,
menampilkan: hasil
Sungai Jawi Wakili Kalbar di Penjaringan Kelurahan Berprestasi Nasional
PONTIANAK – Kelurahan Sungai Jawi mewakili Kalimantan Barat dalam penjaringan desa dan kelurahan berprestasi tingkat nasional tahun 2026. Sejumlah inovasi dikembangkan kelurahan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
Inovasi unggulan itu antara lain Si Paling Sungai Jawi, Gesit, Jawara Sungai Jawi UMKM, dan Karisma.
Lurah Sungai Jawi, Purwati menjelaskan, Si Paling Sungai Jawi menjadi salah satu inovasi utama dalam pelayanan publik karena mengintegrasikan berbagai kebutuhan pelayanan dalam satu akses.
“Si Paling Sungai Jawi ini sistem integrasi pelayanan dalam satu link,” katanya dalam Pemaparan dan Wawancara Calon Juara Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional 2026 di Pontive Center, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, inovasi-inovasi tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat dan terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Karena itu, prestasi yang diraih Sungai Jawi hingga tingkat kota, provinsi, dan kemudian mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional menjadi kebanggaan bersama.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan berharap Sungai Jawi dapat memberikan hasil terbaik sekaligus menjadi inspirasi bagi kelurahan lain di Kota Pontianak maupun Kalimantan Barat.
“Apapun hasilnya nanti, Sungai Jawi sudah menjadi kebanggaan bagi kami. Tetapi tentu kita berharap, dengan dukungan seluruh masyarakat, Sungai Jawi mampu meraih prestasi terbaik di tingkat nasional,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan sebuah kelurahan tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh kekompakan masyarakat dalam menjalankan setiap program.
“Dari Sungai Jawi kita buktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari kelurahan melalui gotong royong dan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju. Asal kompak, insyaallah kita akan berhasil,” katanya.
Menurutnya, berbagai inovasi di tingkat kelurahan harus terus diarahkan agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan lingkungan. Hal inilah yang terlihat dari apa yang dilakukan Kelurahan Sungai Jawi.
Ia menilai, berbagai inovasi yang dikembangkan di Sungai Jawi telah sejalan dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang inklusif.
“Bagi kami, keikutsertaan ini bukan sekadar kompetisi, tetapi merupakan bukti nyata semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun kelurahan yang maju, mandiri dan sejahtera,” tutupnya. (prokopim)
Life Skill Jadi Bekal Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba
PONTIANAK – Wakil Wali Kota Bahasan menilai persoalan narkoba tidak hanya berkaitan dengan hukum dan keamanan, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial serta masa depan individu, keluarga dan lingkungan masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan.
Salah satu bentuknya lewat pelatihan-pelatihan bagi warga, termasuk mereka yang telah menjalani rehabilitasi. Bahasan menilai kegiatan serupa dapat disandingkan dengan program-program pelatihan yang selama ini berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Terutama untuk menyasar masyarakat di kawasan yang dinilai rawan terhadap peredaran gelap narkoba.
“Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki program pelatihan-pelatihan yang terus berjalan dari tahun ke tahun. Ini bisa diarahkan kepada warga masyarakat yang berada di titik-titik rawan terjadinya peredaran gelap narkoba di Kota Pontianak,” jelasnya saat membuka Bimbingan Teknis Life Skill pada Kawasan Rawan Narkotika Di Kota Pontianak Tahun 2026, Selasa (6/10/2026).
Bahasan mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak tersebut. Menurutnya, program seperti ini dapat melengkapi berbagai kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang selama ini telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak bersama BNN melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Kami sudah mengadakan beberapa agenda kegiatan bersama BNN melalui Kesbangpol, yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba, tentang kerugian orang yang terlibat dengan narkoba, serta banyak hal yang disampaikan para narasumber,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BNN Kota Pontianak AKBP Adiyono Dwi Waluyo menegaskan bahwa pendekatan terhadap pengguna narkoba tidak berhenti pada penindakan. Menurutnya, pengguna perlu mendapat kesempatan untuk pulih melalui rehabilitasi dan pembinaan.
“Kita mengedepankan bahwa pengguna narkoba itu bukan tersangka. Kita wajib untuk merehabilitasi dan memberikan kesempatan kepada mereka, terutama mantan pengguna yang telah sembuh,” ujarnya.
Salah satu bentuk pembinaan tersebut dilakukan melalui pelatihan agar mantan pengguna memiliki kemampuan untuk kembali produktif dan membangun usaha. BNN tidak hanya memiliki tugas pemberantasan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk membina mereka yang pernah terjerumus sebagai pengguna agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.
Adiyono menegaskan, pendekatan terhadap pengguna berbeda dengan pengedar. Pengguna diarahkan untuk rehabilitasi dan pembinaan, sedangkan terhadap pelaku peredaran narkoba tetap dilakukan penegakan hukum secara tegas.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, BNN dan masyarakat dapat membuat program pencegahan, rehabilitasi dan pembinaan berjalan beriringan, sehingga peserta tidak hanya memahami bahaya narkoba, tetapi juga memiliki keterampilan sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan produktif. (prokopim)
Kadis Wajib Kuasai Struktur Anggaran
PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta seluruh kepala perangkat daerah tidak menyerahkan urusan penganggaran sepenuhnya kepada staf teknis. Setiap kepala OPD harus memahami struktur pendapatan, belanja hingga pembiayaan di perangkat daerah yang dipimpinnya.
Amirullah mengatakan, pemahaman tersebut setidaknya mencakup sumber pendapatan, jenis belanja, pembiayaan, hingga asal anggaran yang dikelola masing-masing OPD. Dengan demikian, kepala perangkat daerah dapat memastikan setiap program dan kegiatan dicatat pada rekening anggaran yang tepat.
“Dalam penganggaran, kepala OPD harus tahu. Tidak boleh bilang yang meng-entry bukan saya sehingga saya tidak tahu. Kepala OPD harus paham dan mengerti,” tegasnya ketika membuka Rapat Evaluasi terhadap Raperda dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (6/10/2026).
Ia mencontohkan, kesalahan sederhana seperti menempatkan belanja modal pada belanja barang atau sebaliknya dapat berdampak terhadap pelaksanaan anggaran.
“Ilmu anggaran ini memang kaku. Salah rekening, biasanya tidak bisa dibelanjakan. Tidak ada kegiatannya, juga tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta kepala OPD berperan layaknya dirigen yang mampu mengorkestrasi seluruh proses penyusunan anggaran di unit kerja masing-masing. Meskipun pekerjaan teknis dapat dibagi kepada sekretaris, pejabat penatausahaan maupun staf, tanggung jawab untuk memastikan keselarasannya tetap berada pada pimpinan perangkat daerah.
Dalam evaluasi Perubahan APBD 2026, Pemerintah Kota Pontianak juga menerima sejumlah catatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Amirullah menilai catatan tersebut sebagai bagian dari proses pembinaan dan penyempurnaan, bukan semata koreksi. Menurutnya, evaluasi diperlukan agar dokumen anggaran yang telah disusun bersama semakin konsisten dengan ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan dua prinsip yang harus dijaga dalam penyusunan anggaran, yakni taat asas dan taat waktu. Taat asas berarti mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, sementara taat waktu menuntut setiap tahapan diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Setelah semuanya dikumpulkan tentu bisa saja ada ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Di situlah harmonisasi diperlukan,” jelasnya.
Ia berharap proses evaluasi dan harmonisasi Perubahan APBD 2026 dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.
“Yang penting, kekurangan yang ditemukan jangan sampai menjadi kesalahan yang berulang. Kepala OPD harus semakin memahami anggarannya masing-masing,” pungkas Amirullah. (prokopim)
Gotong Royong di Pelabuhan Rakyat Berbuah Tindak Lanjut Perbaikan Jembatan
PONTIANAK – Kegiatan gotong royong di kawasan Jalan Pelabuhan Rakyat, Gang Karya Tani 3 dan Gang Usaha Bersama 1, Minggu (4/10/2026), tidak hanya difokuskan pada pembersihan lingkungan, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan infrastruktur yang ditemukan di lapangan.
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi jembatan atau gertak yang menghubungkan akses menuju Gang Karya Tani 3. Dari hasil peninjauan langsung, jembatan tersebut dinilai perlu segera diperbaiki agar akses warga kembali aman dan lancar.
“Ini sudah kita lihat langsung kondisinya. Saya minta Dinas PUPR melalui bidang SDA untuk segera menindaklanjuti dengan dana perawatan rutin,” ujarnya.
Bahasan mengatakan, perbaikan diharapkan dapat dilakukan tanpa harus menunggu penganggaran tahun berikutnya. Menurutnya, akses tersebut cukup penting karena digunakan warga untuk berbagai keperluan sehari-hari.
“Kalau ambulans mau masuk membawa orang sakit, akses ini harus bisa dilalui. Begitu juga kalau ada kondisi darurat seperti kebakaran,” katanya.
Selain jembatan, Bahasan juga menyoroti kondisi saluran primer di sekitar kawasan tersebut. Ia meminta agar pengerukan dilakukan untuk memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan. Bahasan menilai kegiatan gotong royong akan lebih bermakna apabila mampu memunculkan tindak lanjut nyata terhadap persoalan yang ditemukan di lingkungan masyarakat.
“Gotong royong ini jangan hanya menjadi seremoni. Minimal ada persoalan yang bisa langsung kita tindak lanjuti dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” katanya.
Menurutnya, kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk menangkap langsung kebutuhan masyarakat yang terkadang belum tersampaikan melalui jalur formal. Ia juga meminta camat, lurah, dan perangkat daerah terkait terus memantau proses penanganan agar hasil gotong royong benar-benar memberi dampak.
“Kalau ada yang masih belum tertangani, sampaikan dan laporkan. Kita ingin setiap kegiatan seperti ini punya hasil konkret,” ujarnya.
Bahasan berharap semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dapat terus dijaga, terutama dalam merawat lingkungan dan menyelesaikan persoalan infrastruktur skala lingkungan.
“Kalau kita kompak, persoalan-persoalan seperti ini bisa lebih cepat kita selesaikan bersama,” pungkasnya. (prokopim)