,
menampilkan: hasil
Sekda Dorong Pengelolaan BLUD Lebih Mandiri, Akuntabel dan Responsif
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mendorong pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) semakin profesional, mandiri dan akuntabel, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Menurutnya, fleksibilitas yang dimiliki BLUD harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan serta ketepatan pelaporan.
BLUD memiliki karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dibanding mekanisme umum dalam APBD. BLUD diberikan keleluasaan untuk mengelola pendapatan dan belanjanya sendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka dan pengawasan keuangan daerah.
“Semangat BLUD itu adalah kemandirian dan keleluasaan dalam pengelolaan, tetapi tentu dalam batas-batas yang diperkenankan. Keleluasaan itu bukan berarti bebas sepenuhnya,” katanya saat membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD di Aula Sultan Syarif Abdurahman Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (16/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa BLUD tetap menjadi bagian dari struktur APBD. Karena itu, pelaporan, konsolidasi keuangan serta pertanggungjawabannya tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai keleluasaan itu dipahami sebagai kebebasan penuh. BLUD tetap menjadi bagian dari batang tubuh APBD,” tegasnya.
Amirullah menilai perkembangan pengelolaan BLUD di Kota Pontianak sejauh ini menunjukkan arah yang semakin baik. Namun masih terdapat catatan mengenai kecepatan penyampaian laporan.
“Yang perlu ditingkatkan sekarang adalah responsiveness. Setelah pekerjaan selesai, cepat disajikan dan cepat dilaporkan,” katanya.
Menurutnya, ketepatan waktu pelaporan penting agar tim pembina dapat memonitor perkembangan, memahami kondisi keuangan, serta mengevaluasi sejauh mana kemandirian BLUD telah tercapai.
Ia juga menyoroti tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian BLUD, yakni konsistensi penerapan basis pencatatan, ketelitian dalam pengelolaan aset dan persediaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Khusus BLUD sektor kesehatan, Amirullah meminta perhatian diberikan pada pengelolaan piutang pasien maupun BPJS, persediaan obat-obatan, serta alat kesehatan agar tidak menjadi sumber permasalahan dalam laporan keuangan.
“Pelayanan kesehatan Kota Pontianak jangan hanya unggul dari aspek medis, tetapi juga harus menjadi contoh dalam tata kelola keuangan daerah yang bersih dan profesional,” pungkasnya. (prokopim)
Wako Edi Dukung Duplikasi Jembatan Kapuas II
PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendukung rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II di Kubu Raya sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kapasitas jaringan jalan sekaligus mengurai kemacetan kota. Menurut Edi, salah satu kunci penanganan kemacetan adalah peningkatan kapasitas infrastruktur, baik melalui pelebaran geometrik jalan maupun penambahan jembatan.
“Duplikasi Jembatan Kapuas II ini penting, karena bagaimanapun salah satu kunci mengatasi kemacetan adalah memperluas geometrik jalan dan menambah jembatan, supaya arus terbagi dan kapasitasnya lebih besar,” ujarnya, usai menerima Kunjungan Kerja anggota Komisi V Syarif Abdullah di Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai, apabila duplikasi Jembatan Kapuas II dapat direalisasikan, beban lalu lintas di kawasan tersebut akan terbagi sehingga pergerakan kendaraan menjadi lebih lancar. Misalnya, penambahan kapasitas jembatan seperti yang telah dirasakan pada kawasan Jembatan Kapuas I dan Jembatan Landak. Keberadaan jalur tambahan membantu mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada satu titik. Karena itu, ia memandang pembangunan duplikasi jembatan menjadi bagian penting dalam pengembangan konektivitas Kota Pontianak ke depan.
“Prinsipnya, semakin baik kapasitas dan konektivitas jalannya, semakin terbagi pula arus lalu lintasnya. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan,” katanya.
Terkait pembukaan kendaraan tertentu di duplikasi Jembatan Kapuas 1, ia berharap Surat Edaran Gubernur Kalbar terus dievaluasi. Uji coba saat ini telah dilakukan. Hasilnya tentu ingin tidak membebani masyarakat.
"Kalau memang itu tidak layak menyebabkan keparahan makin banyak, saya rasa masih itu akan dibatalkan atau dicarikan alternatif lain," tutupnya.
Anggota Komisi V DPR RI Syarif Abdullah menilai pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II sebagai langkah yang lebih realistis untuk segera dilakukan dalam mengurai kemacetan di Kota Pontianak, Kubu Raya dan kawasan sekitarnya. Ia menyebut persoalan kepadatan lalu lintas di Jembatan Kapuas I dan Kapuas II sudah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penambahan kapasitas infrastruktur penyeberangan.
“Sekarang ini kemacetan sudah menjadi persoalan. Jembatan Kapuas II juga traffic-nya cukup padat. Karena itu kita sudah berdiskusi, mungkin yang diprioritaskan lebih dahulu adalah duplikasi Jembatan Kapuas II,” ujarnya.
Syarif menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III sebenarnya telah tersedia dan dirancang terhubung dengan jaringan jalan lingkar serta jalan tol. Namun realisasinya membutuhkan proses yang lebih panjang, terutama berkaitan dengan pembebasan lahan.
“Jembatan Kapuas III memang sudah ada perencanaannya, tetapi prosesnya masih panjang. Provinsi juga masih harus menyelesaikan pembebasan lahan,” katanya.
Dalam kondisi tersebut, duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi solusi jangka lebih dekat. Selain kebutuhan lahannya relatif telah tersedia, kebutuhan anggarannya juga dinilai lebih terukur dibanding membangun jembatan baru pada koridor yang sepenuhnya baru.
“Kalau duplikasi Jembatan Kapuas II, lahannya sudah tersedia dan biayanya juga tidak terlalu besar. Jadi ini yang menurut saya bisa didorong lebih cepat,” jelasnya.
Kendati demikian, Syarif menyebut masih terdapat tahapan teknis dan administrasi yang perlu diselesaikan sebelum pembangunan dapat direalisasikan. Namun ia memastikan pembahasan mengenai prioritas tersebut telah dilakukan bersama sejumlah pihak, termasuk unsur komisi di DPR RI. Infrastruktur jalan dan jembatan, menurutnya, menjadi penting karena Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat sekaligus pintu utama aktivitas pemerintahan, perdagangan dan jasa.
Syarif Abdullah berharap pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas II dapat menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah.
“Kalau kapasitas jembatan bertambah, arus kendaraan bisa terbagi. Itu yang kita harapkan bisa membantu mengurangi kemacetan yang sekarang terjadi,” pungkasnya. (prokopim)
Pasar Murah dan UMKM Penggerak Ekonomi Warga
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan kegiatan pasar murah dan pemberdayaan UMKM terus diperluas sebagai bagian dari upaya menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga lebih terjangkau. Kali ini, gelaran serupa berlangsung di halaman Kantor Lurah Akcaya dengan tajuk Gelar Dagang Berjaya, Jumat (9/10/2026).
Kegiatan tersebut turut menghadirkan pasar murah, produk UMKM, pembagian hadiah serta penyerahan bantuan kepada masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada UMKM dan Koperasi Merah Putih yang sudah bersama-sama dalam kegiatan ini. Kita ingin kegiatan ekonomi warga seperti ini terus hidup dan berkembang,” ujar Bahasan.
Antusiasme warga, terutama kaum ibu, terlihat dari ramainya masyarakat yang mengikuti kegiatan sejak pagi. Bahasan mengatakan pasar murah menjadi salah satu daya tarik karena masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih ringan.
Kegiatan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi, tetapi juga menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha kecil dengan masyarakat. Semakin banyak ruang pemasaran yang tersedia, semakin besar pula peluang UMKM meningkatkan penjualan dan memperluas konsumennya.
Ia berharap keberadaan UMKM di tingkat kelurahan dan kecamatan terus mendapat ruang melalui berbagai kegiatan masyarakat sehingga perputaran ekonomi dapat berlangsung hingga ke lingkungan permukiman.
Ia berharap kegiatan Gerakan Ekonomi Warga terus berkembang dengan melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, koperasi, UMKM serta masyarakat.
“Yang terpenting kegiatan seperti ini memberikan manfaat nyata, baik membantu masyarakat berbelanja lebih terjangkau maupun membuka ruang bagi UMKM untuk terus tumbuh,” pungkasnya. (prokopim)
Pemkot Mutakhirkan Data Satlinmas
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melakukan Pemutakhiran Pendataan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM Linmas) Kemendagri. Ketersediaan data anggota Satlinmas yang lengkap, akurat, valid dan mutakhir sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh admin kecamatan dan kelurahan memahami mekanisme SIM Linmas Kemendagri serta mengisi data anggota secara benar. Pemutakhiran, menurutnya, harus mampu menggambarkan kondisi anggota Satlinmas yang sebenarnya di lapangan.
“Data bukan hanya menjadi catatan administrasi, tetapi juga menjadi dasar untuk pembinaan, perencanaan, pengorganisasian hingga pengambilan kebijakan terkait Satlinmas,” ujarnya.
Anggota Satlinmas tidak hanya berada pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga tersebar hingga tingkat kelurahan. Karena itu, pendataan perlu dilakukan secara menyeluruh dan diperbarui secara berkala. Terlebih Satlinmas pada dasarnya merupakan bentuk partisipasi sukarela masyarakat. Meski bersifat sukarela, keberadaannya tetap harus terorganisasi, terkoordinasi dan diarahkan agar dapat memberi manfaat secara optimal.
“Sukarelawan itu menyumbangkan tenaga, pikiran dan waktunya untuk membantu orang lain. Tetapi walaupun sukarelawan, tetap harus terorganisir dan bergerak sesuai arahan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Dengan data yang tertib akan memudahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah, persebaran dan potensi anggota Satlinmas. Dari data tersebut, pemerintah dapat menyusun pembinaan serta pola pemberdayaan yang lebih tepat.
Atas nama Pemerintah Kota Pontianak, Amirullah menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Satlinmas yang selama ini telah menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu bahkan sumber daya pribadi untuk membantu menjaga lingkungan dan masyarakat. Ia juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki waktu dan kemampuan untuk ikut berpartisipasi sebagai anggota Satlinmas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau masih ingin mengabdikan diri sebagai sukarelawan, tentu kami menerima dengan tangan terbuka. Tetapi datanya harus masuk dan administrasinya harus tertib melalui SIM Linmas,” ujarnya. (prokopim)