Berita

Lawatan Perusahaan Asal Kuching Jajaki Peluang Kerjasama

PONTIANAK - Sejumlah perusahaan asal Kuching, Sarawak Malaysia melakukan lawatan ke Kota Pontianak. Agenda lawatan ini dalam rangka menjajaki kerjasama yang bisa dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Junaidi, Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD, mewakili rombongan yang terdiri dari tujuh perusahaan, menjelaskan, tujuan kedatangan pihaknya ini untuk menjajaki peluang kerjasama yang bisa dilakukan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Kuching di Provinsi Kalbar, termasuk Kota Pontianak.

"Saya melihat peluang kerjasama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi," ujarnya usai bertemu dengan Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Ruang Pontive Center, Kamis (3/11/2022).

Selain itu, lanjut Junaidi, ada pula perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan energi listrik solar hybrid. Solar hybrid ini dinilai cocok digunakan di daerah-daerah pedalaman atau jauh dari wilayah perkotaan, di mana penduduk yang bermukim di sana tidak terlalu banyak.

"Sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya yang bisa dikerjasamakan," sebutnya.

Peluang kerjasama di Kalbar sangat terbuka bagi perusahaan-perusahaan yang berasal dari Kuching Sarawak. Apalagi, kata dia, Kalbar termasuk Pontianak, pembangunannya berkembang pesat. 

"Kami berharap melalui kerjasama ini nantinya bisa semakin mempercepat pembangunan di wilayah ini, terutama Sambas, Singkawang dan Pontianak," ungkap Junaidi.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menerangkan, kunjungan para pengusaha asal Kuching Sarawak ini untuk menjajaki peluang kerjasama di Kota Pontianak. Meski sebatas penjajakan, namun pihaknya menyambut baik kedatangan pengusaha-pengusaha asal negeri jiran. Apalagi mereka menawarkan kerjasama pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol yang mungkin bisa dikerjasamakan misalnya jalan tol Pontianak-Singkawang atau Pontianak-Sambas.

"Kita berharap ini bisa direalisasikan. Namun tergantung pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar karena berkaitan dengan dua wilayah," katanya.

Beberapa perusahaan yang menjajaki peluang kerjasama antara lain bergerak di bidang jasa konstruksi serta berpengalaman membangun kereta api, MRT, highway, termasuk energi listrik. Menurut Edi, untuk menjalin kerjasama dengan investor asing, banyak faktor penentu untuk memutuskan suatu kerjasama tersebut. 

"Misalnya masalah regulasi. Kalau untuk menerima investor dari luar, ada aturan-aturannya dan kewenangan dari pemerintah pusat," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Ketua LPTQ Kota Pontianak, Mulyadi melepas keberangkatan kafilah kota Pontianak dari Sekretariat LPTQ Kota Pontianak yang akan berlaga pada ajang MTQ Tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke XXX di Kabupaten Ketapang.

Dia berpesan agar peserta  betul-betul menjaga kondisi kesehatan selama di perjalanan mengingat perjalanan yang akan ditempuh cukup panjang menuju kabupaten Ketapang.

"Saya minta Dinas Kesehatan yang ikut mendampingi kafilah harus satu bus bersama kafilah sekaligus bawa obat-obatan untuk menjaga kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan," ujarnya ketika mengecek peserta didalam bus, Kamis pagi (3/11/2022).

Setelah mengecek kondisi bus dan peserta, Mulyadi menambahkan, Tempat duduk didalam bus sudah diatur dengan baik dengan prioritas utama adalah peserta.

"Tempat duduknya harus nyaman, peserta jangan sampai duduk yang paling belakang kecuali atas keinginannya sendiri, yang jelas kita sudah berikan 3 bus artinya tempat duduk dengan jumlah penumpang sudah sangat longgar," imbuhnya.

Dia juga meminta kepada peserta, jika didalam perjalanan ada masalah jangan ragu untuk segera disampaikan kepada pimpinan rombongan atau tim pelatih.

"Kita berharap para peserta bisa konsentrasi penuh jangan ada perasaan bimbang dan ragu, harus yakin dan percaya di ketapang kita bisa tampil yang terbaik itu yang terpenting," pungkasnya. (prokopim)

Niyah Nurniyati Nahkodai KPAD Kota Pontianak 2022 - 2026

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengukuhkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Pontianak periode 2022 - 2026 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (1/11/2022). Menurutnya, kepengurusan KPAD Kota Pontianak ini telah melalui proses panitia seleksi oleh DPRD Kota Pontianak, kemudian diusulkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk dituangkan dalam sebuah surat keputusan (SK).

"Dengan dikukuhkan Susunan KPAD Kota Pontianak ini, kita harapkan mulai menjalankan tugasnya secara profesional dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta memberikan masukan maupun usulan dalam perumusan kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak," ujarnya usai pengukuhan KPAD Kota Pontianak.

Hal ini, lanjut dia, sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka sesuai tugas dan fungsinya KPAD bersama-sama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya menginventarisasi data-data berkaitan dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

"Selanjutnya, kita ingin adanya pencegahan terjadinya perampasan hak-hak anak maupun kekerasan terhadap anak untuk menyelamatkan dan melindungi anak-anak yang ada di Kota Pontianak," kata Edi.

Tak dipungkiri, media massa juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik berkaitan dengan persoalan maupun pencegahan terjadinya pelanggaran atas hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-undang.

"Salah satu peran media bisa dalam bentuk upaya-upaya pencegahan dan edukasi terkait soal perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak kepada masyarakat luas," sebutnya.

Ketua KPAD Kota Pontianak, Niyah Nurniyati mengungkapkan, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam program kerjanya yakni, pertama dengan berkomitmen bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, menggandeng kerjasama dengan seluruh stakeholder, termasuk media, forum anak, maupun berbagai lembaga yang berhubungan dengan perlindungan anak.

"Kami akan bekerja efektif dan efisien dalam upaya mewujudkan program Wali Kota, salah satunya Kota Layak Anak," ungkapnya.

Berkaitan dengan maraknya prostitusi yang melibatkan anak-anak, Niyah mengatakan, pihaknya akan bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dimulai dengan mensosialisasikan program-program KPAD kepada seluruh lembaga pendidikan, semua OPD, stakeholder dan sebagainya.

"Sehingga kita bisa bersama-sama orang tua juga berupaya agar anak-anak itu tetap tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan usianya," tutur Niyah.

Disinggung soal perundungan anak yang masih saja terjadi, dia menyatakan pihaknya akan menyasar sekolah-sekolah untuk menyampaikan sosialisasi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama serta lembaga-lembaga pendidikan.

"Melakukan sosialisasi secara efektif, efisien, terpadu, terencana sehingga semua masyarakat bisa memahami bahwa perundungan itu tidak boleh terjadi di sekolah dan di manapun," tegasnya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto menekankan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian KPAD Kota Pontianak yang baru saja dikukuhkan. Komisioner KPAD harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagaimana dengan pasal 76 UU Nomor 35 tahun 2014.

"Memastikan pengawasan, memberikan masukan usulan kebijakan yang strategis bagi kemajuan isu-isu perlindungan anak di Kota Pontianak dan memastikan tugas-tugas yang lain," tukasnya.

Dalam menyampaikan usulan kebijakan, Susanto menyebut segala sesuatunya harus berbasis data. KPAD memiliki mandat pengumpulan data dan informasi sehingga hal itu harus dilakukan secara maksimal. Tujuannya, agar saat memberikan atau menyampaikan masukan kepada pemerintah daerah dilakukan berbasiskan data faktual dan data-data mutakhir.

"Inilah yang kita harapkan sehingga Pontianak semakin maju, bukan hanya pembangunannya saja, tetapi isu perlindungan anak juga semakin prestatif," tutupnya.

Sebanyak sembilan orang yang mengisi formasi KPAD Kota Pontianak periode 2022 - 2026, terdiri dari Ketua Niyah Nurniyati, Sekretaris Mila Famila, Wakil Ketua Bidang Pengaduan dan Pengawasan Abdul Haris, Wakil Ketua Bidang Data, Kajian, Monitoring dan Evaluasi Marsuni, Anggota Bidang Pengaduan Ameldalia, Anggota Bidang Pengawasan Bekti Kusnaryo, Anggota Bidang Data dan Informasi Fatimah, Anggota Bidang Kajian dan Telaah Sugiarti, Anggota Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Yuniarni. (prokopim)

PONTIANAK - Sebanyak 18 orang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) se-Kota Pontianak dilantik dan diambil sumpah janjinya di Hotel Maestro Pontianak, Jumat (28/10/2022). Masing-masing kecamatan terdiri dari tiga orang Panwascam dari total enam kecamatan se-Kota Pontianak.

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan menyampaikan ucapan selamat atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak atas pelantikan Panwascam se-Kota Pontianak.

"Semoga bisa mengemban amanah yang diberikan. Amanah ini merupakan tugas yang sangat mulia yakni menjaga suara rakyat pada pemilu mendatang," ungkapnya.

Bahasan berharap Panwascam yang baru dilantik bisa menjalankan tugasnya secara profesional dan menjunjung tinggi integritas, kedamaian dan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Sehingga diharapkan situasi dan kondisi pelaksanaan Pemilu di Kota Pontianak berjalan lancar dan kondusif. Ia mem

"Kami tentunya memberikan dukungan sepenuhnya kepada Panwascam se-Kota Pontianak terutama dalam mewujudkan kondusifitas pemilu," ujarnya.

Menurutnya, sukses tidaknya pemilu tidak terlepas dari peran anggota Panwascam. Oleh sebab itu, tahapan Pemilu harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkoordinasi terkait kebutuhan administrasi maupun perangkat lainnya.

"Koordinasi merupakan hal penting yang harus dilakukan Panwascam, baik dengan Bawaslu, camat dan aparat keamanan di wilayah masing-masing," ucapnya.

Mengingat proses tahapan Pemilu cukup panjang, mulai dari pemungutan suara hingga perhitungan suara, ia berpesan agar seluruh pihak yang bertugas selalu menjaga fisik dan kesehatan.

"Sehingga mereka tetap bisa menjalankan tugasnya dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada," tutup Bahasan. (prokopim)