Berita

PONTIANAK - Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak untuk tetap menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024 mendatang. Hal ini ia tegaskan usai menghadiri webinar "Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024 - Rilis Hasil Survei Nasional Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020" yang digelar oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Ruang Pontive Center, Kamis (16/12/2021).

"Bagi ASN yang terbukti memberikan dukungan kepada calon yang berkontestasi pada Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang, maka akan ada sanksi bagi ASN bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Apalah telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengatur larangan PNS atau ASN memberikan dukungan kepada calon kontestasi di Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menilai adanya PP tersebut akan memberikan dampak positif terhadap komitmen dalam menjaga netralitas di kalangan ASN. 

"Bawaslu akan mengawasi segala bentuk pelanggaran termasuk apabila ada ASN yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada kontestasi Pemilu maupun Pilkada," ungkap Bahasan.

Berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu RI pada Pilkada 2020, tercatat 917 pelanggaran netralitas ASN di berbagai daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 484 kasus diantaranya memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial, 150 kasus menghadiri sosialisasi partai politik, 103 kasus melakukan pendekatan ke partai politik, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon dan 70 kepala desa mendukung salah satu pasangan calon. Dari catatan kasus tersebut, Bahasan berharap hal itu menjadi pelajaran bagi seluruh ASN khususnya di jajaran Pemkot Pontianak agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Saya mengimbau kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kancah politik dalam bentuk apapun," tegasnya.

Bahasan juga menyoroti hasil laporan Bawaslu pada Pilkada 2020 lalu, yang mana diantaranya kasus yang dominan adalah ASN yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon di media sosial. Terkait kasus pelanggaran tersebut, dirinya mengingatkan ASN untuk bijak dalam bermedia sosial sehingga tidak terjebak dalam politik praktis.

"Akan ada sanksi bagi ASN yang memberikan dukungan dalam bentuk apapun, termasuk dukungan lewat medsos kepada kontestasi Pemilu dan Pilkada," ucapnya.

Untuk mencegah keterlibatan ASN dalam aktivitas politik tersebut, pihaknya terus mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para ASN juga dimintanya untuk membaca dan memahami serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait Disiplin PNS yang didalamnya memuat aturan tentang rambu-rambu agar tidak terlibat dalam politik praktis.

"Saya harap para ASN di lingkungan Pemkot Pontianak untuk membaca dan memahami serta mentaati aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran tersebut," pungkasnya. (prokopim)

Pontianak Satu Diantara Kota Terpilih UPP Bebas dari Pungli

JAKARTA - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menerima penghargaan sebagai kota terpilih Unit Pemberantas Pungli (UPP) bebas pungli dari Saber Pungli RI. Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen kepala daerah sebagai penanggung jawab dalam melaksanakan Program UPP di kabupaten/kota yang dipimpinnya secara konsekuen. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Satgas Saber Pungli dengan tema ‘Mengoptimalkan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli Agar Terlaksananya Percepatan Pemulihan Ekonomi di Era Pandemi Covid-19’ di Grand Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (15/12/2021).

Edi menilai penganugerahan penghargaan ini sebagai motivasi dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak beserta Satgas Saber Pungli Kota Pontianak untuk berkomitmen mengikis segala bentuk pungli di Kota Pontianak. Ia berharap masyarakat tidak memberi peluang terjadinya pungli. Apalagi Pontianak ditunjuk oleh Tim Saber Pungli Pusat sebagai satu diantara kota yang bebas dari pungli.

“Kita berharap masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik-praktik pungli di setiap layanan di Kota Pontianak," ujarnya.

Bagi pelaku pungli, dirinya tak segan untuk menindak tegas bila ada aparatur di jajarannya melakukan praktik pungli. Ia juga meminta masyarakat tidak memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. Hal ini dinilainya sebagai upaya untuk mewujudkan Pontianak sebagai kota yang bebas dari pungli. 

"Saya minta jajaran OPD yang memberikan pelayanan untuk meningkatkan pelayanan sesuai SOP," tuturnya.

Di Kota Pontianak, lanjutnya, pelayanan perizinan tidak bertemu langsung antara pemohon dan pemberi layanan tetapi dilakukan secara online. Bahkan untuk pencetakan izin dilakukan secara mandiri lengkap dengan barcodenya. Hal itu sebagai upaya menghindari terjadinya pungli. 

“Transaksi yang dilakukan juga secara non tunai melalui perbankan,” imbuhnya.

Dalam upaya meminimalisir pungli, Pemkot Pontianak menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan transparan dalam hal penganggaran. Selain itu upaya inovasi dan kreativitas harus ditopang dengan teknologi yang mumpuni. 

"Sehingga melalui inovasi tersebut bisa menutup celah masyarakat atau oknum untuk melakukan pungli," terang Edi.

Menurutnya, sebagai daerah percontohan bebas dari pungli, pihaknya melakukan kolaborasi Tim Saber Pungli bersama jajaran Forkopimda Kota Pontianak, mulai dari tingkat kelurahan hingga pusat. 

"Upaya itu dilakukan dengan membenahi SDM dan SOP-nya," tuturnya.

Inspektur Kota Pontianak, Sri Sujiarti menerangkan, Kota Pontianak sudah membentuk Tim Saber Pungli yang terdiri dari unsur Pemkot Pontianak, Kepolisian dan Kejaksaan Negeri. Dalam Tim Saber Pungli terdiri dari empat kelompok kerja (pokja). Pokja tersebut mencakup kesekretariatan, pencegahan, penindakan dan yustisi. 

"Masing-masing pokja memiliki tugas dan fungsi dalam tim tersebut," ungkapnya.

Terkait pelaporan terhadap aktivitas pungli, pihaknya juga telah menyediakan akses bagi masyarakat untuk melakukan pelaporan. Hal ini dinilainya penting sebab Tim Saber Pungli memiliki keterbatasan dalam jumlah personil sehingga akses pelaporan tersebut bisa membantu tim dalam memberantas pungli. 

"Sehingga akses pelaporan dipersiapkan melalui aplikasi e-Lapor yang dimiliki Pemkot Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

SINTANG - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono terus memberikan dukungan dan semangat kepada 71 personil kafilah Kota Pontianak yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 di Kabupaten Sintang.

Bahkan, sesuai janjinya, Wali Kota Edi datang dan menemui langsung kafilah Kota Pontianak di Pemondokan kafilah di Bagoes Guest House, Jalan Darma putra Kota Sintang, Sabtu (11/12/2021). 

Edi mengingatkan kepada seluruh peserta yang bertanding agar menjaga kondisi fisik dan makanan selama berada di Sintang. Kesehatan menjadi hal yang penting supaya peserta bisa tampil maksimal. Untuk itu ia berpesan kepada peserta supaya senantiasa menjaga kesehatannya, terlebih sekarang sedang musim penghujan.

"Jaga istirahatnya, termasuk makannya supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan, saya rasa kalau Sintang masih nyambung dengan Kota Pontianak soal makan dan lainnya," sebut Edi.

Ketua Kafilah Kota Pontianak, Yaya Maulidia mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal untuk memantau kesehatan kafilah selama pelaksanaan MTQ berlangsung di Kota Sintang.

Disamping rutin memberikan buah-buahan, vitamin, asupan makanan dan minuman yang sehat,  Pemkot Pontianak juga telah menugaskan tim medis dan petugas keamanan yang selalu standby bersama kafilah.

"Seperti tahun sebelumnya kita telah menyediakan tim medis dan keamanan mendampingi peserta," pungkasnya  (prokopim)

PONTIANAK - International Council for Small Business (ICSB) bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kembali menganugerahkan penghargaan Natamukti kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Penghargaan Natamukti ini merupakan kelima kalinya yang diraih oleh Pemkot Pontianak. Sebelumnya, penghargaan serupa pernah diterima pada tahun 2016, 2018 dan 2019 dan 2020. Tahun 2021 ini, Kota Pontianak kembali meraih Natamukti Nindya peringkat ketiga setelah sebelumnya pada tahun 2018 lalu penghargaan serupa pernah diterima. Ada tujuh kabupaten/kota yang meraih penghargaan serupa, Kota Pontianak berada di urutan ketiga setelah Kota Salatiga dan Jambi. Seremoni penyerahan penghargaan digelar secara virtual melalui zoom meeting.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, penghargaan yang diterima ini merupakan apresiasi yang diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil meningkatkan daya saing UMKM tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, penghargaan kategori ini merupakan award tertinggi karena hanya beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang menerimanya. 

"Artinya UMKM di Kota Pontianak memiliki daya saing yang tidak kalah dengan UMKM yang ada di daerah-daerah lainnya," ujarnya usai menghadiri seremonial penerimaan penghargaan Natamukti Nindya secara virtual di Ruang Pontive Center, Kamis (9/12/2021).

Variabel penilaian terutama dari sisi jumlah UMKM yang ada. Selain itu kreativitas, teknologi, kualitas dan mutu produk UMKM. Produk-produk UMKM sudah berorientasi internasional, contoh produk aloe vera dan bahkan industri kreatif banyak yang sudah berorientasi internasional. 

"Artinya produk-produk UMKM bisa diterima oleh masyarakat luas," tuturnya.

Terpilihnya Pontianak sebagai penerima penghargaan, lanjutnya, lantaran UMKM di Kota Pontianak sudah masuk dalam kategori Pentahelix yang mencakup adanya pelaku usaha, komunitas usaha, keterlibatan pemerintah dalam pembinaan, keterlibatan akademis dalam rangka membantu mempertajam peningkatan mutu dan keterlibatan media. 

"Kota Pontianak termasuk kelompok Pentahelix apalagi sekarang menuju Revolusi Industri 4.0 sehingga produk-produk UMKM kita sudah berorientasi internasional dan itu sebagai salah satu indikator penilaian," sebut Edi.

Pemkot Pontianak terus berupaya mendorong sektor UMKM agar naik kelas. UMKM juga digenjot supaya bisa beraktivitas lebih produktif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan sinergisitas supaya UMKM bisa bergerak optimal di tengah pandemi. 

"Sebab keberadaan UMKM juga membuka banyak peluang kerja," ungkapnya.

Ia berharap UMKM melakukan kreativitas dan inovasi terhadap produk unggulannya di tengah pandemi Covid-19. Dengan demikian hasil kreasi dan inovasi produk atau dagangan tersebut akan menjadi incaran konsumen. Tak kalah pentingnya, kualitas sebuah produk dengan packaging atau kemasan yang menarik juga menjadi nilai tambah terhadap produk itu sendiri. 

"Untuk pemasarannya bisa dilakukan secara online dengan memanfaatkan perangkat IT maupun offline," terangnya. (prokopim)