Berita

PONTIANAK - Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyambut baik rencana pihak investor yang akan membangun jembatan penghubung Jalan Bardan hingga Terminal Siantan. Jembatan yang memiliki panjang 350 meter dan lebar 30 meter tersebut dibangun dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari desain yang dipaparkan oleh investor, terlihat bangunan jembatan yang dinamai Jembatan Garuda berdiri megah. Ada empat jalur jalan dengan di bagian tengahnya berbentuk lingkaran.

"Aturan regulasinya sudah ada dan kita menggandeng investor dari Indonesia dan Cina karena ini sangat konkrit dan spektakuler di Kota Pontianak," ujarnya usai ekspos rencana pembangunan Jembatan Garuda di Ruang Pontive Center, Kamis (28/7/2022).

Menurutnya, kajian rencana pembangunan Jembatan Garuda sudah berjalan beberapa bulan belakangan. Kehadiran jembatan ini nantinya akan menghubungkan Jalan Tanjungpura Pontianak Kota dan Jalan Gusti Situt Mahmud dan Khatulistiwa Pontianak Utara yang berstatus jalan nasional.

"Mudah-mudahan Jembatan Garuda ini bisa mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan di kedua wilayah, apalagi pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I juga dibangun, tentunya kemacetan yang kerap terjadi bisa terurai," jelasnya.

Keterlibatan pemerintah pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bappenas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan menjadi titik awal terwujudnya jembatan tersebut. Meski dirinya belum bisa memastikan kapan dimulainya pelaksanaan pembangunan Jembatan Garuda, namun diakuinya proses rencana pembangunan sudah dilakukan dua bulan lalu.

"Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, mulai dari penyiapan amdal dan lainnya," ungkapnya.

Edi menerangkan, pembangunan jembatan sumber dananya berasal dari investor. Sementara dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak akan mempersiapkan fasilitasi, regulasi yang berkaitan dengan lahan-lahan terkena dampak dari pembangunan Jembatan Garuda tersebut.

Dari desain konsep jembatan yang dipaparkan, konstruksi jembatan dilengkapi kabel-kabel pancang. Jembatan ini bisa dilintasi oleh kendaraan roda dua dan roda empat maupun kendaraan besar seperti truk atau trailer.

"Istimewanya lagi, bagi pejalan kaki, dimanjakan dengan energi power hydro dari air Sungai Kapuas," terang dia.

Karsono dari PT Berkat Rahmat Ilahi, satu di antara investor yang terlibat dalam rencana pembangunan Jembatan Garuda, menuturkan, penamaan pada jembatan tersebut dikaitkan dengan pahlawan daerah Kalimantan Barat, yakni Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara Burung Garuda.

"Proses pembangunan jembatan ini nanti tergantung pada perusahaan-perusahaan karena melalui skema KPBU," katanya.

Karsono menyatakan, keterlibatan investor dalam konsorsium pembangunan Jembatan Garuda terdiri dari beberapa perusahaan, termasuk Chinese Construction, BUMN dan mitra perusahaan lainnya.

"Program ini tidak menggunakan anggaran dari pemerintah karena kami usulkan dari badan usaha yang belum pernah terjadi di Kalimantan Barat maka kami coba memulai hal ini," sebutnya.

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah pusat dan dukungannya agar rencana pembangunan Jembatan Garuda ini bisa terealisasi secepatnya.

"Kalau ini sudah terealisasi, saya yakin Jembatan Garuda akan menjadi landmark baru di Kota Pontianak," pungkasnya. (prokopim)

Siapkan 16 ribu Sambungan IPALD

PONTIANAK - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menjalin kerjasama dengan PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Pontianak dalam rangka pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) di Kota Pontianak. Kerjasama itu dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken oleh kedua belah pihak.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, perjanjian kerjasama ini merupakan upaya Pemkot Pontianak sebagai komitmen untuk mempersiapkan pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) beserta jaringan perpipaan di Kota Pontianak. Dalam kerjasama ini, PT Pelindo II bersedia menyerahkan asetnya berupa tanah sebagai sarana publik.

"Kita harapkan kerjasama ini bisa berjalan lancar dan bisa menghasilkan kegiatan yang nantinya dirasakan hasilnya oleh masyarakat," ujarnya usai penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Pontianak dan PT Pelindo II di Ruang Pontive Center, Kamis (28/7/2022).

Apabila SPALD-T ini terbangun, lanjutnya, setidaknya untuk wilayah yang direncanakan oleh konsultan bisa terealisasi sebanyak 16 ribu sambungan. Lokasi untuk pengolahan air limbah direncanakan ada dua Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD). Sambungan tersebut membentang dari Nipah Kuning hingga Jalan Martapura. Kerjasama ini juga mencakup peningkatan proses kelancaran selama pembangunan SPALD-T. Lahan yang diserahkan Pelindo nantinya akan dimanfaatkan terutama yang berada di daerah Nipah Kuning untuk mendukung pembangunan SPALD-T.

"Penyiapan akses jalan menuju IPAL Nipah Kuning juga menjadi bagian dari MoU yang telah ditandatangani," sebut Edi.

Komitmen Pemkot Pontianak dalam membangun SPALD-T diwujudkan dengan melakukan pembebasan lahan di titik lokasi Gang Martapura II dan masih tersisa sekitar 7.248 meter persegi yang harus dibebaskan.

"Kita sedang upayakan penganggarannya untuk kelancaran dalam waktu yang sesingkatnya. Mudah-mudahan pada awal 2023 proses pembebasan lahan telah tuntas," ungkap dia.

Langkah selanjutnya, kata Edi, pihaknya akan membentuk kelembagaan pengelolaan dengan menyusun kajian akademis dan peraturan Wali Kota untuk menugaskan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa sebagai pelaksana SPALD-T.

"Kita juga telah melakukan studi tiru ke Pemkot Solo dan Denpasar. Selanjutnya penyusunan peraturan terkait juga telah dilakukan yakni Perda nomor 18 tahun 2021 tentang pengolahan air limbah domestik," terangnya. 

General Manager PT (Persero) Pelindo II Pontianak, Udin Mahmudin mengatakan, kerjasama ini sebagai wujud Pelindo dalam berpartisipasi mendukung pembangunan mengingat Kota Pontianak sebagai bagian salah satu areal kerja PT Pelindo Regional II Pontianak.

"Kita sering berkomunikasi dengan Wali Kota Pontianak untuk berbagai hal. Kami harapkan dengan kerjasama ini lokasi yang sebagian melalui lahan kita bisa dimanfaatkan sebaik mungkin," ucapnya.

Ia berharap dengan adanya pembangunan SPALD-T ini bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Pontianak. Upaya ini merupakan bagian dari pengembangan Kota Pontianak ke depan agar lebih maju lagi.

"Kami menyambut baik proyek ini dan mendukung dengan dilibatkannya dalam kegiatan ini," imbuhnya. (prokopim)

Komisi V DPR RI Meninjau Lokasi Pembangunan

PONTIANAK - Rencana pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I akan mulai dikerjakan tahun ini. Hal itu sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus saat meninjau lokasi pembangunan duplikasi jembatan tersebut di Kota Pontianak, Selasa (12/7/2022). Menurutnya, pemenang lelang proyek pengerjaan pembangunan itu sudah diumumkan. Dalam waktu dekat pemancangan tiang pertama (groundbreaking) segera dilaksanakan menandai mulai dikerjakannya proyek pembangunan jembatan duplikasi yang berdampingan dengan Jembatan Kapuas I yang sudah ada.

"Target selesai pada 2024, jika lebih cepat maka akan lebih baik," ujarnya.

Untuk tahun ini, lanjut dia, alokasi anggaran lebih dari Rp30 miliar. Total alokasi anggaran menelan dana Rp200 miliar. Sebagaimana diketahui, Jembatan Kapuas I yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Kemudian, dari sisi keamanan juga berbahaya karena jembatan tersebut pernah ditabrak oleh kapal tongkang beberapa kali.

"Lalu lintas juga padat, kita berharap dengan duplikasi ini kemacetan bisa tertangani dan bisa membagi beban jembatan yang sudah ada sekarang," ungkap Lasarus.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan terima kasih kepada Komisi V DPR RI yang telah memastikan duplikasi Jembatan Kapuas I segera terbangun. Ia berharap pelaksanaan pemancangan tiang pertama segera dilakukan sehingga pembangunan bisa mulai dikerjakan.

"Pemenang lelang proyeknya sudah diumumkan, tinggal pelaksanaan groundbreaking, mudah-mudahan bisa secepatnya," tuturnya.

Terkait pembebasan lahan, Edi menyebut, hal itu sudah selesai. Sementara pelebaran Jalan Sultan Hamid II yang menjadi bagian pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I tahun ini mulai direncanakan. 

"Mudah-mudahan tahun depan bisa mulai dibangun pelebaran jalan tersebut," kata Edi.

Dia mengajak seluruh masyarakat mendukung proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas I. Dengan adanya duplikasi Jembatan Kapuas I nantinya diharapkan bisa mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di sana.

"Saya yakin seluruh masyarakat mendambakan adanya duplikasi Jembatan Kapuas I ini," imbuhnya. (prokopim)

Wako Edi : Sekecil Apapun Keluhan Dalam Pelayanan, Segera Respon

PONTIANAK - Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak terus melakukan evaluasi, mulai dari sarana prasarana hingga pelayanan. Satu diantaranya adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan administrasi kependudukan yang ada di Gedung Terpadu Sutoyo.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyatakan, perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik terus dilakukan meskipun sudah masuk zona hijau. Saat meninjau tempat pelayanan di PTSP, ia menyebut, ada beberapa sarana dan prasarana yang sudah lama dan harus dilakukan perbaikan atau penggantian, seperti penyejuk ruangan (AC), kursi ruang tunggu, lampu-lampu penerangan, toilet serta taman.

"Intinya, bagaimana membuat masyarakat yang mendapatkan pelayanan di PTSP merasa nyaman," ujarnya usai meninjau kondisi pelayanan PTSP dan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Kantor Terpadu Sutoyo dalam rangka peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, Selasa (12/7/2022).

Kemudahan mengakses pelayanan publik bagi ibu hamil, lansia dan difabel juga tidak luput dari prioritas Pemkot Pontianak. Hal ini bertujuan supaya masyarakat yang memerlukan pelayanan khusus bisa terlayani dengan baik.

"Baik itu sarana prasarananya maupun kemudahan akses jenis pelayanan lainnya," tuturnya.

Edi menambahkan, pembangunan Mal Pelayanan Publik di Kapuas Indah yang saat ini tengah dikerjakan, diharapkan semakin mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Sebab, di Mal Pelayanan Publik nantinya akan ada berbagai jenis pelayanan publik yang terpusat dalam satu gedung.

"Kalau gedung Mal Pelayanan Publik sudah jadi, maka akan semakin mudah dan cepat karena terpusat dengan fasilitas dan kualitas yang sesuai standar pelayanan," imbuh dia.

Berkaitan dengan keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, dia meminta petugas segera meresponnya untuk ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelayanan publik.

"Sekecil apapun keluhan itu dan sebanyak apapun keluhan itu harus kita respon untuk menjadi catatan dalam perbaikan," ucap Edi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pontianak, Erma Suryani mengungkapkan, pihaknya akan terus berupaya melengkapi segala sesuatu yang menjadi indikator dalam penilaian pelayanan publik. Misalnya renovasi toilet bagi disabilitas, ruang tunggu dengan menyediakan kursi sofa dan lainnya. Termasuk penyediaan televisi yang nantinya menayangkan informasi yang berkaitan dengan pelayanan, baik yang ada di PTSP maupun Catatan Sipil agar bisa diinformasikan melalui running text.

"Jadi tidak banyak menggunakan banner yang memakan ruangan. Penataan ruang bermain anak juga akan disempurnakan," terangnya.

Erma menerangkan, Disdukcapil juga sudah menambah jumlah loket, dari yang semula enam loket menjadi sebelas loket beserta penambahan jumlah petugas front office. 

"Selain sebagai front office, mereka juga merangkap sebagai operator input data permohonan," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan penyederhanaan mekanisme pelayanan, yang sebelumnya harus melalui delapan tahapan, dipangkas dengan mengintegrasikan petugas front office sekaligus sebagai operator input. Kemudian verifikator yang sebelumnya berjumlah tiga orang, sekarang cukup satu orang petugas yang tugasnya sebagai verifikator di sistem aplikasi dan sistem administrasi kependudukan.

"Jadi ada penyederhanaan mekanisme pelayanan, sehingga kami berharap dengan adanya penyederhanaan tahapan dalam mekanisme pelayanan ini, pelayanan kita bisa dilaksanakan cukup satu hari," jelas dia.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pontianak, Tinorma Butar Butar menerangkan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana sesuai kriteria dan persyaratan pelayanan publik. PTSP akan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang.

"Termasuk sofa untuk ruang tunggu, antrean, televisi dan lainnya," sebutnya.

Diakuinya, kondisi pelayanan di PTSP saat ini, kehadiran masyarakat atau pemohon perizinan sudah sangat minim. Pasalnya, permohonan perizinan sudah menerapkan sistem online melalui Online Single Submission (OSS) yang bisa diakses di laman website https://oss.go.id. 

"Jadi yang hadir di PTSP ini mereka yang memang membutuhkan pendampingan dalam pengajuan permohonan melalui OSS. Disamping itu juga masih ada pelayanan non perizinan," pungkasnya. (prokopim)