudiantoro.

Menurutnya, para pedagang telah diberikan peringatan sebelumnya agar tidak berjualan di lokasi tersebut karena mengganggu ketertiban umum dan estetika kawasan.

"Kami minta para pedagang dapat memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku demi kepentingan umum,” imbuhnya.

Pihaknya secara rutin akan melakukan penertiban PKL yang melanggar aturan untuk memastikan ketertiban dan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Pontianak. 

“Mari kita jaga ketertiban dan kebersihan lingkungan demi kenyamanan bersama," imbaunya. (prokopim)

Peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53

PONTIANAK - Momentum peringatan Hari Kartini yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 menjadi kebangkitan bagi para kader PKK untuk berkolaborasi lebih aktif lagi. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan, Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen mendukung TP-PKK dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan masyarakat hingga di tingkat RT. Ia menekankan pentingnya peran PKK dalam mengatasi berbagai permasalahan keluarga dan kemiskinan di Kota Pontianak. Oleh sebab itu, TP-PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan memiliki database keluarga prasejahtera dan potensi lingkungan yang dapat bersinergi dengan program-program pemerintah.

“Saya berharap peringatan ini menjadi momen kebangkitan untuk kita bisa lebih aktif lagi, bisa lebih semangat lagi bagaimana PKK dan pemerintah bisa bersinergi dan berkolaborasi," ujarnya usai peringatan Hari Kartini dan HKG PKK ke-53 di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Pontianak, Senin (21/4/2025).

Ia memaparkan jumlah penduduk perempuan di Kota Pontianak lebih banyak, yakni 557 jiwa dibandingkan penduduk laki-laki. Selain itu, tercatat ada 284.400 keluarga di Kota Pontianak, dengan 16.249 keluarga yang mengalami perpisahan karena berbagai sebab dan 29.680 keluarga yang ditinggal karena suaminya meninggal dunia.

"Keluarga-keluarga yang ditinggal ini, terutama ibu-ibunya menjadi tulang punggung yang harus menghidupi keluarganya, terutama anak-anaknya," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat harus disukseskan bersama. Namun demikian, meski tanpa program tersebut, mengatasi masalah gizi bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang ada, seperti pekarangan rumah atau lahan yang bisa diberdayakan untuk menanam sayur-mayur, beternak hewan maupun budidaya ikan.

“PKK kecamatan dan kelurahan saya rasa sudah melakukan ini. Tinggal bagaimana kita meningkatkan dan berkolaborasi dengan dinas instansi terkait, termasuk dengan kecamatan dan kelurahan, RT, RW, bergerak semuanya untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan masing-masing,” kata Edi.

Wali Kota juga menyoroti adanya 23.200 penduduk Kota Pontianak yang masuk dalam kategori Data Terpadu Keluarga Sejahtera (DTKS) atau masyarakat miskin yang memerlukan intervensi pemerintah melalui berbagai bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Peran kita, peran pemerintah, terutama peran PKK ini sangat penting untuk bisa mengentaskan kemiskinan, mengentaskan permasalahan keluarga dan juga bisa membangun Kota Pontianak dari aktivitas kolaborasi PKK bersama kita," sebutnya.

Momentum Hari Kartini yang dirangkaikan dengan HKG PKK ke-53, Ketua TP-PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie Kamtono mengajak seluruh kader dan kaum perempuan untuk merefleksikan diri, bukan hanya di cermin pagi hari, tetapi juga untuk mengevaluasi kegiatan PKK dengan penuh semangat. Ia mengajak kaum perempuan untuk aktif berperan dalam pembangunan di Kota Pontianak karena perempuan memiliki peran penting dalam memajukan Kota Pontianak.

“Saya mengajak kaum perempuan untuk memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki guna turut serta berkontribusi dalam pembangunan di berbagai sektor di Kota Pontianak,” ajaknya.

Dalam kesempatan itu, untuk menggelorakan semangat Hari Kartini, ia mengajak seluruh perempuan hebat yang hadir di ruangan untuk bersama-sama menyerukan semangat Hari Kartini.

"Selamat Hari Kartini, Jayalah Perempuan Indonesia," seru Yanieta yang diikuti oleh seluruh yang hadir. (prokopim)

PONTIANAK - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak Ruli Sudira, menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak di tahun 2025. Untuk mencapai hal tersebut, pihaknya mengundang berbagai mitra dan stakeholder untuk bersama-sama memberi masukan dan saran agar dapat merumuskan kebijakan terbaik.

"Kami ingin mendapat masukan dari stakeholder dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) Bapenda Kota Pontianak. Ini merupakan dasar bagi kami untuk menyusun strategi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah Kota Pontianak," jelasnya saat membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Dalam Rangka Penyusunan Renstra Bapenda Kota Pontianak Tahun 2025-2029 di Aula Bapenda Kota Pontianak, Selasa (15/4/2025).

Ruli menambahkan, selama ini pihaknya telah bermitra dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan PAD Kota Pontianak. Mitra tersebut menurutnya adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan pajak daerah.

"Kita mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, yang menjadi mitra Bapenda dalam meningkatkan PAD. Kami juga mengundang stakeholder lainnya seperti PHRI, REI, dan lainnya yang merupakan mitra dari Bapenda," tegas Ruli.

Kebijakan yang disusun nantinya, menurut Ruli, diharapkan dapat memperkuat regulasi yang ada untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengumpulan pajak. Hal yang tidak kalah penting menurutnya yaitu peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berbasis Teknologi Informasi. Sehingga Wajib Pajak tidak perlu kesulitan lagi mengantri dan datang ke kantor Bapenda hanya untuk membayar pajak.

"Sekarang mereka bisa melakukan pendaftaran hingga pembayaran pajak dari rumah. Untuk itu kami akan memperkuat dan memperluas kanal pembayaran yang ada. Untuk pajak tertentu, kami akan bekerja sama dengan instansi vertikal seperti KPP Pratama dalam rangka menggali berbagai potensi pajak yang bisa kita maksimalkan," ungkapnya.

Ruli menargetkan, capaian dan kontribusi pajak tahun ini bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Ia mengaku pihaknya selalu berupaya untuk melakukan inovasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan PAD dan realisasi pajak. Sehingga, diharapkan capaian tahun ini bisa melampaui capaian tahun sebelumnya.

"Pajak yang kita bayar adalah untuk menopang pembangunan di Kota Pontianak. Dengan meningkatnya PAD, ini akan membantu kemandirian dalam hal pembiayaan pembangunan di Kota Pontianak," tutupnya. (kominfo)