Berita

Evaluasi KLA, Wako Edi: Komitmen Kejar Predikat Terbaik

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyebut, keluarga merupakan wahana utama yang memberikan pengasuhan, perawatan dan bimbingan kepada anak. Dia menilai, seorang anak mampu menjadi agen perubahan jika sedari dini sudah dididik secara baik.

“Di dalam pemenuhan kebutuhan anak, keluarga menjadi kunci,” ujarnya usai evaluasi KLA oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) melalui zoom meeting, di Ruang Pontive Center, Jumat (10/6/2022).

Edi menyampaikan, Kota Pontianak sudah mengikuti evaluasi Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2009. Pada selang waktu itu, Kota Pontianak pernah menerima KLA dengan predikat Pratama dan Nindya.

“Tapi komitmen kita untuk terus meningkatkan predikat KLA menjadi yang terbaik, namun dalam prosesnya kami berharap bimbingan dari Pemerintah Provinsi dan Kementrian terkait serta kolaborasi setiap pihak,” ungkapnya.

Edi melanjutkan, segenap upaya telah pihaknya lakukan, mulai dari pemenuhan regulasi dengan menerbitkan beberapa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Walikota (Perwa) sampai Surat Keputusan tentang KLA. Dia menambahkan, peraturan yang sudah diterbitkan tersebut akan terus disempurnakan

“Juga melibatkan seluruh OPD dalam menunjang pemenuhan kebutuhan anak. Selanjutnya pula kita menjalin kerjasama dengan BUMN, BUMD dan pihak swasta demi terwujudnya KLA,” ucap dia.

Tak hanya itu, Edi mengatakan, perlunya pengawasan terhadap regulasi yang telah ditentukan. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan hingga pelaksanaannya.

“Tentu kita juga memberikan informasi yang obyektif dalam proses monitoring tersebut,” tutupnya.

Ketua Gugus Tugas KLA Kota Pontianak, Hidayati memaparkan, terkait regulasi KLA, sudah diterbitkan enam Perwa dan sebelas SK. Selain itu, dibentuk pula rencana aksi guna mewujudkan KLA. Dia menjelaskan, beberapa kegiatan dilakukan untuk mendapatkan preditkan terbaik.

“Ada kegiatan, menyiapkan komunikasi informasi dan edukasi di berbagai media massa, media sosial dan media cetak,” terangnya.

Peran lembaga terkait juga dianggap Hidayati sebagai upaya tercapainya KLA. Dia menggambarkan, lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) yang membawahi masalah anak dan perempuan. Selain itu, pihaknya juga menjalin MoU dengan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).

“Kita juga melibatkan dunia usaha, kita minta fasilitas umum seperti hotel, tempat belanja dan restoran untuk menyediakan tempat bermain anak. Ada juga CSR mendukung kegiatan, seperti Posyandu dan lainnya,” pungkasnya. (kominfo)

PONTIANAK - Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pontianak terus menunjukkan peningkatan. Kehadiran PT (Persero) Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan dukungan pembiayaan mikro mendorong pertumbuhan UMKM. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan dengan dukungan permodalan dari PMN bisa mendorong UMKM lebih maju dan naik kelas, dari yang ultra mikro menjadi mikro, kecil hingga menengah bahkan besar.

"Alhamdulillah PMN berperan banyak dalam membantu pembiayaan terutama ibu-ibu pelaku usaha ultra mikro untuk menjadi entrepreneur," ujarnya usai membuka Program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) PT PNM di Taman Alun Kapuas, Kamis (9/6/2022).

Menurutnya,di kota Pontianak terdapat 38 ribu lebih pelaku UMKM termasuk ultra mikro. Para pelaku UMKM ini mendapat pembinaan-pembinaan termasuk inkubator bisnis sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Aspek pembinaan itu mencakup produk, baik dari sisi kualitas, higienitas, bahan baku, packaging kemudian pemasaran dan permodalan.

"Yang paling penting adalah bagaimana keberlangsungan usaha itu berkembang, dari yang tadinya ultra mikro menjadi mikro dan seterusnya," ungkap Edi.

Pemasaran juga menjadi bagian terpenting dalam pengembangan UMKM. Dalam memasarkan produk-produknya, tidak hanya mengandalkan secara langsung atau offline tetapi bisa juga dilakukan secara online. UMKM tidak bisa bergerak sendiri, tetapi harus ada kolaborasi. Misalnya pelaku UMKM memproduksi satu jenis makanan kemudian dipasarkan melalui sebuah rumah oleh-oleh yang menampung memasarkannya. 

"Orang cukup datang di satu tempat oleh-oleh tapi makanan yang dijual lengkap atau istilahnya one stop service," terangnya.

Pelaku UMKM sekarang ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Mulai dari bahan baku, mindset, pemasaran hingga permodalan. Meskipun kualitas produk itu baik, tetapi apabila pemasarannya tidak maksimal maka sangat sulit bersaing dengan produk lainnya.

"Oleh sebab itu kita perlu menjalin kerjasama dengan retail-retail modern," ucap dia.

Pemimpin Cabang PT PNM (Persero) Pontianak, Cipta Tarwono menjelaskan, dari jumlah nasabah yang menerima bantuan permodalan dari PT PNM sebanyak 80 ribu nasabah. Sedangkan nominal pembiayaan mulai dari kisaran Rp2 juta hingga Rp10 juta yang ditujukan pelaku usaha ultra mikro.

"Kalau untuk naik kelasnya lebih dari Rp10 juta hingga maksimal Rp19 juta. Artinya, naik kelas dari ultra mikro ke mikro," jelasnya.

Lewat pembiayaan yang digelontorkan PT PNM, pihaknya menargetkan lima persen usaha ultra mikro naik kelas menjadi mikro. Atau dengan asumsi, rerata usaha ultra mikro harus bisa naik kelas 1.000 hingga 2.000 menjadi mikro.

"Dengan demikian pertumbuhan UMKM tersebut  juga memberikan dampak terhadap perekonomian," imbuhnya. (prokopim)

Penyelenggaraan Forum Satu Data Kota Pontianak

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta data-data yang ada harus selalu diperbaharui sehingga tersaji data yang terkini. Penyajian data juga harus relevan dengan kondisi saat ini.

"Misalnya harga sembako yang ada di aplikasi, harus selalu diperbaharui sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang relevan dengan kondisi sekarang,"

Ia menambahkan, pengambilan kebijakan di Pemkot Pontianak selalu berdasarkan data. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar pengambil kebijakan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi sangat bermanfaat.

"Kebutuhan data menjadi sangat penting dalam mengambil suatu keputusan terutama untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak," kata Edi Kamtono ketika membuka Forum Satu Data Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bappeda Kota Pontianak, Kamis (9/6/2022).

Oleh karenanya Pemkot terus memperbarui dan memperbaiki kualitas data lewat Forum Satu Data Kota Pontianak. Sebuah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal. Melalui forum ini, diharapkan perangkat daerah, BUMD dan instansi terkait dapat menyajikan data yang mudah diakses dan dibagipakaikan oleh masyarakat Kota Pontianak. Tentu data tersebut adalah data yang berkualitas, akurat, mutakhir, valid, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selama ini data tersebar di masing-masing perangkat daerah, BUMD dan lembaga vertikal lainnya dengan berbagai format. Akibatnya, sulit diakses secara luas oleh masyarakat dan stakeholder. Untuk itu dibutuhkan langkah dari sisi legalitas dan teknis agar pemerintah Kota Pontianak dapat menjamin bahwa data-data yang diakses sudah tervalidasi oleh walidata (satu pintu), dan diperbarui secara berkala. 

"Selaku aparatur yang siap melayani, kita harus lebih peka dan tanggap terhadap situasi terkini. Data yang ditampilkan harusnya data yang dinamis, kecuali data-data tertentu yang bersifat statis, seperti data luas wilayah kota Pontianak, namun data-data lainnya selalu dimutakhirkan," katanya. 

Dengan memberi akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk menggunakan data pemerintah, akan tercipta inovasi-inovasi menarik yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi kota dan juga akan memberikan nilai tambah secara ekonomi kepada masyarakat kota Pontianak.

Sekretaris Bappeda Kota Pontianak, Syarif Usmulyono mengatakan forum ini mempunyai peranan penting untuk menjadi wadah mendorong penggunaan Kode Referensi dan data induk, ruang menyepakati daftar data yang akan dikumpulkan dan menyepakati daftar data yang menjadi prioritas, dan memantau pencapaian rencana aksi satu data Kota Pontianak.

"Diharapkan dalam forum ini akan mengevaluasi persentase ketersediaan data, rencana aksi, hingga perumusan hasil rekomendasi forum satu data kota Pontianak tanggal 31 mei 2022, serta rencana aksi satu data Kota Pontianak," tutupnya. (prokopim)

Proteksi dan Literasi Masyarakat dari Dampak Negatif Film

PONTIANAK - Lembaga Sensor Film (LSF) berencana membentuk Kampung Sensor Mandiri di Kota Pontianak untuk memastikan bahwa film-film yang diedarkan di masyarakat layak dan sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Pembentukan kampung sensor mandiri itu nantinya bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut positif rencana LSF membentuk kampung sensor mandiri di daerah karena memang film-film yang ditonton masyarakat rentan mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kerjasama dengan LSF, pemerintah daerah mendapatkan bimbingan dari LSF terkait bagaimana cara efektif dalam menyeleksi tontonan film yang bermutu.

"Enam kecamatan di Kota Pontianak siap untuk mewujudkan kampung sensor mandiri ini," ujarnya usai membuka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di Gedung Teater Universitas Tanjungpura Pontianak, Rabu (8/6/2022).

Secara umum, lanjut dia, pihaknya mendukung pertumbuhan industri perfilman di Kota Pontianak. Kehadiran industri perfilman juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, proteksi terhadap tayangan-tayangan film yang berdampak negatif juga harus dilakukan. 

"Pentingnya lembaga sensor dalam meliterasi masyarakat sehingga mereka mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh film yang bermutu," kata Edi.

Ketua Komisi III LSF RI Naswardi menerangkan, pasca 2021 awal pihaknya melakukan kerjasama dengan 24 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, salah satunya Universitas Tanjungpura. Sebagai tindak lanjut itu ada beberapa hal yang disepakati diantaranya dalam rangka mendukung gerakan kampus merdeka sebagai tempat untuk magang mahasiswa. Program tersebut sudah berjalan dengan mahasiswa yang magang di LSF. 

"Kemudian dalam kaitan sosialisasi tontonan melalui gerakan budaya sensor mandiri. Kami hari ini datang ke Kota Pontianak untuk peningkatan kualitas literasi tontonan masyarakat," ungkapnya. 

Ia mengapresiasi dukungan Wali Kota Pontianak terhadap rencana LSF mengembangkan kampung sensor mandiri. Program tersebut sudah berjalan di beberapa wilayah di Indonesia.

"Tentu kami ingin kampung sensor mandiri ini bisa diinisiasi di Kota Pontianak," terang Naswardi.

Keberadaan kampung sensor mandiri ini akan membentuk masyarakat yang sadar dan memiliki nilai-nilai yang tertanam berkaitan dengan tuntunan dalam menonton sesuai klasifikasi usia. Anak-anak dinilainya sebagai kelompok yang paling rentan terhadap tontonan yang tidak sesuai klasifikasi usia

"Sehingga gerakan literasi ini harus kita teruskan hingga lapisan masyarakat paling bawah," pungkasnya. (prokopim)