Berita

PONTIANAK - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Pontianak Sidig Handanu menerangkan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dahulu bernama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak, berubah nomenklatur menjadi Bapperida. Perubahan nomenklatur itu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Wali Kota (Perwa) Pontianak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Bapperida Kota Pontianak. 

“Sesuai regulasi tersebut, maka nomenklatur Bappeda berubah menjadi Bapperida Kota Pontianak,” ujarnya, Rabu (22/1/2025).

Adapun struktur organisasi Bapperida Kota Pontianak terdiri dari kepala badan, sekretaris badan, subbagian umum dan aparatur, subbagian perencanaan dan keuangan. Kemudian, bidang-bidang di Bapperida mencakup bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, bidang pembangunan sektoral dan bidang riset dan inovasi daerah.

“Dengan adanya perubahan nomenklatur ini, maka diminta kepada seluruh perangkat daerah agar menyesuaikan administrasi surat menyurat sesuai dengan nomenklatur yang baru,” kata Sidig.

Dengan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang dipimpinnya, Sidig menambahkan bahwa alamat domain seluruh sistem elektronik yang ada telah dilakukan penyesuaian. Domain website yang semula beralamat di bappeda.pontianak.go.id, berubah menjadi bapperida.pontianak.go.id. Demikian pula alamat website litbang.pontianak.go.id berganti menjadi rida.pontianak.go.id. 

“Untuk layanan surat elektronik atau email, dari bappeda@pontianak.go.id menjadi bapperida@pontianak.go.id,” tutupnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto di Ruang VIP Wali Kota, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan tersebut dibahas persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 Tingkat Provinsi Kalbar yang akan digelar di Kota Pontianak pada 19 Februari 2025 mendatang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto menyambut positif dan mendukung rencana pelaksanaan HPN 2025 di Kota Pontianak. Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak siap memfasilitasi kegiatan ini. Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam penyebarluasan informasi, ia menilai pers memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan publik.

"Kolaborasi antara pemerintah dan media sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Saya berharap media dapat terus memberikan informasi yang objektif dan konstruktif demi kemajuan Kota Pontianak," ujarnya usai menerima kunjungan jajaran Pengurus PWI Provinsi Kalbar.

Ia berharap, peringatan HPN  tahun ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang media dan pemerintahan untuk memperkuat sinergi dalam membangun Pontianak yang lebih transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

“Media adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat. Tidak semua orang membaca laporan pemerintah, jadi media menjadi alat penting untuk menyampaikan apa yang telah kami kerjakan," ungkapnya.

Ketua PWI Provinsi Kalbar Kundori menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada Pj Wali Kota Pontianak yang telah mendukung rencana peringatan HPN 2025 di Kota Pontianak. Dalam rangka HPN ini, pihaknya juga akan menggelar berbagai rangkaian kegiatan.

"Kami berharap Pemkot Pontianak dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan HPN 2025. Momentum ini sangat penting bagi perkembangan pers di Kalbar, sekaligus mempromosikan Kota Pontianak di tingkat nasional," terangnya. 

Untuk menyemarakkan HPN 2025 Tingkat Provinsi Kalbar, PWI Kalbar menggelar berbagai rangkaian kegiatan, antara lain lomba olahraga badminton, lomba menulis jurnalistik, pelatihan digital marketing bagi UMKM, PWI Goes to Campus, donor darah dan media gathering.

“Pada tanggal 19 Februari, puncak peringatan HPN dirangkaikan dengan PWI Award 2025 kategori pengelola website dan media sosial terbaik di lingkup pemerintah daerah serta penghargaan kepada wartawan senior,” pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menyambut baik inisiatif untuk membatasi penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak. Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan dari berbagai pihak dalam upaya ini, terutama karena selama ini sering terkendala oleh aturan yang lebih tinggi.

"Selama ini, membuat batasan atau bahkan larangan sering terkendala aturan yang lebih tinggi. Dengan adanya komunikasi yang menginisiasi larangan dan pengaturan ini, kami sangat berterima kasih," ujarnya, Kamis (16/1/2025).

Ia menekankan pentingnya mendidik anak-anak dengan benar, terutama untuk mencegah kejadian negatif seperti tawuran yang dipicu oleh medsos yang belakangan marak terjadi di Kota Pontianak.

"Beberapa waktu lalu, setelah klarifikasi, penyebab tawuran anak-anak di bawah umur adalah medsos. Kejadian ini cukup tragis," ucapnya prihatin.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berencana mengeluarkan aturan untuk membatasi penggunaan medsos di kalangan anak-anak. Edi juga menegaskan bahwa sekolah-sekolah akan menjadi fokus utama dalam menerapkan pembatasan ini. 

"Sekolah adalah tempat pertama yang bisa kita kendalikan dalam penggunaan medsos," katanya.

Meskipun teknis pelaksanaan pembatasan ini akan ditentukan oleh pihak terkait seperti Kominfo, Edi berharap pembatasan ini dapat mengurangi efek negatif medsos. 

"Medsos secara umum bagus, tapi ada beberapa hal negatif yang harus kita batasi," jelasnya.

Dirinya optimis bahwa pembatasan ini akan berdampak positif bagi generasi muda Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mengisi kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak.

"Saya sangat optimis. Dengan pembatasan ini, anak-anak dan remaja diharapkan bisa berpikir positif dan tidak terpengaruh efek negatif medsos. Ke depannya, mereka akan menjadi generasi yang luar biasa," tutupnya. (prokopim /kominfo)

Antisipasi Kesulitan Sumber Air Padamkan Kebakaran

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto mendukung usulan DPRD Kota Pontianak agar dilakukan pemasangan hidran di daerah padat pemukiman yang rawan kebakaran. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khatulistiwa membangun hidran di tiga titik lokasi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yakni di Kecamatan Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara dan Pontianak Utara.

Edi mengatakan, usulan yang disampaikan DPRD tersebut patut dipertimbangkan mengingat pentingnya penempatan hidran untuk meminimalisir risiko kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk.

"Kami sangat mendukung usulan ini. Saat ini, ada tiga hidran yang sudah terpasang berkat dukungan dari PDAM melalui program CSR mereka. Kami sedang melakukan evaluasi terhadap efektivitasnya," ujar Edi.

Dia menambahkan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan penambahan hidran di lokasi-lokasi strategis, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

"Di permukiman padat, kebakaran sering kali sulit dijangkau oleh kendaraan pemadam kebakaran, terkadang ada kesulitan pasokan air. Oleh karena itu, pemasangan hidran sangat penting," jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa masukan dari DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses evaluasi ini. Apabila tim evaluasi merekomendasikan penambahan hidran, maka pihaknya siap untuk menambah jumlah hidran sesuai kebutuhan.

“Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam menghadapi potensi kebakaran di kawasan padat penduduk di Kota Pontianak,” pungkasnya. (prokopim/kominfo)