Berita

Pemkot Hadiri Rakor Pencabutan Kebijakan PPKM

PONTIANAK - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penyesuaian terhadap pencabutan status juga tengah digencarkan di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kota Pontianak.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebut, kendati kebijakan telah dicabut dirinya meminta masyarakat tidak meninggalkan kebiasaan hidup sehat, terutama ketika berada di kerumunan.

“Kita tetap mewaspadai, itu juga sudah jadi arahan pemerintah pusat. Selain itu kita minta segera lengkapi vaksinasi,” terangnya usai rapat koordinasi bersama pemerintah pusat melalui zoom meeting, di Ruang Pontive Center, Senin (2/1/2023).

Semangat pemulihan dan kebangkitan ekonomi dapat dilihat dari kondisi di lapangan, dimana kegiatan masyarakat berjalan normal tanpa pembatasan yang ketat meski selalu dilakukan pengawasan. Edi menyebut, pencabutan kebijakan PPKM ini belum termasuk perubahan status pandemi menjadi endemi. Dirinya mengatakan, yang berwenang melakukan itu hanyalah WHO.

“Aktivitas sudah berjalan normal, tidak ada pembatasan kapasitas juga kalau ada kegiatan. Yang diprioritaskan adalah persiapan dan kewaspadaan, misalnya di rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya,” paparnya.

Inisiatif masyarakat menentukan situasi Covid-19 di Pontianak. Kedewasaan yang telah dimiliki warga selama menghadapi pandemi pun dinilainya akan berpengaruh. Meski penggunaan masker hanya pada tempat dan kondisi tertentu, namun masyarakat bisa menyesuaikan kapan dan dimana mengenakan masker.

“Masyarakat sekarang sudah cerdas, kalau ada keramaian atau tidak enak badan, mereka otomatis akan mengenakan masker. Pulang ke rumah cuci tangan. Kaitan masker ini tidak hanya Covid, bisa juga sakit lain. Bagi yang ingin tetap mengenakan masker, silahkan saja,” ungkapnya.

Angka pencapaian vaksinasi Kota Pontianak dijelaskan Wako. Vaksinasi pertama sudah 93 persen, sedangkan capaian vaksinasi kedua telah menyentuh 75 persen. Sebagai bentuk kewaspadaan, dirinya mengimbau agar warga melengkapi vaksinasi.

Dalam kesempatan rakor tersebut juga digunakan untuk mengevaluasi hasil capaian pada sektor perekonomian di masing-masing wilayah. Edi menyampaikan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak mencapai 94 persen. 

“Belanja kita juga sudah bagus. Stok di pasar aman,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Peresmian Jalan Sungai Selamat B Hasil Karya Bakti TNI Bersama Masyarakat

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meresmikan Jalan Sungai Selamat B Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Pontianak Utara, Sabtu (31/12/2022). Pemotongan tumpeng menandai diresmikannya jalan tersebut. Pembangunan jalan sepanjang 760 meter itu merupakan hasil Karya Bakti TNI dari Kodim 1207/Pontianak bersama masyarakat. Ia mengapresiasi jajaran TNI dan masyarakat yang telah bahu-membahu mengerjakan pembangunan jalan ini hingga bisa difungsikan untuk kepentingan umum.

"Kita berharap dengan selesainya pembangunan jalan ini bisa memberikan dampak dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan ini dan sekitarnya," ujarnya usai acara peresmian Jalan Sungai Selamat B.

Pembangunan Jalan Sungai Selamat B pekerjaannya dilakukan hingga Kantor LAPAN menuju lapangan tembak. Dengan menelan anggaran Rp960 juta, pengerjaannya memakan waktu satu bulan. Edi juga berkesempatan meninjau jalan yang telah dibeton dengan berjalan kaki.

"Hasilnya sangat luar biasa, jalannya dibeton menggunakan ready mix," ungkapnya.

Di wilayah tersebut, mayoritas warganya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Tentunya, lanjut Edi, keberadaan jalan tersebut sangat bermanfaat dalam memperlancar distribusi hasil-hasil pertanian para petani.

"Sehingga jalan yang sudah mulus ini mempermudah akses bagi para petani saat mendistribusikan hasil pertanian mereka," sebutnya.

Di Pontianak Utara, selain Jalan Sungai Selamat B, pihaknya juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di beberapa titik. Jalan-jalan yang akan ditingkatkan kualitasnya adalah jalan menuju Bukit Rel, Jalan Flora, Jalan Darma Putra Dalam dan Jalan Selat Panjang.

"Kita akan lakukan secara bertahap, mudah-mudahan bisa tuntas jalan-jalan utama yang ada di wilayah Pontianak Utara ini," tutupnya. (prokopim)

Malam Tahun Baru, Waterfront Kapuas Indah-Senghie Diresmikan 

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat yang merayakan malam pergantian tahun untuk bisa bersama-sama menjaga ketertiban umum. Aktivitas yang bisa mengganggu ketertiban umum seperti aksi kebut-kebutan pada malam perayaan tahun baru akan mendapat tindakan tegas oleh aparat keamanan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak terlalu berlebihan dalam menyambut pergantian tahun nanti.

"Mari kita saling mengintrospeksi diri sehingga tahun 2023 mendatang Kota Pontianak yang kita cintai ini mendapat keberkahan dan rahmat agar warga lebih sejahtera dan kota lebih maju," imbaunya, Jumat (30/12/2022).

Ia menambahkan, pada malam tahun baru, dirinya akan meresmikan waterfront sesi Kapuas Indah - Senghie. Meski seremoni peresmian waterfront itu akan digelar secara sederhana, namun yang terpenting, kata dia, masyarakat luas mengetahui bahwa waterfront yang baru selesai dibangun sudah bisa mereka nikmati.

"Saya pastikan kalau waterfront ini sudah jadi, pasti keren karena desainnya humanis dan menarik serta teduh disaat siang dan terang saat malam dengan lampu-lampu di sepanjang waterfront," ungkap Edi.

Berkaitan dengan target pembangunan tahun 2023 mendatang, dia menyatakan bahwa pihaknya masih fokus pada penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang telah menjadi visi misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak. Apalagi tahun depan jabatannya selaku kepala daerah akan berakhir.

"Mudah-mudahan target-target yang sudah kita tetapkan bisa tercapai bahkan melebihi dari target, misalnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan sektor lainnya," sebutnya.

Dalam menjalankan roda pembangunan di Kota Pontianak, dirinya senantiasa memperhatikan seluruh sektor yang ada. Sebab menurutnya, antara satu sektor dengan sektor lainnya saling keterkaitan. Misalnya kondisi infrastruktur sudah bagus, tetapi jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka hal itu tidak memberikan dampak berarti bagi kemajuan sebuah kota. 

"IPM Kota Pontianak saat ini tercatat sudah pada angka 80,48 dan itu sudah sangat luar biasa naiknya," ucap Edi.

Tidak hanya itu, turunnya angka kemiskinan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan sebagainya menunjukkan tren yang positif bagi Kota Pontianak. Hampir sebagian besar visi dan misi Kota Pontianak sudah tercapai seperti kondisi jalan yang mantap, cakupan sambungan air bersih, sarana dan prasarana yang representatif dan masih banyak lagi. Keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam penyelesaian target-target pembangunan tersebut sehingga dilakukan secara bertahap. 

"Karena tidak mungkin dalam penyelesaian jalan gang di Kota Pontianak akan selesai dalam lima tahun, mungkin tujuh tahun baru selesai, ditambah lagi dengan pemeliharaan," katanya.

Edi mengungkapkan persoalan yang dihadapi saat ini adalah masalah genangan. Kondisi tersebut terjadi tatkala terjadi air pasang disertai hujan dengan intensitas tinggi. Persoalan ini makin berat dengan kondisi cuaca ekstrim akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, masalah genangan ini membutuhkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

"Pemkot tidak akan sanggup menghadapi masalah genangan ini, apalagi lintas wilayah seperti Sungai Kapuas bukan kewenangan Pemkot Pontianak yang menangani, akan tetapi di pemerintah pusat melalui Balai Besar Sungai," imbuhnya.

Kemudian, lanjut dia, parit primer lintas kabupaten/kota juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi sehingga diperlukan koordinasi antara pemprov, pemkot dan pemkab. Menanggapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat kenapa tidak bisa tuntas masalah genangan, Edi menyebut bahwa persoalan itu tidak bisa tuntas hanya dalam waktu singkat.

"Karena membutuhkan biaya yang besar misalnya dibangun tanggul besar yang mengelilingi kota. Itu mungkin membutuhkan biaya hingga triliunan rupiah, termasuk peninggian jalan," pungkasnya. (prokopim)

Kerja Sama dengan USAID Lewat Program IUWASH Tangguh

PONTIANAK - Pentingnya ketersediaan kualitas air yang aman bagi masyarakat Kota Pontianak terus menjadi fokus perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Segenap rencana strategis telah disusun dan salah satunya melalui penandatanganan kerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) beberapa waktu lalu.

Melanjutkan kerja sama itu, kedua pihak kemudian menggelar workshop yang ditujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Hal tersebut bertujuan mengevaluasi serta mengukur program yang telah berjalan.

Kepala Bappeda Kota Pontianak, Sidig Handanu menjelaskan, terdapat tiga strategi yang digunakan untuk mengukur pencapaian program dan kinerja dalam meningkatkan kualitas air di Kota Pontianak. Ketiga strategi itu adalah Governance Index, Sanitation Index dan APBD Tracking, yang biasa dikenal USAID IUWASH Tangguh.

“Dokumen (Governance dan Sanitation) Index ini merupakan alat ukur pencapaian program dan kinerja pemerintahan daerah yang mencakup beberapa indikator yang mencerminkan pelayanan Air Minum, pelayanan bidang Sanitasi (Air Limbah Domestik) dan Pengelolaan Sumber Daya Air,” terangnya usai workshop, di Hotel Aston Jalan Gajahmada, Rabu (14/12/2022).

Sidig mengatakan, pada langkah selanjutnya pihaknya fokus untuk membangun data dasar pelayanan WASH/WMR, mengukur Trend Kinerja pelayanan WASH/WRM oleh Pemerintah Daerah, dan mengatur prioritas tahapan pengelolaan WASH/WRM.

Selanjutnya adalah mengukur pengarusutamaan Gender dalam sektor WASH/WRM, menyusun strategi capaian air limbah domestik dalam mencapai akses aman hingga menentukan alat advokasi untuk Pemerintah Daerah.

“Indikator-indikator yang ada akan diisi dan disepakati sebagai data dasar (baseline) dalam pendampingan USAID IUWASH Tangguh di Kota Pontianak serta dapat dipantau perkembangannya setiap tahun selama periode dampingan program,” papanya.

Sidig berharap, melalui kerjasama antara pihaknya dengan USAID IUWASH dapat mendukung upaya pemerintah untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya.

“Sehingga mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) air minum dan sanitasi. Saya minta semua OPD yang terlibat hari ini berperan aktif dalam diskusi untuk mendapatkan hasil yang terbaik,” tutupnya.

Dari segi teknis perencanaan, Investment Specialist USAID IUWASH, Enjang Hassanudin menerangkan, masing-masing strategi memiliki aspek yang harus dipenuhi. Seperti pada Governance Index, terdapat lima aspek yang diperlukan diantaranya responsif anggaran, akuntabilitas, inklusif, profesionalisme dan kerangka peraturan.

“Kemudian dari kelima aspek tersebut dibagi lagi menjadi ke beberapa indikator. Di sini kita mengukur pencapaian programnya, serta sebagai perencanaan kedepan,” imbuhnya.

Sedangkan untuk Sanitation Index, lanjut Enjang, terdapat lima aspek yang diperlukan, seperti institusi, regulasi, finance, cakupan sanitasi dan operasi.

“Dilakukan bersama multi OPD terkait pelayanan WASH/WRM, kita menyepakati nilai setiap Indikator dan sub-indikator sesuai kinerja pelayanan. Dilakukan secara periodik setiap setahun sekali,” pungkasnya. (kominfo)