Berita

Kodim 1207/BS Salurkan Bantuan Tunai Bagi 3.400 PKL dan Warung

PONTIANAK - Sebanyak 3.400 orang terdiri dari Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pemilik warung se-Kota Pontianak menerima bantuan tunai dari pemerintah pusat masing-masing sebesar Rp1,2 juta. Bantuan Tunai bagi PKL dan Warung (BTPKLW) tersebut disalurkan melalui Kodim 1207/BS Pontianak yang ditunjuk langsung oleh Panglima TNI, Jumat (15/10/2021).

Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan yang turut menyerahkan secara simbolis bantuan tersebut, menyambut baik dan mengapresiasi semangat yang ditunjukkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan tunai bagi PKL dan warung. Ia berharap dengan bantuan ini para PKL dan warung bisa terus melanjutkan usahanya walaupun dengan keterbatasan yang ada.

"Gunakan bantuan ini untuk kepentingan dalam berusaha dan berdagang, sehingga bisa tetap menjaga kondisi perekonomian, daya beli dan untuk kehidupan sehari-hari bisa terus terjaga," ujarnya.

Pendataan penerima bantuan dilakukan secara langsung oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Data tersebut merupakan data yang valid karena penerima bantuan yang terdiri dari PKL dan warung adalah yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pihak manapun. Bahasan menyebut, bantuan ini merupakan bentuk kehadiran dari pemerintah. Selama ini, lanjutnya, sebagaimana diketahui fungsi TNI sekilas yang terbayang adalah untuk keamanan dan pertahanan negara. Padahal tidak demikian, TNI dan Polri juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang mengalami kesulitan.

"Dengan bantuan ini menunjukkan kita semua dari pusat hingga daerah termasuk TNI dan Polri, semata-mata tetap berupaya bekerja keras memberikan bantuan dan perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19," jelasnya.

Kasdam XII Tanjungpura, Brigjen Djauhari menerangkan, jumlah bantuan yang disalurkan di wilayah Kodim 1207/BS Pontianak ini sebanyak 3.400 orang dengan masing-masing PKL dan warung menerima uang tunai sebesar Rp1,2 juta. Bantuan ini merupakan kedua kalinya, yang mana pertama dilaksanakan secara serentak langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat di DIY Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2021.

"Ini yang kedua kita melaksanakan kegiatan ini di wilayah Kota Pontianak yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri," terangnya.

Kasdam memastikan data-data penerima bantuan tidak akan mungkin terjadi duplikasi atau dobel. Artinya, mereka yang menerima bantuan ini adalah yang belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah daerah, TNI dan Polri. Data tersebut berdasarkan ID penerima bantuan karena ketika ID diinput ke database, apabila pernah menerima bantuan, maka sistem secara otomatis akan menolak data tersebut.

"Sehingga betul-betul yang menerima bantuan ini adalah mereka yang belum pernah menerima bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun TNI dan Polri," katanya.

Ia menambahkan, untuk sementara bantuan yang disalurkan ini hanya di wilayah Kota Pontianak karena ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat melalui Panglima TNI, kemudian Panglima TNI menunjuk Kodim Pontianak.

"Ke depan saya tidak tahu apakah ada nanti tahap ketiga, empat dan seterusnya, nanti kita melihat situasi dan keuangan dari pemerintah pusat," pungkasnya. (prokopim)

Dari Predikat Pratama Menjadi Madya

PONTIANAK - Kota Pontianak meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA). Penyerahan penghargaan predikat Madya ini digelar secara virtual di Pontive Center, Rabu (13/10/2021). Anugerah yang diterima ini merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengucap syukur atas dianugerahkannya penghargaan ini sebagai motivasi dan penyemangat agar optimis dalam kesetaraan gender. Di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak, pengarusutamaan gender telah sejak lama diimplementasikan dengan memberikan proporsi bagi kaum perempuan dalam jabatan birokrasi.

"Kesetaraan gender penting karena dengan adanya pemberdayaan perempuan ini pembangunan bisa lebih maju," ujarnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, pengarusutamaan gender terus diberdayakan, mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, evaluasi pengawasan hingga indikator keberhasilan. Penganugerahan APE ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pihaknya untuk terus berkolaborasi dan memberdayakan potensi pengarusutamaan gender di Kota Pontianak. 

"Melalui kolaborasi ini diharapkan persoalan pengarusutamaan gender di Kota Pontianak bisa tertangani dengan baik," tutur Bahasan.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak Multi Juto Bhatarendro menerangkan, penghargaan APE yang disematkan kepada Kota Pontianak ini sebagai bentuk implementasi Pemkot Pontianak yang fokus dalam menentukan strategi pembangunan ke arah kesetaraan gender.

"Kita berharap tidak akan ada lagi persoalan kesenjangan gender dalam semua lini pembangunan," sebutnya.

Dalam pengarusutamaan gender, Pemkot Pontianak melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi serta monitoring secara kontinyu. Semua itu tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Penghargaan APE yang diraih saat ini melalui proses panjang. Sebelumnya, Kota Pontianak mendapat predikat Pratama. Tahun ini meningkat menjadi Madya. Multi berharap predikat tersebut beranjak ke tingkat Utama hingga Mentor.

"Tidak menutup kemungkinan kita menjadi mentor karena kita inginnya membina kabupaten/kota yang sekarang ini belum mendapatkan penghargaan APE," ungkapnya.

Di Provinsi Kalbar, baru dua daerah yang mendapat penghargaan APE dari Kementerian PP-PA yakni Kota Pontianak dan Kubu Raya. Pihaknya menargetkan dengan berupaya maksimal hingga mendapat predikat Mentor.  

Menurut Multi, ke depan pembangunan tidak hanya dilihat dari perbedaan jenis kelamin, tetapi semua sudah setara dan pengarusutamaan gender. Hal ini tergambar dari data yang terpilah. Misalnya dari komposisi ASN, jumlahnya cenderung lebih banyak kaum perempuan. Demikian pula pejabat struktural, camat, lurah cukup banyak perempuan. Bahkan OPD-OPD yang mempunyai beban cukup berat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan diisi oleh pejabat perempuan.

"Masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin pada profesi-profesi yang ada," pungkasnya. (prokopim)

Kunker Komisi X DPR RI ke Pontianak

PONTIANAK - Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pontianak. Rombongan yang diketuai Hetifah Sjaifudian diterima Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat (8/10/2021). Dalam kunker reses Komisi X DPR RI masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ini membahas beberapa hal terkait pendidikan, olahraga, kepemudaan, perpustakaan dan kepariwisataan di Kota Pontianak.

Edi berharap kunjungan dari Komisi X ini bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan terutama bidang pendidikan. Diantaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. 

"Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta di Kecamatan Pontianak Utara," ujarnya.

Selain hal tersebut, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebutnya harus diperjelas. Dirinya juga berharap pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.

"Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak," paparnya.

Sementara itu, Ketua Tim Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menjelaskan terkait kunjungan dirinya beserta anggota Komisi X DPR RI ke Kota Pontianak, adalah bagian dari tugas DPR RI untuk memahami realita di daerah terkait bidang yang menjadi tanggung jawab komisinya, terutama pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga dan perpustakaan. 

"Mudah-mudahan hasil kunjungan ini akan memberikan masukan yang berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas legislasi yang sedang kami susun," ungkapnya.

Menurutnya, banyak masukan-masukan yang diterima pihaknya terkait kebutuhan di daerah. Untuk itu, pertemuan yang digelar ini akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi. 

"Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa terutama di Provinsi Kalbar secara umum," pungkasnya. (prokopim)

PONTIANAK - Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak jatuh pada tanggal 23 Oktober 2021 mendatang. Di usianya yang ke-250 tahun, berbagai persiapan dilakukan untuk menyemarakkan Hari Jadi ibu kota Provinsi Kalbar ini, diantaranya logo resmi yang digunakan untuk memperingati momentum ini. Logo resmi ini bisa diunduh di laman website resmi Pemerintah Kota Pontianak www.pontianakkota.go.id. Logo dalam bentuk angka 250 Tahun dengan perpaduan warna merah, hijau dan hitam ini merupakan representasi dari keberagaman dan harmonisasi kultur yang ada di Kota Pontianak. 

Logo resmi yang bertuliskan 250 ini merupakan pilihan terbanyak dari hasil voting lewat akun Instagram dan Facebook milik Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono @edikamtono. Dari tiga pilihan logo, logo pilihan 2 yang mendominasi dengan jumlah 757 komentar. Sedangkan logo pilihan 1 dan 3 masing-masing memperoleh 577 dan 555 komentar. Alhasil, logo pilihan 2 ditetapkan sebagai logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak.

Edi mengapresiasi antusias warga yang telah berpartisipasi memilih logo Hari Jadi Kota Pontianak ini. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah warga Kota Pontianak tetap semangat untuk ikut memajukan kota tercinta ini. "Dengan logo resmi Hari Jadi ke-250 Kota Pontianak ini kita berharap memacu semangat kita semua untuk membangun dan memajukan Kota Pontianak," ujarnya, Jumat (8/10/2021).

Selain logo angka 250 Tahun, terdapat tagline Pontianak Maju dan Tangguh, yang menggambarkan bahwa semangat kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder untuk membangun Pontianak menjadi lebih maju meskipun masih ditengah pandemi. 

"Maju dan Tangguh menjadi slogan kita di Hari Jadi ke-250 ini untuk membangkitkan semangat pantang menyerah agar terus maju bersama dalam menghadapi tantangan ke depan," ucapnya.

Meskipun pandemi Covid-19 sudah mulai mereda dan Pontianak turun menjadi PPKM level 2, ia mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. 

"Kasus Covid-19 mereda bukan berarti protokol kesehatan menjadi kendor, justru harus semakin diperketat karena virus masih ada di sekitar kita," pungkasnya. (prokopim)