Berita

PONTIANAK - Warga Kecamatan Pontianak Timur tampak antusias menghadiri sosialisasi pembayaran pajak daerah yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak di Aula Kantor Camat Pontianak Timur, Selasa (29/7/2025).

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira, menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari pendekatan pelayanan langsung ke masyarakat. Selain layanan pembayaran PBB, Bapenda juga menghadirkan fasilitas pembayaran pajak kendaraan bermotor, pelayanan SIM keliling, hingga layanan balik nama kendaraan bermotor.

“Pada hari ini kami menyediakan layanan pembayaran PBB, pajak kendaraan bermotor bahkan pembuatan SIM keliling dan balik nama kendaraan,” tuturnya, usai membuka acara.

Kegiatan ini, lanjutnya, merupakan rangkaian Layanan Pajak Daerah Go Kecamatan (Go Katan) kelima sebelum akhirnya di tutup di Kecamatan Pontianak Utara, beberapa waktu mendatang. 

Ia berharap, antusiasme warga yang hadir berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Terlebih di Kecamatan Pontianak Timur, dari data pihaknya per tanggal 12 Juli, capaian PBB-P2 masih berada di angka 11,4 persen.

“Namun saya yakin dan percaya angka ini akan terus bergerak naik, dan bahkan Pontianak Timur dapat berkontribusi dalam hal membayar pajak daerah sampai melampaui capaian pajak di tahun lalu,” ucapnya.

Ruli menambahkan, program ini melibatkan Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah.

“Pendapatan ini sangat menentukan keberlangsungan pembangunan, seperti perbaikan jalan lingkungan hingga penyediaan layanan publik lainnya yang seluruhnya dibiayai dari PAD,” jelasnya.

Camat Pontianak Timur, Muhammad Akif, menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai layanan jemput bola sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses.

“Kemarin petugas hadir di Kelurahan Saigon, dan hari ini kembali hadir di kantor kecamatan. Kami mengajak warga memanfaatkan kesempatan ini untuk membayar pajak dengan mudah dan cepat,” tuturnya.

Akif menambahkan, berdasarkan data tahun 2024, capaian PBB-P2 di Pontianak Timur berada di angka 30,49 persen. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan ketua RT/RW dapat mendorong peningkatan capaian tahun ini.

“Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang merata. Kami terus mengingatkan pentingnya membayar pajak demi kemajuan bersama,” tutupnya. (kominfo)

NGABANG - Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pontianak unggul dengan meraih juara umum pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-53 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Pengumuman ini disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Kalbar pada penutupan acara HKG PKK ke-53 di Kabupaten Landak, Jumat (25/7/2025). 

Ketua TP PKK Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie, menyampaikan rasa bangganya terhadap semangat juang, kreativitas, dan kolaborasi seluruh pengurus PKK Kota Pontianak dalam kegiatan tersebut. 

"Ini bukti nyata bahwa gerakan PKK hidup dan tumbuh dengan kekuatan dan semangat kebersamaan," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi, inovasi, dan semangat pelayanan kepada masyarakat. Hasil lomba ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk untuk terus meningkatkan kualitas program kerja setiap kelompok kerja (pokja). 

"Teruslah berkarya dengan hati, karena HKG PKK bukan hanya sekedar untuk bersaing, tapi juga untuk saling menguatkan dan hasilnya harus bermanfaat bagi masyarakat," tambahnya. 

Yanieta juga berharap TP PKK Kota Pontianak tetap semangat, kompak, dan terus hadir membawa kebaikan untuk keluarga dan masyarakat Kota Pontianak tercinta.

"Mari kita terus bergerak dengan hati, berdaya bersama rakyat, dan hadir di tengah keluarga dengan program-program nyata yang menyentuh," tuturnya. 

Wakil Walikota Pontianak Bahasan mengapresiasi prestasi yang diraih oleh TP PKK Pontianak. Ia mengatakan, prestasi tersebut membuktikan bahwa sinergi Pemerintah Kota  Pontianak, TP PKK, stakeholder dan masyarakat berjalan sangat baik melalui dukungan semua pihak terhadap program kerja PKK. 

"Alhamdulillah PKK Kota Pontianak terus bergerak bekerja sama dan membangun sinergi dengan Pemerintah Kota Pontianak, stake holder dan masyarakat melalui program-programnya dan juara umum ini membuktikan bentuk kerjasama yang baik dan ini keberhasilan kita semua dari hasil kerja keras bersama," imbuhnya. 

Dia menilai, kegiatan PKK langsung menyentuh masyarakat. Ini bisa dibuktikan dengan kerja nyata seperti  penilaian terhadap aksi 8 konvergensi stunting di Kota Pontianak. Hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari dukungan PKK Kota Pontianak, kecamatan hingga PKK Kelurahan. 

"Juara umum ini juga menjadi bukti kerja kerja keras TP PKK Kota Pontianak semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi momentum yang akan kita kenang bersama, " pungkasnya. (Sumber : PKK Pontianak)

PONTIANAK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak, Amirullah, mengajak seluruh lapisan masyarakat memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang bulan Agustus 2025.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda utama serta rangkaian kegiatan pendukung untuk menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan. Puncak acara akan digelar pada 17 Agustus mendatang melalui upacara pengibaran bendera di Lapangan Keboen Sajoek, Jalan Pattimura.

“Kami akan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota sebagai panduan bagi masyarakat dalam menyambut dan memeriahkan HUT ke-80 RI,” ujar Amirullah usai rapat koordinasi bersama panitia kemerdekaan di Kantor Wali Kota, Rabu (9/7/2025).

Ia juga mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, organisasi masyarakat, instansi vertikal, hingga unsur TNI-Polri. Semangat kebersamaan ini, menurutnya, menjadi bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa.

“Peringatan ini hanya berlangsung setahun sekali. Mari kita rayakan sebagai penghargaan bagi para pejuang yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan kita,” ucapnya.

Pemkot akan mengerahkan 32 anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada pelaksanaan upacara. Selain itu, petugas pendukung seperti tenaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan juga tengah disiapkan. Peserta upacara akan melibatkan siswa dan guru dari sekolah-sekolah terdekat.

Sebagai bagian dari semangat kemerdekaan, Pemkot juga akan menyelenggarakan kegiatan bakti sosial di setiap kecamatan. Menurut Amirullah, kegiatan tersebut merupakan amanah langsung dari Wali Kota Pontianak.

“Kita ingin Kota Pontianak tetap terlihat indah dan bersih di tengah kemeriahan peringatan kemerdekaan. Semua harus berjalan tertib dan teratur,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus mematangkan persiapan menghadapi penilaian Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan untuk memperkuat sinergi dan melengkapi data dukung sesuai indikator dari Komisi Informasi Kalbar.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pontianak, Zulkarnain, menegaskan komitmen Pemkot terhadap keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Komitmen itu terlihat dari program prioritas Wali Kota serta respons cepat terhadap aspirasi masyarakat melalui kanal resmi, seperti media sosial, email, dan telepon pengaduan,” ujarnya usai rapat koordinasi lintas sektoral di Ruang Statistik Sektoral Diskominfo, Rabu (9/7/2025).

Kinerja Pemkot dalam keterbukaan informasi mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2023 Kota Pontianak berada di peringkat ke-6 dengan predikat informatif. Setahun kemudian, peringkat naik ke posisi ke-4 dan berhasil meraih predikat yang sama serta ditetapkan sebagai juara umum.

“Tahun ini kami targetkan ada peningkatan dari penilaian,” tegas Zulkarnain.

Menurutnya, target tersebut realistis dicapai dengan dukungan seluruh OPD. Ia menilai keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak publik yang harus dijamin.

“Kita masih punya waktu ssebelum penilaian akhir. Kami dorong semua perangkat daerah memaksimalkan pengelolaan informasi, memperkuat dokumentasi, serta menyerahkan bukti dukung yang diminta Komisi Informasi,” paparnya.

Komisi Informasi Kalbar menggunakan sejumlah indikator dalam penilaian, seperti komitmen kelembagaan, ketersediaan informasi publik, pelayanan informasi, dan pengembangan website resmi. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Zulkarnain menyebut, keterbukaan informasi sejalan dengan visi Kota Pontianak, yaitu Maju, Sejahtera, Berwawasan Lingkungan yang Humanis. Visi tersebut memberi ruang bagi setiap warga kota untuk dilibatkan secara aktif dalam pembangunan melalui akses informasi yang merata.

“Dengan arah pembangunan yang inklusif, transparansi menjadi bagian tak terpisahkan dari pelayanan publik. Karena itu, kami optimistis target bisa diraih,” tutupnya. (kominfo)